PDF Draft Laporan Mitsubishi Final Versi -Jun 2017 - Financial Stability Board - DRAFT 16 SEPT 2009 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

DRAFT 16 SEPT 2009 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Jun 2017 - Financial Stability Board

DRAFT 16 SEPT 2009 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. bahwa

DRAFT 16 SEPT 2009 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a. bahwa Dec 4, 2009 (Komisi Pemberantasan Korupsi, or KPK) and Anti Corruption Court, as well as to May and October 2008 and October 2009, as well as to London in May 2008 and biodiversityhotspots org, (accessed September 16, 2009) 9

Related PDF

Wild Money - Human Rights Watch

Dec 4, 2009 (Komisi Pemberantasan Korupsi, or KPK) and Anti Corruption Court, as well as to May and October 2008 and October 2009, as well as to London in May 2008 and biodiversityhotspots org, (accessed September 16, 2009) 9 Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), “Draft audit results of the
PDF

Download report - Human Rights Watch

3 Des 2009 Komisi Pemberantasan Korupsi Kemajuan dan Ancaman penerapan peraturan kehutanan serta undang undang anti korupsi, para investor tidak September 2009), hal 46 3 ITTO, 2006 Annual Review, hal 16 4 “Draft 2008 Budget Sustaining the Momentum of Economic Recovery for Job 
PDF

indonesia: the deadly cost of poor policing - Refworld

Asia Report N°218 – 16 February 2012 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 2008 24 “Polri dan Pemolisian Demokratis”, Komisi Kepolisian Na sional publika, 20 November 2009; “Indonesian Law Goes Bananas 44 Crisis Group interview, police general, Sumatra, September 2011
PDF

Indonesia - Open Government Partnership

In September 2014, the Indonesian government draft action plan 7 If the agencies objected to draft commitments during the workshops, the commitment 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2010, Tentang 16 This feature was added in 2013, following the technical guidance of Widiyatmoko
PDF

Indonesian Youth Online - Unicef

Jan 31, 2012 Although drafted before the Internet became ubiquitous, the CRC is highly pertinent 16 Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 (GSM CDMA) dan Internet Unlimited', 20 September 2009,
PDF

Indonesia Strengthening Public Procurement Program ISP3 - OECD

Komisi Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Commission) Peraturan Presiden (Presidential Regulation) Exchange rate at 13 September 2010 – AUD1 00 IDR8,416 91 16 November 2010 2009, LKPP received approximately eight requests for advice per month drafting legislation and manuals
PDF

The Political Economy of Teacher - World Bank Documents & Reports

Dec 4, 2016 the study design and early results and an earlier draft of the paper komite sekolah 1 teacher for every 16 students at primary school level, it has a more instance, Jalal et al 2009; World Bank 2010a; 2010b; Chang et al 2014; In September 1998, the Bank published a major report on Indonesia's
PDF

Jun 2017 - Financial Stability Board

on Hedge Fund Oversight (Jun 2009) on sharing information to ☐Draft in preparation, expected publication by 16 No Description G20 FSB Recommendations Remarks Progress to date Next steps ojk Documents Pages Peraturan September 2012 BCP 3 (Cooperation mandate to establish Komite Stabilitas
PDF

No. 5/ 5 /DPM Jakarta, 21 Maret 2003 SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM, PERUSAHAAN PIALANG PASAR UANG DAN PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA Perihal: Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penunjukan Peserta

bi go id id peraturan perbankan Documents f SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Sehubungan dengan kewajiban Bank untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk Based Bank Rating RBBR)

PENGARUH BIAYA DANA (COST OF FUND) GIRO, TABUNGAN, DAN DEPOSITO TERHADAP RENTABILITAS PADA BANK BUMN PERIODE 2008-2012 SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rentabilitas pada bank BUMN periode 2008 2012 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian? Pengaruh Biaya Dana (cost of fund) Giro, Tabungan dan Deposito terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito dan Pengaruhnya terhadap Cost Of Fund” pada PT? Tujuan penelitian adalah

BAB 1 : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kehidupan manusia senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidup manusia, tidak dapat diukur dari sudut pandang ekonomis saja, tapi

1 1 BAB 1 PENDAHULUAN Bab Pendahuluan ini berisi latar belakang dari studi kasus yang diangkat, identifikasi masalah, tujuan dan lingkup masalah serta? BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dalam memilih topik pembahasan, ruang lingkup dalam pembahasan, manfaat dan tujuan?

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB 2 LANDASAN TEORI - thesisbinusacid

5 BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Persediaan 2.1.1 Pengertian Persediaan Persediaan atau stock merupakan salah satu aspek penting bagi perusahaan yang menjual barang dagangan atau perusahaan pengolahan. Stock

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab2 2012 2 01190 BAB 2 LANDASAN TEORI 2 1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan sir stikom

Petunjuk Pemakaian AMIO untuk JURI

bupati sumbawa - WordPresscom

Petunjuk Pemakaian AMIO untuk JURI Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh Juri dalam rangka melakukan penilaian terhadap karya-karya pada kegiatan Lomba Karya Inovasi yang diselenggarakan

PDF aplikasi manajemen inovasi online Lomba Karya Inovasi PLNinovasipln co id data petunjuk manual petunjuk juri pdf PDF COVER cd Inovasi PLNinovasipln co id data direktori inovasi dir2012 pdf PDF Tugas Akhir BPPSDMK Kementerian Kesehatanbppsdmk kemkes go id

Standar Dokumen Pengadaan

Standar Dokumen Pengadaan - Kemendag

Republik Indonesia Pengadaan Barang -Metode Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Sistem Gugur (Kontrak Lump Sum) Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah D O K U M E N P E N G A D

PDF Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf PDF Standar Dokumen Pengadaan Standar Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526SBD JASA LAINNYA Pascakualifikasi

http://www.karyailmiah.polnes.ac.id ANALISIS KINERJA KEUANGAN PDAM TIRTA KENCANA SAMARINDA PERIODE 006-00 - BERDASARKAN SK MENDAGRI No 7 Th 999 Eko Adi Widyanto (Staf Pengajar Jurusan AKuntansi Politeknik

karyailmiah polnes ac id images Download PDF Arsip Jurnal penilaian atas kinerja PDAM meliputi aspek keuangan, aspek operasional, daan aspek administrasi (SK Mendagri No 47 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kencana Samarinda melakukan pengukuran dengan analisis rasio keuangan

LAPORAN MAGANG EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SIKLUS PENJUALAN JASA PADA PT.SULAWESI JAYA RAYA OLEH: RONALD THEODORA LOLO 3203012239 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA

PDF laporan praktik kerja lapangan evaluasi pengendalian internal repository unair ac id 54060 13 FV A 100 16 20Rah 20e min pdf PDF laporan praktik kerja lapangan evaluasi pengendalian intern atas repository unair ac id 54098 13 FV A 104 16 20Ahm 20e min pdf

4.12 SYARAT DAN KONDISI YANG MENGATUR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1 salinan peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 12

4.12 SRAT DAN KONDISI NG MENGATUR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. Syarat dan Kondisi ini mengatur Skema Verifikasi Legalitas Kayu (selanjutnya disebut sebagai Skema ) yang diselenggarakan oleh TROPICAL RAINFOREST

PDF 1 POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR aig co id content dam aig psakbi wording 2010 pdf PDF polis standar BCAinsurance bcainsurance co id 5a715287c65d3 psakbi feb 2017 sekarang

Home back440441 442443444445 Next

DRAFT 16 SEPT 2009 PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, Menimbang : a

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidah Sehat dan risalah rapat komisi tanggal

bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, perlu memiliki peraturan mengenai tata cara dalam penangan perkara di KPPU

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Inadonesia Nomor 3817)

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1

Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan

Berita Acara adalah akta resmi yang memuat keterangan tentang kegiatan penyelidikan dan/atau pemeriksaan

Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh sekretarian komisi kepada komisi dalam Rapat Gelar Laporan

Hari adalah hari kerja yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional

Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Panitera adalah Pejabat Sekretariat Komisi yang bertugas membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

Pelanggaran adalah perjanjian dan/atau kegiatan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, baik yang melakukan tuntutan ganti rugi maupun tidak

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat

Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan laporan dari Pelapor

Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk meneliti kembali Resume Laporan atau Resume Monitoring guna menyusun laporan dugaan pelanggaran

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi yang dibantu oleh Sekretariat Komisi untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah

Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang yang terkait untuk melakukan penyidikan

Putusan Komisi adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Rapat Komisi adalah pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi korum

Resume Laporan adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi

Resume Monitoring adalah laporan Sekretariat Komisi mengenai adanya dugaan pelanggaran berdasarkan hasil monitoring pelaku usaha

Saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan

Sekretariat Komisi adalah unit administrasi dan teknis operasional yang membantu Komisi dalam rangka pelaksanaan tugasnya

Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya

Majelis Komisi adalah Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Komisi untuk memeriksa perkara persaingan usaha

Investigator adalah petugas Sekretariat Jenderal Komisi yang ditugaskan oleh Komisi atau Sekretaris Jenderal Komisi untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan laporan dari Pelapor

Investigator penuntut adalah petugas Sekretariat Jenderal Komisi yang ditugaskan oleh Komisi atau Sekretaris Jenderal Komisi untuk melakukan tuntutan pada Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

BUKU II TUGAS DAN WEWENANG BAB I KETUA KOMISI Pasal 2 (1) Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip hukum, efektifitas, dan transparansi

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komisi mempunyai wewenang : a

menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan

menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan

menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan Terlapor yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Komisi yang terlebih wajib mendapat persetujuan Rapat Komisi

BAB II WAKIL KETUA KOMISI Pasal 3 (1) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, tugas dan wewenang Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Ketua Komisi

BAB III MAJELIS KOMISI Pasal 4 (1) Keanggotaan Majelis Komisi ditetapkan dengan Keputusan Komisi

(2) Majelis Komisi bertugas: a

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan

melakukan Pemeriksaan Lanjutan

menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi mempunyai wewenang : a

melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksan Lanjutan

Diubah sehingga memanggil, menghadirkan, dan meminta keterangan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

meminta keterangan dari Instansi Pemerintah

meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

mendapatkan surat, dokumen, atau alat bukti lain

meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data

memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran

mempelajari dan menilai semua hasil pemeriksaan

menentukan waktu Sidang Majelis untuk pemeriksaan dan pembacaan Putusan Komisi

memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah

Menjatuhkan sanksi administrasi dan ganti rugi

BUKU KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG DIPERIKSA BAB I PELAPOR Pasal 5 (1) Dalam setiap tahapan penyelidikan dan pemeriksaan, Pelapor wajib: a

menghadiri sendiri setiap panggilan

memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran

menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

(2) Dalam setiap tahapan penyelidikan dan pemeriksaan, Pelapor berhak: a

dirahasiakan Identitasnya atas permintaan pelapor

mendapatkan pemberitahuan penetapan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan

mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan

mendapatkan Salinan Putusan Komisi

didampingi oleh Penasehat Hukum dalam setiap tahapan Pemeriksaan

BAB II TERLAPOR Pasal 6 (1) Dalam setiap tahapan penyelidikan dan pemeriksaan, Terlapor wajib: a

menghadiri sendiri setiap panggilan

memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran

menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

(2) Dalam proses pemeriksaan, Terlapor berhak: a

mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran

mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan

mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor

mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan

melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam Kesimpulan Pemeriksaan

menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran

didampingi oleh Penasehat Hukum dalam setiap tahap pemeriksaan dan Sidang Majelis

BAB III SAKSI DAN AHLI Pasal 7 (1) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib: a

menghadiri sendiri setiap panggilan Majelis Komisi

memberikan keterangan dihadapan Majelis Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran

menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi

mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta untuk dirahasiakan identitasnya

(3) Dalam setiap tahapan pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib: a

memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran

menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta

menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah

BUKU KEEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN Pasal 8 (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang dapat melaporkan kepada Komisi

(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang dapat melaporkan kepada Komisi dengan menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Ketua Komisi dalam bentuk tertulis dengan ketentuan : a

menerangkan secara lengkap dan jelas mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang

melampirkan identitas diri pelapor

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah

(5) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut oleh Pelapor

(7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan penyelidikan dan setelah disetujui oleh Rapat Komisi dilakukan pemeriksaan pendahuluan

BUKU KELIMA PERKARA INISIATIF Pasal 9 (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap suatu dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tanpa adanya laporan

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil Monitoring Pelaku Usaha dan atau Kajian yang dilakukan oleh Komisi

(3) Ketentuan mengenai Monitoring Pelaku Usaha dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi

BUKU KEENAM PEMERIKSAAN BAB I PENYELIDIKAN Bagian Pertama Penelitian Pasal 10 (1) Bagian Pelaporan melakukan penelitian terhadap setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

(2) Investigator melakukan penelitian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan menyusun hasil penelitian

(3) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk : a

meneliti kompetensi absolut terhadap laporan b

memeriksa kelengkapan administrasi laporan

memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor d

memeriksa kebenaran alamat saksi

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi antara lain: a

laporan merupakan kompetensi absolut KPPU b

menyatakan laporan lengkap secara administrasi

merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan awal penyelidikan

(6) Hasil penelitian terhadap laporan dengan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dilaporkan kepada komisi untuk mendapat persetujuan menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan pendahuluan

Pasal 11 Investigator melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pelaoran dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Bagian Kedua Penyelidikan Paragraf 1 Penyelidikan Pasal 12 (1) Kepala Biro yang membidangi pelaporan menugaskan Investigator untuk melakukan penyelidikan terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4)

(2) Investigator melakukan Penyelidikan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran

(3) Investigator dalam melakukan penyelidikan melakukan langkah-langkah : a

memanggil dan meminta keterangan Pelapor

memanggil dan meminta keterangan Terlapor

memanggil dan meninta keterangan saksi

mendapatkan surat dan atau dokumen

melakukan pemeriksaan setempat

melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat, dan atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat

(4) Investigator membuat dan menandatangi Berita Acara Penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Pasal 13 Investigator melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pelaoran dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

Pasal 14 (1) Pelapor wajib memenuhi panggilan Kepala Biro Penegakan Hukum dalam rangka penyelidikan

(2) Pelapor wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan kepada investigator

(3) Pelapor wajib menandatangani Berita Aara Penyelidikan

Pasal 15 (1) Terlapor wajib memenuhi panggilan Kepala Biro Penegakan Hukum dalam penyelidikan

(2) Terlapor wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta Investigator

(3) Terlapor wajib menandatangani Berita Acara Penyelidikan

Pasal 16 (1) Saksi dan Ahli wajib memenuhi panggilan Investigator dalam rangka penyelidikan

(2) Saksi dan ahli wajib menandatangani Berita Acara Penyelidikan

Pasal 17 (1) Apabila Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia hadir, maka Komisi dapat meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Terlapor

(2) Apabila Pelapor atau Terlapor tidak bersedia menyerahkan surat dan atau dokumen, maka Komisi dapat bekerjasama dengan Penyidik melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen

(3) Apabila Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memberikan infomasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan, maka Komisi dapat menyerahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(4) Dalam hal Pelapor, Terlapor, Saksi, Ahli atau setiap orang yang dipanggil tidak bersedia hadir dan/atau tidak bersedia menyerahkan surat dan/atau dokumen dan/atau tidak bersedia memberikan infomasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan, dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Paragraf 2 Surat Panggilan Pasal 18 Surat Panggilan memuat hal-hal sebagai berikut: a

nama jelas pihak yang dipanggil

alamat jelas pihak yang dipanggil

Paragraf 3 Hasil Penyelidikan Pasal 19 (1) Bagian Pelaporan menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

(2) Penilaian tentang kelengkapan dan kejelasan laporan dibuat oleh Bagian Pelaporan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan

(3) Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a

Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran

Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar

Telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti

(3) Laporan Hasil Penyelidikan yang memenuhi ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bagian Pemberkasan dan Penanganan Perkara

(4) Laporan Hasil Penyelidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan

Pasal 20 (1) Bagian Pelaporan wajib menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan pada Rapat Komisi paling lama 60 hari sejak dimulainya penyelidikan

(2) Komisi dapat menghentikan penyelidikan atau memperpanjang waktu penyelidikan

BAB II PENUNTUTAN Bagian Pertama Pemberkasan Pasal 21 (1) Bagian Pemberkasan dan Penanganan Perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan, Hasil Monitoring, atau Hasil Kajian untuk dilakukan Gelar Laporan

(2) Laporan Hasil Penyelidikan, Hasil Monitoring, atau Hasil Kajian yang dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan, disusun dalam Laporan Dugaan Pelanggaran

(3) Laporan Hasil Penyelidikan, Hasil Monitoring, atau Hasil Kajian yang dinilai tidak layak untuk dilakukan Gelar Laporan, dikembalikan kepada investigator untuk diperbaiki beserta alasan dan saran perbaikan

(4) Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a

Identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran

Identitas Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain

Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar

Sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti

Rekomendasi perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan

Bagian Kedua Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 (1) Sekretariat Komisi menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan

(2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran

(3) Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan

(4) Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemberkasan Pasal 23 (1) Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari, sejak diterima oleh unit yang menangani pemberkasan, harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan

(2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak dikembalikan, Laporan Hasil Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas

(3) Gelar laporan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas

BAB III SIDANG MAJELIS KOMISI Bagian Pertama Majelis Komisi Pasal 24 (1) Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi

(2) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi yang salah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi

(3) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera

(4) Ketua Komisi menugaskan Panitera yang akan membantu Majelis Komisi dengan surat tugas

Bagian Kedua Sidang Majelis Paragraf 1 Pemeriksaan Pasal 25 (1) Ketua Majelis membuka Sidang Majelis dan menyatakan Sidang Majelis terbuka untuk umum

(2) Dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan Majelis Komisi melakukan: a

memeriksa dan meminta keterangan Terlapor

memeriksa dan meminta keterangan Pelapor

memeriksa dan meminta keterangan Saksi

  • meminta pendapat Ahli

meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah

meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain

melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran

(3) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terdiri atas : a

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Lanjutan

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam suatu Berita Acara Sidang Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera

Paragraf 2 Tempat Sidang Majelis dan Pemeriksaan Setempat Pasal 26 (1) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dilakukan di ruang pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota

Majelis Komisi

(2) Tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi atas persetujuan Ketua Komisi

(3) Apabila diperlukan, Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat

(4) Pemeriksaan setempat dilakukan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan

(5) Hasil pemeriksaan setempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera

Bagian Kedua Pemeriksaan Pendahuluan Paragraf 1 Pemeriksaan Biasa Pasal 27 (1) Majelis Komisi mentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan

(2) Majelis Komisi memanggil Pelapor dan Terlapor untuk hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan surat panggilan yang patut

(3) Investigator Penuntut membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan

(4) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor dapat mengajukan : a

tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran

surat dan/atau dokumen lainnya

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Paragraf 2 Pemeriksaan Laporan Dengan Kerugian Pasal 28 (1) Dalam hal Dugaan Pelanggaran yang memuat kerugian Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Majelis Komisi memanggil Pelapor dan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

(2) Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dan

  • kerugian yang dialami Pelapor
  • (3) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor dapat mengajukan: a

    tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran

    surat dan/atau dokumen lainnya

    (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pelapor membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

    Paragraf 3 Pemanggilan Pelapor dan Terlapor Pasal 29 (1) Dalam hal Pelapor dan/atau Terlapor tidak hadir dalam sidang pertama, maka Majelis Komisi melakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi

    (2) Dalam hal Pelapor kembali tidak hadir dalam sidang kedua, maka Majelis Komisi akan memanggil kembali untuk terakhir kalinya, dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Komisi dalam Rapat Komisi mengusulkan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima

    (3) Dalam hal Terlapor kembali tidak hadir dalam sidang kedua, maka Majelis Komisi akan memanggil kembali untuk terakhir kalinya dan apabila Terlapor tetap tidak hadir, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Majelis Komisi dalam Rapat Komisi mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan

    Paragraf 4 Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 30 (1) Majelis Komisi dibantu Panitera menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan pada Rapat Komisi

    (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya: a

    Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor

    Tanggapan Terlapor terhadap Dugaan Pelanggaran

    Nama saksi, nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor dan Investigator

    Rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan

    (3) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan

    (4) Susunan Keanggotaan Majelis Komisi tidak berubah kecuali terdapat Anggota Majelis yang mengundurkan diri atau memiliki benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya

    (5) Dalam hal terdapat Anggota Majelis yang mengundurkan diri atau memiliki benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Ketua Komisi menetapkan Pembentukan Majelis Komisi baru

    Paragraf 5 Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 31 (1) Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

    (2) Pemeriksaan Pendahuluan wajib telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

    Bagian Ketiga Pemeriksaan Lanjutan Paragraf 1 Pemeriksaan Lanjutan Pasal 32 (1) Majelis Komisi mentukan jadwal Pemeriksaan Lanjutan

    (2) Majelis Komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator Penuntut, Pelapor, dan Terlapaor

    (3) Ketua Majelis Komisi memanggil Saksi, Ahli Bahasa, Ahli dan/atau Pemerintah untuk hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan dengan surat panggilan yang patut

    (4) Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator Penuntut, Pelapor, dan Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan tertulis dan/atau paparan hasil persidangan kepada Majelis Komisi

    Paragraf 2 Pemeriksaan Saksi Pasal 33 (1) Atas permintaan Pelapor atau Terlapor, atau karena jabatan, Ketua Majelis Komisi dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan

    (2) Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi

    (3) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang dipersidangan dan tidak diwakilkan

    (4) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis Komisi dapat datang ke domisili saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud

    (5) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis Komisi mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis Komisi tidak dapat mengambil Putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Ketua Majelis Komisi dapat meminta bantuan Penyidik untuk membawa saksi ke persidangan

    (6) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta

    Pasal 34 (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang

    (2) Ketua Majelis Komisi menanyakan kepada saksi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terlapor atau Pelapor

    (3) Ketua Majelis Komisi menanyakan kondisi kesehatan dari Saksi

    (4) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya

    (5) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terlapor dan/atau Pelapor

    Pasal 35 Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan, kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan

    Pasal 36 (1) Majelis Komisi mengajukan pertanyaan kepada saksi pada saat Pemeriksaan Lanjutan

    (2) Penyelidik, Pelapor dan/atau Terlapor dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi setelah Majelis Komisi selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya

    (3) Apabila pertanyaan sebagaimana maksud pada ayat (2) menurut pertimbangan Majelis Komisi tidak ada kaitannya dengan perkara, pertanyaan itu ditolak

    Paragraf 3 Pemeriksaan Ahli Bahasa Pasal 37 (1) Apabila Pelapor, Terlapor atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Majelis Komisi dapat menunjuk ahli alih bahasa atau menyetujui ahli alih bahasa yang telah dipersiapkan oleh Terlapor

    (2) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh Terlapor atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya

    Paragraf 4 Pemeriksaan Ahli Pasal 38 (1) Atas permintaan Sekretariat Komisi, Pelapor dan/atau Terlapor, atau karena jabatannya, Ketua Majelis Komisi dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli

    (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi pendapat, baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya

    Paragraf 5 Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Pasal 39 (1) Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Lanjutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Keputusan Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)

    (2) Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah penetapan Keputusan Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari

    (3) Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi yang menangani perkara tersebut

    BAB IV PUTUSAN KOMISI Bagian Pertama Musyawarah Majelis Komisi Pasal 40 (1) Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang terungkap dalam pemeriksaan

    (2) Hasil Musyawarah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi

    (3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang

    (4) Dalam Putusannya Majelis Komisi dapat memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani

    (5) Untuk pelaksanaan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera

    Pasal 41 (1) Pengambilan Putusan Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat

    (2) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup dan rahasia

    (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi diambil dengan suara terbanyak

    Bagian Kedua Pendapat Berbeda (dissenting opinion) Pasal 42 (1) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis Komisi pada saat musyawarah Majelis Komisi, maka pendapat Anggota Majelis Komisi tersebut harus dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

    (2) Pendapat yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Anggota Majelis Komisi lainnya dalam Musyawarah Majelis Komisi sebelum dibacakannya Putusan

    (3) Pendapat yang berbeda tersebut harus sudah diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dibacakan Putusan

    Bagian Ketiga Pembacaan Putusan Pasal 43 (1) Majelis Komisi memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor mengenai waktu dan tempat Pembacaan Putusan Majelis Komisi

    (2) Dalam hal Putusan yang akan dibacakan tersebut, memuat adanya tuntutan ganti kerugian oleh Pelapor, maka Majelis Komisi memberitahukan kepada Pelapor mengenai waktu dan tempat Pembacaan Putusan Majelis Komisi

    Pasal 44 (1) Majelis Komisi wajib membacakan Putusan dalam sidang yang telah dinyatakan terbuka untuk umum

    (2) Putusan Majelis Komisi sekurang-kurangnya harus memuat: a

    • nama Terlapor

    tempat domisili usaha dari Terlapor

    nama Pelapor dalam hal Pelapor mengajukan ganti rugi

    alamat Pelapor dalam hal Pelapor mengajukan ganti rugi

    ringkasan Laporan Dugaan Pelanggaran atau hasil monitoring pelaku usaha atau hasil kajian

    ringkasan yang jelas mengenai alasan ketidaksediaan Terlapor melakukan perubahan perilaku atau ringkasan tidak terpenuhinya perubahan perilaku

    pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa

    pasal-pasal dalam Undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor

    analisa terhadap penerapan pasal-pasal yang dalam undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor

    analisa pengecualian terhadap Undang-undang apabila dipermasalahkan

    saran dan pertimbangan kepada Pemerintah apabila ada

    • amar Putusan

    hari dan tanggal pengambilan Putusan

    hari dan tanggal pengucapan Putusan

    nama Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang memutus

    • nama Panitera

    (3) Putusan ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera

    (4) Salinan Putusan yang telah di tandatangni oleh Panitera di kirimkan kepada Terlapor

    Bagian Keempat Jangka Waktu Pasal 45 (1) Majelis Komisi wajib melakukan Musyawarah Majelis Komisi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir

    (2) Musyawarah Majelis Komisi wajib menyepakati telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran terhadap undang-undang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir

    (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum

    BUKU KETUJUH PELAKSANAAN PUTUSAN BAB I PENYAMPAIAN PETIKAN PUTUSAN Pasal 46 (1) Segera setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi, Panitera menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusannya kepada Terlapor

    (2) Dalam hal Terlapor menolak menerima Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusannya atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya sehingga Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusannya tidak dapat diserahkan kepada Terlapor, maka Panitera membuat berita acara yang memuat keterangan Terlapor menolak menerima Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusannya atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya

    (3) Setelah dibuat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera mengirimkan pemberitahuan kepada Terlapor bahwa Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan Petikan Putusan berikut Salinan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tersedianya Salinan Putusan dimaksud di website Komisi

    (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku bagi Terlapor yang tidak lagi jelas alamatnya dan pemberitahuan tersebut dikirimkan

    ke alamat terakhir yang diketahui

    BAB II UPAYA HUKUM KEBERATAN Pasal 47 (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling kama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi

    (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha yang menjadi Terlapor

    BAB III MONITORING PELAKSANAAN PUTUSAN Pasal 48 (1) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

    (2) Sekretariat Komisi melakukan monitoring pelaksanaan Putusan Komisi untuk menilai pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

    (3) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi

    Pasal 49 (1) Hasil Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi disusun dalam bentuk Laporan Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi sekurang-kurangnya memuat: a

    • amar Putusan Komisi

    pernyataan pelaksanaan Putusan Komisi oleh Terlapor

    bukti yang menjelaskan telah dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya Putusan Komisi

    (2) Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan Laporan Monitoring Putusan dalam Rapat Komisi

    (3) Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakan Putusan Komisi, maka Komisi menetapkan untuk menghentikan Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi tersebut

    BAB IV PERMOHONAN EKSEKUSI Pasal 50 (1) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi

    (2) Dalam rangka menjamin efektifitas Putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah lain diluar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

    BAB XII PEMERIKSAAN TAMBAHAN Pasal 51 (1) Komisi melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Terlapor terhadap Putusan Komisi

    (2) Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Putusan Sela

    (3) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan

    Pasal 52 (1) Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan oleh Majelis Komisi yang memutus Putusan Komisi yang diajukan keberatan oleh Terlapor

    (2) Untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Tambahan, Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibantu oleh Sekretariat Komisi

    Pasal 53 (1) Pemeriksaan Tambahan dilakukan di ruang pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi

    (2) Hasil Pemeriksaan Tambahan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa, Majelis Komisi dan Sekretariat Komisi

    (3) Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Tambahan, Majelis Komisi melalui Sekretariat Komisi menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan

    BUKU KEDELAPAN BUKTI BAB I ALAT BUKTI Pasal 54 (1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa: a

    Keterangan Saksi

    Keterangan Ahli

    Surat dan/atau dokumen

    Petunjuk

    Keterangan Terlapor

    (2) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti

    (3) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya

    (4) Keterangan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi

    BAB II SAKSI Pasal 55 (1) Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah: a

    Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor dan atau Pelapor

    Istri atau suami dari Terlapor meskipun sudah bercerai

    Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun

    Orang sakit ingatan

    (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Majelis Komisi dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c'untuk didengar keterangannya

    BAB III AHLI BAHASA Pasal 56 (1) Orang yang dapat menjadi ahli bahasa wajib memenuhi sayrat sebagai penerjemah tersumpah

    (2) Orang yang menjadi saksi dalam perkara tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam perkara dimaksud

    BAB IV AHLI Pasal 57 (1) Orang yang dapat menjadi ahli wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a

    memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat b

    memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya

    (2) Pendapat Ahli yang dianggap sebagai bukti merupakan pendapat yang dikemukaan dalam sidang Majelis (3) Penentuan lama pengalaman sesuai dengan keyakinan Majelis Komisi (4) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak boleh memberikan pendapat sebagai Ahli

    BAB V BUKTI SURAT Pasal 58 Surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari : a

    akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya

    akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya

    surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang

    data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain, data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan

    surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c'yang ada kaitannya dengan perkara

    Atas permintaan, Majelis dapat menyatakan data sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam pemeriksaan

    BUKU KESEMBILAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh putusan hingga berlakunya peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU hingga mendapat Putusan Komisi

    BUKU KESEPULUH KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Komisi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

    Pasal 61 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 januari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

    Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Benny Pasaribu