PDF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA -Untitled - DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

Untitled

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan? DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Related PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PDF

NOMOR:DjIl352 A12010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
PDF

dengan rahmat tuhan yang maha esa - Diktis

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada Perguruan 
PDF

1 dan pengangkatan perangkat desa dengan rahmat tuhan yang

memenuhi syarat syarat sebagai berikut a Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang undang Dasar Tahun 1945,
PDF

dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung - Ditjen PP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang Undang 
PDF

Untitled

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa di Bali, pada tanggal 13 Juni 2013 Pemerintah
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA IMPLEMENTASI PROSEDUR AKUNTANSI TABUNGAN BATARA PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Pada Program Diploma

digilib esaunggul ac id public UEU NonDegree 4770 ABDUL khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PPPTMGB “LEMIGAS” Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PPPTMGB “LEMIGAS” sudah terealisasi dengan optimal B Tujuan a Tujuan Umum Mengetahui Implementasi Sistem Manajemen K3 dalam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 PMK 06 2014 TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN? MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan? 31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1 Sejarah dan Kegiatan Usaha PD.BPR Rohil Berasal dari Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kubu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No.609/IX/1986 dan surat keputusan Bupati

repository unhas ac id bitstream handle 123456789 192 BAB BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4 1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN PT Matahari Putra Prima dimulai sejak tahun 1958 dimana Bapak Hari Darmawan, mendirikan suatu perusahaan dagang yang mengoperasikan toko seluas 150 meter persegi di Pasar Baru Jakarta Pusat yang menjual

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Percepatan pembangunan pertanian memerlukan peran penyuluh pertanian sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh mempunyai peran penting

scholar unand ac id 17253 2 BAB 1 PENDAHULUAN pdf wilayah dan pendataan usaha tani serta menyampaikannya melalui sms, (6 ) Membuat laporan tingkat wilayah pendampingan yang disampaikan kepada pembimbing Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang bagaimana mahasiswa alumni pendamping dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping pada pelaksanaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pembangunan sekarang ini, perusahaan tidak lagi berhadapan pada tanggung jawab pada aspek keuntungan secara ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Tanggung jawab eprints ums ac id 23199 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tanggung jawab eprints ums ac id 23180 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN

Home back445 446447448449450 Next

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang : a

bahwa Tanah Hutan Pinus II merupakan salah satu Barang Milik Daerah yang saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah sehingga dalam rangka untuk memanfaatkan dan mengelola serta menjaga kelestarian Tanah Hutan Pinus II, maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk pihak lain yang diharapkan dapat mengelola, memelihara serta menjaga kelestarian tanah hutan Pinus II, sehingga keberadaan tanah Hutan Pinus II dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik

bahwa PDAM Intan Banjar sebagai Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang berada di wilayah hukum Banjarbaru dianggap mampu untuk mengelola, memelihara serta menjaga kelestarian Hutan Pinus II

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01 Seri D'Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01)

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07) 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08)

Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR 2

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kabupaten Banjar

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Banjar

Bupati adalah Bupati Banjar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas PPKAD Kabupaten Banjar

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu

Bagi Hasil adalah bagian laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan bagian (share) modal

Rapat Umum Penyerta Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terhadap tahun buku dan penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar

Tanah Hutan Pinus adalah Barang Milk Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 199,518 m² yang terletak di Kelurahan Mentaos, Kecamatan banjarbaru Utara

BAB II TUJUAN Pasal 2 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk memanfaatkan, mengelola serta memelihara serta menjaga kelestarian Tanah Hutan Pinus II, sehingga keberadaan Tanah Hutan Pinus II dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal berupa Tanah Hutan Pinus II

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 3 (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dilaksanakan dengan cara melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah Hutan Pinus II

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah

BAB IV PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Penyertaan modal untuk tahun 2011 adalah berupa tanah Hutan Pinus II seluas 199,518 m² dengan nilai sebesar Rp ,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa uang dan aset yang terdiri dari : a

penyertaan modal berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2006 sebesar Rp ,- (dua puluh empat milyar rupiah)

penyertaan modal berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 sebesar Rp ,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Penyertaan modal berupa aset-aset yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang hingga Desember Tahun 2009 nilainya berjumlah sebesar Rp ,51 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah lima puluh satu sen)

(3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi Rp ,51 (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah Lima Puluh Satu Sen)

Pasal 5 Tanah Hutan Pinus II yang menjadi objek Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk pohon pinus dan atau tanaman yang ada diatasnya

BAB V PENGAWASAN Pasal 6 Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dan hasilnya secara periodik dilaporkan kepada Bupati

Pasal 7 Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Intan Banjar dapat melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan dilapangan mengutamakan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat

BAB VI PENENTUAN HASIL USAHA Pasal 8 Penentuan hasil usaha penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebesar 55 % dari laba bersih setelah diaudit dikalikan bagian (share) Penyertaan Modal

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati

Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR I

UMUM Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar dan untuk memanfaatkan serta mengelola dan juga untuk menjaga kelestarian Tanah Hutan Pinus II, maka Pemerintah Daerah menunjuk pihak lain yang diharapkan dapat mengelola, memelihara serta menjaga kelestarian tanah hutan Pinus II, sehingga keberadaan tanah Hutan Pinus II dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyertaan modal berupa Tanah Hutan Pinus II

Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM) dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR III

UMUM Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum, khususnya penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar, diperlukan dana untuk mengembangkan dan pembangunan instalasi dan jaringan perpipaan

Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (PDAM) dalam upaya melaksanakan kegiatan pelayanan penyediaan air bersih/minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 7

Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Contoh perhitungan bagian (share) adalah dimana Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar mempunyai laba bersih Rp ,- (satu milyar rupiah), maka perhitungan bagian (share) adalah 55 % (lima puluh lima persen) = Rp ,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penyerta Modal, dimana jumlah modal dari Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Rp ,- (seratus milyar) yang berasal dari : 1

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan modalnya = Rp ,- (dua puluh lima milyar rupiah) / Rp ,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 25 % (dua puluh lima persen)

Pemerintah Kabupaten Banjar modalnya Rp ,- / Rp ,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 50 % (lima puluh persen)

Pemerintah Kota Banjarbaru modalnya Rp ,- (dua puluh milyar) / Rp ,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 20 % (dua puluh persen)

Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar modalnya Rp ,- (lima milyar rupiah) x / Rp ,- (seratus milyar) x 100 % (seratus persen) = 5 % (lima persen)

Dari jumlah tersebut maka bagian (share) untuk Pemilik Modal adalah : 1

Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan = 25 % (dua puluh lima persen) x Rp ,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = Rp ,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupuah)

Pemerintah Kabupaten Banjar = 50 % (lima puluh persen) x Rp ,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = Rp ,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pemerintah Kota Banjarbaru = 20 % (dua puluh persen) x Rp ,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = Rp ,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar = 5 % (lima persen) x Rp ,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) = Rp ,- (dua puluh tujuh lma ratus ribu rupiah)