PDF -PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid - BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 pdf rancangan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 9 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tataruangpertanahan kab kab sukoharjo 14 2011 pdf BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN

Related PDF

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH

semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 pdf rancangan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 9 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011

tataruangpertanahan kab kab sukoharjo 14 2011 pdf BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang a bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan
PDF

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6

ilo wcmsp5 groups public ed protect BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang a bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis
PDF

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH

semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 pdf bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 3 tahun 2016 tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 6 tahun 2003 tentang pemberian sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang a
PDF

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2011

lib unnes ac id 20376 1 3301411082 S pdf bidang pendidikan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan maksud memberikan kesempatan masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu
PDF

BUPATI SUKOHARJO - ciptakaryapugoid

ciptakarya pu go id plp upload peraturan Kab Sukoharjo bupati sukoharjo peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 16 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo,
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN

intilandasparkir files wordpress 2015 02 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang a bahwa untuk ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta mewujudkan otonomi
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid


PDF

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 21 Review

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Pustaka Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pada tahun 1848 dan mulai dibudidayakan secara komersial dalam bentuk

anitamegayanti files wordpress 2010 07 tesis LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2 1 Tinjauan Pustaka Menurut Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Nasution (2004) ada tiga komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer yaitu a Perangkat keras (hardware) b Perangkat lunak (software) c

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :

PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran

BAB III ANALISIS SISTEM

Download Bab Iii Perancangan Core PDF - oldpmumdedu

BAB III ANALISIS SISTEM 3.1 Tujuan Analisis Sistem Analisis permasalahan adalah hal yang pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS (software requirement spesification).

sir stikom edu id eprint 2639 8 BAB III pdf BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan dari sistem penyewaan lapangan yang diambil pada Kebraon Sport Center Selain itu, bab ini merancang Perancangan sistem dari Rancang Bangun Sistem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di dalam dunia industri sampai saat ini, maka sangat diperlukannya sebuah sistem atau infrastruktur yang dirancang

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Proses bisnis suatu perusahaan sangat dengan istilah Enterprise Resource Planning (ERP) BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Kemajuan dan perkembangan teknologi di era sistem informasi menjadi memiliki arti

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran aktif lembaga keuangan khususnya sektor perbankan. Sebagai bagian dari suatu sistem keuangan,

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun kabupaten BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana BMT dituntut lebih aktif, kreatif, dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi dan telekomunikasi menempatkan industri telekomunikasi seluler menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia,

PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam kehidupan sehari hari, dewasa ini tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi? komunikasi namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat kelompok adalah beberapa orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang

BOBOT PENILAIAN BORANG PRODI

RESIKO PERGURUAN TINGGI (AKREDITASI)

BOBOT PENILAIAN BORANG PRODI No. Butir Aspek Penilaian Bobot 1 1.1.a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. 1.04 2 1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu

lpm umi ac id 01 Bobot Nilai Prodi Prodi Dr Suhana pdf No Butir Aspek Penilaian Bobot 1 1 1 a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi 1 04 2 1 1 b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas

WALIKOTA TASIKMALAYA

Walikota Tasikmalaya - VervalSP

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG ABSENSI BERBASIS? Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tasikmalaya; Mengingat 1 Undang Undang Nomor 10? WALIKOTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persiorid

No.683, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN. Piutang Negara. Petani. Eks Proyek. Perusahaan Inti Rakyat. Perkebunan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 /PMK.05/2012

imigrasi go id phocadownloadpap PeraturanMenteri berita negara republik indonesia no 649,2014 kemenkumham paspor biasa surat perjalanan laksana paspor peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum

Home back955956 957958959960 Next
1

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2


2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SUKOHARJO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo. 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.

3


3 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh KPPT untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi KPPT terdiri dari: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Pengolahan; e. Seksi Evaluasi dan Pelaporan; f. Tim Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Kantor Pasal 3 (1) KPPT dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan perizinan. ( 2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan d. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pelayanan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan dan f. pengelolaan tata usaha. (3) Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Kantor mempunyai tugas: a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang pelayanan perizinan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

4


4 b. merumuskan program kegiatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran f. menyelenggarakan dan memfasilitasi pengumpulan dan pengolahan data di bidang pelayanan g. memfasilitasi inventarisasi permasalahan di bidang pelayanan h. menyelenggarakan dan memfasilitasi koordinasi pelayanan i. mengendalikan pengelolaan data dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan j. memfasilitasi penanganan pengaduan perizinan dan pelayanan umum lainnya dari pemohon/masyarakat yang membutuhkan; k. memfasilitasi dan koordinasi pemeriksaan teknis lapangan di bidang dan l. mengendalikan seluruh kegiatan bidang pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. membina pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. mengevaluasi pelaksana kegiatan di bidang pelayanan o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan pejabat yang berwenang; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 4 ( 1 ) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, kepegawaian, dan umum. ( 2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan tata usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5


5 c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi di lingkungan KPPT untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian dan menyiapkan bahan proses pencairan dana dan administrasi keuangan; f. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; h. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; i. melaksanakan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan menyiapkan Surat Perintah Membayar; j. melaksanakan akuntansi yang meliputi jurnal umum, buku besar dan buku besar pembantu; k. menyiapkan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; l. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan yang dilaksanakan Seksi-seksi di lingkungan KPPT; m. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Kantor sesuai bidang tugas di Sub Bagian Tata usaha; n. merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan di masing-masing Seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja; o. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; p. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPPT; q. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan penilaian prestasi kerja s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

6


6 t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. Bagian Ketiga Seksi Pelayanan Pasal 5 (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan KPPT untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. menyediakan formulir persyaratan permohonan f. melaksanakan pelayanan formulir persyaratan permohonan g. menyiapkan bahan bidang informasi dan penyuluhan h. menerima berkas permohonan i. mencatat dan menyeleksi berkas permohonan j. melaksanakan pengaturan kegiatan pada loket informasi, loket pengambilan dan penyerahan berkas permohonan izin, kasir, dan loket penyerahan izin; k. menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; l. menyampaikan berkas permohonan perizinan kepada Seksi Pengolahan; m. menyampaikan naskah perizinan yang telah ditetapkan kepada pemohon n. melaksanakan pemantauan operasional perangkat keras dan perangkat lunak sistem elektronik pelayanan o. memberikan informasi dan melaksanakan penyuluhan pelayanan p. melaksanakan pendokumentasian berkas permohonan perizinan dan naskah izin yang diterbitkan; q. membantu melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat/pemohon masalah perizinan dan pelayanan umum lainnya; r. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan teknis lapangan di bidang

7


7 s. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja u. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. Bagian Keempat Seksi Pengolahan Pasal 6 (1) Seksi Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pemrosesan perizinan dan pelayanan umum lainnya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengolahan mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan Seksi Pengolahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan KPPT untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. melaksanakan penelitian kelengkapan berkas permohonan f. membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis; g. menyusun jadwal pemeriksaan/peninjauan lokasi h. menyiapkan kelengkapan administrasi pemeriksaan/peninjauan lokasi; i. menyiapkan naskah j. menyiapkan penerbitan surat izin; k. melaksanakan pemantauan operasional perangkat keras dan perangkat lunak sistem elektronik pengolahan l. membantu melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat/pemohon masalah perizinan dan pelayanan umum lainnya; m. melaksanakan koordinasi pemeriksaan teknis lapangan di bidang n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengolahan o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

8


8 q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. Bagian Kelima Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pasal 7 (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun program kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan KPPT untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan ; f. mengumpulkan dan menyusun data evaluasi dan pelaporan; g. melaksanakan pengkajian dan penilaian pelaksanaan pelayanan h. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan i. melaksanakan pengkajian permasalahan pelayanan j. mengelola dan menyimpan data dan laporan; k. melaporkan hasil pelayanan perizinan secara periodik; l. mengevaluasi pelayanan perizinan secara periodik; m. membantu melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat/pemohon masalah perizinan dan pelayanan umum lainnya; n. membantu melaksanakan koordinasi pemeriksaan teknis lapangan di bidang o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional evaluasi dan pelaporan; p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

9


9 BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok KPPT. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala KPPT Kabupaten Sukoharjo. Pasal 11 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 Nopember 2008 BUPATI SUKOHARJO, ttd Diundangkan di Sukoharjo Pada Tanggal 10 Nopember 2008 BAMBANG RIYANTO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd Ign. INDRA SURYA BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 212