PDF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA -peraturan bank indonesia nomor 19/12/pbi/2017 tentang - -1- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

-1- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

peraturan bank indonesia nomor 19/12/pbi/2017 tentang

-1- SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

-1- SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pembangunan Lima Tahun V yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA tinggi agama Islam yang berkualitas; 20 1 0 Nomo r 23

Related PDF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pembangunan Lima Tahun V yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23
PDF

NOMOR:DjIl352 A12010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA tinggi agama Islam yang berkualitas; 20 1 0 Nomo r 23 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5 I 05);
PDF

dengan rahmat tuhan yang maha esa - Diktis

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL 1 Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian Program Studi
PDF

undang-undang no7 tahun 1967 tentang veteran republik

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PJ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENIMBANG 1 Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan 
PDF

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016pdf

9 Nov 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 1 Bank adalah 
PDF

peraturan bank indonesia nomor 19/12/pbi/2017 tentang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 1 Teknologi 
PDF

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang

hukum unsrat ac id perda perdabengkalis2004 4 pdf PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang a bahwa pada dasarnya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh

BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH UTARA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PDF 1 BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI acehutara go id 15 20DINAS 20LINGKUNGAN 20HIDUP 20DAN 20KEBERS PDF BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI acehutara go id wp content DINAS 20PERTANAHAN pdf PDF bupati aceh

SALINAN BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2015 Perda Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792); 11 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO - ditjenppkemenkumhamgoid

BUPATI SUKOHARJO PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO BUPATI

semarang bpk go id wp Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2016 pdf rancangan bupati sukoharjo provinsi jawa tengah peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 9 tahun 2016 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tataruangpertanahan kab kab sukoharjo 14 2011 pdf BUPATI SUKOHARJO PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 21 Review

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN Tinjauan Pustaka Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia pada tahun 1848 dan mulai dibudidayakan secara komersial dalam bentuk

anitamegayanti files wordpress 2010 07 tesis LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2 1 Tinjauan Pustaka Menurut Bodnar dan Hopwood (1995) dalam Nasution (2004) ada tiga komponen utama yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer yaitu a Perangkat keras (hardware) b Perangkat lunak (software) c

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26

salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 26 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang :

PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 24banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 24 ketentuan pokok direksi pdam bandarmasih pdf PDF lembaran daerah kota banjarmasin tahun 2008 nomor 13banjarmasin bpk go id perda bjm 2008 13 pencegahan penanggulangan kebakaran

BAB III ANALISIS SISTEM

Download Bab Iii Perancangan Core PDF - oldpmumdedu

BAB III ANALISIS SISTEM 3.1 Tujuan Analisis Sistem Analisis permasalahan adalah hal yang pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SRS (software requirement spesification).

sir stikom edu id eprint 2639 8 BAB III pdf BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis permasalahan dari sistem penyewaan lapangan yang diambil pada Kebraon Sport Center Selain itu, bab ini merancang Perancangan sistem dari Rancang Bangun Sistem

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di dalam dunia industri sampai saat ini, maka sangat diperlukannya sebuah sistem atau infrastruktur yang dirancang

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Proses bisnis suatu perusahaan sangat dengan istilah Enterprise Resource Planning (ERP) BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Penelitian Kemajuan dan perkembangan teknologi di era sistem informasi menjadi memiliki arti

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan perekonomian Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran aktif lembaga keuangan khususnya sektor perbankan. Sebagai bagian dari suatu sistem keuangan,

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun kabupaten BMT dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana BMT dituntut lebih aktif, kreatif, dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya

Home back Next
1

-1- SALINAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dan untuk mengoptimalkan penelitian teknologi bahan alam serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/879/M.PAN-RB/02/2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan kembali Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

2


-2- terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 3. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 4. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang teknologi bahan alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi

3


-3- Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2) Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dipimpin oleh Kepala. Pasal 2 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi bahan alam. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian di bidang teknologi bahan alam; b. pemanfaatan hasil penelitian di bidang teknologi bahan alam; c. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian; d. pelaksanaan layanan jasa dan informasi; e. diseminasi hasil penelitian di bidang teknologi bahan alam; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pemanfaatan Teknologi; c. Seksi Sarana dan Prasarana Teknis; dan d. Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi. Pasal 5 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, umum, dan kerumahtanggaan.

4


-4- (2) Seksi Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan hasil penelitian teknologi bahan alam. (3) Seksi Sarana dan Prasarana Teknis mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian. (4) Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa dan informasi, dokumentasi, promosi, dan diseminasi hasil penelitian teknologi bahan alam, serta kerja sama. Pasal 6 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi bahan alam. (3) Kelompok jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

5


-5- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam harus menyusun: a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit kerja di lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam; dan b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam. Pasal 9 Setiap unsur di lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam sendiri, dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait. Pasal 10 (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara

6


-6- bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Pasal 12 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Pasal 13 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua unit kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan pemerintah daerah. Pasal 14 Kepala Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam wajib melaksanakan pengawasan melekat, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala. BAB IV ESELONISASI Pasal 15 (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

7


-7- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V LOKASI Pasal 16 Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1022/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala ini. Pasal 18 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam tetap melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala ini.

8


-8- BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Perubahan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Kepala ini ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 20 Bagan Organisasi Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 21 Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1022/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

9


-9- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ISKANDAR ZULKARNAIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 307 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, ttd. Nur Tri Aries Suestiningtyas

10


-10- SALINAN LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI BAHAN ALAM Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam Subbagian Tata Usaha Seksi Pemanfaatan Teknologi Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Seksi Pelayanan Jasa dan Informasi Ke lompok Jabatan Fungsional Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, ttd. Nur Tri Aries Suestiningtyas KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ISKANDAR ZULKARNAIN

11


-11-