PDF -PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - NO SERI. E PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO SERI. E
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

NO SERI. E PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO SERI. E

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 13 2008 SERI. E PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 13 2008 SERI. E PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN PDF rancangan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ProvinsiJawaBarat 2011 16 pdf PDF lembaran daerah propinsi jawa barat Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld 2003 03pdprovjabar013 pdf PDF peraturan daerah provinsi jawa barat

Related PDF

rancangan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor - Ditjen PP

[PDF] rancangan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ProvinsiJawaBarat 2011 16 pdf
PDF

lembaran daerah propinsi jawa barat - Ditjen PP

[PDF] lembaran daerah propinsi jawa barat Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld 2003 03pdprovjabar013 pdf
PDF

peraturan daerah provinsi jawa barat - Bphn

[PDF] peraturan daerah provinsi jawa barat Bphn bphn go id data documents 08pdprovjabar003 pdf
PDF

peraturan daerah provinsi jawa barat - Bphn

[PDF] peraturan daerah provinsi jawa barat Bphn bphn go id data documents 08pdprovjabar024 pdf
PDF

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

[PDF] PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAThukum unsrat ac id perda perdajabar2010 3 pdf
PDF

peraturan daerah provinsi jawa barat - JDIH Kemendagri

[PDF] peraturan daerah provinsi jawa barat JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id P JAWA BARAT 11 2009 pdf
PDF

peraturan daerah propinsi maluku - JDIH Surabaya

[PDF] peraturan daerah propinsi maluku JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perprop 5 pdf
PDF

gubernur jawa barat peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 13

[PDF] gubernur jawa barat peraturan daerah provinsi jawa barat nomor 13 jdih jabarprov go id Perda 20No 13 20Tahun 202015 pdf
PDF

1 - gubernur banten peraturan daerah provinsi banten nomor tahun

[PDF] 1 gubernur banten peraturan daerah provinsi banten nomor tahun bantenprov go id 9da2208410960dd8d15d4268bef588bb15b68217 pdf
PDF

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E); 19 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
PDF

BUPATI KENDAL PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG

bab ii gambaran umum badan keuangan daerah kabupaten kendal

BUPATI KENDAL PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KENDAL DENGAN

PDF bupati kendal BKPP Kab Kendal Kabupaten Kendal bkpp kendalkab go id packages upload file 9z8E99L pdf PDF salinan provinsi jawa tengah peraturan bupati kendal nomor 39 kendalkab go id tata cara dan

BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 92 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang Mengingat : : a. bahwa

maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan? Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 61 2014 SERI : D PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

PDF berita daerah kota bekasi nomor 54 2018 seri JDIH Kota Bekasi jdih bekasikota go id jdih web uploads Perwal 54 2018 pdf PDF 1 berita daerah kota bekasi nomor 30 a 2018 seri peraturan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - intilandasparkirfileswordpresscom

SALINAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT

jdih surabaya go id pdf doc perda 153 pdf PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 T E N T A N G BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

samarinda bpk go id wp content uploads peraturan Perda PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang a bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 12 2011 pdf PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI

PDF rencana strategi biro hukum, organisasi dan humas 2015 2019bsn go id uploads download Renstra Biro HOH (2015 2019)1 pdf PDF rencana strategis 2010 2015 biro hukum pemerintah provinsi jambi jambiprov go id v2 files RENSTRA 20BIRO 20HUKUM pdf PDF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM

BAB I PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini akan diterangkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat kerja praktek, metodelogi penelitian, metode pengumpulan

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tujuan eprints ums ac id 23961 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan eprints ums ac id 20418 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

Home back975976977 978979980 Next

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO SERI

E PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang : a

bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, telah dialokasikan dana untuk pemenuhan modal disetor pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

Mengingat: 1

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 4

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 5

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Menetapkan dan GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disebut PD PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan 8

badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan penyertaan modal Daerah pada PD BPR dan PD PK adalah: a

meningkatkan permodalan PD BPR dan PD PK sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi bagi kesejahteraan rakyat

pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham untuk menyehatkan dan mengoptimalkan kinerja PD BPR dan PD PK

pengembangan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di perdesaan

memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3 (1) Penyertaan modal Daerah pada PD BPR dan PD PK berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, seluruhnya sebesar Rp ,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah)

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2007 telah disetor sebesar Rp ,- (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

(3) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi pada PD BPR dan PD PK sebesar Rp ,- (empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

(4) Untuk memenuhi sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2008 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp ,- (dua puluh miliar rupiah) ,0iar 10

(5) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah pada PD BPR dan PD PK sebesar Rp ,- (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

(6) Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan mengutamakan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di perdesaan , Pasal 4 Nama-nama PD BPR dan PD PK serta besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur

BAB IV PENGENDALIAN Pasal 5 PD BPR dan PD PK wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur

Pasal 6 (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, PD BPR dan PD PK wajib: a

menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi prinsip: 1

meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumberdaya manusia

meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisinis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat

melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha

(2) Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD BPR dan PD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun

(3) Gubernur dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4) Gubernur memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)

(5) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Oktober 2009 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, AHMAD HERYAWAN ttd LEX LAKSAMANA LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN I

UMUM Dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan

Jenis usaha PD BPR adalah pada kegiatan jasa perbankan, sementara PD PK melakukan kegiatan jasa keuangan

Kedua kegiatan jasa tersebut meliputi kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan pinjaman dan/atau kredit

Dalam menjalankan 15

kegiatannya, PD BPR dan PD PK dapat melakukan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank

Keseluruhan usaha jasa perbankan serta jasa keuangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam pelaksanaan kegiatan PD BPR dan PD PK, terdapat beberapa hambatan antara lain aspek permodalan, kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan perbankan swasta pada umumnya

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka dilakukan Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR dan PD PK

Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR dan PD PK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp ,- (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp ,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp ,- (empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang menetapkan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp ,- (dua puluh miliar rupiah), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp ,- (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)

  • 16

Dalam menjalankan usahanya, PD BPR dan PD PK wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan terjalinnya hubungan PD BPR dan PD PK yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat

Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) melalui: Pertama, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya atau bahan

Kedua, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham

Ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2 17

Pasal 3 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Pasal 4 Pasal 5 Laporan Keuangan Tahunan memuat sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, 18

dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut

Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparan mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perusahaan (enterprise risk management) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, dan 19

Angka 2 mengumumkan laporan keuangan serta jabatan kosong secara terbuka

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (equal job opportunity)

Angka 3 Prinsip akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan 20

Angka 4 keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor

Prinsip responsibilitas, merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial (corporate social responsibility), menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat

Pasal 7 Huruf b Huruf c'Huruf d'Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Pengkajian atas laporan Gubernur dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 49 22