PDF -Untitled - VervalSP - BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG

Untitled - VervalSP

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 12 2011 pdf PDF lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA

Related PDF

lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 - JDIH Kemendagri

[PDF] lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 12 2011 pdf
PDF

lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 - JDIH Kemendagri

[PDF] lembaran daerah kota surakarta tahun 2011 JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA SURAKARTA 11 2011 pdf
PDF

pemerintah kota surakarta - JDIH Surabaya

[PDF] pemerintah kota surakarta JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc kepwali 195 pdf
PDF

Untitled - Ditjen PP

[PDF] Untitled Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KotaSurakarta 2013 8 pdf
PDF

walikota surakarta - Kampung Student

[PDF] walikota surakarta Kampung Studentkampungstudent thestudentloop Case 20Study 202 Surakarta Perda 20Surakarta 20No 1 20Tahun 202012 pdf
PDF

DAFTAR PUSTAKA _____, 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah

[PDF] DAFTAR PUSTAKA , 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah eprints ums ac id 26264 7 008 DAFTAR PUSTAKA pdf
PDF

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang

[PDF] Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang semarang bpk go id wp 04 PERDA NO 9 TAHUN 2016 ver ttd pdf
PDF

Untitled - VervalSP

Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Perizinan di Bidang Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14) NY 9
PDF

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI

PDF rencana strategi biro hukum, organisasi dan humas 2015 2019bsn go id uploads download Renstra Biro HOH (2015 2019)1 pdf PDF rencana strategis 2010 2015 biro hukum pemerintah provinsi jambi jambiprov go id v2 files RENSTRA 20BIRO 20HUKUM pdf PDF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM

BAB I PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini akan diterangkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat kerja praktek, metodelogi penelitian, metode pengumpulan

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tujuan eprints ums ac id 23961 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan eprints ums ac id 20418 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

ANALISA PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PABRIK ES DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2008-2012) Rio Desantika Pramulia 1) dan Tri Joko

PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Casinos co staging old casinos co prosiding seminar nasional manajemen teknologi iv book mediafile free file sharing pdf PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Best Seller

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi pada zaman sekarang ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi menuntut seseorang untuk dapat

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Prosedur Pengendalian Dokumen - bbtmc-bppt

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi

PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman mipa ub ac id MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman new pdf PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekamanbirokeuangan ub ac id 00005 02001 MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman pdf PDF Manual

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi

Manual Prosedur FAKULTAS PERTANIAN Universitas Trunodjoyo

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

PDF Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi JIE FEB UBie feb ub ac id wp content uploads Seminar Proposal Skripsi pdf PDF manual prosedur seminar proposal skripsi program studi pendidikan pti filkom ub ac id 12 20MP Seminar 20Proposal 20Skripsi PTI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan

digilib esaunggul ac id public UEU Undergraduate 553 BAB BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri Hal ini disebabkan oleh perbedaan

SALINAN BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

PDF bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih setjen kemendagri go id files Kab Jepara 12 2017 pdf PDF bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih setjen kemendagri go id files Kab Jepara 10 2016 pdf

Home back975976977 978979980 Next

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 15-P TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1

Daerah adalah Kota Surakarta

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Walikota adalah Walikota Surakarta

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana teknis Badan Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya

BAB II PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Pasal 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan

Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a

penyelenggaraan kesekretariatan badan

penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

perencanaan penataan ruang dan prasarana kota

perencanaan bidang sosial budaya

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 4 Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Pasal 5 (1) Kepala Badan, membawahkan : a

Sekretariat

Bidang Penataan Ruang dan Prasaran Kota

Bidang Ekonomi

Bidang Sosial Budaya

Bidang Data dan Pelaporan

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(4) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian

Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8 (1) Sekretariat, membawahkan : a

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Keuangan

Subbagian Umum Dan Kepegawaian

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Pasal 9 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

Pasal 10 Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 5

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan

Pasal 11 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian

Bagian Keempat Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota Pasal 12 Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang penataan ruang dan lingkungan, serta prasarana kota

Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota mempunyai fungsi : a

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Penataan Ruang dan Lingkungan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Prasarana Kota

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 14 (1) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota, membawahkan : a

Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan

Subbidang Prasarana Kota

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Kota

Pasal 15 Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Penataan Ruang dan Lingkungan, meliputi : penyusunan perencanaan tata ruang dan lingkungan

Pasal 16 Subbidang Prasarana Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Prasarana Kota, meliputi : penyusunan rencana program pembangunan prasarana kota

Bagian Kelima Bidang Ekonomi Pasal 17 Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang investasi dan keuangan, serta pengembangan dunia usaha

Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dibidang investasi dan keuangan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dibidang pengembangan dunia usaha

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19 (1) Bidang Ekonomi, membawahkan : a

Subbidang Investasi dan Keuangan

Subbidang Pengembangan Dunia Usaha

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 20 Subbidang Investasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Investasi dan Keuangan, meliputi : penyusunan rencana program pembangunan Investasi dan Keuangan

Pasal 21 Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Pengembangan Dunia Usaha, meliputi : penyusunan rencana pengembangan dunia usaha

Bagian Keenam Bidang Sosial Budaya Pasal 22 Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Kependudukan, dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan kependudukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24 (1) Bidang Sosial Budaya, membawahkan : a

Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan

Subbidang Kesejahteraan Rakyat

(2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya

Pasal 25 Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Kependudukan, meliputi : penyiapan bahan penyusunan perencanaan program / proyek di sektor ketataprajaan, tampung tantra, hukum, aparatur daerah, penerangan dan komunikasi sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan administrasi kependudukan

Pasal 26 Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : penyiapan bahan penyusunan perencanaan program / proyek di sektor kesehatan gizi, kesejahteraan sosial, peranan wanita, keagamaan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga

Bagian Ketujuh Bidang Data dan Pelaporan Pasal 27 Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Data dan Dokumentasi, dan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi : a

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Data dan Dokumentasi

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 29 (1) Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan : a

Subbidang Data dan Dokumentasi

Subbidang Evaluasi dan Pelaporan

(2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Pelaporan

Pasal 30 Subbidang Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Data dan Dokumentasi meliputi: pengkoordinasian, penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan pembangunan

Pasal 31 Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Evaluasi dan Pelaporan, meliputi: pengaturan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan pembangunan

Bagian Kedelapan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal 32 Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan, dan Ekonomi dan Prasarana Kota

Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ekonomi dan Prasaranan Kota

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 34 (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : a

Subbidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Subbidang Ekonomi dan Prasarana Kota

(2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 35 Subbidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan meliputi: penyiapan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Pasal 36 Subbidang Ekonomi dan Prasarana Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Ekonomi dan Prasarana Kota, meliputi: penyiapan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, fisik dan prasarana

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 38 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III TATA KERJA Pasal 39 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota

Pasal 40 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

Pasal 41 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing

Pasal 42 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPTB bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta rnenyampaikan laporan tepat pada waktunya

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 43 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Walikota melalui Sekda

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 44 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 45 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTB, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 46 Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VI PENUTUP Pasal 47 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 48 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 16 Desember 2011 WALIKOTA SURAKARTA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Surakarta pada tanggal 19 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA ttd BUDI SUHARTO BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 46 13