PDF -lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

Related PDF

lembaran daerah kabupaten kulon progo - JDIH Kemendagri

[PDF] lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf
PDF

peraturan daerah kabupaten kulonprogo - JDIH Kulon Progo

[PDF] peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD
PDF

lembaran daerah kabupaten kulon progo - Bphn

[PDF] lembaran daerah kabupaten kulon progo Bphn bphn go id data documents 4 2012 pdf
PDF

pemerintah kabupaten kulon progo - Bphn

[PDF] pemerintah kabupaten kulon progo Bphn bphn go id data documents 07pdkp05 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten kulon progo - Ditjen PP

[PDF] lembaran daerah kabupaten kulon progo Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id KabupatenKulonProgo 2013 4 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten kulon progo - Ditjen PP

[PDF] lembaran daerah kabupaten kulon progo Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld 2000 kulonprogo4 2000 pdf
PDF

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

[PDF] Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon jdih jogjaprov go id storage 20180413090550 skgub102 2018 pdf
PDF

my inovation - BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa

[PDF] my inovation BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta bpk go id wp content 10 perda klprogo no 18 th 2015 pdf
PDF

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penghasilan Lurah, Pamong Desa, Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf
PDF

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA IMPLEMENTASI PROSEDUR AKUNTANSI TABUNGAN BATARA PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Pada Program Diploma

digilib esaunggul ac id public UEU NonDegree 4770 ABDUL khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PPPTMGB “LEMIGAS” Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PPPTMGB “LEMIGAS” sudah terealisasi dengan optimal B Tujuan a Tujuan Umum Mengetahui Implementasi Sistem Manajemen K3 dalam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 PMK 06 2014 TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN? MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan? 31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1 Sejarah dan Kegiatan Usaha PD.BPR Rohil Berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kubu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.609/IX/1986 dan surat keputusan Bupati

repository unhas ac id bitstream handle 123456789 192 BAB BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4 1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN PT Matahari Putra Prima dimulai sejak tahun 1958 dimana Bapak Hari Darmawan, mendirikan suatu perusahaan dagang yang mengoperasikan toko seluas 150 meter persegi di Pasar Baru Jakarta Pusat yang menjual

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Percepatan pembangunan pertanian memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh mempunyai peran penting

scholar unand ac id 17253 2 BAB 1 PENDAHULUAN pdf wilayah dan pendataan usaha tani serta menyampaikannya melalui sms, (6 ) Membuat laporan tingkat wilayah pendampingan yang disampaikan kepada pembimbing Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang bagaimana mahasiswa alumni pendamping dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada pelaksanaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pembangunan sekarang ini, perusahaan tidak lagi berhadapan pada tanggung jawab pada aspek keuntungan secara ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Tanggung jawab eprints ums ac id 23199 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tanggung jawab eprints ums ac id 23180 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN

Oleh: Nuraeni, M.AB Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar (likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Kas merupakan aktiva yang tidak menghasilkan

Laporan arus kas merupakan satu bagian dari set laporan keuangan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari dua metode Minimal Kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat Perusahaan harus menyusun laporan arus kas sebagai bagian

Home back440441 442443444445 Next

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO, DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 telah ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau untuk disesuaikan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat : 1

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 1 2

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E)

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut : 1

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO, DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Kulon Progo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Daerah

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disingkat Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang perdagangan, industri dan jasa

Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-daerah Istimewa Yogyakarta

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT

Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Modal Dasar adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah pendiriannya sampai dengan jumlah paling banyak seluruh modal dikeluarkan

Ketentuan Bagian Keempat dan Pasal 7 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : Bagian Keempat PT

Bank BPD DIY Pasal 7 (1) Modal Dasar PT

Bank BPD DIY sebesar Rp ,00 (satu triliun rupiah)

(2) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT

Bank BPD DIY sebesar 5,93 % (lima koma sembilan tiga per seratus) dari modal dasar atau sebesar Rp ,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah)

(3) Penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp ,15 (dua puluh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah lima belas sen)

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditambah sebesar Rp ,85 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen) yang pelaksanaannya dianggarkan dalam APBD pada : a

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp ,85 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen)

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah)

Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp ,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah)

(5) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 November 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 November 2013 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd HASTO WARDOYO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KULON PROGO, PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO, DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I

UMUM Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial

Disamping itu untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah

Mendasar pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terhadap Peraturan Daerah yang mencantumkan nomenklatur Bank Pembangunan Daerah untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum BPD DIY menjadi PT

Bank BPD DIY, maka modal dasar berubah dari Rp ,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp ,00 (satu triliun rupiah)

Komposisi modal dasar terdiri atas Pemerintah Daerah DIY sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) dari modal dasar dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan per seratus), sehingga penyertaan modal masing-masing kabupaten/kota sebesar 9,8 % (sembilan koma delapan per seratus)

Kecukupan modal dasar dipenuhi dari deviden PT

Bank BPD DIY dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT

Bank BPD DIY pada tahun 2013, bagian penyertaan modal Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebesar 5,93 % (lima koma sembilan tiga per seratus) dari modal dasar atau sebesar Rp ,00 (lima puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah)

Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun 2012, telah menyetor sebesar Rp ,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah)

Pada Tahun Anggaran 2013 penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT

Bank BPD DIY sebesar Rp ,15 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah lima belas sen), sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 sebesar Rp ,15 (dua puluh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat puluh rupiah lima belas sen)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka modal dasar yang masih harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebesar Rp ,85 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen) yang harus dibayar paling lambat selama 4 (empat) tahun

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo, dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Angka 2 Pasal 7 Ayat (1) Modal Dasar PT

Bank BPD DIY sebesar Rp ,00 (satu triliun rupiah) berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembagian Modal Dasarnya sebesar 51 % (lima puluh satu per seratus) milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 49 % (empat puluh sembilan per seratus) dibagi/milik 5 (lima) kabupaten/kota yang pembagiannya berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT

Bank BPD DIY

Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak manusia dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, peperangan, revolusi, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang

Pasal II TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 ooooooo 13