PDF BAB I PENDAHULUAN 1, 1 -BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah - repo unpas - BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Peran Koperasi dirasa semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah. Peran Koperasi dirasa semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah - repo unpas

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Peran Koperasi dirasa semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian. Koperasi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Peran Koperasi dirasa semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian. Koperasi 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju serta teknologi yang ikut berkembang pesat diharap? PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi komputer telah berkembang sangat pesat Perkembangan?

Related PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan

1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju serta teknologi yang ikut berkembang pesat diharap 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Dalam

PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi komputer telah berkembang sangat pesat Perkembangan 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 LATAR BELAKANG Perang merupakan

BAB I PENDAHULUAN 1 LATAR BELAKANG Perang merupakan suatu peristiwa yang memiliki umur yang sama tua nya dengan peradaban manusia di  
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, dinamis, dan maju di berbagai 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Kepemimpinan

PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan 
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masa lalu dan sejarah

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masa lalu dan sejarah merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang dari perkembangan peradaban manusia
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perancangan

1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perancangan Pendidikan formal di universitas memiliki berbagai macam pilihan jurusan, dengan harapan bisa 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah - repo unpas

1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik de ngan menggunakan 
PDF

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Laporan Keuangan Definisi laporan keuangan banyak dikemukakan beberapa ahli dan salah satunya Prof. Dr. Ridwan S. Sundjaja, Drs., M.S.B.A., & Dra. Inge Berlian, Ak,

PDF BAB II LANDASAN TEORI A Pengambilan Keputusan (Decision etheses uin malang ac id 1772 5 09410127 Bab 2 pdf PDF bab ii landasan teori repo unpasrepository unpas ac id 28072 4 BABB2 pdf PDF bab ii landasan teori Core

BAB I PENDAHULUAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Jasa audit mencakup pemerolehan dan penilaian bukti yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat oleh manajemen

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Kalau kita melihat perkembangan perekonomian di era globalisasi ini, semakin banyak bermunculan? 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 LATAR BELAKANG MASALAH Perkembangan sekolah di Surakarta sangatlah pesat baik itu negeri maupun

-1- SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pembangunan Lima Tahun V yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA tinggi agama Islam yang berkualitas; 20 1 0 Nomo r 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang

hukum unsrat ac id perda perdabengkalis2004 4 pdf PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang a bahwa pada dasarnya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh

BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH UTARA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PDF 1 BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI acehutara go id 15 20DINAS 20LINGKUNGAN 20HIDUP 20DAN 20KEBERS PDF BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI acehutara go id wp content DINAS 20PERTANAHAN pdf PDF bupati aceh

SALINAN BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2015 Perda Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792); 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI

semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 pdf rancangan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 9 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tataruangpertanahan kab kab sukoharjo 14 2011 pdf BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 21 Review

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Pustaka Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pada tahun 1848 dan mulai dibudidayakan secara komersial dalam bentuk

anitamegayanti files wordpress 2010 07 tesis LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2 1 Tinjauan Pustaka Menurut Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Nasution (2004) ada tiga komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer yaitu a Perangkat keras (hardware) b Perangkat lunak (software) c

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :

PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran

Home back Next
1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Peran Koperasi dirasa semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian. Koperasi juga menjadi ciri khas perekonomian Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Koperasi digali dan dikembangkan dari leluhur bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, peran Koperasi masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Indonesia jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang lebih besar. Ditambah dengan meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang menawarkan jasa sejenis menambah rintangan bagi Koperasi untuk tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Koperasi merupakan penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis pada anggota, dimana semakin besar jumlah anggota maka semakin besar potensi kekuatan Koperasi. Terlihat dalam data dari Badan Pusat Statistika bahwa perkembangan jumlah Koperasi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan tiap tahunnya. Tercatat dalam tahun 2011 jumlah Koperasi di Indonesia sebanyak Koperasi, kemudian bertambah menjadi Koperasi pada tahun 2012 dan tahun 201 sebanyak Koperasi. Detail pertumbuhan Koperasi dapat dilihat dalam tabel berikut: 1

2


2 Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Koperasi di Indonesia Tahun No. Indikator Satuan Jumlah Koperasi Unit Pertumbuhan Koperasi Persen,1 6,0,2 Jumlah Koperasi Aktif Unit Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Anggota Koperasi Aktif Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif Persen 70, 71,0 71,71 Persen,6 7,06,2 Orang Persen,18 1,28 9,79 8 Permodalan Rp. Juta 6.788, Pertumbuhan Permodalan Persen 8,2 16,1 6,22 10 Volume Usaha Rp. Juta Pertumbuhan Volume Usaha Selisih Hasil Usaha (SHU) Persen -6, 2,7 2,7 Rp. Juta Pertumbuhan SHU Persen 6,00 12,71,1 Sumber data: Badan Pusat Statistika, 201 Peningkatan jumlah Koperasi tersebut nyatanya belum mampu menunjukkan kekuatan potensi Koperasi di Indonesia. Namun, Koperasi masih mempunyai tantangan tersendiri baik dari sektor eksternal maupun internal. Eksistensi Koperasi sebagai suatu institusi ekonomi yang diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak kegiatan ekonomi nasional sekaligus

3


sebagai soko guru perekonomian Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Koperasi merupakan badan usaha yang cocok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam UU No.2 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan dari definisi Koperasi tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar 19 pasal ayat 1 yang berbunyi, Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kesesuaian antara pasal UUD 19 dengan UU No.2/1992 inilah yang menjadi landasan mengapa Koperasi dirasa sesuai untuk membantu pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi perlu melakukan pengawasan agar dapat mengevaluasi kinerjanya sehingga pengurus Koperasi mampu memahami keadaan Koperasi dan berguna dalam pengambilan keputusan agar Koperasi dapat terus bertahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 1/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturaan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi memiliki tujuan agar Koperasi dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip kehati-hatian dan kesehatan

4


Koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Penilaian kesehatan Koperasi tidak terlepas dari perhatian Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus. Pertumbuhan jumlah Koperasi di Kudus mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahunnya. Namun, bertambahnya jumlah Koperasi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah Koperasi yang ada dalam kategori sehat. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala masih dialami oleh Koperasi-Koperasi yang ada di Kudus, seperti masalah Sumber Daya Manusia, akses pasar dan permodalan. Adapun jumlah Koperasi yang ada di Kudus pada tahun 201 sebanyak 16 unit Koperasi. Diantaranya terdapat 1 unit Koperasi yang termasuk dalam kategori Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Data penilaian kesehatan Koperasi di Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 1.2 Data Penilaian Kesehatan Koperasi di Kabupaten Kudus Tahun Buku 201 Kategori Koperasi Jumlah Cukup Kurang Tidak Sangat Sehat Sehat Sehat Sehat Tidak Sehat Sehat KSP USP KJKS UJKS Jumlah Sumber: Data Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM yang diolah, 201

5


Dari keseluruhan 1 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP), hanya sebanyak 0 unit Koperasi saja yang dinilai kesehatannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa Koperasi yang tidak bisa dinilai. Koperasi yang tidak bisa dinilai diantaranya adalah Koperasi yang sudah tidak beroperasi, Koperasi yang beroperasi kurang dari satu tahun, Koperasi dengan asset kecil dan Koperasi yang tidak menyelesaikan administrasi kepada Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Terlihat dalam tabel bahwa hanya 18% saja dari keseluruhan Koperasi yang ada di Kudus dalam kategori sehat dan sebanyak 82% Koperasi dibawah kategori sehat. Secara garis besar, tidak sehatnya Koperasi di Kudus bisa mengindikasikan hal, yakni organisasi yang tidak berjalan, usaha yang macet dan Rapar Aanggota Tahunan (RAT) yang belum memenuhi syarat. Ketidaksehatan Koperasi ini kemudian memunculkan dampak buruk dengan terdapatnya 6 Koperasi di Kudus yang dinyatakan gulung tikar pada tahun 201. Koperasi yang tidak sehat ini bukan berarti bubar, namun Koperasi yang tidak menjalankan prosedur secara benar. Dari 6 Koperasi yang dinyatakan tidak berjalan beberapa diantaranya dikarenakan tidak mempunyai regenerasi kepengurusan dan tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah. Sesuai paparan diatas, Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) masih menjadi permasalahan yang dihadapi Koperasi di Kudus sehingga akan mempengaruhi kemampuan Koperasi dalam menjalankan usahanya, sesuai dengan pendapat Trisnawani (2009:2) yang menyebutkan SDM sebagai salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi kemampuan Koperasi dalam menjalankan usahanya. Faktor-faktor tersebut antara lain: (a) SDM (petugas pelaksana)

6


6 terutama Kewirausahaan, (b) sarana dan prasana yang dimiliki, atau yang perlu harus dimiliki, (c) permodalan (modal sendiri dan modal luar) ; (d) kemampuan manajemen dalam pelaksanaannya; dan (e) faktor eksternal yang terdiri atas potensi ekonomi di wilayah kerja Koperasi dan kebijaksanaan (iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah bagi Koperasi dan Koperasi mampu melakukan interaksi terhadap kebijaksanaan yang bersangkutan). Dalam perkoperasian, Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) yang berkualitas sangat diperlukan karena Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang mendukung kemampuan usaha Koperasi. Soesilo (2008:19) menyatakan bahwa... permasalahan internal utama dan amat sentral yang dihadapi oleh KUMKM selama ini dalam menjalankan kegiatan bisnisnya adalah sangat berkait dengan dan bersumber pada kualitas sumber daya manusia di lingkungannya. Kepentingan aspek Sumber Daya Manusia Koperasi ini dikarenakan manusia sebagai operator pusat dalam semua kegiatan operasional Koperasi. Dengan kata lain, segala hal yang berkaitan dengan Koperasi dilakukan oleh manusia. Jika dilihat dari segi permodalan Koperasi, modal tidak akan bisa berjalan jika tidak dikelola oleh Sumber Daya Manusia Koperasi yang kompeten. Partisipasi juga dilakukan oleh manusia, dalam hal ini dilakukan oleh anggota Koperasi yang menggunakan jasa atau membeli produk yang dijual oleh Koperasi. Dari aspek manajemen mulai dari planning, operating, actuating sampai controlling dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang mengarahkan proses manajerial untuk mencapai tujuan Koperasi. Purchasing dan distributing keperluan Koperasi juga tidak lepas dari peran Sumber Daya Manusia.

7


7 Suryani dkk. (2008:11) menjelaskan bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang bersifat gotong royong sehingga supaya pengelolaannya berjalan dengan baik Koperasi perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya. Berkembang tidaknya Koperasi sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu, peranan sumber daya manusia dalam Koperasi baik sebagai anggota, pengurus maupun pengawas perlu dikelola dengan baik oleh organisasi Koperasi. Sumber daya yang kompeten (ketrampilan, pengetahuan, sikap yang baik) akan membuat Koperasi berkembang dan mampu bersaing dengan Koperasi lainnya. Untuk menjawab permasalahan Sumber Daya Manusia Koperasi yang banyak dialami Koperasi-Koperasi yang ada di Kudus, maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang masuk dalam penilaian kesehatan Koperasi. Terdapat tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 1/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Ketujuh aspek tersubut diantaranya adalah: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri Koperasi. Dari ketujuh aspek tersebut, Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) dapat digali dalam aspek manajemen pada poin manajemen umum dan kelembagaan. Dengan demikian, kesuksesan sebuah Koperasi atau sehatnya sebuah Koperasi tidak bisa dilepaskan dari peran manajemen itu sendiri.

8


8 Manajemen sangat bersangkutan dengan Sumber Daya Manusia karena suatu organisasi Koperasi tidak akan bejalan lancar jika Sumber Daya Manusia Koperasi nya tidak memiliki kompetensi. Jika Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) kompeten, maka akan mampu me-manage faktor lain seperti permodalan, aktiva dan likuiditas Koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran manajemen mampu mengatur Koperasi baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Penelitian akan dilakukan pada Koperasi Karyawan Pura Group Kudus yang bergerak dalam usaha pemenuhan kebutuhan karyawan PT. Pusaka Raya (PURA). Koperasi Karyawan Pura Group merupakan Koperasi karyawan terbesar di Kudus jika dilihat dari bidang usaha yang dimilikinya. Terdapat tujuh bidang usaha yang dikelola Koperasi Karyawan Pura Group, yaitu Bidang usaha simpan pinjam; Bidang usaha pertokoan (mini market); Bidang usaha outsourcing; Bidang usaha PPOB; Bidang usaha dump truck dan forklif; Bidang usaha perumahan, dan Bidang usaha simpan pinjam non anggota. Berbeda dengan Koperasi karyawan dari perusahaan besar lainnya di Kudus, seperti PT. Djarum, PT. Nojorono, PG. Rendeng, dan sebagainya yang hanya memfokuskan pada pemberian pelayanan bidang simpan pinjam saja. Selain itu, jumlah karyawan Koperasi yang mampu dipekerjakan di Koperasi Pura Group juga terbanyak di Kudus, yakni sebanyak 6 orang dan hanya Koperasi Karyawan Pura Group yang memiliki bangunan Koperasi tersendiri yang terpisah dari lokasi pusat Perusahaan. Kemampuan Koperasi Karyawan Pura Group dalam menjalankan usaha menjadi sorotan di Kusus dan didukung dengan perkembangan Koperasi

9


9 Karyawan Pura Group selama tahun 2012 sampai dengan tahun 201 yang telah mengalami peningkatan di berbagai aspek, diantaranya adalah sebagai berikut: Tabel 1. Perkembangan Koperasi Karyawan Pura Group Tahun Aspek Jumlah Anggota Volume usaha (Rp) : Piutang Uang Simpanan Anggota Partisipasi Neto Anggota Sisa Hasil Usaha (SHU) Sumber data: Laporan RAT Koperasi Karyawan Pura Group tahun buku 201 dan 201 yang diolah, 201. Terlihat dalam tabel bahwa jumlah anggota Koperasi Karyawan Pura Group tiap tahunnya mengalami peningkatan yang dibarengi dengan jumlah partisipasi anggota yang terus meningkat, sejalan dengan laju simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota Koperasi. SHU yang dibagikan kepada anggota sebagai balas jasa atas partisipasinya juga meningkat tiap tahunnya. Disisi lainnya, Koperasi Karyawan Pura Group Kudus juga merupakan Koperasi yang besar. Namun, kedua fakta tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi penilaian kesehatan yang dilakukan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Koperasi Karyawan Pura Group mendapatkan predikat CUKUP SEHAT pada penilaian kesehatan Koperasi yang dilakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua Koperasi yang besar adalah sehat. Berikut rincian hasil penilaian kesehatan Koperasi di Koperasi Karyawan Pura Group:

10


10 Tabel 1. Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi di Koperasi Karyawan Pura Group No. Aspek yang Dinilai Komponen 1 Permodalan a. Rasio modal sendiri terhadap total asset b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko c. Rasio kecukupan modal 2 Kualitas a. Rasio modal sendiri terhadap aktiva rasio volume pinjaman pada produktif anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan Manajemen a. Manajemen umum b. Kelembagaan c. Manajemen permodalan d. Manajemen aktiva e. Manajemen likuiditas Efisiensi a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto b. Rasio beban usaha terhadap Skor Maksimal Skor Perolehan 1, , ,2 2,

11


11 SHU kotor Likuiditas a. Cash ratio 6 Kemandirian dan pertumbuhan 7 Jatidiri Koperasi c. Rasio efisiensi staf 2 2 b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima a. Rentabilitas asset b. Rentabilitas modal sendiri c. Kemandirian operasional pelayanan a. Rasio partisipasi bruto b. Rasio partisipasi ekonomi anggota (PEA) 10 2, 0,7 Sumber data: Sertifikat Penilaian Kesehatan Koperasi Karyawan Pura Group yang diolah, 201 Tabel diatas memperlihatkan aspek manajemen merupakan aspek dengan penilaian yang paling rendah. Kelima poin didalam aspek manajemen, yakni manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas tidak mencapai skor maksimum. Hal ini mengindikasikan bahwa Koperasi Karyawan Pura Group belum mampu memperlihatkan keefektifan sistem manajerialnya. Tidak tercapainya skor maksimal pada aspek manajemen tersebut memperlihatkan bahwa masalah Sumber Daya Manusia juga dihadapai oleh Koperasi Karyawan Pura Group, padahal pada penilaian yang lainnya dalam keadaan bagus. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI (SDMK) DALAM ASPEK MANAJEMEN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI (Studi Pada Koperasi Karyawan Pura Group Kudus) 7 7

12


Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) di Koperasi Karyawan Pura Group dalam kesehariannya yang dikaitkan dengan aspek manajemen pada penilaian kesehatan Koperasi Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana peran manajer Koperasi Karyawan Pura Group Kudus dalam aspek manajemen penilaian kesehatan Koperasi? 2) Bagaimana peran karyawan Koperasi Pura Group Kudus dalam aspek manajemen penilaian kesehatan Koperasi? ) Bagaimana peran anggota Koperasi Karyawan Pura Group Kudus dalam aspek manajemen penilaian kesehatan Koperasi? 1. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran manajer Koperasi Karyawan Pura Group Kudus dalam aspek manajemen penilaian kesehatan Koperasi. 2) Untuk mengetahui peran karyawan Koperasi Pura Group Kudus dalam aspek manajemen penilaian kesehatan Koperasi.

13


1 ) Untuk mengetahui peran anggota Koperasi Karyawan Pura Group Kudus dalam aspek manajemen penilaian kesehatan Koperasi. 1. Manfaat Penelitian 1..1 Manfaat teoritis 1) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang diteliti. 2) Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang telah diterima selama perkuliahan. ) Menguji apakah dari teori yang ada sesuai dengan realita yang dihadapi Manfaat praktis 1) Bagi pihak Koperasi Karyawan Pura Group Kudus, agar dapat dijadikan pengetahuan baru dalam memperbaiki kegiatannya dan dapat digunakan untuk acuan mengembangkan usaha. 2) Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK), agar dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam mengembangkan Koperasi dan pengelolaan Koperasi. ) Bagi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kudus, agar dapat digunakan sebagai masukan untuk terus memantau Koperasi yang ada di Kudus secara kontinu.