PDF -1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Masalah - BAB I PENDAHULUAN. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

BAB I PENDAHULUAN. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Masalah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

Related PDF

bab i pendahuluan - repo unpas

[PDF] bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 13474 4 BAB 20I pdf
PDF

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan

[PDF] BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Peran Bahan eprints ums ac id 30262 2 BAB 1 pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Pendidikan eprints ums ac id 17426 2 Bab I pdf
PDF

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang - USU Repository

[PDF] BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang USU Repositoryrepository usu ac id bitstream 123456789 42146 Chapter 20I pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar belakang Sarana dan prasarana

[PDF] 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar belakang Sarana dan prasarana eprints walisongo ac id 6668 2 BAB 20I pdf
PDF

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Indonesia - Eprints UMM

[PDF] BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Indonesia Eprints UMMeprints umm ac id jiptummpp gdl s1 2011 kristyakem 23050 BAB 2BI pdf
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Masalah

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan keberhasilan perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja
PDF

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI

PDF rencana strategi biro hukum, organisasi dan humas 2015 2019bsn go id uploads download Renstra Biro HOH (2015 2019)1 pdf PDF rencana strategis 2010 2015 biro hukum pemerintah provinsi jambi jambiprov go id v2 files RENSTRA 20BIRO 20HUKUM pdf PDF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BIRO HUKUM

BAB I PENDAHULUAN Dalam pendahuluan ini akan diterangkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat kerja praktek, metodelogi penelitian, metode pengumpulan

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Tujuan eprints ums ac id 23961 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan eprints ums ac id 20418 2 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN

ANALISA PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK PABRIK ES DENGAN METODE FAULT TREE ANALYSIS (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN TRENGGALEK PERIODE 2008-2012) Rio Desantika Pramulia 1) dan Tri Joko

PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Casinos co staging old casinos co prosiding seminar nasional manajemen teknologi iv book mediafile free file sharing pdf PDF Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Iv Best Seller

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 LATAR BELAKANG

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi pada zaman sekarang ini dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi menuntut seseorang untuk dapat

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Prosedur Pengendalian Dokumen - bbtmc-bppt

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Ekonomi

PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman mipa ub ac id MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman new pdf PDF Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekamanbirokeuangan ub ac id 00005 02001 MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman pdf PDF Manual

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi

Manual Prosedur FAKULTAS PERTANIAN Universitas Trunodjoyo

Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

PDF Manual Prosedur Seminar Proposal Skripsi JIE FEB UBie feb ub ac id wp content uploads Seminar Proposal Skripsi pdf PDF manual prosedur seminar proposal skripsi program studi pendidikan pti filkom ub ac id 12 20MP Seminar 20Proposal 20Skripsi PTI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ini merupakan

digilib esaunggul ac id public UEU Undergraduate 553 BAB BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa Namun tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri Hal ini disebabkan oleh perbedaan

SALINAN BUPATI JEPARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG KERJASAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEPARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

PDF bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih setjen kemendagri go id files Kab Jepara 12 2017 pdf PDF bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih setjen kemendagri go id files Kab Jepara 10 2016 pdf

PEMANFAATAN BLOG KOMPASIANA

S PGSD 0604514 Bibliography - a-researchupiedu

PEMANFAATAN BLOG KOMPASIANA Sebuah gagasan terkadang bukanlah hal yang sepele. Satu gagasan yang nampaknya sederhana bisa jadi akan memicu sebuah perubahan yang sangat fundamental. Kuncinya adalah gagasan

kelurahansangasangadalam files wordpress Menurut Kompasiana hampir semua negara maju di Amerika dan Eropa, pelayanan publik telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan e government system

Home back Next

BAB I PENDAHULUAN A

Latar Belakang Pengangkutan merupakan bidang yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat

Dikatakan sangat vital karena sebagai suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian suatu negara

Pengangkutan atau sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas orang yang timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga menjadikan pengangkutan sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat

Secara garis besarnya moda pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1

Pengangkutan Darat a

Pengangkutan melalui jalan (raya) b

Pengangkutan dengan kereta api 2

Pengangkutan Laut

Pengangkutan Udara

Dari ketiga macam moda angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat penting mengingat ¾ luas dari permukaan bumi adalah berupa perairan

Peranan pengangkutan laut juga menjadi sangat penting di

negara/daerah yang berkepulauan, bersungai dan berdanau, bahkan untuk menghubungkan negara satu dengan negara lainya

Peran dan fungsi pengangkutan adalah sangat vital dalam dunia perdagangan karena sarana ini merupakan penghubung dari produsen ke konsumen 1

Negara Indonesia adalah negara kepulauan dimana bentuk, letak geografis dan kepadatan lalu lintas pelayaran menempatkan Negara Indonesia dalam kedudukan yang sangat penting

Vitalnya bidang pengangkutan dalam perkembangan perekonomian Negara Indonesia didasari oleh berbagi faktor seperti

Keadaan geografis Indonesia Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau pulau besar dan kecil yang sebagian besar lautan

dengna keadaan wilayah yang luas ini, diperlukan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia bahkan ke negara negara lain

Menunjang pembangunan berbagai sektor Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan, penyebaran kebutuhan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor keseluruh pelosok wilayah Indonesia

Pelaksanaan pembangunan dan penyebaran kebutuhan pembangunan yang merata akan mencegah kegiatan pembangunan yang menumpuk pada wilayah tertentu

Mendekatkan jarak antara desa dan kota Lancarnya pengangkutan, mendekatkan jarak antara desa dan kota dan hal ini memberi dampak bahwa untuk bekerja tidak harus pindah ke kota sehingga kesejahteraan kehidupan dikota juga dapat dinikmati oleh kehidupan di desa

Pola hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan

Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir warga kota

Perkembangan ilmu bidang teknologi Pembangunan di sektor pegangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan, sarana angkutan dan hukum pengangkutan modern serta sumber daya manusia dan infastuktur dibidang pengangkutan

Dengan adanya pengembangan transportasi laut maka mampu menggerakkan pembangunan nasional

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksana pembangunan, penyebaran kebutuhan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor keseluruh pelosok wilayah Indonesia dan dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan

Laut Nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pentingnya perhatian terhadap transportasi laut yang juga 2 Abdulkadir Muhammad

Hukum pengangkutan Niaga, Penerbit PT

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal

membutuhkan penataan peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan mendukung pengembangan usaha transportasi laut dan usaha penunjang yang terkait dengannya

Keadaan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang kesatuan wilayahnya yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil yang mempunyai wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya merupakan faktor yang menentukan pentingnya peranan jasa transportasi angkutan laut dalam rangka menghubungkan setiap daerah

Pengembangan transportasi laut haruslah mampu menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah agar dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya

  • 3 Pembangunan transportasi laut nasional, mutlak diperlukan pembangunan secara teknis dan permodalan serta aspek yuridis dan pengembangan kegiatan usaha transportasi laut maupun pengembangan pada segala kegiatan usaha pendukung kegiatan pengangkutan dilaut

Dengan adanya pengembangan pada kegiatan usaha transportasi laut dan pengembangan pada usaha jasa terkait yang salah satunya adalah kegiatan bongkar muat barang

Transportasi yang semakin maju dan lancarnya pengangkutan, sudah pasti akan menunjang pelaksanaan pembangunan yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misal sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan

  • 3 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hal 1

Kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan yang mendukung kelancaran angkutan dari dan ke kapal ke suatu pelabuhan sehingga kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting serta berkaitan dengan keselamatan dan keamanan barang

  • 4 Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah kegiatan yang meliputi stevedoring, cargodoring, receiving/ delivery di pelabuhan
  • 5 Kegiatan bongkar muat barang sangat mempengaruhi dalam tercapainya kelancaran dan keselamatan pengangkutan barang melalui laut

Sedangkan Perusahaan Bongkar Muat barang adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal

  • 6 Pelabuhan dalam menempatkan diri sebagai pintu gerbang perekonomian mutlak harus dapat memberikan kontribusi antara lain penekannan distribution cost yang berdampak pada daya beli, daya saing dan efek multiplier terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional

Kecenderungan sistem pengelolaan pelabuhan sejalan dengan tatanan, arah, sasaran dan tuntutan pelayanan pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan transportasi barang dibutuhkan adanya aliansi strategic antara penyelenggara pelabuhan dengan perusahaan bongkar muat dalam upaya meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan serta pengembangan pelabuhan dalam bentuk kerjasama sejajar dan saling membutuhkan (sinergi)

  • 7 4 Ibid, hal Keputusan Menteri Perhubungan No

KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, Pasal 1 angka 1

  • 6 Ibid, Pasal 1 angka Hasnil Basri Siregar, Kepastian Usaha Bongkar Muat di Pelabuhan, Medan, 17 Januari 2000, hal 2

Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan No

A1/330 No

KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, bahwa kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran melalui unit usaha bongkar muat yang merupakan bagian dari perusahaan induk

Luasnya perairan wilayah Indonesia sehingga memerlukan transportasi yang memadai, maka dari itu penulis tertarik untuk memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan PT

Samudera Indonesia Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut (Studi Pada PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan)

Perumusan Masalah 1

Bagaimana pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang melalui angkutan laut oleh PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan? 2

Bagaimana tanggung jawab dan hambatan dalam bongkar muat barang terhadap Perusahaan PT

Samudera Indonesia melalui angkutan laut? 3

Bagaimana tanggung jawab PT

Samudera Indonesia dalam pelaksanaan bongkar muat barang melalui angkutan laut? 8 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Multimoda Transport Angkutan Laut Angkutan Darat Dan Angkutan Udara, Medan: USU Press, 2006, hal 26

Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini, adalah : a

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang melalui angkutan laut oleh PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan

Untuk mengetahui tanggung jawab dan hambatan dalam bongkar muat barang terhadap Perusahaan PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan

Untuk mengetahui tanggung jawab PT

Samudera Indonesia dalam pelaksanaan bongkar muat barang

Manfaat Penulisan Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut : 1

Secara Teoritis Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pada ilmu pengetahuan hukum pengangkutan di laut yang khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang di laut

Secara Praktis Dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam bertambahnya pengetahuan penulis terhadap hukum pengangkutan di laut

Dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, pemerintah, para pengusaha bongkar muat, serta praktisi pelabuhan maupun bagi rekanrekan yang ingin memperdalam pengetahuannya terhadap hukum pengangkutan melalui laut khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang di laut

Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan PT

Samudera Indonesia Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut (Studi Pada PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan)

Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat serta menganalisis peraturan hukum

Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Statute Approach) terhadap tanggung jawab perusahaan PT

Samudera Indonesia dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut

Sumber data Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain

buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, penulis menggunakan data sekunder, yakni bahan-bahan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya

Data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian ini terdiri atas: a

Bahan hukum primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan Ke Kapal, hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya

Selain itu, hasil wawancara yang didapatkan melalui studi lapangan PT

Samudera Indonesia Cabang Belawan Medan menjadi bahan hukum primer yang membantu dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian, dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer

Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya Pengumpulan data Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (documents study) atau studi kepustakaan (library research) sebagai alat pengumpul data

Selain studi dokumen, juga menggunakan studi lapangan (field research) melalui alat wawancara sebagai alat pengumpul data guna mendapat data primer sehingga mampu untuk mendukung dan menguatkan bahan hukum primer yang telah pedomani sebelumnya

12 Ibid

Analisis data Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan

Kemudian di kelompokkan, di hubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit pada perbankan

Dengan demikian, kegiatan analisis ini akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini baik secara normatif maupun secara faktual di lapangan

Sistematika Penulisan Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami dan memperoleh gambaran apa yang akan disajikan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I PENDAHULUAN Bab ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mengantarkan pengenalan kepada bab berikutnya

Bab ini disajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan dan keaslian penulisan

BAB II PENGANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG MELALUI LAUT

Bab ini memuat tentang pengangkutan dan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan barang melalui laut, dasar hukum dan peranan perusahaan bongkar muat dalam pengangkutan barang melalui laut, dan dokumen-dokumen dalam pengangkutan barang melalui laut terkait dengan proses bongkar muat barang

BAB III PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG MELALUI ANGKUTAN LAUT OLEH PT

SAMUDERA INDONESIA Bab ini memuat tentang pembahasan mengenai gambaran umum PT

Samudera Indonesia, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan bongkar muat barang, dan prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan bongkar muat barang oleh PT

Samudera Indonesia

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT

SAMUDERA INDONESIA DALAM PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG MELALUI ANGKUTAN LAUT Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang melalui angkutan laut oleh PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan, tanggung jawab dan hambatan dalam bongkar muat barang terhadap perusahaan PT

Samudera Indonesia melalui angkutan laut, dan tanggung jawab PT

Samudera Indonesia dalam pelaksanaan bongkar muat barang melalui angkutan laut

BAB V KESIMPULAN Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya

Tersusun atas kesimpulan dan saran

Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum

Penulis dalam membuat dan memilih judul skripsi ini berdasarkan hasil penelitian sendiri

Keaslian penulisan skripsi ini hasil pemikiran sendiri dengan mengambil dari buku-buku sebagai sumber referensi

Telah dilakukan pengecekan dan penelurusan di Perpustakaan USU

Adapun judul skripsi penulis adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan PT

Samudera Indonesia Dalam Pelaksanaan Bongkar Muat Barang Melalui Angkutan Laut (Studi Pada PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan)

Tidak ada judul yang sama baik permasalahan, tujuan maupun metodenya

Beberapa judul yang hampir sama dengan judul penulis antara lain yaitu: 1

Peranan dan tanggung jawab perusahaan bongkar muat dalam pengangkutan barang di laut ( Meutia Handayani / ) 2

Aspek-aspek hukum pemanfaatan jasa dan fasilitas pelabuhan untuk menunjang kelancaran arus bongkar muatan barang dan penumpang dalam pengangkutan laut ( Dedi Harianto / )

Peranan dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) sebagai pemilik barang dalam bongkar muat barang di pelabuhan belawan ( Hartono / ) 4

Pelaksanaan pengangkutan barang melalui ganti rugi oleh perusahaan pelayaran ( Dewi Susanti / ) Selain dengan mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penulis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penulis juga melakukan riset atau penelitian langsung ke PT

Samudera Indonesia Cab

Belawan Medan

Jadi dengan demikian judul skripsi ini asli hasil pemikiran penulis sendiri