PDF -lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn - PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010

lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG PDF bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum PerdaClp 2017 19 pdf PDF pemerintah daerah kabupaten cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2001 17 pdf PDF bupati cilacap JDIH

Related PDF

bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten

[PDF] bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum PerdaClp 2017 19 pdf
PDF

pemerintah daerah kabupaten cilacap - JDIH KabCilacap

[PDF] pemerintah daerah kabupaten cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2001 17 pdf
PDF

bupati cilacap - JDIH KabCilacap

[PDF] bupati cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perbup Clp 2012 48 pdf
PDF

bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten

[PDF] bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2017 04 pdf
PDF

Perda Cilacap 6/2015 - JDIH Kemendagri

[PDF] Perda Cilacap 6 2015 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB CILACAP 6 2015 pdf pdf
PDF

Untitled - VervalSP

[PDF] Untitled VervalSPvervalsp data kemdikbud go id 109962 214722 287140 34622602 297950308 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten cilacap - Ditjen PP

[PDF] peraturan daerah kabupaten cilacap Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files KabupatenCilacap 2013 5 pdf
PDF

Untitled

[PDF] Untitled djpk kemenkeu go id evaluasi raperda 27 Juli sd 20 Agustus 2018 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn

Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2000
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan? DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA IMPLEMENTASI PROSEDUR AKUNTANSI TABUNGAN BATARA PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Pada Program Diploma

digilib esaunggul ac id public UEU NonDegree 4770 ABDUL khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PPPTMGB “LEMIGAS” Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PPPTMGB “LEMIGAS” sudah terealisasi dengan optimal B Tujuan a Tujuan Umum Mengetahui Implementasi Sistem Manajemen K3 dalam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 PMK 06 2014 TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN? MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan? 31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1 Sejarah dan Kegiatan Usaha PD.BPR Rohil Berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kubu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.609/IX/1986 dan surat keputusan Bupati

repository unhas ac id bitstream handle 123456789 192 BAB BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4 1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN PT Matahari Putra Prima dimulai sejak tahun 1958 dimana Bapak Hari Darmawan, mendirikan suatu perusahaan dagang yang mengoperasikan toko seluas 150 meter persegi di Pasar Baru Jakarta Pusat yang menjual

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Percepatan pembangunan pertanian memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh mempunyai peran penting

scholar unand ac id 17253 2 BAB 1 PENDAHULUAN pdf wilayah dan pendataan usaha tani serta menyampaikannya melalui sms, (6 ) Membuat laporan tingkat wilayah pendampingan yang disampaikan kepada pembimbing Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang bagaimana mahasiswa alumni pendamping dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada pelaksanaan

Home back515516517 518519520 Next

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a

bahwa dalam rangka percepatan Program Nasional Sepuluh Juta Sambungan Rumah dan guna memenuhi amanat Program Millenium Development Goals ( MDG s'), maka perlu adanya peningkatan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum ( SPAM ) bagi masyarakat

bahwa telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Penerusan Hibah ( NPPH ) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Hibah Air Minum

bahwa guna pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap serta dalam rangka menggali potensi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), maka diperlukan adanya tambahan modal dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Cilacap

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah kabupaten Cilacap yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap

Mengingat : 1

Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 )

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 12 Seri D'Nomor 1 )

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Cilacap

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap

Bupati adalah Bupati Cilacap

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap

Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Cilacap yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Cilacap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Cilacap

Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM )

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap

Naskah Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat NPPH adalah Naskah Perjanjian Penerusan Hibah dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Pusat selaku Pemberi Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap selaku Penerima Hibah

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2 Tujuan Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap adalah : a

Meningkatkan modal kerja guna pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum ( SPAM )

Meningkatkan potensi sumber sumber pendapatan asli daerah ( PAD )

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 3 (1) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan menurut ketentuan Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah

BAB IV PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 4 (1) Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan penyertaan modal sebagai investasi permanen pada perusahaan daerah yang dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap

(2) Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PDAM Kabupaten Cilacap untuk Tahun Anggaran 2010 adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan program hibah air minum

(3) Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PDAM Kabupaten Cilacap untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp ,00 ( Dua milyar sembilan ratus juta rupiah ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran (4) Setelah PDAM melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) maka Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah harus dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundangan

(5) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada APBD Kabupaten Cilacap

BAB V MODAL PERUSAHAAN DAERAH Pasal 5 (1) Modal Perusahaan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp ,43 ( Empat puluh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen ), dengan rincian sebagai berikut : a

Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp ,60 ( Empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen )

Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp ,13 ( Dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah tiga belas sen ) c

Modal Hibah sebesar Rp ,70 ( Tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam rupiah tujuh puluh sen )

(2) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2), maka jumlah modal Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap menjadi sebesar Rp ,43 ( Empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen ), ), dengan rincian sebagai berikut : a

Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp ,60 ( Empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen )

Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp ,13 ( Dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah tiga belas sen ) c

Modal Hibah sebesar Rp ,70 ( Tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam rupiah tujuh puluh sen )

BAB VI KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH Pasal 6 (1) Kewajiban Perusahaan Daerah atas laba bersih atau hasil usaha penyertaan modal daerah selama tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah daerah harus disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD pada tahun berikutnya

(2) Bagian Laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah setoran pendapatan asli daerah ( PAD ) Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap yang perhitungannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 7 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan umum dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah

(2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Cilacap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara teratur

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal WAKIL BUPATI CILACAP, TATTO SUWARTO PAMUJI

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP I

Program Hibah Air Minum adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah AUSAID sebagai salah satu upaya untuk mencapai program 10 juta sambungan baru MDGs (Millenium development Goals) dengan tujuan meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia

Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementrian Pekerjaan Umum bersama tim interdep (Kementrian Keuangan dan Bappenas)

Dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah ( NPPH ) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Hibah Air Minum Nomor : NPPH 072/PK/2010 tanggal 1 Juni 2010 disebutkan bahwa persyaratan hibah adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib menyediakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp ,- ( dua milliar sembilan ratus juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan bahwa semua penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Cilacap kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cilacap

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas