PDF -Schneeriese von Susan Kreller - PH Heidelberg - W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

Schneeriese von Susan Kreller - PH Heidelberg

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN NOMOR 14 TAHUN 20102009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN NOMOR 14 TAHUN 20102009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN PDF Page 1 Kolosi 1 1 Kolosi 1 2 Kolosi Teik pasi Pol hani teka kahikahi ebible pdf ssg ssg COL pdf PDF 1 Korin Kakain ti haxewai teik pepa ie eBible ebible pdf ssg

Related PDF

Page 1 Kolosi 1:1 Kolosi 1:2 Kolosi Teik pasi Pol hani teka kahikahi

[PDF] Page 1 Kolosi 1 1 Kolosi 1 2 Kolosi Teik pasi Pol hani teka kahikahi ebible pdf ssg ssg COL pdf
PDF

1 Korin Kakain ti haxewai teik pepa ie - eBibleorg

[PDF] 1 Korin Kakain ti haxewai teik pepa ie eBible ebible pdf ssg ssg 1CO pdf
PDF

Page 1 Epesus 1:1 Epesus 1:1 Epesus Teik pasi Pol hani teka

[PDF] Page 1 Epesus 1 1 Epesus 1 1 Epesus Teik pasi Pol hani teka ebible pdf ssg ssg EPH pdf
PDF

The New Testament in Seimat of Papua New - Scripture Earth

[PDF] The New Testament in Seimat of Papua New Scripture Earth scriptureearth data ssg PDF 62 2PEssg web pdf
PDF

The New Testament in Seimat of Papua New - Scripture Earth

[PDF] The New Testament in Seimat of Papua New Scripture Earth scriptureearth data ssg PDF 61 1PEssg web pdf
PDF

Page 1 Kakai Haeu The New Testament in the Seimat language of

[PDF] Page 1 Kakai Haeu The New Testament in the Seimat language of scriptureearth data ssg PDF 00 WNTssg web pdf
PDF

waliko provinsi su walikota padang provinsi sumatera barat g barat

[PDF] waliko provinsi su walikota padang provinsi sumatera barat g barat jdih padang go id po content 3215 20Tahun 202014 pdf
PDF

CSYC 2016 Fiesta Regatta - Colorado Sail and Yacht Club

[PDF] CSYC 2016 Fiesta Regatta Colorado Sail and Yacht Club csyc Sailwave results for CSYC 2016 Fiesta Regatta at Chatfield Reservoir 2016 pdf
PDF

Schneeriese von Susan Kreller - PH Heidelberg

16 Okt 2015 wird er aber erst vom alten Waliko Zur Autorin Susan Kreller ist eine deutsche Schriftstellerin und freie Journalistin Die 1977 in Plauen
PDF

MANUAL PROCEDURE PETUNJUK & MEKANISME PENGOPERASIAN ACADEMIC ONLINE CAMPUS Untuk : Mahasiswa & Admin Prodi Disusun oleh: PUSAT DATA DAN APLIKASI INFORMASI (PDAI) UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016 i KATA PENGANTAR

PDF UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016ruslan blog uma ac id MANUAL PROCEDURE AOC 2016 MAHASISWA pdf PDF Langkah Membongkar Unit Transmisi Manual L home Homegrundfos globesystems dk langkah membongkar unit transmisi manual mobil pdf PDF STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) ADMINISTRASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para investor.

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Perekonomian eprints ums ac id 28015 3 04 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi scholar unand ac id 8998 2 2 20BAB 201 pdf PDF

No.606, 2010 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Dana Alokasi Khusus. Infrastruktur. Juknis. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2010 TENTANG PETUNJUK

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 672, 2018 KEMENPU PR Perumahan Murah Pencabutan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN? Menimbang a bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) ?

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PDF bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup Perbup Nomor 47 Tahun 2018 pdf PDF bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup PERBUP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a.

banjarmasin bpk go id wp content uploads 2012 06 LD lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang

BUPATI LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,

bupati landak provinsi kalimantan barat - Bapenda Landak

BUPATI LANDAK PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN 2013 T E N T A N G PENYEMPURNAAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF 1 peraturan daerah kabupaten landak nomor 8 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files Kab Landak 8 2010 pdf PDF peraturan daerah kabupaten landak nomor 2 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files Kab Landak

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

download - Pemerintah Provinsi Jawa Timur

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 1 WALIKOTA PROBOLINGGO

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 8 No. 1, April 2008 : 9-16 PENERAPAN KEBIJAKAN HARGA TRANSFER BAHAN BAKU UNTUK PENGUKURAN PRESTASI DIVISI PADA PT. HONORIS INDUSTRY Oleh: Bambang Pamungkas* dan Nunuk

PDF analisis pengaruh penetapan harga transfer terhadap kontribusi mahasiswa dinus ac id docs skripsi jurnal 20195 pdf PDF analisis penentuan harga transfer terhadap kontribusi laba antar simki unpkediri ac id mahasiswa file artikel 11 1 01 04 0069 pdf PDF Untitled

BAB III GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TANGERANG 31

BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Profil Perusahaan Refals merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur atau tepatnya dibidang konveksi yaitu produksi berbahan jeans

repository uksw edu bitstream 123456789 14288 4 T0 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 3 1 Sejarah Perusahaan Argo Manunggal Group adalah sebuah organisasi bisnis utama meliputi tekstil, baja, Unggas,Properti, Pertambangan, Energi, pipa PVC, Asuransi, Perkebunan, dll Kelompok ini sangat kompetitif, dan telah sangat sukses

Home back495496497 498499500 Next

W A L'I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN NOMOR 14 TAHUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,, Menimbang : a

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Peraturan Walikota 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap beberapa materi dalam Peraturan Walikota dimaksud

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Walikota 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 25)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta

Walikota adalah Walikota Yogyakarta

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas pengelolaan pasar

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya

Pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang berupa kios, los dan lapak

Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar 10

Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu

Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak

Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los

Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar

Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lahan dasaran kios atau los

Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak

Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan

Biaya pemakaian listrik adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan listrik di kios, los dan fasilitas pasar lainnya

Biaya pemakaian air adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan air di kios, los dan fasilitas pasar lainnya

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda

BAB II BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DAN PEMAKAIAN AIR BERSIH Pasal 2 Biaya pemakaian listrik diatur sebagai berikut : a

tarif listrik sesuai dengan tarif dasar listrik yang diberlakukan oleh PT

Perusahaan Listrik Negara (PLN) golongan bisnis

biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian listrik sebesar Rp ,- (tiga ribu rupiah) per bulan

pencatatan pemakaian listrik setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, dicatat pada Kartu Pemakaian Listrik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini

pembayaran biaya pemakaian listrik dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya

besaran biaya pemakaian listrik dan bukti pembayaran ditetapkan dalam rekening listrik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini

keterlambatan pembayaran biaya pemakaian listrik dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PT

Perusahaan Listrik Negara (PLN)

apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran listrik

penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik beserta dendanya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi listrik dibongkar

pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik beserta dendanya

Pasal 3 Biaya pemakaian air bersih diatur sebagai berikut : a

tarif air bersih ditentukan sama besarnya dengan tarif air minum yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta golongan niaga kecil dan industri kecil

biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian air bersih sebesar Rp ,- (tiga ribu rupiah) per bulan

pencatatan pemakaian air bersih setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, dicatat pada Kartu Pemakaian Air sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini

pembayaran biaya pemakaian air bersih dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya

besaran biaya pemakaian air dan bukti pembayaran ditetapkan dalam rekening air sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini

keterlambatan pembayaran biaya pemakaian air bersih dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta

apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran air

penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air bersih beserta dendanya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi air bersih dibongkar

pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air bersih beserta dendanya

BAB III BENTUK DAN ISI SKRD SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Penetapan Pedagang disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Penetapan Pedagang (SKPR-PP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini

(2) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Kios atau Los atau Lapak disebut Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR) untuk Pedagang, Kartu Pencatatan Pembayaran Retribusi (KPPR) dan Buku Pembayaran Retribusi (BPR) untuk petugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini

(3) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pengalihan Hak Penggunaan Kios atau Los atau Lapak disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Pengalihan Hak (SKPR-PH) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini

(4) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan KBP dan KIP disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Perpanjangan KBP/KIP (SKPR-PK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini

(5) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Parkir Kendaraan disebut sebagai Karcis Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini

(6) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Kamar Mandi /WC disebut sebagai Karcis KM/ WC sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini

(7) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Bongkar Muat disebut sebagai Karcis BM sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini

(8) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Penyimpanan Barang disebut sebagai Karcis PB sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan ini

(9) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Lapak aktivitas jual beli bersifat musiman disebut sebagai Karcis Lapak sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan ini

(10) Bentuk dan isi SKRD serta Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Siaran Radio Pasar disebut sebagai Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Siaran Radio (SKPR- SR) sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan ini

Pasal 5 Kepala Dinas melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi untuk menandatangani : a

Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Penetapan Pedagang (SKPR-PP)

Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Pengalihan Hak (SKPR-PH)

Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Perpanjangan KBP/KIP (SKPR-PK)

Surat Ketetapan dan Pembayaran Retribusi Siaran Radio (SKPR-SR)

BAB IV TATACARA DAN BENTUK PERJANJIAN SEWA LAHAN Pasal 6 (1) Tatacara sewa lahan adalah sebagai berikut : a

orang pribadi atau badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan lahan dan lokasi yang akan disewa serta melampirkan rencana pemanfaatan lahan dimaksud

setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya

apabila permohonan disetujui, maka dilaksanakan perjanjian sewa lahan antara Pemohon dengan Kepala Dinas

(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'sekurang-kurangnya memuat : a

BAB V TATACARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Pasal 7 (1)

Tatacara pembayaran diatur sebagai berikut : a

retribusi Kamar Mandi /WC, retribusi Tempat Parkir Kendaraan, retribusi Tempat Bongkar Muat, retribusi Siaran Radio Pasar, Retribusi Tempat Penyimpanan Barang, retribusi Lapak aktivitas jual beli bersifat musiman dibayar lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa

retribusi Kios atau Los atau Lapak dibayar lunas dimuka secara harian atau mingguan atau bulanan atau triwulanan atau enam bulanan atau dua belas bulanan sesuai yang tertera dalam Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR)

retribusi Penetapan Pedagang, Retribusi Pengalihan Hak Penggunaan Kios atau Los atau Lapak, Retribusi Perpanjangan KBP dan KIP dibayar lunas setelah mendapatkan Surat Ketetapan dimaksud

biaya sewa lahan dibayar lunas pada saat Penandatanganan Perjanjian Sewa dan atau dibayar setiap bulan sesuai dengan isi Perjanjian Sewa

biaya Pemakaian Listrik dan biaya Pemakaian Air dibayar lunas setiap bulan sesuai Rekening Listrik dan Rekening Air

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas

Penyetoran hasil pembayaran dari Wajib Retribusi disetorkan oleh SKPD ke Kas Daerah

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 8 Pemberian keringanan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas, diatur sebagai berikut : c

mengajukan Surat Permohonan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas

setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya

keputusan pemberian keringanan bersifat final

masa keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c'berlaku untuk 6 (enam) bulan

Pasal 9 (1) Wajib Retribusi kios atau los atau lapak yang membayar lunas dimuka, mendapatkan pengurangan retribusi secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut : a

membayar lunas dimuka 1 (satu) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 1 (satu) kali ketetapan retribusi sehari

membayar lunas dimuka 3 (tiga) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 4 (empat) kali ketetapan retribusi sehari

membayar lunas dimuka 6 (enam) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 9 (sembilan) kali ketetapan retribusi sehari

membayar lunas dimuka 12 (dua belas) bulan diberikan pengurangan retribusi sebesar 20 (dua puluh) kali ketetapan retribusi sehari

(2) Membayar lunas dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a

untuk membayar lunas di muka 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan

untuk membayar lunas di muka 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama dari tiga bulan yang bersangkutan

untuk membayar lunas di muka 6 (enam) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama dari 6 (enam) bulan yang bersangkutan

untuk membayar lunas di muka 12 (dua belas) bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama dari 12 (dua belas) bulan yang bersangkutan

Pasal 10 Pembebasan retribusi dalam jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Walikota apabila : a

terjadi bencana atau sebab lain sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi dan tidak tersedia tempat penampungan

terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru

BAB VII KERJASAMA PENGELOLAAN FASILITAS PENUNJANG Pasal 11 (1) Pengelolaan fasilitas penunjang kamar mandi/wc dan tempat parkir kendaraan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta yang mengatur tentang pengelolaan kamar mandi/wc umum dan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang penyelenggaraan perparkiran (2) Pengelolaan fasilitas penunjang radio pasar dapat dikerjasamakan dengan paguyuban, komunitas pasar dan badan lainnya

(3) Pengelolaan fasilitas penunjang sarana pengelolaan kebersihan dapat dikerjasamakan dengan paguyuban dan komunitas pasar serta badan yang mengelola kebersihan atau badan yang peduli terhadap kebersihan

(4) Pengelolaan fasilitas penunjang tempat ibadah dapat dikerjasamakan dengan paguyuban dan komunitas pasar serta lembaga keagamaan masyarakat sekitar pasar

(5) Pengelolaan fasilitas penunjang tempat bongkar muat dapat dikerjasamakan dengan paguyuban, komunitas pasar dan badan lainnya

Pasal 12 Pembagian hasil kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang kamar mandi/wc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), fasilitas penunjang Radio Pasar

sebagamana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan fasilitas penunjang tempat bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh per seratus) untuk pengelola yang dihitung berdasarkan potensi pendapatan oleh SKPD

Pasal 13 Perjanjian Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang sekurang-kurangnya memuat : a

besaran kontribusi dan tatacara pembayaran

sanksi dan pemutusan perjanjian

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2010 Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, H

RAPINGUN BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 KARTU PEMAKAIAN LISTRIK KARTU PEMAKAIAN LISTRIK TAHUN :

NAMA : LOKASI : NO

KONTROL : DAYA : Tanggal Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Angka kedudukan meter akhir (KWH) Petugas Paraf Pelanggan Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm Warna : warna dasar hijau, warna tulisan hitam

Halaman Depan LAMPIRAN II : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 REKENING LISTRIK REKENING LISTRIK Nomor :

NAMA : DAYA : LOKASI : GOL

TARIF B1 : NO

KONTROL : BULAN / TAHUN : Stand Meter Lalu :

KWH Stand Meter Akhir :

KWH Pemakaian :

KWH Biaya Pemakaian : Rp

Biaya beban : Rp

Jumlah : Rp

PPJ (8 % x Jumlah Biaya ) : Rp

Biaya Adm

Total Biaya : Rp

Terbilang : Yogyakarta, a

Kepala Ka

Bid PLPR Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD Denda Keterlambatan : Rp

Tanggal Pembayaran

Pelanggan TT

Petugas Halaman Sebaliknya Catatan : Rekening ini sah apabila ada Tanda Tangan Pelanggan dan Petugas Rekening ini dibawa saat melakukan pembayaran bulan berikutnya Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 dan Perwal Nomor

Tarip listrik sesuai dengan tarip dasar listrik yang berlaku pada PT

PLN golongan bisnis

Biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian listrik sebesar Rp ,- per bulan

Pencatatan pemakaian Listrik setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal

Pembayaran biaya pemakaian listrik dilaksanakan pada tanggal

keterlambatan pembayaran biaya pemakaian listrik dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PT

Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran listrik

Penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik dan dendanya

Dalam waktu 30 hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi listrik dibongkar

Pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian listrik dan dendanya

HEMAT DALAM PEMAKAIAN LISTRIK BAYARLAH BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK TEPAT PADA WAKTUNYA Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm Warna : warna dasar putih, warna tulisan hitam

LAMPIRAN III : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 KARTU PEMAKAIAN AIR KARTU PEMAKAIAN AIR TAHUN :

NAMA : LOKASI : NO

KONTROL : Tanggal Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Angka kedudukan meter akhir (m³) Petugas Paraf Pelanggan Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm Warna : warna dasar Biru, warna tulisan hitam

Halaman Depan LAMPIRAN IV : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 REKENING AIR REKENING AIR Nomor :

NAMA : GOL

TARIF : NIAGA KECIL LOKASI : BULAN : NO

KONTROL : TAHUN : Stand Meter Lalu :

Biaya beban : Rp

Jumlah : Rp

Biaya Adm

Total Biaya : Rp

Terbilang : Yogyakarta, a

Kepala Ka

Bid PLPR Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD Denda Keterlambatan : Rp

Tanggal Pembayaran

Pelanggan TT

Petugas Halaman Sebaliknya Catatan : Rekening ini sah apabila ada tanda tangan Pelanggan dan Petugas Rekening ini dibawa saat melakukan pembayaran bulan berikutnya Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 dan Perwal Nomor

tarip air ditentukan sama besarnya dengan tarif air minum yang berlaku pada PDAM Tirtamarta Yogyakarta golongan niaga kecil dan industri kecil

biaya administrasi dan biaya pengelolaan pemakaian air sebesar Rp ,- per bulan

Pencatatan pemakaian air setiap bulan dilaksanakan mulai tanggal 20 s

Pembayaran biaya pemakaian air dilaksanakan pada tanggal 1 s

keterlambatan pembayaran biaya pemakaian air bersih dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta

Apabila sampai dengan akhir bulan tidak dilakukan pembayaran, maka dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran air

Penyambungan kembali dilakukan setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air dan dendanya

Dalam waktu 30 hari sejak pemutusan sementara, tidak dilakukan pembayaran, maka instalasi air dibongkar

Pemasangan kembali diperlakukan sama dengan ketentuan pemasangan instalasi baru setelah pelunasan atas tunggakan biaya pemakaian air dan dendanya

HEMAT DALAM PEMAKAIAN AIR BAYARLAH BIAYA PEMAKAIAN AIR TEPAT PADA WAKTUNYA Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 16,5 cm x 21,5 cm Warna : warna dasar biru, warna tulisan hitam

LAMPIRAN V : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENETAPAN PEDAGANG (SKPR-PP) DINAS PENGELOLAAN PASAR SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENETAPAN PEDAGANG (SKPR-PP) PASAR

Nomor : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan : Nama : Alamat : Kelas Pasar : Lahan/tempat dasaran : Nomor Register : Luas : Jenis Dagangan/Gol : Jam buka : Tarif Retribusi sehari : Rp

/m² Retribusi yang harus dibayar : 365 x luas x tarif retribusi sehari : Rp

Terbilang : Yogyakarta, a

Kepala Ka

Bid PLPR Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD Telah dibayar sesuai ketetapan sebesar Rp

Wajib retribusi Petugas Tanda tangan, Nama Tanda tangan, Nama, NIP Bentuk Warna Ukuran : Empat persegi panjang : Warna dasar Putih, warna tulisan hitam : 16,5 cm x 21,5 cm

LAMPIRAN VI : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (BKPR) DAN BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI (BPR) UNTUK PETUGAS A

BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (BKPR) UNTUK PEDAGANG Sampul halaman muka Sampul halaman dalam DINAS PENGELOLAAN PASAR BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (BKPR) PASAR :

NO REG :

DINAS PENGELOLAAN PASAR KETETAPAN RETRIBUSI PASAR

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan : Nama :

Alamat :

Kelas Pasar :

Lahan/tempat dasaran :

Register :

Jenis Dagangan/Gol :

Jam buka :

Tarif retribusi per m² :

Retribusi perhari :

Yogyakarta, Kepala Tanda tangan,nama, NIP Kepala Dinas, Cap SKPD Halaman dalam JANUARI Paraf Paraf DINAS (Rp) PENGELOLAAN Tgl (Rp) PASAR Tgl

Ptgs Saldo bl lalu BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Catatan : (BKPR) PASAR :

NO REG :

Ptgs Sampul halaman muka DINAS PENGELOLAAN PASAR KETETAPAN RETRIBUSI PASAR

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nama :

Alamat :

Kelas Pasar :

Lahan/tempat dasaran :

Register :

Jenis Dagangan/Gol :

Jam buka :

Tarif retribusi per m² :

DESEMBER Retribusi perhari :

Bentuk : Buku Yogyakarta, Warna : Warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan Kepala hitam Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm Tanda tangan,nama, NIP Kepala Dinas,

KARTU PENCATATAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (KPPR) UNTUK PETUGAS DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU PENCATATAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (KPPR) KIOS/LOS/LAPAK PASAR

LOKASI :

BULAN :

NAMA / NOMOR REGISTER RETRIBUSI PERHARI (Rp) TANGGAL DAN BESARNYA PEMBAYARAN (Rp) Bentuk : Empat persegi panjang Ukuran : 21,5 cm X 33 cm Warna : Warna dasar putih dan warna tulisan hitam

BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI (BPR) UNTUK PETUGAS Sampul halaman muka DINAS PENGELOLAAN PASAR BUKU PEMBAYARAN RETRIBUSI (BPR) PASAR :

Halaman isi Bulan :

NAMA PEDAGANG NO

REG JENDAG GOL LUAS (m 2 ) RETRIBUSI /HARI (Rp) RETRIBUSI /BULAN (Rp) REALISASI SALDO BULAN INI SALDO BULAN LALU SALDO S/D BULAN INI TANDA TANGAN PEDAGANG Petugas Bentuk : Buku Warna PEMERINTAH : warna KOTA sampul YOGYAKARTA motif batik, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam Ukuran DINAS : 30 PENGELOLAAN cm x 30 cm PASAR Nama, NIP,Tanda tangan, SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN KIOS/LOS/LAPAK (SKPR-PH) PASAR

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Nama :

Alamat :

Lahan/tempat dasaran :

Register :

Jenis Dagangan/Gol :

Jam buka :

Taksiran nilai ekonomis : Rp

/m² Retribusi : 10% x luas x taksiran nilai ekonomis permeter persegi : Petugas Nama, NIP,Tanda tangan, Yang menerima Tanda tangan, Nama lengkap petugas Dinas

LAMPIRAN VII : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGALIHAN HAK (SKPR-PH) DINAS PENGELOLAAN PASAR SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN KIOS/LOS/LAPAK (SKPR-PH) PASAR

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan : Nama :

Alamat :

Lahan/tempat dasaran :

Register :

Jenis Dagangan/Gol :

Jam buka :

Taksiran nilai ekonomis : Rp

/m² Retribusi : 10% x luas x taksiran nilai ekonomis permeter persegi :

Kepala Ka

Bid PLPR Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD Telah dibayar sesuai ketetapan sebesar Rp

NAMA PEDAGANG NO

REG JENDAG GOL LUAS (m 2 ) RETRIBUSI /HARI (Rp) RETRIBUSI /BULAN (Rp) 1 Bentuk Warna Ukuran : Empat persegi panjang : Warna dasar putih, warna tulisan hitam : 16,5 cm x 21,5 cm Ka

DinLopas

LAMPIRAN VIII : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN KBP/KIP (SKPR-PK) SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN KBP/KIP (SKPR-PK) Pasar :

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Perpanjangan KBP/KIP sebesar Rp ,- (lima belas ribu rupiah ) a

Kepala Ka

Bid PLPR Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD Telah dibayar sesuai ketetapan pada tanggal

Register :

Wajib retribusi Petugas Nama,Tanda tangan, Nama, NIP,Tanda tangan, Bentuk Warna Ukuran : Empat persegi panjang : Warna dasar Putih, warna tulisan hitam : 11,5 cm x 21,5 cm

LAMPIRAN IX : PERATURAN TANGGAL :1Maret2010

KARCIS PARKIR DINAS PENGELOLAAN PASAR PERDA KOTA YOGYAKARTA NO 3 TAHUN 2009 RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

Bentuk : Persegi empat Warna : Warna dasar kuning, warna tulisan hitam Ukuran : 5 cm x 5 cm

LAMPIRAN X : PERATURAN TANGGAL :1Maret2010 KARCIS KM/WC DINAS PENGELOLAAN PASAR PERDA KOTA YOGYAKARTA NO

Bentuk Warna Ukuran : Persegi empat : Warna dasar merah, warna tulisan hitam : 6 cm x 5 cm

LAMPIRAN XI : PERATURAN TANGGAL :1Maret2010

KARCIS BM DINAS PENGELOLAAN PASAR PERDA KOTA YOGYAKARTA NO

Kg : Rp

Bentuk Warna Ukuran : Persegi empat : Warna dasar hijau, warna tulisan hitam : 6 cm x 5 cm

LAMPIRAN XII : PERATURAN TANGGAL :1Maret2010 KARCIS PB DINAS PENGELOLAAN PASAR PERDA KOTA YOGYAKARTA NO

Bentuk Warna Ukuran : Persegi empat : Warna dasar putih, warna tulisan hitam : 6 cm x 5 cm

LAMPIRAN XIII :PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 KARCIS LAPAK DINAS PENGELOLAAN PASAR PERDA KOTA YOGYAKARTA NO

Bentuk Warna Ukuran : Persegi empat : Warna dasar putih warna tulisan hitam : 6 cm x 5 cm

LAMPIRAN XIV : PERATURAN TANGGAL : 1 Maret 2010 SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SIARAN RADIO (SKPR-SR) SURAT KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI SIARAN RADIO (SKPR-SR) Nomor :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No

Kepala Ka

Bid PLPR Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD Durasi Penyiaran :

detik Retribusi yang harus dibayar : Rp

Wajib retribusi Petugas Nama,Tanda tangan, Nama, NIP,Tanda tangan, Bentuk Warna Ukuran : Persegi panjang : Warna dasar merah muda warna tulisan hitam : 11 cm x 21 cm