PDF -Untitled - Peraturan - 237/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PE
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

237/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PE

Untitled - Peraturan

237/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PE Contributed by Administrator Friday, 23 December 2011 Pusat Peraturan Pajak Online PERATURAN MENTERI

237/PMK.05/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PE Contributed by Administrator Friday, 23 December 2011 Pusat Peraturan Pajak Online PERATURAN MENTERI PDF Lampiran 237 PMK 05 2011 WordPress pajaksite files wordpress lampiran 237 pmk 05 2011 pdf PDF jdih kemenkeu go id jdih kemenkeu go id fullText 2018 46~PMK 010~2018Per pdf PDF jdih

Related PDF

Lampiran 237-PMK05-2011 - WordPresscom

[PDF] Lampiran 237 PMK 05 2011 WordPress pajaksite files wordpress lampiran 237 pmk 05 2011 pdf
PDF

wwwjdihkemenkeugoid

[PDF] jdih kemenkeu go id jdih kemenkeu go id fullText 2018 46~PMK 010~2018Per pdf
PDF

wwwjdihkemenkeugoid

[PDF] jdih kemenkeu go id jdih kemenkeu go id fullText 2018 47~PMK 010~2018Per pdf
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

[PDF] berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2016 bn895 2016 pdf
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

[PDF] berita negara republik indonesia Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip bn 2017 bn1654 2017 pdf
PDF

Untitled - Peraturan

[PDF] Untitled Peraturanketentuan pajak go id aturan Lampiran 237 PMK 05 2011 pdf
PDF

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tumpuan perekonomian Indonesia. Hingga tahun 2011, tercatat sekitar 99,99 persen usaha di Indonesia adalah

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Perkembangan data eprints ums ac id 14534 4 BAB I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penggunaan jaringan eprints ums ac id 39920 2 BAB 201 20 20skripsi pdf PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010

lembaran daerah kabupaten cilacap - Bphn

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PDF bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten jdih cilacapkab go id download prokum PerdaClp 2017 19 pdf PDF pemerintah daerah kabupaten cilacap JDIH Kab Cilacapjdih cilacapkab go id download prokum Perda Clp 2001 17 pdf PDF bupati cilacap JDIH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR,

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1989 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR J ENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, a bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan? DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

lembaran daerah kabupaten kulon progo nomor 7 tahun - HuMa

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 12 TAHUN : 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id Kab Kulon Progo 2 2017 pdf PDF peraturan daerah kabupaten kulonprogo JDIH Kulon Progojdih kulonprogokab go id jdih getfile php?id=413&file=PD PDF lembaran daerah kabupaten kulon progo

JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 9 No. 1, April 2009 : 38-44 PENGARUH PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN Studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk. dan PT. Bentoel Internasional

mengkaji tentang pengaruh perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan 2355 9357 e Proceeding of Management Vol 1, No 3 Desember 2014 | Page 279 Ranggagading vol 2 no 1 Putra Sukses Makmur Tbk

SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA

SATUAN ACARA PERKULIAHAN - SAP Gunadarma - Universitas

Matakuliah : Pengantar Akuntansi 2 Fakultas : Ekonomi Jurusan / Jenjang : S1/Akuntansi SATUAN ACARA PERKULIAHAN UNIVERSITAS GUNADARMA Minggu Pokok Bahasan ke dan TIU 1 1. Akuntansi Perusahaan Dagang (Penjualan

PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload IT 012336 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac id upload AK 012213 pdf PDF satuan acara perkuliahan universitas gunadarma SAP Gunadarmasap gunadarma ac

36 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1.Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan di BMT Fajar Bandar Lampung yang beralamat di jalan Ki Maja Way Halim Bandar Lampung 3.2. Jenis Penelitian Menurut Burhan

a research upi edu operator upload s pkn 0806966 chapter BAB III METODOLOGI PENELITIAN A Metode Penelitian Suatu penelitian ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila menggunakan suatu metode yang sesuai dengan kajian penelitian Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah berdasarkan pada data yang sesuai dan

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA IMPLEMENTASI PROSEDUR AKUNTANSI TABUNGAN BATARA PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik Pada Program Diploma

digilib esaunggul ac id public UEU NonDegree 4770 ABDUL khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PPPTMGB “LEMIGAS” Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PPPTMGB “LEMIGAS” sudah terealisasi dengan optimal B Tujuan a Tujuan Umum Mengetahui Implementasi Sistem Manajemen K3 dalam

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 PMK 06 2014 TENTANG PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN? MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan? 31

Home back445 446447448449450 Next

237/PMK

Mengingat : Â Â

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK

Pasal I Â Â Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK

Ketentuan huruf a angka 2) dan huruf b angka 2) Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

  • meliputi: a
  • P-DTP berupa: 1) PPh DTP

    2) Dihapus

    Belanja Subsidi P-DTP berupa: 1) Belanja Subsidi PPh DTP

    Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) dan ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8

    (1) Pejabat Penandatangan SPM menerima dan melakukan pengujian atas SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

    (2) Pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian tagihan atas beban Anggaran dan Belanja Negara pada satuan kerja

    (3) Apabila pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi kesesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan dan menandatangi SPM Belanja Subsidi P-DTP

    (4) SPM Belanja Subsidi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diajukan oleh Pejabat Penandatangan SPM ke KPPN dengan dilampiri SPTB P-DTP yang ditandatangani oleh PPK dan disertai dengan Arsip Data Komputer SPM

    (4a) SPM Belanja Subsidi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana

    (5) SPTB P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

    Ketentuan huruf b ayat (2), angka 2) huruf c'ayat (2), dan huruf b ayat (3) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Â Â Pasal 15

    (1) P-DTP dan belanja subsidi P-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan

    (2) Transaksi pendapatan P-DTP dicatat dengan kode akun sebagai berikut: a

    PPh DTP sebagai berikut: ( PPh Pasal ( PPh Pasal ( PPh Pasal 22 Impor ( PPh Pasal ( PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi ( PPh Pasal 25/29 Badan ( PPh Pasal ( PPh final Ditanggung Pemerintah)

    ( PPh non migas lainnya Ditanggung Pemerintah)

    Dihapus

    Pajak Lainnya DTP sebagai berikut: 1)

    ( Bunga Penagihan PPh 2) Dihapus

    (3) Transaksi belanja subsidi P-DTP dicatat dengan kode akun sebagai berikut: (Belanja Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah)

    - Dihapus

    Ketentuan ayat (2) Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c'dan ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Pertanggungjawaban P-DTP dilakukan melalui pelaporan terhadap seluruh transaksi P-DTP

    (2) Seluruh transaksi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam:

    • - Laporan Realisasi Anggaran pendapatan P-DTP pada Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan SAI
    • - Laporan

    Realisasi Anggaran belanja subsidi P-DTP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak selaku UAKPA belanja subsidi P-DTP dengan menggunakan SA-BSBL

    • - Laporan Arus Kas pada Kuasa Bendahara Umum Negara

    (3) Transaksi P-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi kas pemerintah dan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara

    (4) Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara

    Ketentuan ayat (1) Pasal 18 dihapus, ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Dihapus

    (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

    (2a) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c'dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

    (3) Penyampaian

    Laporan Realisasi Anggaran pendapatan P-DTP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat

    (4) Penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi P-DTP oleh UAKPA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain

    Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran   Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

    Â Â Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN, Â Â ttd

    Â Â Â AGUS D

    MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd

    AMIR SYAMSUDIN

    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 898