PDF -BAB II SISTEM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN A Konsep Dasar - membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang

BAB II SISTEM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN A Konsep Dasar

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional thesis binus ac id doc Bab2 2011 2 00027 AK PBB BAB II semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum (h 3) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) ada dua yaitu 1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

Related PDF

BAB II LANDASAN TEORI II1 Kerangka Teori dan Literatur II1

thesis binus ac id doc Bab2 2011 2 00027 AK PBB BAB II semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum (h 3) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) ada dua yaitu 1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya 2 Fungsi Mengatur (Reguler)
PDF

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 21

repository unpas ac id 30085 5 6 BAB II pdf 5 Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum” 2 1 1 3 Fungsi Pajak Pajak mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan suatu negara, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk
PDF

BAB II Utang Luar Negeri 1 Utang luar negeri adalah sebagian

eprints ums ac id 61771 4 BAB II pdf pengeluarannya Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai
PDF

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DALAM RANGKA

repositori uin alauddin ac id 8683 1 JUWITA SARI pdf Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut
PDF

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN

jurnal umrah ac id wp content uploads gravity forms 1 ec untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi masyarakat Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia
PDF

BAB II SISTEM MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN A Konsep Dasar


PDF

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada

PDF 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf PDF sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf PDF A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

125 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemeriksaan Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja (studi kasus

eprints ums ac id 31479 8 06 BAB V pdf BAB V SIMPULAN DAN SARAN A Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penelitian tentang aspek motivasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dan Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai berikut Pertama, struktur

Home back 210211212213214215 Next

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual

Pengadaan dana dalam jumlah yang besar merupakan masalah yang sangat penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional

Sumber pendanaan untuk pembangunan di Indonesia dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, namun demikian sumber pendanaan dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri

Keseluruhan dari penerimaan dana baik dari dalam maupun luar negeri tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Beberapa pungutan yang mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda satu dengan lainnya

Pungutan tersebut antara lain : 1

Pajak, yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar

Bea materai, yaitu suatu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain

Bea masuk dan bea keluar

Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan hara atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan

Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang

Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu

Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar

Pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan wajib

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pemerintah menempatkan pajak sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta aktif dari masyarakat dalam membiayai pembangunan

Pajak sebagai sumber utama

penerimaan negara memiliki dua fungsi, yaitu : 1

Fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi

Ekstensifikasi yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan atau berfokus pada meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memfokuskan pada penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak

Hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak

Intensifikasi pajak merupakan cara meningkatkan pendapatan negara dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalian pendapatan atau penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Fungsi Regularend, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi

Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah

Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Indonesia dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut beberapa sistem pemungutan pajak sebagai berikut : 1

Sistem Official Assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Aparatur Perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Sistem Self Assesment, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Sistem With Holding, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan kenyataaan yang terjadi dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak wajib dalam mengisikan Surat Pemberitahuan ( U n d'a n g

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia

Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia

Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia

Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu enam bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, atau dua belas bulan untuk Wajib Pajak Badan

Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan

Tatacara dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan ( S i t i R e s'm i, P e r p a j a k a n e o r i d'a n K a s'u s, t a h u n , h a l'a m a n 4 8 ) diatur sebagai berikut : 1

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangangani oleh Pengurus atau Direksi

Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan manandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib pajak menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak

Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

Surat Pemberitahuan yang telah diisi oleh Wajib Pajak harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari adanya sanksi yang disebabkan oleh keterlambatan dari pembayaran dan pelaporan

Wajib pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaaan, apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluarsa penetapan

Daluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu, suatu hutang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas, atau dihapus, atau berakhir dan tidak dapat ditagih lagi

Surat Pemberitahuan yang diisi oleh pihak Wajib Pajak dapat menghasilkan jumlah pajak yang terutang nihil, kurang bayar, maupun lebih bayar

Jumlah pajak terutang yang dimiliki oleh oleh Wajib Pajak kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh pihak Fiskus

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara

obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan dan penghitungannya

Jumlah pajak terutang lebih bayar mendapatkan prioritas utama bagi pihak Fiskus untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut, hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesalahan dalam penghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung oleh Wajib Pajak, maupun kesalahan dalam penulisan

Jumlah pajak terutang lebih bayar berarti bahwa negara harus mengembalikan sejumlah uang atas selisih antara kelebihan pembayaran jumlah pajak terutang yang telah dibayarkan dengan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan

Pemeriksaan dan penelitian ini harus dilakukan secara obyektif dan profesional

Pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh pihak Fiskus ini dapat mengakibatkan adanya : 1

Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, lebih kecil atau menjadi nihil

Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar atau lebih kecil

Jumlah harta dan modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Bukti atau hasil yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga fungsional dan hasil yang diperoleh dari penelitian oleh Account Representatives ini, kemudian dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Proses Penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui hasil pemeriksaan dan melalui hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui hasil pemeriksaan Tim Fungsional Pemeriksaan Pajak

Ketua dari Tim atau Anggota Pemeriksa membuat Nota Penghitungan berdasarkan hasil pemeriksaannya

Ketua Kelompok dan Kepala Kantor memberikan persetujuan atas nota perhitungan

Berdasarkan nota perhitungan yang sudah disetujui, kemudian pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Ketetapan Pajak

Kepala Kantor menandatangani Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui hasil penelitian Account Representatives

Account Representatives membuat nota perhitungan berdasarkan hasil penelitiannya

Kepala seksi pengawasan dan konsultasi memberikan persetujuan atas nota perhitungan

Kepala kantor memberikan persetujuan atas nota perhitungan

Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui oleh Kepala Kantor, pelaksana Seksi Pelayanan m,encetak Surat Ketetapan Pajak

Kepala Kantor menandatangani Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan apabila terjadi : 1

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak a

Tidak diisikan dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditak ditandatangani oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan harus diisikan sesuai dengan kenyataan yang ada, lengkap, dan ditulis dengan huruf kapital secara jelas

Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu tiga puluh hari, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib pajak

Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan ini merupakan alat atau media yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, dan digunakan sebagai sarana pelunasan atas jumlah pajak yang terutang dari Wajib Pajak tersebut

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam jangka waktu lima hari setelah dilakukannya pemeriksaan dan penelitian

Surat Ketetapan Pajak harus dilunasi

dalam jangka waktu satu bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak

Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan memiliki berbagai fungsi-fungsi sebagai berikut ini ( ) : 1

Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan

Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga, atau kenaikan

Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, 4

Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar

Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Fiskus dapat berupa : 1

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah

  • yang masih harus dibayar
  • Surat Ketetapan Kurang bayar diterbitkan oleh Diretorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak

    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya

    Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

    Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayarkan lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang

    Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah

    Surat Ketetapan Pajak Nihil, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, dan tidak ada kredit pajak

    Jumlah pajak terutang yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak dan telah dibayarkan inilah yang akan menjadi sumber penerimaan pajak yang tercantum

    I dalam APBN, namun dalam prakteknya sering kali jumlah yang seharusnya disetorkan kepada kas negara tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi

    Ketidaksesuaian dalam hal ini disebabkan oleh adanya berbagai macam kendala yang terjadi saat dilakukannya pemeriksaan terhadap jumlah pajak yang terutang oleh pihak Fiskus seperti : 1

    Ketidaklengkapan dokumen yang diberikan Wajib Pajak kepada aparat pajak 2

    Kurangnya kerjasama antara Wajib Pajak dengan aparat pajak 3

    Ketidakmampuan dari Wajib Pajak untuk melunasi segala hutang-hutang pajaknya

    ini: Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi I

    I Berdasarkan latar belakang penelitian seperti diuraikan diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1

    Bagaimanakah penerbitan Surat Ketetapan Pajak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta

    Sejauh mana peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak

    Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi atau data-data yang akan dijadikan bahan penelitian skripsi

    Tujuan dari penelitian ini adalah : 1

    Untuk mengetahui bagaimana penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Purwakarta

    Untuk mengetahui sejauh mana peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak

    Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh, yaitu : 1

    Bagi Penulis Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan, terutama tentang fungsi daripada Surat Ketetapan Pajak

    Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta

    Diharapkan dapat memberi masukan informasi data bagi Kantor Pelayanan Pajak sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan saat melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak

    Bagi Lingkungan Akademisi Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi dalam bidang perpajakan khususnya tentang tatacara penagihan pajak terutang dan fungsi dari Surat Ketetapan Pajak

    Bagi Pembaca Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan pembaca dalam bidang perpajakan