PDF -PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG TATA - TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG TATA

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; ulp uny ac id sites ulp uny ac id files Pengahapusan BMN pdf PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I Definisi Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang

Related PDF

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK06/2007

ulp uny ac id sites ulp uny ac id files Pengahapusan BMN pdf PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I Definisi Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari
PDF

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

pontianak bpk go id 01 Tata Cara Penghapusan BMN pdf Pengguna, dan Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara Daerah Ketentuan lebih lanjut atas penghapusan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 PMK 06 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 PMK 06 2014 tersebut mencabut
PDF

MENTERlKEUANGAN REPUBUK lNDONESlA SALINAN PERATURAN MENTER

bmn bmkg go id wp content uploads 2014 06 Peraturan menterlkeuangan repubuk lndonesla salinan peraturan menter! keuangan republik indonesia nomor 83 pmk 06 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - radenfatahacid

radenfatah ac id tampung hukum 20161117134530pmk TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel; b
PDF

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

fip um ac id wp content uploads 2015 12 9 Penghapusan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 3 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan No SE 231 SJ 2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Keuangan 4 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No KEP 01 KN 2008 tentang
PDF

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (URGENSI DAN TATA CARANYA)

makassar bpk go id uploads 2015 10 Penghapusan BMN pdf dalam Lampiran I PMK Nomor 96 PMK 06 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara BMN ini harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna yang menatausahakan BMN (yang mengalihsatuskan), karena
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK06/2007

spi unud ac id wp content uploads 2013 05 PMK 96 Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah (2) Tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara diatur dalam Lampiran VII, VIII, IX, dan XI Peraturan Menteri Keuangan ini
PDF

TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

esjewe files wordpress 2018 05 i tatacara II Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 1 Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan atau bangunan a Tahap persiapan 1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll ) atas Barang Milik Negara
PDF

BERIKUT DAPAT DI GAMBARKAN PROSEDUR-PROSEDUR TAHAPAN

setjen kemenkeu go id sites default files download penghapusan ke sekjen depkeu surat permintaan kelengkapan surat penolakan membuat surat usulan penghapusan persiapan meneliti kelengkapan dan kebenaran usulan y a tidak tidak usul pembentukan panitia penghapusan meneliti surat kep panitia berikut dapat di gambarkan prosedur prosedur tahapan penghapusan prosedur penghapusan barang milik negara
PDF

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT ANG TATA


PDF

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PELAYANAN VULKANISIR BAN DI NUANSA BARU NASKAH PUBLIKASI diajukan oleh Fery Dian Bagus Prasetiyo 09.11.2571 kepada SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM

repository amikom ac id files Publikasi 09 11 2571 pdf skripsi yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Pelayanan Vulkanisir Ban di Nuansa Baru” 2 Landasan Teori 2 1 Konsep Dasar Sistem Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur prosedur yang saling berhubungan satu sama lain, berkumpul bersama sama

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan jaman, persaingan di dalam industri semakin ketat. Banyaknya perusahaan perusahaan baru dalam industri sejenis yang mempersempit pangsa

PDF 1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah eprints ums ac id 21677 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Seiring eprints ums ac id 30245 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Persaingan lembaga keuangan perbankan semakin ketat dan berkembang pada produk dan layanan jasanya. Menurut Kasmir (2005:9) lembaga keuangan adalah setiap perusahaan

digilib uinsgd ac id 2848 4 4 bab1 pdf BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Lembaga keuangan adalah bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa jasa keuangan Lembaga keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi,

KETETAPAN FORUM MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 06/TAP/FORMA/V/2015

SURAT KEPUTUSAN SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

KETETAPAN FORUM MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 06/TAP/FORMA/V/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETETAPAN FORUM MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 01/TAP/FORMA/II/2015 TENTANG TATA TERTIB FORUM MAHASISWA

dpm ui ac id wp content uploads 2015 05 TAP Forma No 6 ketetapan forum mahasiswa universitas indonesia nomor 06 tap forma v 2015 tentang perubahan atas ketetapan forum mahasiswa universitas indonesia nomor 01 tap forma ii 2015 tentang tata tertib forum mahasiswa universitas indonesia periode 2015 dengan rahmat tuhan

DRAFT 16 SEPT 2009 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. bahwa

Dec 4, 2009 (Komisi Pemberantasan Korupsi, or KPK) and Anti Corruption Court, as well as to May and October 2008 and October 2009, as well as to London in May 2008 and biodiversityhotspots org, (accessed September 16, 2009) 9

No. 5/ 5 /DPM Jakarta, 21 Maret 2003 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM, PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA Perihal: Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta

bi go id id peraturan perbankan Documents f SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating RBBR)

PENGARUH BIAYA DANA (COST OF FUND) GIRO, TABUNGAN, DAN DEPOSITO TERHADAP RENTABILITAS PADA BANK BUMN PERIODE 2008-2012 SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rentabilitas pada bank BUMN periode 2008 2012 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian? Pengaruh Biaya Dana (cost of fund) Giro, Tabungan dan Deposito terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito dan Pengaruhnya terhadap Cost Of Fund” pada PT? Tujuan penelitian adalah

BAB 1 : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kehidupan manusia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup manusia, tidak dapat diukur dari sudut pandang ekonomis saja, tapi

1 1 BAB 1 PENDAHULUAN Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang dari studi kasus yang diangkat, identifikasi masalah, tujuan dan lingkup masalah serta? BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dalam memilih topik pembahasan, ruang lingkup dalam pembahasan, manfaat dan tujuan?

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI - thesisbinusacid

5 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Persediaan 2.1.1 Pengertian Persediaan Persediaan atau stock merupakan salah satu aspek penting bagi perusahaan yang menjual barang dagangan atau perusahaan pengolahan. Stock

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab2 2012 2 01190 BAB 2 LANDASAN TEORI 2 1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan sir stikom

Home back495496497 498499500 Next

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dr

Ahmad Yusuf Sobri, S

Pd Imam Gunawan, S

Pd

DASAR HUKUM 1

Peraturan Pemerintah No

Peraturan Menteri Keuangan No

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan No

SE-231/SJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No

KEP-01/KN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Dirjen KN Kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPKNL di Lingkungan DJKN

STRUKTUR ORGANISASI PENATAUSAHAAN BMN 1

Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB)

Unit penatausahaan BMN pada tingkat K/L yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB- E1)

Unit Penatausahaan BMN pada tingkat Eselon I yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Sekretaris Itjen/Kepala Badan

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W)

Unit Penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Bagian Umum

Penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah

Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)

Unit Penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor

PANITIA PENGHAPUSAN 1

Panitia penghapusan merupakan satuan tugas (task force) yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan

Pembentukan Panitia Penghapusan : a

Tingkat Daerah Panitia penghapusan diusulkan oleh Kantor/Satuan Kerja selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku UPPB-W

Tingkat Kantor Pusat Panitia Penghapusan diusulkan oleh Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Perlengkapan selaku UPKPB, dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I selaku UPPB-E1

TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN 1) Meneliti / memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi : a

Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus

Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus

Menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus

Membuat berita acara penilaian / pemeriksaan