PDF -salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri - LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang : PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran

Related PDF

lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24

[PDF] lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf
PDF

lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13

[PDF] lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran pdf
PDF

walikotabanjarmasin peraturan daerah kota banjarmasin - Ditjen PP

[PDF] walikotabanjarmasin peraturan daerah kota banjarmasin Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files KotaBanjarmasin 2010 12 pdf
PDF

walikotabanjarmasin peraturan daerah kota banjarmasin - Ditjen PP

[PDF] walikotabanjarmasin peraturan daerah kota banjarmasin Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KotaBanjarmasin 2011 1 pdf
PDF

Untitled - VervalSP

[PDF] Untitled VervalSPvervalsp data kemdikbud go id 64149 979228 289425 150798787 570920979 pdf
PDF

walikota banjarmasin - JDIH Kemendagri

[PDF] walikota banjarmasin JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA BANJARMASIN 5 2013 pdf
PDF

walikotabanjarmasin - JDIH Kemendagri

[PDF] walikotabanjarmasin JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA BANJARMASIN 20 2008 pdf
PDF

peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor 7 tahun 2013

[PDF] peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor 7 tahun 2013 jdih setjen kemendagri go id files P KALSEL 7 2013 pdf
PDF

walikotabanjarmasin - JDIH Kemendagri

[PDF] walikotabanjarmasin JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA BANJARMASIN 21 2008 pdf
PDF

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
PDF

BAB III ANALISIS SISTEM

Download Bab Iii Perancangan Core PDF - oldpmumdedu

BAB III ANALISIS SISTEM 3.1 Tujuan Analisis Sistem Analisis permasalahan adalah hal yang pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS (software requirement spesification).

sir stikom edu id eprint 2639 8 BAB III pdf BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan dari sistem penyewaan lapangan yang diambil pada Kebraon Sport Center Selain itu, bab ini merancang Perancangan sistem dari Rancang Bangun Sistem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di dalam dunia industri sampai saat ini, maka sangat diperlukannya sebuah sistem atau infrastruktur yang dirancang

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Proses bisnis suatu perusahaan sangat dengan istilah Enterprise Resource Planning (ERP) BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Kemajuan dan perkembangan teknologi di era sistem informasi menjadi memiliki arti

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran aktif lembaga keuangan khususnya sektor perbankan. Sebagai bagian dari suatu sistem keuangan,

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun kabupaten BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana BMT dituntut lebih aktif, kreatif, dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi dan telekomunikasi menempatkan industri telekomunikasi seluler menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia,

PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam kehidupan sehari hari, dewasa ini tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi? komunikasi namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat kelompok adalah beberapa orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang

BOBOT PENILAIAN BORANG PRODI

RESIKO PERGURUAN TINGGI (AKREDITASI)

BOBOT PENILAIAN BORANG PRODI No. Butir Aspek Penilaian Bobot 1 1.1.a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. 1.04 2 1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu

lpm umi ac id 01 Bobot Nilai Prodi Prodi Dr Suhana pdf No Butir Aspek Penilaian Bobot 1 1 1 a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi 1 04 2 1 1 b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas

WALIKOTA TASIKMALAYA

Walikota Tasikmalaya - VervalSP

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG ABSENSI BERBASIS? Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tasikmalaya; Mengingat 1 Undang Undang Nomor 10? WALIKOTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persiorid

No.683, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN. Piutang Negara. Petani. Eks Proyek. Perusahaan Inti Rakyat. Perkebunan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 /PMK.05/2012

imigrasi go id phocadownloadpap PeraturanMenteri berita negara republik indonesia no 649,2014 kemenkumham paspor biasa surat perjalanan laksana paspor peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

lembaran negara republik indonesia - persi

Teks tidak dalam format asli. Kembali: tekan backspace LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 143, 2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG I R I G A S I PRESIDEN REPUBLIK

PDF LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ombudsman go id regulasi PPIK file 20180116 085553 pdf PDF lembaran negara republik indonesia SIMPUHsimpuh kemenag go id regulasi pp 22 13 pdf PDF lembaran negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip

MANUAL PROSEDUR PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 MANUAL PROSEDUR PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PDF manual prosedur penghargaan satyalancana karya satya pegawai fk ub ac id 00800 04098 Manual Prosedur Penghargaan Satyalancana pdf PDF manual prosedur penghargaan satya lancana karya satya pnsfkg ub ac id 01400 04443 MP Satya Lancana Karya Satya PNS

Home back 142514261427142814291430 Next
1

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka perlu diadakan revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut; b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsiderans huruf a tersebut di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah;

2


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 2

3


7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin dan Retribusi Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 14 Tahun 1996 Seri B Nomor 7); 3

4


12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. 4

5


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin; 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin; 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjarmasin; 5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin; 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dareah selanjutnya dapat disingakat UPTD Terminal adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan yang berada dibawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin; 7. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan; 8. Pengusaha angkutan umum adalah orang atau badan hukum milik Negara/milik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan jasa angkutan baik orang maupun barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan; 9. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum; 10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa dilengkapi bagasi; 5

6


12. Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurangkurangnya 9 (sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang; 13. Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang dlengkapi sekurangkurangnya 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan barang; 14. Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi sekurangkurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan barang; 15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kota Banjarmasin; 17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir; 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 20. Tanda Pembayaran Retribusi selanjutnya disingkat TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal; 21. Tempat Pembayaran Tanda Pembayaran Retribusi Terminal adalah tempat pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum maupun bus umum saat keluar atau masuk terminal; 22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara; 6

7


23. Tempat Parkir Khusus adalah tempat parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan konsumen yang dikelola oleh terminal; 24. Tempat Penitipan Barang adalah tempat yang disediakan oleh terminal sebagai tempat penitipan barang sementara untuk umum; 25. Jalur Pemberangkatan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang; 26. Jalur Kedatangan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang; 27. Tempat Tunggu Kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan; 28. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan permanen di areal terminal yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berusaha/berjualan; 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; 30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi sebelum menemukan tersangkanya. BAB II PENGADAAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI TERMINAL Pasal 2 (1) Termial diadakan atau disediakan oleh Pemerintah Kota. (2) Fasilitas terminal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota 7

8


Pasal 3 (1) Wewenang penyelenggaraan Terminal Penumpang berada pada Walikota yang dilaksanakan oleh UPTD Terminal. (2) Terminal Penumpang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Terminal yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Dinas Perhubungan; (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan Surat Keputusan Walikota. Pasal 4 Terminal penumpang mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Prasarana untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. b. Tempat untuk pengendalian dan pengawasan sistem perizinan serta pengaturan arus angkutan penumpang. c. Tempat penyedia jasa kepada pengguna fasilitas terminal penumpang. d. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berupa retribusi terminal dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAB III OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 5 (1) Obyek retribusi adalah kendaraan umum, baik itu berupa mobl penumpang, maupun bus baik yang berukuran kecil, sedang, maupun besar. 8

9


(2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang yang mendapat pelayanan dalam penggunaan terminal. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa umum BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat terminal. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 9

10


BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Pemungutan retribusi adalah di wilayah Kota Banjarmasin BAB VIII PEMBAYARAN DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 10 (1) Retribusi Terminal dipungut setiap kali mobil angkutan umum / kendaraan umum memaski terminal dengan menggunakan Kupon Tanda Pembayaran Reribusi (TPR). (2) Bilamana retribusinya belum dipungut, maka dapat dipungut pada saat yang bersangkutan akan meninggalkan terminal. (3) Tata cara pemungutan, bentuk dan tanda macam tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dan sesuai dengan ketertuan yang berlaku. Pasal 11 (1) Besarnya retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut : A. Besarnya retribusi jurusan antar Kota/Kabupaten antar Provinsi : a. Mobil Bus besar Rp ,- sekali masuk terminal; b. Mobil Bus sedang Rp ,- sekali masuk terminal; c. Mobil non Bus Rp ,- sekali masuk terminal; 10

11


B. Besarnya retribusi jurusan antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi : a. Mobil Bus besar Rp ,- sekali masuk terminal; b. Mobil Bus sedang Rp ,- sekali masuk terminal; c. Mobil non Bus Rp ,- sekali masuk terminal; C. Besarnya retribusi dalam Kota : a. Mobil angkutan Kota Rp. 500,- sekali masuk terminal; b. Mobil taksi Rp ,- sekali masuk terminal; c. Bajaj Rp sekali masuk terminal; D. Besarnya retribusi Bus bermalam Rp E. Besarnya siaran pemberangkatan Rp sekali berangkat; F. Besarnya retribusi berjualan di kios terminal : a. Kios A Rp. 200/M²/Hari; b.kios B Rp. 150/M²/Hari; c. Kios C Rp. 100/M²/Hari; d.loket Khusus Rp. 1.00/M²/Hari; e. Pedagang asongan Rp. 500/Hari; G. Besarnya retribusi tempat usaha di terminal : a. Kios A Rp. 400/M²/Hari; b.kios B Rp. 350/M²/Hari; c. Kios C Rp. 250/M²/Hari; d.loket Khusus Rp /M²/Hari; (2) Klasifikasi kios sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G sebagai berikut : a. Kios A, letaknya strategis dengan tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta ramainya mobilitas keluar masuk orang; b. Kios B, kondisi strategisnya terletak diantara klasifikasi kios A dan kios C; c. Kios C, letaknya lebih jauh dari tempat menaikkan dan menurunkan penumpang serta rendahnya mobilitas keluar masuk orang; 11

12


(3) Pemakaian fasilitas lainnya : a. Pencucian Mobil Rp ,-/mobil b. Mandi/Cuci Rp ,-/masuk c. Kencing Rp. 500,-/masuk d. Pemanfaatan Ruang Tunggu Rp. 200,-/masuk e. Pemanfaatan lahan terminal untuk penitipan kendaraan dan atau barang : 1. Kendaraan Roda 4 (empat) : 2. 2 (dua) Jam Pertama Rp ,- (seribu lima ratus rupiah) kelebihan jam setelah jam kedua, setiap jamnya dikenakan tarif per jam Rp ,- (seribu rupiah). Di atas 10 (sepuluh) jam dikenakan tarif maksimal sebesar Rp ,- / hari. 3. Kendaraan Roda 2 (dua) : 4. 2 (dua) Jam Pertama Rp. 500,- (lima ratus rupiah) kelebihan jam setelah jam kedua, setiap jamnya dikenakan tarif per jam Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Di atas 10 (sepuluh) jam dikenakan tarif maksimal sebesar Rp ,- / hari. 5. Penitipan Barang : 6. 2 (dua) Jam Pertama Rp. 500,- (lima ratus rupaih) kelebihan jam setelah jam kedua, setiap jamnya dikenakan tarif per jam Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Di atas 10 (sepuluh) jam dikenakan tarif maksimal sebesar Rp ,- / hari. (4) Terhadap retribusi penitipan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf e, diikuti kewajiban bagi pihak pengelola untuk mengganti seharga kendaraan dan barang yang hilang. (5) Terhadap pemakaian fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf e pasal ini dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang nilai kontraknya dan syarat syaratnya ditentukan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari DPRD 12

13


BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Setiap pelunasan pembayaran pungutan menurut Peraturan Daerah ini, diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan. (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 13 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp ,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 13

14


BAB XI PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 14

15


h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyedikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 15

16


Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Mei 2008 Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, TTD H. DIDIT WAHYUNIE WALIKOTA BANJARMASIN, TTD H. A. YUDHI WAHYUNI LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 16