PDF peraturan daerah kabupaten berau, PPID -peraturan daerah kabupaten berau - BPK RI Perwakilan Propinsi - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU

peraturan daerah kabupaten berau - BPK RI Perwakilan Propinsi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN : 2003 NOMOR : 57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG TATA NIAGA BESI TUA DALAM WILAYAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN : 2003 NOMOR : 57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG TATA NIAGA BESI TUA DALAM WILAYAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik? 20 Jan 2012 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor

Related PDF

peraturan daerah kabupaten berau - Ditjen PP

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik 
PDF

peraturan daerah kabupaten berau - Ditjen PP

20 Jan 2012 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 
PDF

Untitled

2 Jan 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017
PDF

perda nomor 31 tahun 2011 tentang sistem - JDIH Kemendagri

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau Mengingat 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
PDF

perda nomor 11 tahun 2010 tentang perubahan pertama peraturan

Kabupaten Berau tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan 
PDF

perda nomor 30 tahun 2011 tentang - JDIH Kemendagri

Kabupaten Daerah Tingkat II Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 05) ; 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 
PDF

salinan - BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur

ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berausebagaimana telah 
PDF

peraturan daerah kabupaten berau - BPK RI Perwakilan Propinsi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PDF

HARGA BAHAN PANGAN POKOK DI TINGKAT KONSUMEN

Analisa Permintaan Bahan Pangan dengan - LPEM FEB UI

HARGA BAHAN PANGAN POKOK DI TINGKAT KONSUMEN KABUPATEN : Bantul PROVINSI : DI Yogyakarta BULAN/ TAHUN : Januari 2016 1 Gabah GKG Rp/Kg 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,000 200 4 2 Beras IR 64 Medium Rp/Kg

PDF analisis perkembangan harga bahan pangan pokok di pasar bppp kemendag go id ANALISIS PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK DI PASAR DOMESTIK DAN INTERNASI PDF analisis perkembangan harga bahan pangan pokok di Kemendagbppp kemendag go id ANALISIS PERKEMBANGAN HARGA

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KUPANG, Menimbang Mengingat : a. bahwa otonomi daerah telah memberikan

PDF walikota kupang provinsi nusa tenggara timur peraturan daerah kota nttonlinenow PERDA NO 9 THN 2016 LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN pdf PDF peraturan daerah kota kupang nomor 9 tahun JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Bab I Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar - Open Library

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang CV Roland Kencana merupakan perusahaan industri manufaktur di bidang furniture. Perusahaan furniture ini memproduksi peralatan dapur (kitchen set), perlengkapan kamar

PDF Bab I Pendahuluan 1 1 Latar Belakang Rose Viviangit onelivemedia pdf bab i pendahuluan 1 1 latar belakang rose vivian pdf PDF Bab I Pendahuluan 1 1 Latar Belakang Masalahw ww sproutworld bab i pendahuluan 1 1 latar belakang masalah pdf

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

bab iv metodologi dan implementasi karya - STIKOM Surabaya

23 BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek Pelaksanaan Kerja Praktek bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada penulis mengenai kinerja dan aktivitas-aktivitas yang terjadi

PDF BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 3 1 Repository UPIrepository upi edu 5648 6 D3 SPIG 100796 Chapter3 pdf PDF pedoman pelaksanaan kerja praktek ( kp ) ITS its ac id tfisika wp content uploads

1 BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT

jdih setjen kemendagri go id files KAB JENEPONTO 12 makassar bpk go id wp content uploads 2010 10 Perda No BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg Pasewang No 34 Jeneponto Telp (0419) 21022 Kode Pos 92311 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

Schneeriese von Susan Kreller - PH Heidelberg

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN NOMOR 14 TAHUN 20102009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN

PDF Page 1 Kolosi 1 1 Kolosi 1 2 Kolosi Teik pasi Pol hani teka kahikahi ebible pdf ssg ssg COL pdf PDF 1 Korin Kakain ti haxewai teik pepa ie eBible ebible pdf ssg

MANUAL PROCEDURE PETUNJUK & MEKANISME PENGOPERASIAN ACADEMIC ONLINE CAMPUS Untuk : Mahasiswa & Admin Prodi Disusun oleh: PUSAT DATA DAN APLIKASI INFORMASI (PDAI) UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016 i KATA PENGANTAR

PDF UNIVERSITAS MEDAN AREA 2016ruslan blog uma ac id MANUAL PROCEDURE AOC 2016 MAHASISWA pdf PDF Langkah Membongkar Unit Transmisi Manual L home Homegrundfos globesystems dk langkah membongkar unit transmisi manual mobil pdf PDF STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) ADMINISTRASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan oleh para investor.

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Perekonomian eprints ums ac id 28015 3 04 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi scholar unand ac id 8998 2 2 20BAB 201 pdf PDF

No.606, 2010 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Dana Alokasi Khusus. Infrastruktur. Juknis. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2010 TENTANG PETUNJUK

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 672, 2018 KEMENPU PR Perumahan Murah Pencabutan PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN? Menimbang a bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) ?

Home back440441 442443444445 Next

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN : 2003 NOMOR : 57 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG TATA NIAGA BESI TUA DALAM WILAYAH KABUPATEN BERAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU, Menimbang : a

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha pemanfaatan dan pengolahan besi tua agar dapat berusaha secara tetap serta sebagai upaya untuk menjaga kelestarian besi tua yang dikategorikan benda

bahwa untuk maksaud tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau

Mengingat : 1

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ( Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 )

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU MEMUTUSKAN :

  • - Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG TENTANG TATA NIAGA BESI TUA DALAM WILAYAH KABUPATEN BERAU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a
  • Daerah adalah Kabupaten Berau

    Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah

    Kepala Daerah adalah Bupati Berau

    Tata Niaga adalah Tata cara penjualan atau pembelian besi tua

    Besi Tua adalah benda / barang yang terbuat dari besi tua ( peros dan non peros yang sudah tidak terpakai lagi )

    Instasi Teknis adalah Dinas Prindakop dan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau

    BAB II PERIJINAN Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jual beli besi tua, wajib memiliki ijin tempat usaha dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

    (3) Permohonan untuk mendapatkan ijin usaha pemanfaatan besi tua dan ijin tempat usaha diajukan kepada Kepala Daerah melalui Instansi Teknis

    BAB III K E W A J I B A N Pasal 3 (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha besi tua wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

    (2) Besarnya Kontribusi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD

    (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah

    Pasal 4 Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha besi tua berkewajiban untuk menjaga dan menata besi tua agar tertata rapi dan tidak berserakan dimanamana serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya

    (2) Dilarang memindahkan ijin usaha pemanfaatan besi tua kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah

    (3) Instansi penerbit surat ijin dilarang menerbitkan surat ijin pengangkutan besi tua keluar daerah atau diperdagangkan sebelum ada bukti setor kontribusi ke Kas Daerah

    BAB V P E N G A W A S A N Pasal 6 (1) Pengawasan kegiatan tata Niaga Besi Tua dalam Wilayah Kabupaten Berau dilakukan secara instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

    (2) Dalam upaya mendukung pemanfaatan kegiatan besi tua, perlu dibentuk Tim Pengawas Terpadu

    (2) Dalam melakukan tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang : a

    Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

    Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan

    Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka

    Melakukan penyitaan benda dan / atau surat

    Mengambil sidik jari dan memotret seseorang Tersangka

    Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi

    Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

    Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

    Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan Tersangka atau keluarganya

    Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

    (3) Hasil penyidikan dilaporkan kepada Penyidik Polri

    BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp ,- ( Lima Juta Rupiah )

    (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

    BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

    Diundangkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 08 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH, ttd Drs

    SYARWANI SYUKUR

    PEMBINA UTAMA MUDA NIP Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Juni 2003 BUPATI BERAU, ttd Drs

    MASDJUNI

    LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2003 NOMOR 57