PDF -PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG TATA - PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG TATA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang hukum unsrat ac id perda perdabengkalis2004 4 pdf PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang a bahwa pada dasarnya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh

Related PDF

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS - hukumunsratacid

hukum unsrat ac id perda perdabengkalis2004 4 pdf PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang a bahwa pada dasarnya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten
PDF

humasbengkaliskabgoid

humas bengkaliskab go id media file 85487358598 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkatis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan , Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 1 2
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

pekanbaru bpk go id wp content uploads 2009 08 perda peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 06 tahun 2004 tentang penataan batas areal perkebunan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pelalawan,
PDF

Scanned by CamScanner - disdikbengkaliskabgoid

disdik bengkaliskab go id asset lampiran NOMOR $*KrrS DISDIK X 2018 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN BEASISWA ANAK TEMPATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2018 Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis akan memberikan Beasiswa Anak
PDF

humasbengkaliskabgoid

humas bengkaliskab go id media file 11768140550 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tata Pemerintahan Desa, 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN

bpkad bengkaliskab go id sites default files 2017 09 peraturan daerah nomor nomor urut pemerintah kabupaten bengkalis ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 4 1 1 06 pajak parkir
PDF

diskominfotikbengkaliskabgoid

diskominfotik bengkaliskab go id media file adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah Lembaga Lainnya, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Peraturan Daerah yang disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkális
PDF

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG

riau go id home pergub images 774292218PERDA Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
PDF

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG TATA


PDF

BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH UTARA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PDF 1 BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI acehutara go id 15 20DINAS 20LINGKUNGAN 20HIDUP 20DAN 20KEBERS PDF BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI acehutara go id wp content DINAS 20PERTANAHAN pdf PDF bupati aceh

SALINAN BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2015 Perda Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792); 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI

semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 pdf rancangan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 9 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tataruangpertanahan kab kab sukoharjo 14 2011 pdf BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 21 Review

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Pustaka Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pada tahun 1848 dan mulai dibudidayakan secara komersial dalam bentuk

anitamegayanti files wordpress 2010 07 tesis LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2 1 Tinjauan Pustaka Menurut Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Nasution (2004) ada tiga komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer yaitu a Perangkat keras (hardware) b Perangkat lunak (software) c

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :

PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran

BAB III ANALISIS SISTEM

Download Bab Iii Perancangan Core PDF - oldpmumdedu

BAB III ANALISIS SISTEM 3.1 Tujuan Analisis Sistem Analisis permasalahan adalah hal yang pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS (software requirement spesification).

sir stikom edu id eprint 2639 8 BAB III pdf BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan dari sistem penyewaan lapangan yang diambil pada Kebraon Sport Center Selain itu, bab ini merancang Perancangan sistem dari Rancang Bangun Sistem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di dalam dunia industri sampai saat ini, maka sangat diperlukannya sebuah sistem atau infrastruktur yang dirancang

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Proses bisnis suatu perusahaan sangat dengan istilah Enterprise Resource Planning (ERP) BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Kemajuan dan perkembangan teknologi di era sistem informasi menjadi memiliki arti

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran aktif lembaga keuangan khususnya sektor perbankan. Sebagai bagian dari suatu sistem keuangan,

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun kabupaten BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana BMT dituntut lebih aktif, kreatif, dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi dan telekomunikasi menempatkan industri telekomunikasi seluler menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia,

PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam kehidupan sehari hari, dewasa ini tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi? komunikasi namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat kelompok adalah beberapa orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang

Home back955956957 958959960 Next
1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang : Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis ; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2


Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 Tahun 2003); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 Tahun 2003); Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.

3


e. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis. 3 Unit Pelaksana Teknis tertentu adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) (2) BKD adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian. BKD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Tugas BKD adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai negeri sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BKD mempunyai fungsi : Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah; penyiapan Peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan ; penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; penyiapan dan penetapan pemberhentian serta pensiunan pegawai negeri sipil daerah; penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah; g. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

4


h. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan. 4 i. j. k. penyelenggaraan pelatihan dan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah; pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasny Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Tertentu. BAB III ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi BKD terdiri dari : c Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD; Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; Unsur Pelaksana adalah Bidang (2) Susunan Organisasi BKD, terdiri dari : Kepala ; Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1) Sub Bagian Pendataan,Perencanaan dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Bidang pengembangan dan mutasi kepegawaian, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pengembangan Pegawai; 2) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 2) Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. g. Unit Pelaksana Teknis Tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional.

5


5 Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KEPALA BKD Pasal 6 Kepala BKD mempunyai tugas : (1) (2) Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini; Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasny Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pendataan, perencanaan, pelaporan, surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : e. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan ; Pelaksanaan Pendataan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan serta hubungan masyarakat; Pengelolaan administrasi kepegawaian BKD, perlengkapan, dan rumah tangga; Pengelolaan administrasi keuangan; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6


6 Bagian Ketiga BIDANG PENGEMBANGAN DAN MUTASI KEPEGAWAIAN Pasal 9 Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan, Mutasi Kepegawaian serta Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pengembangan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi : Pelaksanaan Mutasi Jabatan Struktural dan Fungsional; Pelaksanaan Mutasi Pegawai non Jabatan Struktural dan Fungsional; Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau fungsional; e. g. Melakukan Analisa Kebutuhan Kepegawaian serta Pengadaan Pegawai; Melakukan Penetapan Gaji, dan Tunjangan Pegawai ; Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat BIDANG PEMBINANAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Pasal 11 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : Penyelenggaraan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah; Melaksanakan Administrasi Pemberhentian dan penyiapan penetapan Pensiun Pegawai ; Melakukan Pemberian Kesejahteraan Pegawai; Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

7


7 Bagian Kelima BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Pasal 13 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri Sipil Daerah. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi : e. Melakukan pendaftaran, penyiapan Administrasi dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; Memberikan bantuan biaya dalam usaha pengiriman dan biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ke luar Kabupaten Bengkalis; Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis fungsional; Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS TERTENTU Pasal 15 (1) (2) (4) Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Tertentu berdasarkan kebutuhan dan beban kerj Unit Pelaksana Teknis Tertentu adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Badan Kepegawaian Daerah di Lapangan. Unit Pelaksana Teknis Tertentu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tertentu Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8


8 BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16 (1) (2) (4) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan BKD terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlianny Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerj Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 17 (1) (2) (4) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala BKD ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur ; Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada BKD oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah; Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Dalam pengangkatan Kepala BKD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB VIII TATA KERJA Pasal 18 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BKD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

9


(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BKD, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanny 9 (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan BKD wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktuny Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dilingkungan BKD dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19 Sumber-sumber pembiayaan BKD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

10


10 Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis. Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Pebruari 2005 BUPATI BENGKALIS t t d H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis Pada tanggal 5 Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Drs. H. SULAIMAN,DIPL.PS PEMBINA UTAMA MUDA NIP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2005 NOMOR 06, SERI D