PDF -PEMERINTAH KOTA SURABAYA - intilandasparkirfileswordpresscom - PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - intilandasparkirfileswordpresscom

SALINAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT

SALINAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT jdih surabaya go id pdf doc perda 153 pdf PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 T E N T A N G BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

Related PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - jdihsurabayagoid

jdih surabaya go id pdf doc perda 153 pdf PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 T E N T A N G BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA , Menimbang a bahwa dalam rangka penataan pembangunan agar sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan guna tercapainya penataan
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - ukmindonesiaid

ukmindonesia id upload attachment doc doc 2 pemerintah kota surabaya salinan peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2009 t e n t a n g bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - bpkpdsurabayagoid

bpkpd surabaya go id Content TemplateFile PERDA NO 10 pemerintah kota surabaya salinan peraturan daerah kota surabaya nomor 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dengan rahmat tuhan yang maha esa
PDF

Pemerintah Kota Surabaya

bappeko surabaya go id wp content uploads 2018 11 RKPD pemerintah kota surabaya peraturan walikota surabaya nomor 27 tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kota surabaya tahun 2019
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - jdihsurabayagoid

jdih surabaya go id pdf doc perda 172 pdf pemerintah kota surabaya salinan peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2010 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Pengurus Cabang Surabaya

iaisurabaya wp content uploads 2016 01 Perda No 5 PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang a bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surabaya, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - bpkpdsurabayagoid

bpkpd surabaya go id Content TemplateFile PERDA NO 4 1 Daerah adalah Kota Surabaya 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya 3 Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya 4 Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 5 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan 6
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - Biro Hukum

jdih setjen kemendagri go id files KOTA SURABAYA 8 PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

surabaya go id uploads attachments 2018 1 41081 PEMERINTAH KOTA SURABAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN S D BULAN DESEMBER 2016 Kode Uraian Anggaran Realisasi Realisasi 2015 1 2 3 4 5 = 4 3 6 1 Pendapatan
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - intilandasparkirfileswordpresscom


PDF

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

samarinda bpk go id wp content uploads peraturan Perda PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang a bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 12 2011 pdf PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI

PDF rencana strategi biro hukum, organisasi dan humas 2015 2019bsn go id uploads download Renstra Biro HOH (2015 2019)1 pdf PDF rencana strategis 2010 2015 biro hukum pemerintah provinsi jambi jambiprov go id v2 files RENSTRA 20BIRO 20HUKUM pdf PDF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM

BAB I PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini akan diterangkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat kerja praktek, metodelogi penelitian, metode pengumpulan

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tujuan eprints ums ac id 23961 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan eprints ums ac id 20418 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

ANALISA PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PABRIK ES DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2008-2012) Rio Desantika Pramulia 1) dan Tri Joko

PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Casinos co staging old casinos co prosiding seminar nasional manajemen teknologi iv book mediafile free file sharing pdf PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Best Seller

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi pada zaman sekarang ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi menuntut seseorang untuk dapat

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Prosedur Pengendalian Dokumen - bbtmc-bppt

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi

PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman mipa ub ac id MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman new pdf PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekamanbirokeuangan ub ac id 00005 02001 MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman pdf PDF Manual

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi

Manual Prosedur FAKULTAS PERTANIAN Universitas Trunodjoyo

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

PDF Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi JIE FEB UBie feb ub ac id wp content uploads Seminar Proposal Skripsi pdf PDF manual prosedur seminar proposal skripsi program studi pendidikan pti filkom ub ac id 12 20MP Seminar 20Proposal 20Skripsi PTI

Home back Next

SALINAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008

bahwa sehubungan dengan penambahan organisasi perangkat daerah yang berbentuk lembaga teknis serta peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr

Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/14191/041/2009 tanggal 17 September 2009 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr

Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), diubah sebagai berikut : 1

Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (5) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kantor, kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur, dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, terdiri dari: a

Badan Perencanaan Pembangunan

Badan Lingkungan Hidup

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

Badan Kepegawaian dan Diklat

Badan Arsip dan Perpustakaan

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

Inspektorat

Kantor Ketahanan Pangan

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 8 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Pasal 43 (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf h terdiri dari: a

Direktur

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Komite-komite

Satuan Pengendalian Intern

Instalasi-Instalasi

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi : a

Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

Bidang Pelayanan Keperawatan

(3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'membawahi: a

Bagian Umum

Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Bagian Keuangan

(4) Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi: a

Seksi Pelayanan Medik

Seksi Penunjang Medik

Seksi Asuhan Profesi dan Keperawatan

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan

(6) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi: a

Sub Bagian Tata Usaha, Humas dan Hukum

Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

(7) Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi : a

Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

(8) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c'membawahi : a

Sub Bagian Penerimaan dan Pendapatan

Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi

Diantara Bagian Keempat Paragraf 10 dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 10A dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Paragraf 10 A Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Pasal 45 A (1) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf k terdiri dari : a

Direktur

Bagian Tata Usaha

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Bidang Penunjang Medik

Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan

Komite-komite

Satuan Pengendalian Intern

Instalasi-Instalasi

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi: a

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik

Sub Bagian Keuangan

(3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'membawahi: a

Seksi Pelayanan Medik

Seksi Keperawatan

(4) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'membawahi: a

Seksi Farmasi

Seksi Penunjang Diagnostik

(5) Bidang Diklat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi: a

Seksi Diklat dan Penelitian

Seksi Pemasaran dan Promosi Kesehatan

Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA dan diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 47A, Pasal 47B dan Pasal 47C, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA KOMITE, SATUAN PENGENDALIAN INTERN DAN INSTALASI Pasal 47A (1) Komite-komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d'dan Pasal 45A ayat (1) huruf f, adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

(3) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam : a

menyusun standar pelayanan profesi dan memantau pelaksanaannya

melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional

mengembangkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite-komite dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang merupakan kelompok kerja khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk mengatasi masalah khusus

(5) Jenis Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 47B (1) Satuan Pengendalian lntern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e dan Pasal 45A ayat (1) huruf g adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit

(2) Keanggotaan Satuan Pengendalian lntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 47C (1) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f dan Pasal 45A ayat (1) huruf h adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit

(2) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur

(3) Jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi IV huruf h diubah dan diantara angka Romawi IV huruf j dan angka Romawi V disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd SUKAMTO HADI Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 September 2009 WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya a

SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u

SUHARTO WARDOYO, SH

Penata Tingkat I NIP

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH I

UMUM Bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang pelaksanaannya telah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, serta sarana dan prasarana penunjang tugas

Bahwa sehubungan dengan penambahan organisasi perangkat daerah yang berbentuk lembaga teknis serta peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/MENKES/SK/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr

Soewandhie Milik Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 perlu disempurnakan kembali

PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Pasal II TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12