PDF -PERDA-PERDA KABUPATEN KUPANG PRODUK TAHUN 2000 - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG,

PERDA-PERDA KABUPATEN KUPANG PRODUK TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa otonomi daerah telah memberikan

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa otonomi daerah telah memberikan PDF walikota kupang provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kota nttonlinenow PERDA NO 9 THN 2016 LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN pdf PDF peraturan daerah kota kupang nomor 9 tahun JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id

Related PDF

walikota kupang provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kota

[PDF] walikota kupang provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kota nttonlinenow PERDA NO 9 THN 2016 LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN pdf
PDF

peraturan daerah kota kupang nomor 9 tahun - JDIH Kemendagri

[PDF] peraturan daerah kota kupang nomor 9 tahun JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA KUPANG 9 2001 pdf
PDF

peraturan daerah kota kupang nomor 11 tahun - JDIH Kemendagri

[PDF] peraturan daerah kota kupang nomor 11 tahun JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA KUPANG 11 2008 pdf
PDF

walikota kupang provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kota

[PDF] walikota kupang provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kota kupang bpk go id PERDA PENCABUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OK pdf
PDF

Lihat - Rumah Negara

[PDF] Lihat Rumah Negararng3 pu go id perdabg perda Perda 20Kota 20Kupang 20Nomor 2009 20Tahun 202003
PDF

peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor 9 - bppkad ntt

[PDF] peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor 9 bppkad nttbppkad nttprov go id peraturan daerah Perda 209 20Tahun 202016 20tentang 20PD pdf
PDF

PERDA-PERDA KABUPATEN KUPANG PRODUK TAHUN 2000

13 Mar 2000 Judul Perda Nomor Lembaran Daerah 17 Tahun 2000 17 Tahun 2000 14 –9 2000 Sumber pendapatan dan kekayaan Desa pengurusan
PDF

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Bab I Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar - Open Library

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang CV Roland Kencana merupakan perusahaan industri manufaktur di bidang furniture. Perusahaan furniture ini memproduksi peralatan dapur (kitchen set), perlengkapan kamar

PDF Bab I Pendahuluan 1 1 Latar Belakang Rose Viviangit onelivemedia pdf bab i pendahuluan 1 1 latar belakang rose vivian pdf PDF Bab I Pendahuluan 1 1 Latar Belakang Masalahw ww sproutworld bab i pendahuluan 1 1 latar belakang masalah pdf

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

bab iv metodologi dan implementasi karya - STIKOM Surabaya

23 BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek Pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada penulis mengenai kinerja dan aktivitas-aktivitas yang terjadi

PDF BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3 1 Repository UPIrepository upi edu 5648 6 D3 SPIG 100796 Chapter3 pdf PDF pedoman pelaksanaan kerja praktek ( kp ) ITS its ac id tfisika wp content uploads

1 BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT

jdih setjen kemendagri go id files KAB JENEPONTO 12 makassar bpk go id wp content uploads 2010 10 Perda No BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg Pasewang No 34 Jeneponto Telp (0419) 21022 Kode Pos 92311 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

Schneeriese von Susan Kreller - PH Heidelberg

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN NOMOR 14 TAHUN 20102009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN

PDF Page 1 Kolosi 1 1 Kolosi 1 2 Kolosi Teik pasi Pol hani teka kahikahi ebible pdf ssg ssg COL pdf PDF 1 Korin Kakain ti haxewai teik pepa ie eBible ebible pdf ssg

MANUAL PROCEDURE PETUNJUK & MEKANISME PENGOPERASIAN ACADEMIC ONLINE CAMPUS Untuk : Mahasiswa & Admin Prodi Disusun oleh: PUSAT DATA DAN APLIKASI INFORMASI (PDAI) UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016 i KATA PENGANTAR

PDF UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016ruslan blog uma ac id MANUAL PROCEDURE AOC 2016 MAHASISWA pdf PDF Langkah Membongkar Unit Transmisi Manual L home Homegrundfos globesystems dk langkah membongkar unit transmisi manual mobil pdf PDF STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) ADMINISTRASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para investor.

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Perekonomian eprints ums ac id 28015 3 04 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi scholar unand ac id 8998 2 2 20BAB 201 pdf PDF

No.606, 2010 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Dana Alokasi Khusus. Infrastruktur. Juknis. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2010 TENTANG PETUNJUK

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 672, 2018 KEMENPU PR Perumahan Murah Pencabutan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN? Menimbang a bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) ?

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PDF bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup Perbup Nomor 47 Tahun 2018 pdf PDF bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup PERBUP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a.

banjarmasin bpk go id wp content uploads 2012 06 LD lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang

Home back440441 442443444445 Next

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang Mengingat : a

bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran persediaan dan distribusi barang, dipandang perlu untuk mengatur tentang penataan dan pembinaan pergudangan

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 851)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952)

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 105/MPP/KEP/II/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62)

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64)

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72)

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a

Daerah adalah Kota Kupang

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang

Tanda Daftar Gudang adalah tanda daftar yang diberikan kepada pemilik/penguasa dan atau penguasa gudang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku

Gudang adalah ruang atau tempat tidak bergerak baik terbuka maupun tertutup, tidak untuk dikunjungi umum dan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barangbarang perniagaan atau barang dagangan

Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pemanfaatan gudang milik sendiri dan atau pihak untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang

Perluasan Gudang adalah penambahan luas ruang untuk menampung barang dagangan melebihi ijin yang diberikan

BAB II PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN Pasal 2 (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada kepala daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh Tanda daftar Gudang

(2) Tanda daftar gudang berlaku sebagai Izin

Pasal 3 Usaha pergudangan atau kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan

hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h wajib memiliki Tanda Daftar Gudang

Pasal 4 Tanda Daftar Gudang harus ditempatkan pada bagian bangunan yang mudah dilihat oleh umum

Pasal 5 (1) Jenis gudang tertentu dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (2) Jenis gudang tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah: a

Gudang Pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan

Kawasan industri dan kawasan berikat

Gudang yang melekat dengan usaha industri

Pasal 6 Perluasan gudang yang melebihi 30 % dari luas gudang yang diizinkan wajib mendaftarkan kembali untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang

Pasal 7 (1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi

(2) Tanda Daftar Gudang wajib didaftarkan kembali setiap tahunnya

Pasal 8 Kewenangan pemberian Tanda Daftar Gudang berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9 Prosedur dan Tata Cara pemberian Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Setiap usaha pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut

(2) Pemilik/penguasa gudang wajib melaporkan mutasi barang yang berada dalam gudang kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali

(3) Pemilik/penguasa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan bersedia apabila ada pemeriksaan sewaktu-waktu

BAB IV PENYIMPANAN BARANG DALAM GUDANG Pasal 11 (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan digudang sesuai dengan izinyang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stock/persediaan berjalan memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan

(2) Stock/persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan

(3) Dalam keadaan sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, maka pemilik atau penguasa gudang dimungkinkan mempunyai stock barang/persediaan berjalan digudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan

(4) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemilik atau penguasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Kepala Daerah

BAB VI BIAYA PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Pelaksanaan penataan dan pembinaan pergudangan melalui pemberian Tanda Daftar Gudang dikenakan biaya penataan dan pembinaan yang tarifnya ditetapkan berdasarkan luas gudang/ruang sebagai berikut: a

Luas Gudang 36 m 2 s/d lebih kecil dari m 2 ditetapkan sebesar Rp ,- (seratus ribu rupiah)

Luas Gudang m 2 s/d lebih kecil dari m 2 ditetapkan sebesar Rp ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Luas Gudang m 2 keatas ditetapkan sebesar Rp ,- (dua ratus ribu rupiah)

(2) Tanda Daftar Gudang yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan biaya pendaftaran sesuai dengan luas gudang/ruang sebagai berikut: a

Tanda Daftar Gudang dengan Luas 36 m 2 s/d lebih kecil dari m 2 ditetapkan sebesar Rp ,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Tanda Daftar Gudang dengan Luas m 2 s/d lebih kecil dari m 2 ditetapkan sebesar Rp ,- (lima puluh ribu rupiah)

Tanda Daftar Gudang dengan Luas m 2 keatas ditetapkan sebesar Rp ,- (seratus ribu rupiah)

BAB VI SANKSI Pasal 13 (1) Pemilik dan atau penguasa gudang akan diberi peringatan etrtulis apabila melakukan penyimpanan/pelanggaran dalam hal : a

Melakukan perluasan gudang tanpa izin sesuai pasal 5 Peraturan Daerah ini

Tidak melaksanakan administrasi pergudangan dan laporan mutasi barang sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2)

Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayar (4)

(2) Terhadap penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang dan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB VII KETENTUA PIDANA Pasal 14 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dan atau setingi-tingginya Rp ,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Tanda Daftar Gudang

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a

Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas b

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan atau memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

Menghentikan penyidikan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Izin Pendaftaran pergudangan, Izin usaha jasa pergudangan dan Tanda daftar gudang yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal, 15 September 2001 WALIKOTA KUPANG Cap & ttd S

LERIK Diundangkan di Kupang Pada

tanggal, 17 September 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG Cap & ttd NITHANEL NOMESEOH LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 31