PDF -BUPATI BELITUNG TIMUR - BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BELITUNG TIMUR

SALINAN BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ditjenpp kemenkumham go id files ld 2015 Perda Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792); 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan

Related PDF

WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2015 Perda Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792); 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka
PDF

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - Biro Hukum

jdih setjen kemendagri go id files P BABEL TIMUR 11 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR, Menimbang a bahwa dalam rangka melestarikan Adat Istiadat melayu Belitong
PDF

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - jdihbabelprovgoid

jdih babelprov go id sites default files produk hukum 20 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2014 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Seri E); 21
PDF

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

jdih setjen kemendagri go id files P BABEL TIMUR 7 provinsi kepulauan bangka belitung peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor 7 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati belitung timur, menimbang a bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah
PDF

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

jdih babelprov go id sites default files produk hukum peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi kepulauan bangka belitung nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan bangka belitung, menimbang a
PDF

BUPATI BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

pangkalpinang bpk go id wp content uploads 2016 12 PERDA BUPATI BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT, Menimbang a bahwa Peningkatan ketertiban umum merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab bersama baik
PDF

BUPATI BELITUNG TIMUR

belitungtimurkab go id wp content uploads Kabupaten Belitung Timur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta rombongan dan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajaran Merupakan suatu kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, semoga membawa berkah dan harapan bagi kita semua
PDF

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI

semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 pdf rancangan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 9 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tataruangpertanahan kab kab sukoharjo 14 2011 pdf BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 21 Review

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Pustaka Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pada tahun 1848 dan mulai dibudidayakan secara komersial dalam bentuk

anitamegayanti files wordpress 2010 07 tesis LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2 1 Tinjauan Pustaka Menurut Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Nasution (2004) ada tiga komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer yaitu a Perangkat keras (hardware) b Perangkat lunak (software) c

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :

PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran

BAB III ANALISIS SISTEM

Download Bab Iii Perancangan Core PDF - oldpmumdedu

BAB III ANALISIS SISTEM 3.1 Tujuan Analisis Sistem Analisis permasalahan adalah hal yang pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS (software requirement spesification).

sir stikom edu id eprint 2639 8 BAB III pdf BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan dari sistem penyewaan lapangan yang diambil pada Kebraon Sport Center Selain itu, bab ini merancang Perancangan sistem dari Rancang Bangun Sistem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di dalam dunia industri sampai saat ini, maka sangat diperlukannya sebuah sistem atau infrastruktur yang dirancang

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Proses bisnis suatu perusahaan sangat dengan istilah Enterprise Resource Planning (ERP) BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Kemajuan dan perkembangan teknologi di era sistem informasi menjadi memiliki arti

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran aktif lembaga keuangan khususnya sektor perbankan. Sebagai bagian dari suatu sistem keuangan,

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun kabupaten BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana BMT dituntut lebih aktif, kreatif, dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi dan telekomunikasi menempatkan industri telekomunikasi seluler menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan di Indonesia,

PENDAHULUAN A Latar Belakang Dalam kehidupan sehari hari, dewasa ini tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi? komunikasi namun dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ahli dapat kelompok adalah beberapa orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang

BOBOT PENILAIAN BORANG PRODI

RESIKO PERGURUAN TINGGI (AKREDITASI)

BOBOT PENILAIAN BORANG PRODI No. Butir Aspek Penilaian Bobot 1 1.1.a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi. 1.04 2 1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu

lpm umi ac id 01 Bobot Nilai Prodi Prodi Dr Suhana pdf No Butir Aspek Penilaian Bobot 1 1 1 a Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi 1 04 2 1 1 b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas

WALIKOTA TASIKMALAYA

Walikota Tasikmalaya - VervalSP

WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA, Menimbang

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG ABSENSI BERBASIS? Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah di Kota Tasikmalaya; Mengingat 1 Undang Undang Nomor 10? WALIKOTA

Home back Next
1

SALINAN BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 1

2


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24); 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 2

3


3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Staf Ahli adalah Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Staf Ahli merupakan pembantu Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum; b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; dan c. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Staf Ahli Pasal 3 Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya. Pasal... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 3

4


Pasal 4 Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: a. Pembuatan telaahaan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sebagai bahan masukan kepada Bupati sesuai dengan keahliannya; dan b. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Pasal 5 Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahaan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol. Pasal 6 Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: a. pemberian telaahaan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah penerapan asas umum penyelenggaraan negara dalam tata pemerintahan, tata laksana organisasi pemerintahan daerah serta pengembangan hubungan sinergis antar pemerintah daerah dengan masyarakat; b. pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol melalui Sekretaris Daerah. Bagian... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 4

5


Bagian Ketiga Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 7 Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahaan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Pasal 8 Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi: a. pemberian telaahaan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah kebijakan pengembangan perekonomian yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya pembangunan, dan penanganan masalah kesejahteraan rakyat; b. pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat melalui Sekretaris Daerah. Bagian Keempat Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan Pasal 9 Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian telaahaan dan rekomendasi isu-isu strategis serta koordinasi di bidang administrasi. Pasal... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 5

6


Pasal 10 Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi: a. pemberian telaahaan/rekomendasi bidang yang mencakup masalah penerapan peraturan perundang-undangan, pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan aset, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya aparatur; b. pengkajian penyampaian hasil pemikiran serta saran di bidang administrasi berdasarkan keahliannya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah sesuai bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah. BAB IV TATA KERJA Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masingmasing. (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 1 (satu) orang staf yang berfungsi sebagai sekretaris atau staf pelaksana tata usaha. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 NOMOR 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal... C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 6

7


Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 65 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\65-PERBUP TUPOKSI STAF AHLI.docx 7