PDF -1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang - Library Binus - I. PENDAHULUAN. Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar Tahun
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

I. PENDAHULUAN. Tabel 1. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar Tahun

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang - Library Binus

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2011, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2011, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan data eprints ums ac id 14534 4 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penggunaan jaringan eprints ums ac id 39920 2 BAB 201 20 20skripsi pdf PDF

Related PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Perkembangan data

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan data eprints ums ac id 14534 4 BAB I pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penggunaan jaringan

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penggunaan jaringan eprints ums ac id 39920 2 BAB 201 20 20skripsi pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang dan Masalah

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang dan Masalah digilib unila ac id 20391 1 BAB 20I 20dan 20BAB 20II pdf
PDF

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar belakang masalah Perkembangan

[PDF] BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar belakang masalah Perkembangan repository unpas ac id 37406 2 bab1 20taufiq 20ramadhan pdf
PDF

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian - repo unpas

[PDF] BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian repo unpasrepository unpas ac id 30297 BAB 201 20PERJUANGAN fix pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Perkembangan dunia

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan dunia etd repository ugm ac id S1 2016 329707 introduction pdf
PDF

BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Perkembangan alat

[PDF] BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan alat repository unika ac id 11 30 0068 20Tri 20Sutrisno 20Raharjo 20BAB 20I pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang - UIN Walisongo

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang UIN Walisongoeprints walisongo ac id 7346 2 BAB 20I pdf
PDF

1 BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang - Library Binus

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Fashion atau yang dikenal mode Data pada tabel 1 1 menjelaskan banyaknya perusahaan yang mengolah kulit mengalami perubahan baik itu berupa perkembangan atau pertumbuhan
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010

lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum PerdaClp 2017 19 pdf PDF pemerintah daerah kabupaten cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2001 17 pdf PDF bupati cilacap JDIH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan? DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA IMPLEMENTASI PROSEDUR AKUNTANSI TABUNGAN BATARA PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Pada Program Diploma

digilib esaunggul ac id public UEU NonDegree 4770 ABDUL khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PPPTMGB “LEMIGAS” Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PPPTMGB “LEMIGAS” sudah terealisasi dengan optimal B Tujuan a Tujuan Umum Mengetahui Implementasi Sistem Manajemen K3 dalam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 PMK 06 2014 TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN? MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan? 31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1 Sejarah dan Kegiatan Usaha PD.BPR Rohil Berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kubu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.609/IX/1986 dan surat keputusan Bupati

repository unhas ac id bitstream handle 123456789 192 BAB BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4 1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN PT Matahari Putra Prima dimulai sejak tahun 1958 dimana Bapak Hari Darmawan, mendirikan suatu perusahaan dagang yang mengoperasikan toko seluas 150 meter persegi di Pasar Baru Jakarta Pusat yang menjual

Home back515516517518 519520 Next

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia

Hingga tahun 2011, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah UMKM, sedangkan 0,01 persen lainnya tergolong sebagai usaha besar

Tingginya angka tersebut membuat peranan UMKM Indonesia berdampak signifikan terhadap masyarakat

UMKM yang mencapai 53,82 juta unit mampu menyerap 99,40 juta tenaga kerja Indonesia

Hal tersebut pun berpengaruh terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 57,12 persen

1 Tabel 1

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar Tahun Tahun 2009 Tahun 2010 Perkembangan Indikator Pangsa Pangsa (%) (%) (%) Usaha Mikro , ,85 1,98 Unit Usaha Kecil , ,07 4,93 Usaha (unit) Usaha Menengah , ,08 3,64 Usaha Besar , ,01 3,43 Tenaga Kerja (orang) PDB ADH Konstan 2000 (Rp Milyar) Usaha Mikro , ,98 3,34 Usaha Kecil , ,55 3,01 Usaha Menengah , ,70 3,07 Usaha Besar , ,78 6,17 Usaha Mikro , ,42 5,40 Usaha Kecil , ,78 6,60 Usaha Menengah , ,63 6,00 Usaha Besar , ,17 6,72 Ket : ADH = Atas Dasar Harga Sumber : Statistik UMKM Tahun UMKM Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian

Berdasarkan jumlah unit usaha tahun 2010, proporsi sektor ekonomi UMKM didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 49,58 persen

Sektor pertanian tersebut berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM dengan proporsi terbesar yaitu senilai 27,7 persen pada tahun Perkembangan UMKM sektor pertanian dari aspek jumlah unit 1 Statistik UMKM Tahun Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1

usaha dan PDB tersebut menggambarkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik UMKM Indonesia

Apabila hal tersebut dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, tentu akan mewujudkan UMKM sektor pertanian yang tangguh

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara tidak perlu diragukan lagi, karena telah terbukti di beberapa negara, termasuk Indonesia, bahwa UMKM dapat menjadi tumpuan perekonomian suatu negara

Namun, menurut Wijono (2005), secara umum usaha kecil dan menengah saat ini masih dihadapkan pada masalah-masalah mendasar yang mencakup antara lain (1) sulitnya akses usaha kecil dan menengah pada pasar atas produk-produk yang dihasilkan, (2) lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, (3) keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya perbankan

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM adalah berkaitan dengan keterbatasan modal, bahan baku, pemasaran (marketing), manajemen dan produksi, serta persaingan usaha

Pada industri kecil, keterbatasan modal menjadi permasalahan utama yang dihadapi UMKM sebesar 36,63 persen (BPS 2004)

Keterbatasan akses UKM terhadap sumber pembiayaan formal khususnya perbankan membuat pelaku usaha beralih kepada sumber pembiayaan lainnya, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana

Bagi lembaga keuangan formal, penduduk miskin tidak akan dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki (Wardoyo 2004)

Dengan demikian, LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro

Terdapat beberapa karakteristik LKM yang mengakar kepada pelaku usaha kecil dan menengah karena sifatnya yang fleksibel, seperti kemudahan pelaku usaha dalam mengakses sumber pembiayaan

Kemudahan tersebut antara lain terdapat dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit

Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan LKM sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat dari usaha kecil (Wijono 2005)

Menurut Bank Indonesia, LKM dibagi menjadi dua kategori besar yaitu LKM yang berwujud bank dan non bank

Kategori LKM non bank terbagi dua menjadi formal dan non formal

Masing-masing LKM tersebut memiliki kinerja yang berbeda-beda dalam kontribusinya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang umumnya adalah pelaku UKM

Tabel 2

Profil Lembaga Keuangan Mikro Tahun 2007 No

Jenis LKM (unit) Peminjam (Orang) Pinjaman (Rp Juta) Penabung (Orang) Tabungan (Rp Juta) Bank 1 BPR BRI Unit Badan Kredit Desa (BKD) Non Bank A

Formal 4 KSP USP Pegadaian na na B

Non Formal 7 BMT LSM Total Sumber : PINBUK dalam Kurnialestari 2007 Keterangan : na = not available (tidak dapat diketahui) Berdasarkan Tabel 2, jenis LKM yang memiliki unit terbanyak adalah Unit Simpan Pinjam (USP), sedangkan dalam hal jumlah pinjaman didominasi oleh LKM kategori bank yaitu BRI Unit

Hal tersebut karena skim kredit yang ditawarkan oleh BRI Unit lebih besar daripada USP

Namun pada perkembangannya, koperasi dinilai lebih diminati oleh pengusaha UKM khususnya bagi pelaku usaha yang tinggal di daerah pedesaan

Sebagai LKM yang tergolong non bank, koperasi berperan sebagai lembaga keuangan formal yang melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluan untuk menyimpan dan meminjam dana (Sulaeman 2004)

Mengingat cukup strategisnya peran koperasi simpan pinjam dalam menyalurkan dan menampung dana anggota, Bank Indonesia (2001) menyebutkan bahwa dalam hal jumlah pembiayaan yang 3

disalurkan, posisi KSP dan USP termasuk peringkat dua besar setelah BRI Unit Desa

kredit yang disalurkan masing-masing sebesar Rp juta (41,87%) untuk BRI Unit Desa serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) pada koperasi Rp juta (28,36%)

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi dapat menggunakan model pembiayaan yang bersifat merangkul dan memberdayakan masyarakat pedesaan yaitu Grameen Bank yang dipelopori oleh Muhammad Yunus di Bangladesh

Grameen Bank merupakan bank yang diperuntukan unuk orang-orang termiskin yang tinggal di daerah pedesaan

Grameen Bank di Indonesia pertama kali direplikasi oleh Yayasan Karya Usaha Mandiri (KUM) di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun Keberadaan Grameen Bank tersebut mampu membuktikan bahwa orang-orang miskin, termasuk pengusaha mikro, tergolong layak kredit

Grameen Bank juga berperan dalam meningkatkan pendapatan nasabah usaha mikro, yakni pendapatan sesudah memperoleh kredit lebih besar daripada pendapatan sebelum memperoleh kredit (Thoha 2000)

Salah satu koperasi yang menggunakan model Grameen Bank adalah Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI) di Kota Bogor

Koperasi ini merupakan lembaga yang berdiri dibawah naungan Yayasan Pengembangan Masyarakat Mustadh afiin (Peramu) yang bergerak dalam pelayanan simpan pinjam dengan basis pembiayaan syariah

Sasaran anggota koperasi ini adalah masyarakat pedesaan yang memiliki akses rendah terhadap lembaga keuangan karena lokasinya yang jauh dari perkotaan

Hingga tahun 2011, anggota koperasi telah mencapai orang yang tersebar di wilayah Kodya Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi dengan total majelis yang mencapai 695 majelis

Total pembiayaan yang disalurkan pun terus meningkat, yaitu Rp ,- pada tahun 2010 menjadi Rp pada tahun Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki KBI sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjangkau pelaku usaha mikro

Perumusan Masalah Provinsi Jawa Barat menempati urutan ketiga dalam perkembangan jumlah koperasi aktif di Indonesia

Hingga tahun 2011, jumlah koperasi aktif di Jawa Barat mencapai unit dan tercatat 769 unit diantaranya berada di Kota Bogor, Jawa Barat

koperasi tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 3,3 persen dari jumlah koperasi di Kota Bogor pada tahun Koperasi Baytul Ikhtiar (KBI) merupakan salah satu koperasi di Kota Bogor, Jawa Barat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM

Pemberdayaan ini dilakukan oleh KBI melalui pembiayaan kepada masyarakat yang tergabung dalam anggota layanan KBI

Pembiayaan dalam konteks ini merupakan penyaluran dana pinjaman yang diberikan oleh KBI kepada anggotanya

Jangkauan wilayah KBI cukup luas, mulai dari Kodya Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi yang diwakili oleh 5 kantor unit koperasi dengan jangkauan target sasaran masyarakat yang bertempat tinggal 12 km dari masing-masing kantor unit

Seperti halnya dengan LKM lainnya, KBI tentunya dihadapkan pada kendala mendasar yaitu dalam hal operasional koperasi

Dengan batas plafon pembiayaan yang tergolong rendah, yaitu Rp ,- hingga Rp ,-, KBI membutuhkan biaya transaksi yang cukup besar pada tiap plafon pembiayaan yang disalurkan

Berbeda halnya dengan perbankan yang dapat memberikan plafon pembiayaan dengan jumlah besar dalam satu kali transaksi

Besarnya biaya operasional yang harus disediakan bagi pembiayaan usaha mikro mengharuskan KBI untuk melakukan perhitungan break-even interest secara cermat

Adapun sumber pendapatan utama bagi KBI sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan adalah margin pada tiap plafon yang diberikan

Oleh karena itu, agar dalam jangka panjang sebuah pembiayaan mikro dapat berlanjut, maka pendapatan margin pembiayaan harus dapat menutupi biaya operasional koperasi

Hal tersebut berarti bahwa koperasi harus mencapai keadaan kelayakan finansial tanpa harus merugikan anggota sasaran Berdasarkan kondisi perkembangan KBI pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan dan anggota koperasi meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2 Diakses tanggal 9 Februari

pembiayaan yang disalurkan terus meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 56,9 persen per tahun

Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah anggota koperasi sebesar 37,35 persen tiap tahunnya

Tabel 3

Perkembangan Pembiayaan dan Anggota KBI Tahun Tahun Pertumbuhan (%/thn) Pembiayaan (Milyar Rp) ,99 Anggota (orang) ,35 Sumber : Koperasi Baytul Ikhtiar 2012 Namun, kondisi lain menunjukkan adanya penurunan proporsi modal sendiri KBI pada tahun Penurunan proporsi modal sendiri ini pada dasarnya bukan disebabkan adanya penurunan dari besarnya modal sendiri yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana Latihan Wajib Kelompok (LWK), dana cadangan, hibah, sisa hasil usaha, dan sebagian dari modal penyertaan

Salah satu hal yang menyebabkan penurunan proporsi modal sendiri koperasi adalah semakin besarnya jumlah hutang yang dimiliki koperasi tiap tahunnya, sehingga proporsi modal luar koperasi semakin meningkat

Keputusan KBI dalam meningkatkan jumlah modal luar didasari atas adanya kebutuhan dalam pengembangan unit koperasi di beberapa wilayah target

Hal tersebut disebabkan oleh tingginya biaya yang dibutuhkan koperasi dalam melakukan pengembangan dan penumbuhan usaha, sedangkan modal koperasi pada tahun 2010 dan 2011 belum memenuhi besarnya kebutuhan tersebut

Modal koperasi yang belum mencukupi biaya tersebut dapat disebabkan karena KBI baru resmi berdiri pada tahun 2008 sehingga rentang waktu yang dimiliki dalam pengumpulan modal koperasi belum dirasa cukup

Namun disisi lain, peningkatan proporsi modal luar KBI akan meningkatkan beban koperasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya

Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada kesehatan keuangan koperasi terutama pada aspek likuiditas dan solvabilitas yang secara langsung berhubungan dengan besarnya hutang atau beban yang dimiliki oleh koperasi

Pada dasarnya, hal yang perlu diperhatikan adalah koperasi memiliki posisi sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota, sehingga seharusnya modal anggota menjadi 6,