PDF -LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a. banjarmasin bpk go id wp content uploads 2012 06 LD lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang

Related PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 11 TAHUN 2013

banjarmasin bpk go id wp content uploads 2012 06 LD lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 13

ditjenpp kemenkumham go id ld 2011 KabupatenTanahLaut LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2013

banjarmasin bpk go id wp content uploads 2012 06 LD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang a bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 7

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenTanahLaut 2011 7 pdf LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten
PDF

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT - Biro Hukum

jdih setjen kemendagri go id files KAB TANAH LAUT 15 lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor 15 tahun 2008 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 15 tahun 2008 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten tanah laut kepada perusahaan daerah bank pembangunan daerah kalimantan selatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang a bahwa untuk mendorong
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI

kecpelaihari tanahlautkab go id wp content 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 11 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3

makassar bpk go id wp content uploads 2010 10 LD PERDA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG I R I G A SI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, Menimbang a bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PERATURAN DAERAH

tangerangkab go id tangerangkab web files Perda 3 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1206); 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Peraturan Daerah
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 05

makassar bpk go id 2010 2011 tentang Pajak Daerah pdf 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN dan BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG


PDF

BUPATI LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,

bupati landak provinsi kalimantan barat - Bapenda Landak

BUPATI LANDAK PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN 2013 T E N T A N G PENYEMPURNAAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF 1 peraturan daerah kabupaten landak nomor 8 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files Kab Landak 8 2010 pdf PDF peraturan daerah kabupaten landak nomor 2 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files Kab Landak

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

download - Pemerintah Provinsi Jawa Timur

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 1 WALIKOTA PROBOLINGGO

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 8 No. 1, April 2008 : 9-16 PENERAPAN KEBIJAKAN HARGA TRANSFER BAHAN BAKU UNTUK PENGUKURAN PRESTASI DIVISI PADA PT. HONORIS INDUSTRY Oleh: Bambang Pamungkas* dan Nunuk

PDF analisis pengaruh penetapan harga transfer terhadap kontribusi mahasiswa dinus ac id docs skripsi jurnal 20195 pdf PDF analisis penentuan harga transfer terhadap kontribusi laba antar simki unpkediri ac id mahasiswa file artikel 11 1 01 04 0069 pdf PDF Untitled

BAB III GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TANGERANG 31

BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Profil Perusahaan Refals merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur atau tepatnya dibidang konveksi yaitu produksi berbahan jeans

repository uksw edu bitstream 123456789 14288 4 T0 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 3 1 Sejarah Perusahaan Argo Manunggal Group adalah sebuah organisasi bisnis utama meliputi tekstil, baja, Unggas,Properti, Pertambangan, Energi, pipa PVC, Asuransi, Perkebunan, dll Kelompok ini sangat kompetitif, dan telah sangat sukses

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4.1 Analisis Sistem Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dan perancangan sistem aplikasi yang akan dibuat Pokok BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4 4 1 Identifikasi Permasalahan Informasi mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu merupakan suatu BAB

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

1 BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM IV1 Dokumen

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM.1. Analisis Sistem Yang Berjalan Bab ini diterangkan secara singkat mengenai analisa sistem yang ada di toko sahabat teknik, untuk mempermudah dalam mengetahui kelemahan

PDF BAB IV Analisis dan perancangan sistem ELIB UNIKOMelib unikom ac id jbptunikompp gdl faqihudinn 19643 8 babiv m pdf PDF BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM Analisa sir stikom edu 257 7 BAB 20IV pdf PDF bab

Formulir VII.I.5 Permendagri No.54 Tahun 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012 Indikator dan Target Kinerja SKPD

PDF Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPDferryfebub lecture ub ac id Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD pdf PDF evaluasi terhadap hasil renja skpd renja skpd Pemerintah bandungkab go id 6

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan telekomunikasi di Indonesia pada era globalisasi sekarang ini sangat pesat. Salah satunya pada perkembangan telekomunikasi seluler. Mobilitas serta meningkatnya

etd repository ugm ac id downloadfile 95598 potongan S2 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan industri telekomunikasi saat ini, khususnya telekomunikasi bergerak (mobile) atau dikenal juga dengan telekomunikasi selular, sedikit banyak mempengaruhi bagaimana pelaku bisnis di industri ini dalam membuat keputusan strategi Faktor yang mendorong perkembangan industri telekomunikasi

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

ulp uny ac id sites ulp uny ac id files Pengahapusan BMN pdf PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I Definisi Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang

Home back495496497 498499500 Next

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Keuangan Desa

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan 1

Peraturan Daerah

Mengingat : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 )

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 3

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 4

` Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 )

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 )

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 5

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Tanah Laut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa

Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya

Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk oleh masyarakat Desa sebagai lembaga pengontrol dan mitra kerja Pemerintah Desa

Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa

BAB II KEUANGAN DESA Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Desa Pasal 2 Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 3 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah

Pasal 5 Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 6 Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa

Pasal 7 (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari : a

Tunjangan jabatan

Bantuan dari pemerintah atasan

Honor kegiatan

(2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten

Pasal 8 Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa

Pasal 9 Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan berdasarkan Musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Pertama Jenis Pendapatan Desa Pasal 10 (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas : 11

Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain pendapatan asli desa yang sah

Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten

Bantuan dari Pemerintah, Perintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

(2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Desa dan dan dituangkan dalam APB-Desa

Pasal 11 Sumber kekayaan Desa terdiri dari : a

pelelangan ikan yang dikelola oleh desa

Bagian Kedua Dana Alokasi Umum Desa ( DAU Desa ) Pasal 12 (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan Pusat h yang diterima Pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada Desa sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD

(2) Bagian dana perimbangan 10% ( sepuluh persen ) yang diserahkan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi Belanja Pegawai

(3) Besarnya persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa

Pasal 13 (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, dan 5

(2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi yang bersangkutan

(3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 60% ( enam puluh persen ) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se-kabupaten

(4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 40% ( empat puluh persen ) dari plafon DAU Desa se Kabupaten

(5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa

(6) Bobot desa ditentukan berdasarkan : a

Luas wilayah b

Jumlah penduduk tahun sebelumnya

Jumlah KK miskin sebelumnya

Keterjangkauan desa

Potensi Desa tahun sebelumnya

Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun sebelumnya

Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif

Pasal 14 (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : DAU Desa-1 = RT + ( Bdi x BT ) DAU Desa-1 = besaran DAU masing-masing desa

RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa

BDi = Bobot suatu desa

BT = Alokasi bantuan secara tertimbang

(2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, insentif desa, dan tanah desa

(3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa

Pasal 15 Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% ( sepuluh ) persen dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD

Pasal 16 (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD

(2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Desa ( DAK Desa ) Pasal 17 (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Pertama Pengelolaan Pasal 18 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa

Pasal 19 Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan desa serta berwatak jujur dan dapat dipercaya

Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diatur dengan Peraturan Desa

Pasal 21 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Alokasi Desa Pasal 22 (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB-Desa ) tahun yang bersangkutan

(2) Pedoman penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa oleh Bendahara Umum Desa

(4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa

(5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa

Bagian Kedua Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD Pasal 23 (1) Tugas dan tanggungjawab kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa : a

mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa

menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan setelah mendapatkan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Bertanggungjawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa

(2) Tugas dan tanggungjawab BPD dalam Alokasi Dana Desa : a

Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa

Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa, baik mengenai tertib administrasi maupun kebenaran pelaksanaan di lapangan

Meminta keterangan Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24 (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten

(2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 25 Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah

Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 ( satu ) pintu

(2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 8 Juli 2008 BUPATI TANAH LAUT, Cap ttd Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 8 Juli 2008 H

ADRIANSYAH Plt

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, H

NURFUADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2008 NOMOR 7 21

  • 22
  • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA I

    PENJELASAN UMUM

    PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 23