PDF -berita negara republik indonesia - Direktorat Jenderal Kelembagaan - BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

berita negara republik indonesia - Direktorat Jenderal Kelembagaan

No.643, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Penggunaan Anggaran. Tata Cara. Perubahan. PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

No.643, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENKEU. Penggunaan Anggaran. Tata Cara. Perubahan. PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PDF berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn217 2018 pdf PDF berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn1392 2018 pdf PDF berita negara republik indonesia Bphn

Related PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

[PDF] berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn217 2018 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

[PDF] berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2018 bn1392 2018 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - Bphn

[PDF] berita negara republik indonesia Bphn bphn go id data documents 15pmkumham016 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - Badan Pembinaan Hukum Nasional

[PDF] berita negara republik indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional bphn go id data documents 16pmdag009 pdf
PDF

Untitled

[PDF] Untitledstaging ini id uploads images image 750x 5becc4d1ed4f9 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - persi

[PDF] berita negara republik indonesia persi persi or id images regulasi permenkes pmk92015 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - persi

[PDF] berita negara republik indonesia persi persi or id images regulasi permenkes pmk212016 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - Direktorat Jenderal Kelembagaan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 1206, 2012 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rektor Pengangkatan Pemberhentian
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang : Bahwa untuk melaksankan ketentuan

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN? 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah; 20 Peraturan Daerah ? c bahwa Peraturan

237/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PE Contributed by Administrator Friday, 23 December 2011 Pusat Peraturan Pajak Online PERATURAN MENTERI

PDF Lampiran 237 PMK 05 2011 WordPress pajaksite files wordpress lampiran 237 pmk 05 2011 pdf PDF jdih kemenkeu go id jdih kemenkeu go id fullText 2018 46~PMK 010~2018Per pdf PDF jdih

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2011, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan data eprints ums ac id 14534 4 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penggunaan jaringan eprints ums ac id 39920 2 BAB 201 20 20skripsi pdf PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010

lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum PerdaClp 2017 19 pdf PDF pemerintah daerah kabupaten cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2001 17 pdf PDF bupati cilacap JDIH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan? DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

Home back515516517 518519520 Next

Penggunaan Anggaran

Tata Cara

Perubahan

PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 /PMK

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK

bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai Tata Cara Penggunaan Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA ) dan meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengajuan usul penggunaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Pengelolaan Belanja Lainnya (BA ), perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara penggunaan anggaran Bendahara Umum Negara untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA ), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK

2016, No c

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK

Mengingat : 1

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK

Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

  • 643 tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara

    Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga

    BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA ) yang selanjutnya disingkat BA adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga

    Surat Penetapan Satuan Anggaran BA yang selanjutnya disebut SP-SABA adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan, yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya dari BA kebagian anggaran kementerian negara/lembaga

    Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN

    Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut SPP BA BUN adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam BA BUN untuk suatu kegiatan

    Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara

  • 2016, No fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga
  • Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus terlebih dahulu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu

    (2) Tata cara reviu oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara

    Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus dilampiri dengan: a

    data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

    (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diusulkan

    (3) Dalam hal usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan yang

  • 643 telah dilaksanakan, usulan penggunaan anggaran harus dilampiri dengan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  • Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas substansi usulan kegiatan, volume kegiatan, dan satuan biaya yang digunakan dalam usulan penggunaan anggaran

    (2) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan dalam penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)

    Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA yang telah dilakukan pergeseran dari BA ke bagian anggaran kementerian negara/lembaga terkait, melalui penerbitan SP-SABA (2) Kuasa pengguna anggaran BUN bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA yang anggarannya dialokasikan melalui penerbitan DIPA BUN

    Menghapus Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P

    BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA