PDF -daftar pustaka - Open Library - BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : SERI : D PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : SERI : D PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG

daftar pustaka - Open Library

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 61 2014 SERI : D PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 61 2014 SERI : D PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PDF berita daerah kota bekasi nomor 54 2018 seri JDIH Kota Bekasi jdih bekasikota go id jdih web uploads Perwal 54 2018 pdf PDF 1 berita daerah kota bekasi nomor 30 a 2018 seri peraturan

Related PDF

berita daerah kota bekasi nomor : 54 2018 seri - JDIH Kota Bekasi

[PDF] berita daerah kota bekasi nomor 54 2018 seri JDIH Kota Bekasi jdih bekasikota go id jdih web uploads Perwal 54 2018 pdf
PDF

1 berita daerah kota bekasi nomor : 30a 2018 seri : peraturan wali

[PDF] 1 berita daerah kota bekasi nomor 30 a 2018 seri peraturan wali jdih bekasikota go id Peraturan 20Wali 20Kota 30 A 20 2018 pdf
PDF

berita daerah kota bekasi - JDIH Kota Bekasi - Pemerintah Kota

[PDF] berita daerah kota bekasi JDIH Kota Bekasi Pemerintah Kota jdih bekasikota go id BD 20Perwal 20Nomor 2001 20Tahun 202017 pdf
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - Klik Bekasi

[PDF] BERITA DAERAH KOTA BEKASI Klik Bekasiklikbekasi co file 2017 11 Perwal 115 Tahun 2016 pdf
PDF

berita daerah kota bekasi - jdihn

[PDF] berita daerah kota bekasi jdihnjdihn bphn go id penelusuran storage 2011pw3223008 pdf
PDF

berita daerah kota bekasi - jdihn

[PDF] berita daerah kota bekasi jdihnjdihn bphn go id penelusuran storage 2014pw3223026 pdf
PDF

Untitled - VervalSP

[PDF] Untitled VervalSPvervalsp data kemdikbud go id 24062 199135 536184 18048561 157363211 pdf
PDF

WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI

[PDF] WALI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI ppid serdangbedagaikab go id 30650000378 kepwal kota bekasi no 419 tahun 2017 pdf
PDF

walikota bekasi provinsi jawa barat peraturan walikota bekasi nomor

[PDF] walikota bekasi provinsi jawa barat peraturan walikota bekasi nomor ppid sumutprov go id 30650000200 1 perwal rkpd perubahan 2017 okeh buat pdf pdf
PDF

daftar pustaka - Open Library

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E Undang Undang
PDF

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA - intilandasparkirfileswordpresscom

SALINAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT

jdih surabaya go id pdf doc perda 153 pdf PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 T E N T A N G BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKREATRIAT BADAN NARKOTIKA DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

samarinda bpk go id wp content uploads peraturan Perda PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAMARINDA, Menimbang a bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 12 2011 pdf PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI

PDF rencana strategi biro hukum, organisasi dan humas 2015 2019bsn go id uploads download Renstra Biro HOH (2015 2019)1 pdf PDF rencana strategis 2010 2015 biro hukum pemerintah provinsi jambi jambiprov go id v2 files RENSTRA 20BIRO 20HUKUM pdf PDF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM

BAB I PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini akan diterangkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat kerja praktek, metodelogi penelitian, metode pengumpulan

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tujuan eprints ums ac id 23961 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan eprints ums ac id 20418 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

ANALISA PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PABRIK ES DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2008-2012) Rio Desantika Pramulia 1) dan Tri Joko

PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Casinos co staging old casinos co prosiding seminar nasional manajemen teknologi iv book mediafile free file sharing pdf PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Best Seller

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi pada zaman sekarang ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi menuntut seseorang untuk dapat

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Prosedur Pengendalian Dokumen - bbtmc-bppt

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi

PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman mipa ub ac id MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman new pdf PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekamanbirokeuangan ub ac id 00005 02001 MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman pdf PDF Manual

Home back975976977 978979980 Next

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : SERI : D'PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi maka dipandang perlu untuk disusun Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E)

Peraturan DaerahKota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (LembaranDaerah Tahun 2014 Nomor 9 Seri D)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor: 060/601

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATANPADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DAERAH KOTA BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kota Bekasi

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Walikota adalah Walikota Bekasi

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi

Badan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahKota Bekasi

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi

Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi

Satuan Kerja PerangkatDaerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah PerangkatDaerah pada PemerintahDaerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya

Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah

Tugasadalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tata Kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi misi SKPD

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Unsur Organisasi Badan terdiri atas : a

Pimpinan adalah Kepala Badan

BAB II ORGANISASI BADAN Bagian Kesatu Unsur Organisasi Badan Pasal 2 b

Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian

Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan Paragraf 1 Unsur Pimpinan Kepala Badan Pasal 3 (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah lingkup perpustakaan dan arsipdaerah yang meliputi bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi : a

perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah

penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perpustakaan dan arsip Daerah

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

pembinaan administrasi perkantoran

pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perpustakaan dan arsip Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan

pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan

pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku

pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas : a

memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan

menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota

menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Walikota

merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Walikota di bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan

merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan

menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) di bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan

menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Badan

menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Badan

menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku

memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal

menyampaikan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD kepada SKPD terkait/kormonev

menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Stuktural kepada SKPD terkait

menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan

menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Walikota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah

menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkahlangkah inovasi kepada Walikota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Badan

mengidentifikasi permasalahan perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan berkenaan dengan penyelenggaraan tugas PemerintahDaerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah

mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan di bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan sesuai fungsi SKPD

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang perpustakaan, arsip, serta akuisisi, deposit dan pengolahan sesuai kebijakan Walikota

mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Badan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya

membina pengembangan karier dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/ bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Badan sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan

melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, serta Keuangan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a

pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan

penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi Badan

penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat

pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan

pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan

perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan

penyelenggaraan pelayanan kehumasan

pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan

penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas : a

memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang

menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan

menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang

mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas

mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Badan serta bahan laporan kinerja Badan dari masing-masing Bidang

menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku

memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Badan

memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Badan sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Badan

memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang

mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Badan, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan

mengkoordinir pengumpulan data pejabat yang wajib mengisi LHKPN di lingkungan SKPD

mengoreksi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Stuktural

mengoreksi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Badan

mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Badan

mewakili Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Badan sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan

meneliti dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti

meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Badan

memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Badan

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya

(4) Sekretariat, membawahkan : a

Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a

penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan

penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan

penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan

penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Badan

penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan

menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris

melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan

memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat

memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Badan

melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan

menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait

menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Badan

menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap / Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Badan

Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Badan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

pelaksanaan pelayanan tata usaha

penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan

pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan

pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan

penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan

penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris

melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan

memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat

memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

menyiapkan data pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Badan

menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Stuktural

melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan

melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas

menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan

menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai

melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi

melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Badan

menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Badan

mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang

Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Badan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD c

penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan

penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Badan

pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Badan

penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan

menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris

melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan

memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Badan

menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan

menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Badan

melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi : a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK

b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan

f) melaksanakan akuntansi Badan

g) menyiapkan laporan keuangan Badan

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Paragraf 1 Bidang Perpustakaan Pasal 8 (1) Bidang Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembinaan perpustakaan serta informasi dan layanan perpustakaan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi : a

penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang

perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya

pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputipembinaan perpustakaan serta informasi dan layanan perpustakaan, yaitu: 1

fasilitasi dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pembinaan perpustakaan dalam hal pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan pengembangan sarana prasarana, pengelolaan kerjasama dan jaringan perpustakaan, serta pengelolaan pengembangan minat baca

fasilitasi dan pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis layanan perpustakaan, kerjasama dan kemitraan, sosialisasi SOP dalam penyelenggaraan Informasi dan Layanan perpustakaan

pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan

penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perpustakaan mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya

menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan

menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang

menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas

merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan

menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan

mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan

mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Badan melalui Sekretariat

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan

memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

merumuskan bahan laporan kinerja Bidang

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

melaksanakan pengawasan, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan perpustakaan dalam hal pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan pengembangan sarana prasarana, pengelolaan kerjasama dan jaringan perpustakaan, serta pengelolaan pengembangan minat baca

pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis layanan perpustakaan, kerjasama dan kemitraan, sosialisasi SOP dalam penyelenggaraan Informasi dan Layanan perpustakaan

(4) Bidang Perpustakaan, membawahkan: a

Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan

Sub Bidang Informasi dan Layanan Perpustakaan

Pasal 9 (1) Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan memimpin, merencanakan, membagi, dan mengevaluasi tugas Bidang Perpustakaan dalam hal Informasi dan layanan perpustakaan agar rencana tugas kegiatan Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan dapat berjalan dengan baik

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi : a

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya

fasilitasi pengawasan, evaluasiserta pelaksanaan pembinaan perpustakaan dalam hal pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan pengembangan sarana prasarana, pengelolaan kerjasama dan jaringan perpustakaan, serta pengelolaan pengembangan minat baca

penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai rincian tugas : 18

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Badan

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sub Bidang sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

melaksanakan pembinaan semua jenis perpustakaan yang meliputi: a) pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kota

b) pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia

c) pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kota

d) pengelolaan kerjasama dan jaringan perpustakaan

e) pengelolaan pengembangan minat baca

melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan

Pasal 10 (1) Sub Bidang Informasi dan Layanan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bidang dalam memimpin, merencanakan, membagi, dan mengevaluasi tugas Bidang Perpustakaan dalam hal pembinaan perpustakaan agar rencana tugas kegiatan Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan dapat berjalan dengan baik

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Informasi dan Layanan Perpustakaan mempunyai fungsi : a

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya

fasilitasi pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis layanan perpustakaan, kerjasama dan kemitraan, sosialisasi SOP dalam penyelenggaraan Informasi dan Layanan perpustakaan

penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bidang Informasi dan Layanan Perpustakaan mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Badan

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sub Bidang sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis layanan perpustakaan, terdiri dari : layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan literasi informasi, layanan bimbingan pemustaka, layanan penelusuran informasi, layanan bercerita, layanan internet dan layanan perpustakaan keliling agar tersedia SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan pada unit kerja terkait lainnya

menyiapkan bahan serta melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis layanan perpustakaan, terdiri dari : layanan sirkulasi, layanan membaca di tempat, layanan perpustakaan keliling, layanan bercerita, penelusuran informasi, bimbingan pemustaka, dan literasi informasi berdasarkan rencana target dan sasaran yang telah ditetapkan

menyiapkan bahan untuk kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan Informasi dan Layanan Perpustakaan

melaksanakan sosialisasi SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelenggaraan Informasi dan Layanan Perpustakaan di Daerah

melaksanakan layanan perpustakaan yang terdiri dari: a) layanan membaca

e) layanan penelusuran informasi

f) layanan bimbingan pemustaka

g) layanan perpustakaan keliling

Paragraf 2 Bidang Arsip Pasal 11 (1) Bidang Arsip mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi pembinaan kearsipan serta informasi dan layanan kearsipan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Arsip mempunyai fungsi : a

penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang

perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya

pelaksanaan anggaran kegiatan bidang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi informasi dan pencegahan dini serta kewaspadaan masyarakat, yaitu : 1

fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kearsipan yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, sosialisasi, serta konsultasi kearsipan dan pengawasan kearsipan di lingkungan PemerintahDaerah secara terkoordinasi dengan Kementerian

fasilitasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendataan pengolahan kearsipan, layanan akses arsip statis, layanan simpul jaringan informasi kearsipan serta identifikasi terhadap arsip statis di lingkungan PemerintahDaerah

pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan SKPD terkait

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan

penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Arsip mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya

menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan

menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang

menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas

merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan

menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan

mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan

mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Badan melalui Sekretariat

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan

memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

merumuskan bahan laporan kinerja Bidang

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

melaksanakan pembinaan kearsipan yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, sosialisasi, serta konsultasi kearsipan dan pengawasan kearsipan di lingkungan PemerintahDaerah secara terkoordinasi dengan Kementerian

melaksanakan penyelenggaraan pendataan pengolahan kearsipan, layanan akses arsip statis, layanan simpul jaringan informasi kearsipan serta identifikasi terhadap arsip statis di lingkungan PemerintahDaerah

(4) Bidang Arsip, membawahkan : a

Sub Bidang Pembinaan Kearsipan

Sub Bidang Informasi dan Layanan Kearsipan

Pasal 12 (1) Sub Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan kearsipan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi : a

penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang

penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya

fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kearsipan yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, sosialisasi, serta konsultasi kearsipan

fasilitasipenyiapan bahan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi kearsipan

fasilitasi pembinaan internal badan serta pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan PemerintahDaerah secara terkoordinasi dengan Kementerian

penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan

pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai rincian tugas : a

Rincian tugas manajerial : 1

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Badan

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya

menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan

menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas

menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang

menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya

menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan

menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya

memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan

mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah

melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya

melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang

mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya

membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja

melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sub Bidang sesuai ketentuan yang berlaku

memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku

menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya

merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya

Rincian tugas teknis : 1

melaksanakan pembinaan kearsipan yang meliputi pemberian bimbingan, supervisi, sosialisasi, serta konsultasi kearsipan

melaksanakan pembinaan unit kearsipan di setiap pencipta arsip di lingkungan PemerintahDaerah

menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis dalam hal pengelolaan arsip di lingkungan PemerintahDaerah

menyiapkan bahan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, kearsipan

melaksanakan pembinaan internal badan dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip

melaksanakan pengawasan kearsipan di lingkungan PemerintahDaerah secara terkoordinasi dengan Kementerian