PDF pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah, -pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah - Ditjen PP - PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah - Ditjen PP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : Bahwa untuk melaksankan ketentuan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : Bahwa untuk melaksankan ketentuan PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN? 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah; 20 Peraturan Daerah ? c bahwa Peraturan

Related PDF

pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah - JDIH Kemendagri

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
PDF

peraturan daerah kabupaten gresik nomor 19 - JDIH Kemendagri

19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah; 20 Peraturan Daerah  
PDF

pemerintah kabupaten gresik - JDIH Gresik

c bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) 
PDF

peraturan daerah kabupaten gresik - JDIH Gresik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
PDF

pemerintah kabupaten gresik - Ditjen PP

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2 Minum; 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun1986
PDF

pemerintah kabupaten gresik - Ditjen PP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
PDF

pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah - Ditjen PP

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Desa; 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006
PDF

pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah - Ditjen PP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5 TAHUN (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
PDF

pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah - Ditjen PP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930); 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007
PDF

237/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PE Contributed by Administrator Friday, 23 December 2011 Pusat Peraturan Pajak Online PERATURAN MENTERI

PDF Lampiran 237 PMK 05 2011 WordPress pajaksite files wordpress lampiran 237 pmk 05 2011 pdf PDF jdih kemenkeu go id jdih kemenkeu go id fullText 2018 46~PMK 010~2018Per pdf PDF jdih

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2011, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan data eprints ums ac id 14534 4 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penggunaan jaringan eprints ums ac id 39920 2 BAB 201 20 20skripsi pdf PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010

lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum PerdaClp 2017 19 pdf PDF pemerintah daerah kabupaten cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2001 17 pdf PDF bupati cilacap JDIH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan? DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA IMPLEMENTASI PROSEDUR AKUNTANSI TABUNGAN BATARA PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Pada Program Diploma

digilib esaunggul ac id public UEU NonDegree 4770 ABDUL khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PPPTMGB “LEMIGAS” Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PPPTMGB “LEMIGAS” sudah terealisasi dengan optimal B Tujuan a Tujuan Umum Mengetahui Implementasi Sistem Manajemen K3 dalam

Home back515516517 518519520 Next

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : Bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 64 ayat (1) Keputusan mentewri Dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tetang penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

Mengingat : 1 Undang undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur

Undang undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1965 tanggal 6 Pebruari 1965)

Undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999, tambahan lembaran Negara Nomor 3839)

Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Nomor 72 tahun 1999, tambahan lembaran negara Nomor 3848)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran negara Nomor 3038 tahun 1974)

Keputrusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan Perundang undangan dan bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan

Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mengenai Desa

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : a

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik

Desa adalah desa desa di Kabupaten Gresik

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahanyang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta badan perwakilan Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampun dan menyalurkan

aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana Operasional tahunan daripada program umumpemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka angka rupiah, disatu pisak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa

Tahun Anggaran desa adalah Anggaran Desa yang bersangkutan berlaku dalam 1 (satu) tahun, Anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN Bagian pertama Penetapan Anggaran Desa Pasal 2 Anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan dalam peraturan Desa setiap tahun Anggaran oleh kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD selambat lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD kabupaten

Pasal 3 Bentuk dan susunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 4 (1) Susunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa terdiri dari Anggaran penerimaan dan pengeluaran

(2) Anggaran penerimaan terdiri dari

Sisa lebih Anggaran tahun lalu

Penerimaan Desa tahun berjalan yang dikelompokkan dalam sumber pendapatan desa yaitu : i

Pendapatan Asli Desa yang meliputi : 1

Hasil Usaha desa

lain lain pendapatan ang sah ii

Bantuan Pemerintah Kabupaten meliputi : 1

Bagian dari perolehan Pajak dan retribusi Daerah

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten iii

Bantuan Pemerintah dan pemerintah propinsi iv

Sumbangan pihak ketiga v

Pinjaman Desa (3) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang meliputi: a

Pengelurana rutin terdiri dari : i

Belanja Barang iii

Belanja Pemeliharaan iv

Belanja Perjalanan Dinas v

Belanja lain

- lain b

Pengeluaran pembangunan dikelompokkan berdasarkan dengan petunjuk Bupati

Bagian kedua Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pasal 5 Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan dan perhitungan anggaran,

Pasal 6 (1) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengangkat Bendahara Desa dari Unsur Perangkat Desa selain Sekretaris setelah mendapat persetujuan BPD

(2) Dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara Desa wajib menyelesaikan administrasi keuangan desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku administrasi keuangan desa setelah mendapatkan pesetujuan dari Kepala Desa

Pasal 7 (1) Pengelurana keuangan desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk mengeluarkan tersebut tidak atau tidak cukup dalam Anggaran Desa

(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa

BAB III PEMBAHASAN ANGGARAN Pasal 8 (1) Anggaran Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan persetujuan BPD

(3) Dalam hal Anggaran Desa pada tahun yang berjalan belum ditetapkan, digunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Desa

Pasal 9 (1) Dalam hal BPD menolak rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Desa, baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan dan petunjuk penyempurnaannya

(2) Berdasarkan petunjuk penyempurnaan, Anggaran desa disusun kembali dan segera disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan

BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN Pasal 10 Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Desa yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan Anggaran yang dituangkan dalam peraturan Desa

Pasal 11 Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh kepala Desa dan belanja Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD

BAB V PERHITUNGAN ANGGARAN Pasal 12 Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ditetapkan dengan peraturan Desa selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA Pasal 13 (1) Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa kepada BPD pada tiap tiap akhir tahun anggaran

(2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini

BAB VII PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 14 Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran desa dilakukan oleh BPD

Pasal 15 Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atas keuangan desa, BPD berhak meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada kepala Desa

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang angagaran Desa dan ketentuan

lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17 Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di : Gresik Pada tanggal : 8 Juli 2000 BUPATI GRESIK TTD Drs

ROBBACH MA SUM Diundangkan di : Gresik Pada tanggal : 21 Juli 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs

GUNAWAN, M

Pembina Tk

I NIP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAB BELANJA DESA I

PENJELASAN UMUM sebagai pelaksanaan ketenrtuan dalam undang undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 74 tahun 1999 tentang pedoman umum Pengaturan mengenai Desa, telah dimuat beberapa Materi antara lain atta cara penyusunan anggaran tata Usaha keuangan Pokok yang harus dimuat dalam Pertauran Daerah terhadap Penetapan mengenai Anggaran pendapatan dan belanja Desa, ketentuan ketentuan tersebut harus menjadi pedoman umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 s/d 12 : Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan atau menyamakan pengertian terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini

: cukup jelas : Dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Desa harus sesuai dengan Petunjuk / pedoman yang Dikeluarkan oleh Bupati pada setiap Menjelang tahun Anggaran baru

Hal ini dikandung maksud untuk keseragaman dalam penyusunan APBD (Desa) : bagian penerimaan dan bagian pengeluaran dalam peraturan Desa harus dirinci serta harus dipisahkan antara Belanja Rutin dan belanja Pembangunan

: Cukup jelas : hal ini dikandung maksud untuk memberikan bukti autentik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

: Cukup jelas

Pasal 13 Pasal 14 s/d 16 : Dalam setiap akhir tahun Anggaran kepala Desa wajib melakukan pertanggung jawaban dihadapan BPD selambat lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran dan harus dilakukan rapt antara Kepala Desa dengan BPD