PDF Walikota Tasikmalaya, BAB I PENDAHULUAN -Walikota Tasikmalaya - VervalSP - WALIKOTA TASIKMALAYA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

WALIKOTA TASIKMALAYA

Walikota Tasikmalaya - VervalSP

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG ABSENSI BERBASIS? Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tasikmalaya; Mengingat 1 Undang Undang Nomor 10? WALIKOTA

Related PDF

Walikota Tasikmalaya - JDIH Kota Tasikmalaya - Pemerintah Kota

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG ABSENSI BERBASIS 
PDF

Walikota Tasikmalaya - JDIH Kota Tasikmalaya - Pemerintah Kota

Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tasikmalaya; Mengingat 1 Undang Undang Nomor 10 
PDF

Walikota Tasikmalaya - JDIH Jabar

WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang a bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah
PDF

walikota tasikmalaya - fakta

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PDF

Walikota Tasikmalaya - JDIH Kemendagri

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat alikota kmalayaPERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN 
PDF

Walikota Tasikmalaya - JDIH Kemendagri

Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tasikmalaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
PDF

Walikota Tasikmalaya - JDIH Kemendagri

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
PDF

Walikota Tasikmalaya - VervalSP

WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
PDF

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persiorid

No.683, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN. Piutang Negara. Petani. Eks Proyek. Perusahaan Inti Rakyat. Perkebunan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 /PMK.05/2012

imigrasi go id phocadownloadpap PeraturanMenteri berita negara republik indonesia no 649,2014 kemenkumham paspor biasa surat perjalanan laksana paspor peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

lembaran negara republik indonesia - persi

Teks tidak dalam format asli. Kembali: tekan backspace LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 143, 2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG I R I G A S I PRESIDEN REPUBLIK

PDF LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ombudsman go id regulasi PPIK file 20180116 085553 pdf PDF lembaran negara republik indonesia SIMPUHsimpuh kemenag go id regulasi pp 22 13 pdf PDF lembaran negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip

MANUAL PROSEDUR PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 MANUAL PROSEDUR PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PDF manual prosedur penghargaan satyalancana karya satya pegawai fk ub ac id 00800 04098 Manual Prosedur Penghargaan Satyalancana pdf PDF manual prosedur penghargaan satya lancana karya satya pnsfkg ub ac id 01400 04443 MP Satya Lancana Karya Satya PNS

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Perusahaan

1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis saat ini, kecepatan pengolahan dan penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terutama

PDF BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Negara eprints ums ac id 12920 4 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Saat ini eprints ums ac id 32469 6 BAB 20I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Hasil Penelitian 1. Penggunaan Meterai Atas Dokumen-dokumen di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) yang berlokasi

BAB III ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Data Hasil Penelitian Sebelum masuk pada inti deskripsi data hasil penelitian, peneliti BAB III METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA A Tujuan 1Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,

MEKANISME PENGELOLAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN ATAS BENDA MATERAI Pada PT.POS INDONESIA (PERSERO) LUMAJANG The Mechanism of Management, Deposit and ReportingThe Object of Stamp Deposit on PT. Pos Indonesia

tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; Mengingat 1 Undang Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan? 18 Jul 2017 05 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; b bahwa guna tanggung jawab penuh

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada bulan Juli 2009. SAK-ETAP

etheses uin malang ac id 1857 5 10520018 Bab 1 pdf melakukan penyusunan laporan keuangan, juga akan memudahkan bagi pihak manajemen UMKM untuk menentukan keputusan yang akan diambil bagi UMKM Akan tetapi bagi pihak lembaga keuangan penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Ada beberapa pengertian sistem menurut para ahli melalui bukunya, yaitu disebutkan dibawah ini. Sistem menurut Krismiaji (2010:1) Sistem merupakan rangkaian komponen

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1 1 Tinjauan Pustaka Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa ? 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2 1 Teori dan Konsep Pembelajaran Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu

(di copy dari BPM UMSIDA)

Download Akreditasi Program Studi Sarjana Berita PDF - Book library

0 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO (UMSIDA) VISI: Menjadi perguruan tinggi bermutu tingkat nasional

PDF 0 (di copy dari BPM – UMSIDA) Universitas Muhammadiyah Sidoarjobpm umsida ac id KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Revisi pdf PDF Standar Mutu UMSIDA 2012 (di copy dari BPM – UMSIDA) 0bpm umsida ac id wp content 04 Standar Mutu

Home back1420142114221423 14241425 Next

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang : a

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Kota Tasikmalaya

Mengingat b

bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 )

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750 )

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M

PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83)

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92)

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89)

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kota Tasikmalaya

Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tasikmalaya

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Tasikmalaya

Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Inspektorat

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi Inspektorat, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektorat

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT Bagian Pertama Inspektorat Pasal 2 (1) Inspektorat adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d'angka 4 Peraturan Daerah

(2) Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Daerah

(3) Tugas pokok Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Inspektorat mempunyai fungsi : a

perencanaan program pengawasan

perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengawasan

pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai Bagian Kedua INSPEKTUR Pasal 3 (1) Inspektur mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Inspektorat

(2) Rincian tugas Inspektur : a

menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Inspektorat

merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja Inspektorat untuk mendukung visi dan misi daerah

menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota dalam bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dalam tugas pengawasan

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Inspektorat

menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit

melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat

memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengawasan

menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Inspektur k

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Walikota dan secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai Bagian Ketiga SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat

(2) Rincian tugas Sekretariat : a

melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat

menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan inspektorat

menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya

menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan

menyelenggarakan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan

menyelenggarakan penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional

menyelenggarakan penyusunan, inventarisasi, koordinasi dalam rangka penatausahaan proses pengaduan

menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sekretariat k

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah (3) Sekretariat, membawahkan : a

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

(2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan : a

melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan

mengoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi

menyiapkan laporan dan statistik inspektorat

menyiapkan peraturan perundang-undangan

menyiapkan dokumentasi dan mengolah data pengawasan

Sub Bagian Perencanaan dan merumuskan alternatif pemecahannya

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan

atasan Pasal 6 (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan mengelola laporan hasil pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan

(2) Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan : a

melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan

mengadministrasi laporan hasil pengawasan

melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan

menyusun statistik hasil pengawasan

menyelenggarakan kerjasama pengawasan

menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan merumuskan alternatif pemecahannya

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Pasal 7 (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga

(2) Rincian tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum : a

melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum

melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, serta pengelolaan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan

melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat

mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan

menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum dan merumuskan alternatif pemecahannya

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bagian Keempat INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I Pasal 8 (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya

(2) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I: c

menyelenggarakan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan

menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

atasan

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I, mempunyai wilayah kerja: a

Kecamatan Indihiang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Cipedes beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Bungursari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Lingkup Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

(4) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan : a

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Pasal 9 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Pemerintahan: c

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang atasan Pasal 10 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Pembangunan:

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang Pasal 11 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Kemasyarakatan: c

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang Bagian Kelima INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II Pasal 12 (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya

(2) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah II: c

menyelenggarakan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan

menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

atasan (3) Inspektur Pembantu Wilayah II, mempunyai wilayah kerja: a

Kecamatan Kawalu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Mangkubumi beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Cibeureum beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Purbaratu beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah

Dinas Kesehatan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

(4) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan : a

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Pasal 13 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Pemerintahan:

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang Pasal 14 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Pembangunan: c

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang atasan Pasal 15 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Kemasyarakatan:

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang Bagian Keenam INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III Pasal 16 (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan dalam wilayahnya

(2) Rincian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III: c

menyelenggarakan penyusunan dan pengusulan program pengawasan di wilayahnya

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan

menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

atasan (3) Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai wilayah kerja: a

Kecamatan Cihideung beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Tawang beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Kecamatan Tamansari beserta Kelurahan yang berada di dalam wilayahnya

Lingkup Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pendapatan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup

Satuan Polisi Pamong Praja

(4) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan : a

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Pasal 17 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Pemerintahan: c

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang Pasal 18 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Pembangunan: c

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang

Pasal 19 (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan mengelola kasus pengaduan sesuai Kemasyarakatan: c

menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang Bagian Ketujuh JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat sesuai kebutuhan

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 1, rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur

Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya Pada tanggal 19 Desember 2008 WALIKOTA TASIKMALAYA Ttd

Diundangkan di Tasikmalaya Pada tanggal 22 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA H

SYARIF HIDAYAT Ttd

ENDANG SUHENDAR BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 219