WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
download - Pemerintah Provinsi Jawa Timur
WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 1 WALIKOTA PROBOLINGGO
walikota probolinggo provinsi jawa timur - JDIH Kemendagri
mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,walikota probolinggo provinsi jawa timur - JDIH Kemendagri
1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANGwalikota probolinggo provinsi jawa timur - JDIH Kemendagri
1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANGWALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANGPerwali No 16 Th 2007 ttg Sistem Pemilihan - Ditjen Cipta Karya
WALIKOTA PROBOLINGGO SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan JawaPEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo; 3 Lanjut Usia yangJawa Timur - World Bank Documents & Reports
kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur atas dukungannya Kota Probolinggo menerapkan kontrak kinerja antara kepala SKPD dan walikota di setiap awaldownload - Pemerintah Provinsi Jawa Timur
18 Jan 2013 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Juara I, II dan III Cabang Olahraga SELAM dalam ajang Piala Walikota
PENERAPAN KEBIJAKAN HARGA TRANSFER BAHAN BAKU UNTUK PENGUKURAN PRESTASI DIVISI PADA PT. HONORIS INDUSTRY
BAB III TRANSAKSI TRANSFER PRICING
JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 8 No. 1, April 2008 : 9-16 PENERAPAN KEBIJAKAN HARGA TRANSFER BAHAN BAKU UNTUK PENGUKURAN PRESTASI DIVISI PADA PT. HONORIS INDUSTRY Oleh: Bambang Pamungkas* dan Nunuk
PDF analisis pengaruh penetapan harga transfer terhadap kontribusi mahasiswa dinus ac id docs skripsi jurnal 20195 pdf PDF analisis penentuan harga transfer terhadap kontribusi laba antar simki unpkediri ac id mahasiswa file artikel 11 1 01 04 0069 pdf PDF Untitled
BAB III GAMBARAN UMUM
BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TANGERANG 31
BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Profil Perusahaan Refals merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur atau tepatnya dibidang konveksi yaitu produksi berbahan jeans
repository uksw edu bitstream 123456789 14288 4 T0 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 3 1 Sejarah Perusahaan Argo Manunggal Group adalah sebuah organisasi bisnis utama meliputi tekstil, baja, Unggas,Properti, Pertambangan, Energi, pipa PVC, Asuransi, Perkebunan, dll Kelompok ini sangat kompetitif, dan telah sangat sukses
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB IV ANALISA
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4.1 Analisis Sistem Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dan perancangan sistem aplikasi yang akan dibuat Pokok BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4 4 1 Identifikasi Permasalahan Informasi mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu merupakan suatu BAB
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
1 BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM IV1 Dokumen
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM.1. Analisis Sistem Yang Berjalan Bab ini diterangkan secara singkat mengenai analisa sistem yang ada di toko sahabat teknik, untuk mempermudah dalam mengetahui kelemahan
PDF BAB IV Analisis dan perancangan sistem ELIB UNIKOMelib unikom ac id jbptunikompp gdl faqihudinn 19643 8 babiv m pdf PDF BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM Analisa sir stikom edu 257 7 BAB 20IV pdf PDF bab
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012
evaluasi pelaksanaan renja skpd tahun 2016 - BKD Jombang
Formulir VII.I.5 Permendagri No.54 Tahun 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012 Indikator dan Target Kinerja SKPD
PDF Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPDferryfebub lecture ub ac id Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD pdf PDF evaluasi terhadap hasil renja skpd renja skpd Pemerintah bandungkab go id 6
I. PENDAHULUAN. Perkembangan telekomunikasi di Indonesia pada era globalisasi sekarang ini
BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian
I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan telekomunikasi di Indonesia pada era globalisasi sekarang ini sangat pesat. Salah satunya pada perkembangan telekomunikasi seluler. Mobilitas serta meningkatnya
etd repository ugm ac id downloadfile 95598 potongan S2 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan industri telekomunikasi saat ini, khususnya telekomunikasi bergerak (mobile) atau dikenal juga dengan telekomunikasi selular, sedikit banyak mempengaruhi bagaimana pelaku bisnis di industri ini dalam membuat keputusan strategi Faktor yang mendorong perkembangan industri telekomunikasi
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG TATA
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
ulp uny ac id sites ulp uny ac id files Pengahapusan BMN pdf PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I Definisi Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PELAYANAN VULKANISIR BAN DI NUANSA BARU NASKAH PUBLIKASI
DAFTAR PUSTAKA - scholarunandacid
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PELAYANAN VULKANISIR BAN DI NUANSA BARU NASKAH PUBLIKASI diajukan oleh Fery Dian Bagus Prasetiyo 09.11.2571 kepada SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM
repository amikom ac id files Publikasi 09 11 2571 pdf skripsi yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Pelayanan Vulkanisir Ban di Nuansa Baru” 2 Landasan Teori 2 1 Konsep Dasar Sistem Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur prosedur yang saling berhubungan satu sama lain, berkumpul bersama sama
BAB 1 PENDAHULUAN. Seiring dengan perkembangan jaman, persaingan di dalam industri semakin ketat.
1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Perkembangan
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan jaman, persaingan di dalam industri semakin ketat. Banyaknya perusahaan perusahaan baru dalam industri sejenis yang mempersempit pangsa
PDF 1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah eprints ums ac id 21677 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Seiring eprints ums ac id 30245 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN
WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang : a
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/12/2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014 dan Perjanjian Kerjasama Antara PT
ASKES PERSERO Cabang Probolinggo dengan Pemerintah Kota Probolinggo Nomor : 493/PKS/VII
- 06/2013 dan Nomor : 180/379b/ /2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tanggal 30 Desember 2013, maka perlu diprioritaskan untuk mengakomodasi program dan kegiatan bersumber dana Badan Pengamanan Jaminan Sosial (BPJS) pada Dinas Kesehatan dalam rangka kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta program dan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusu (DAK) Bidang Perdagangan (Pasar)
bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo
- 1
Mengingat : 1
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 3
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
- 4
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota 5
Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 10)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT
Bank Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 11)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT
Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 5)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5)
- 6
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Pilkada 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 7)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2)
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 8)
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 28)
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 9)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
Pasal I Beberapa Lampiran dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 9), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo
Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 30 Mei 2014 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, Hj
RUKMINI Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, H
JOHNY HARYANTO BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, AGUS HARTADI Pembina Tk