PDF -perda 7 200 - Ditjen PP - BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG

perda 7 200 - Ditjen PP

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PDF bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup Perbup Nomor 47 Tahun 2018 pdf PDF bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup PERBUP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

Related PDF

bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati

[PDF] bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup Perbup Nomor 47 Tahun 2018 pdf
PDF

bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati

[PDF] bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan bupati jdih banyuwangikab go id perbup PERBUP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA1 pdf
PDF

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

[PDF] BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN jdih banyuwangikab go id bupati SK NO 39 TAHUN 2019 Perubahan SK KPA Dispenduk pdf
PDF

salinan kepala desa karangdoro kecamatan tegalsari kabupaten

[PDF] salinan kepala desa karangdoro kecamatan tegalsari kabupaten jdihn bphn go id penelusuran 2018perdes3510001 3 pdf
PDF

bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan daerah

[PDF] bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan daerah jdih setjen kemendagri go id Kab Banyuwangi 8 2017 pdf
PDF

bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan daerah

[PDF] bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan daerah jdih setjen kemendagri go id Kab Banyuwangi 4 2017 pdf
PDF

bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan daerah

[PDF] bupati banyuwangi provinsi jawa timur salinan peraturan daerah jdih setjen kemendagri go id Kab Banyuwangi 7 2017 pdf
PDF

bupati banyuwangi salinan peraturan bupati banyuwangi nomor 17

[PDF] bupati banyuwangi salinan peraturan bupati banyuwangi nomor 17 jogloabang perbup no 17 tahun 2015 ttg penghasilan kades hukum pdf
PDF

perda 7 200 - Ditjen PP

[PDF] perda 7 200 Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyuwangi 2010 7 pdf
PDF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : a.

banjarmasin bpk go id wp content uploads 2012 06 LD lembaran daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 peraturan daerah kabupaten tanah laut nomor 11 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah laut, menimbang

BUPATI LANDAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,

bupati landak provinsi kalimantan barat - Bapenda Landak

BUPATI LANDAK PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 17 TAHUN 2013 T E N T A N G PENYEMPURNAAN KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF 1 peraturan daerah kabupaten landak nomor 8 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files Kab Landak 8 2010 pdf PDF peraturan daerah kabupaten landak nomor 2 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id files Kab Landak

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

download - Pemerintah Provinsi Jawa Timur

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 1 WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 1 WALIKOTA PROBOLINGGO

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 8 No. 1, April 2008 : 9-16 PENERAPAN KEBIJAKAN HARGA TRANSFER BAHAN BAKU UNTUK PENGUKURAN PRESTASI DIVISI PADA PT. HONORIS INDUSTRY Oleh: Bambang Pamungkas* dan Nunuk

PDF analisis pengaruh penetapan harga transfer terhadap kontribusi mahasiswa dinus ac id docs skripsi jurnal 20195 pdf PDF analisis penentuan harga transfer terhadap kontribusi laba antar simki unpkediri ac id mahasiswa file artikel 11 1 01 04 0069 pdf PDF Untitled

BAB III GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TANGERANG 31

BAB III GAMBARAN UMUM 3.1 Profil Perusahaan Refals merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur atau tepatnya dibidang konveksi yaitu produksi berbahan jeans

repository uksw edu bitstream 123456789 14288 4 T0 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 3 1 Sejarah Perusahaan Argo Manunggal Group adalah sebuah organisasi bisnis utama meliputi tekstil, baja, Unggas,Properti, Pertambangan, Energi, pipa PVC, Asuransi, Perkebunan, dll Kelompok ini sangat kompetitif, dan telah sangat sukses

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4.1 Analisis Sistem Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dan perancangan sistem aplikasi yang akan dibuat Pokok BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 4 4 1 Identifikasi Permasalahan Informasi mengenai perangkat daerah Kota Bengkulu merupakan suatu BAB

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

1 BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM IV1 Dokumen

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM.1. Analisis Sistem Yang Berjalan Bab ini diterangkan secara singkat mengenai analisa sistem yang ada di toko sahabat teknik, untuk mempermudah dalam mengetahui kelemahan

PDF BAB IV Analisis dan perancangan sistem ELIB UNIKOMelib unikom ac id jbptunikompp gdl faqihudinn 19643 8 babiv m pdf PDF BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM Analisa sir stikom edu 257 7 BAB 20IV pdf PDF bab

Formulir VII.I.5 Permendagri No.54 Tahun 2010 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERI0DE PELAKSANAAN : Tahun 2012 Indikator dan Target Kinerja SKPD

PDF Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPDferryfebub lecture ub ac id Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD pdf PDF evaluasi terhadap hasil renja skpd renja skpd Pemerintah bandungkab go id 6

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan telekomunikasi di Indonesia pada era globalisasi sekarang ini sangat pesat. Salah satunya pada perkembangan telekomunikasi seluler. Mobilitas serta meningkatnya

etd repository ugm ac id downloadfile 95598 potongan S2 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan industri telekomunikasi saat ini, khususnya telekomunikasi bergerak (mobile) atau dikenal juga dengan telekomunikasi selular, sedikit banyak mempengaruhi bagaimana pelaku bisnis di industri ini dalam membuat keputusan strategi Faktor yang mendorong perkembangan industri telekomunikasi

Home back495496497 498499500 Next

BUPATI BANYUWANGI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penganggaran kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan masing-masing Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK), mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan sesuai dengan Lampiran Bab V poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara R

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 91/Permentan/OT

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/A)

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 Nomor 5/A)

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 36/E)

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 8/A) sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 2/A)

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN Pasal I Dengan Peraturan ini ditetapkan Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang di bawah ini: 1

Perubahan dimaksud meliputi pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan

Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 20 Juli 2012 BUPATI BANYUWANGI, H

ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Drs

SLAMET KARIYONO, M

Pembina Utama Muda NIP BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR