PDF -IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN - PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA samarinda bpk go id wp content uploads peraturan Perda PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang a bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

Related PDF

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

samarinda bpk go id wp content uploads peraturan Perda PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang a bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004,
PDF

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

samarinda bpk go id wp content uploads peraturan Perda Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 3 Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota
PDF

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA - jdihsamarindakotagoid

jdih samarindakota go id asset doc Perda No 9 Th 2013 Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda 5 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 6
PDF

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA - dispendasamarindakotagoid

dispenda samarindakota go id 2017 07 Pajak Daerah pdf 1 Daerah adalah Kota Samarinda 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 3 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
PDF

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA SALINAN - bpptspsamarindakotagoid

bpptsp samarindakota go id website pustaka perwali no 35 wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup PATEN meliputi a
PDF

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 33 TAHUN 2006

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2006 KotaSamarinda Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1 Daerah adalah Kota Samarinda; 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda yaitu Walikota beserta perangkat
PDF

PERANAN BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA

ejournal ip fisip unmul ac id site wp content "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Pengembangan Kota adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang perenanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
PDF

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

dispenda samarindakota go id wp content uploads 2017 01 Keuangan Daerah; 11 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06); 12 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
PDF

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN


PDF

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 12 2011 pdf PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI

PDF rencana strategi biro hukum, organisasi dan humas 2015 2019bsn go id uploads download Renstra Biro HOH (2015 2019)1 pdf PDF rencana strategis 2010 2015 biro hukum pemerintah provinsi jambi jambiprov go id v2 files RENSTRA 20BIRO 20HUKUM pdf PDF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM

BAB I PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini akan diterangkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat kerja praktek, metodelogi penelitian, metode pengumpulan

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tujuan eprints ums ac id 23961 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan eprints ums ac id 20418 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

ANALISA PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PABRIK ES DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2008-2012) Rio Desantika Pramulia 1) dan Tri Joko

PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Casinos co staging old casinos co prosiding seminar nasional manajemen teknologi iv book mediafile free file sharing pdf PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Best Seller

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi pada zaman sekarang ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi menuntut seseorang untuk dapat

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Prosedur Pengendalian Dokumen - bbtmc-bppt

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi

PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman mipa ub ac id MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman new pdf PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekamanbirokeuangan ub ac id 00005 02001 MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman pdf PDF Manual

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi

Manual Prosedur FAKULTAS PERTANIAN Universitas Trunodjoyo

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

PDF Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi JIE FEB UBie feb ub ac id wp content uploads Seminar Proposal Skripsi pdf PDF manual prosedur seminar proposal skripsi program studi pendidikan pti filkom ub ac id 12 20MP Seminar 20Proposal 20Skripsi PTI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan

digilib esaunggul ac id public UEU Undergraduate 553 BAB BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri Hal ini disebabkan oleh perbedaan

Home back975976 977978979980 Next

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang : a

bahwa dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam upaya melaksanakan tupoksi sebagai pemerintahan umum lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain berbentuk Sekretariat BNK sebagai bagian dari Perangkat Daerah

bahwa hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga Teknis Daerah yang telah disusun dengan memperhatikan pada kebutuhan, kemampuan dan ketersediaan sumber daya aparatur serta ketentuan peraturan perundangundangan yang telah mendapat pertimbangan MENPAN, maka dianggap perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNK

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dan guna tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan legalitas kegiatan penyelenggaraan Sekretariat BNK dimaksud, maka dipandang perlu untuk menuangkannya dalam Peraturan Daerah, sebagai dasar pelaksanaannya

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (LN Tahun 1953 Nomor 09

TLN Nomor 352) sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72

TLN Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55

TLN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169

TLN Nomor 3890)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125

TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

  • 2 Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38
  • TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105

    TLN Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor

    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126

    TLN Nomor 4438)

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 47

    TLN Nomor 4286)

    Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660)

    Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4732)

    Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat Pasir (LN Tahun 1987 Nompr 45

    TLN Nomor 3364)

    Peraturan Pemerintah No

    TLN Nomor 4578)

    Peraturan Pemerintah No tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 165

    TLN Nomor 4593)

    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82

    TLN Nomor 4737)

    Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2007 Nomor 89

    TLN Nomor 4741)

    Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

    Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

    Keputusan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

    Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

    Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda

    Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

    Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan

    Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

  • 4 Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing
  • Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

    Lembaga Lain Daerah adalah Sekretariat dan atau Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang tertentu dan bersifat spesifik

    Kalakhar atau Kepala Pelaksana Harian adalah Kepala Sekretariat Badan Narkotika Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kota Samarinda dalam hal ini Wakil Walikota Samarinda

    Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

    Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

    BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi satuan kerja perangkat daerah Lembaga Lain berbentuk Sekretariat dan atau Pelaksana Harian Badan Narkotika Daerah Kota Samarinda

    BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Sekretariat Badan Narkotika Kota Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 (1) Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat dan atau Pelaksana Harian sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Samarinda yang merupakan unsur penunjang dan pembantu tugas Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

    (2) Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat BNK dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian atau disebut Kalakhar yang berkedudukan

  • 5 dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melelui Ketua BNK yaitu Wakil Walikota
  • Paragraf 2 Tugas Pasal 4 Sekretariat Badan Narkotika Kota merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan teknis pendukung teknis, administratib dan opersional penyelenggaraan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dibidang narkotika yang mempunyai tugas melaksanakan opersional kelancaran tugas Kepala Daerah yang bersifat spesifik khususnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

    Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat Badan Narkotika Kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, mempunyai fungsi : a

    Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah

    Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

    Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang bina sosial dan pencegahan

    Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian operasi dan penyidikan

    Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penelitian pengembangan dan informatika

    Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

    Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi SKPD Sekretariat Badan Narkotika Kota terdiri atas : 1

    Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar)

    Sekretariat membawahkan : a

    Sub Bagian Umum dan Perencanaan Program

    Sub Bagian Keuangan

    Seksi Bina Sosial dan Pencegahan

    Seksi Pengendalian Operasi dan Penyidikan

    Seksi Penelitian Pengembangan dan Informatika

    Satuan Tugas

    Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Sekretariat Badan Narkotika Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

    BAB IV SATUAN TUGAS Pasal 7 Satuan tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari SKPD dan Instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam membantu kelancaran operasional teknis BNK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan tugas melalui Lakhar

    BAB V TATA KERJA Pasal 8 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala Lakhar, Sekretaris, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala Satgas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masingmasing

    (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Kepala Lakhar wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

    (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Sekretariat Badan Narkotika Kota bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya yang terkait dengan bidang tugas masing-masing

    (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Sekretariat Badan Narkotika Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

    (5) Setiap pejabat non struktural dalam lingkup Sekretariat Badan Narkotika Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang

    (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kalakhar melalui Sekretaris Lakhar

    (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannnya dengan bidang tugas

    (2) Dalam hal Kepala Pelaksana Harian BNK diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari anggota Kepolisian setelah berkonsultasi dengan Kapoltabes setempat dengan memperhatikan perundangundangan yang berlaku

    BAB VII ESELONERING Pasal 10 (1) Kalakhar adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II

    (2) Sekretaris BNK adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III

    (3) Kepala-Kepala Sub Bagian dan Kepala-Kepala Seksi adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV

    BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 11 Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda

    BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Rincian tugas dan tata kerja yang belum diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

    BAB X PERATURAN PERALIHAN Pasal 13 (1) Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III

    sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III

    BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam pengaturan dan penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya

    Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

    Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 21 Juli 2008 WALIKOTA SAMARINDA, H

    ACHMAD AMINS Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 21 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, H

    FADLY ILLA LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008 NOMOR 15