PDF walikota pekalongan provinsi jawa tengah -umk kabupaten/kota provinsi jawa tengah 2018 - WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG

umk kabupaten/kota provinsi jawa tengah 2018

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BACA TULIS AL QUR AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BACA TULIS AL QUR AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LAMBANG? Menimbang a bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan ? b Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016

Related PDF

walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LAMBANG 
PDF

walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan daerah kota

Menimbang a bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan  
PDF

walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan walikota

b Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
PDF

walikota pekalongan provinsi jawa tengah peraturan - DPM-PTSP

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
PDF

download - KPU Kota Pekalongan

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Kampanye dan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
PDF

Untitled - Kabupaten Pekalongan

21 Nov 2018 Bupati Walikota se Jawa Tengah dan Dewan Pengupahan bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 
PDF

SK UMK Jateng Tahun 2019 - Bloranews

21 Nov 2018 Bupati Walikota se Jawa Tengah dan Dewan Pengupahan bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara 
PDF

umk kabupaten/kota provinsi jawa tengah 2018

berdasarkan Rekomendasi Bupati Walikota se Jawa Tengah bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Kabupaten Pekalongan
PDF

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 41 LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Langkah langkah Penelitian Langkah langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu persiapan? 74 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A Langkah Langkah Penelitian dan Pengembangan 1 Tahap Define (Pendefinisian) Tujuan pada tahap ini

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Perda No 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

PDF lembaran daerah kabupaten serang nomor 13 tahun 2017 jdih serangkab go id downlot php?id download=474&file pdf PDF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN jdih serangkab go id downlot php?id download=475&file pdf PDF lembaran daerah kabupaten serang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

Menimbang a bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman? 15 Jun 2017 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH Menimbang

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13.A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13.A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang

jdih bekasikota go id jdih web uploads BD Perwal (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui alokasi anggaran Belanja Langsung serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (2) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf PDF bupati kudus peraturan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

Home back455456 457458459460 Next

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BACA TULIS AL QUR AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG BERAGAMA ISLAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang: a

bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan adalah program utama dalam membangun bangsa yang merupakan kewenangan daerah yang perlu terus diupayakan sampai terwujudnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berpedoman kepada ajaran agama, ideologi Pancasila, serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

bahwa dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Al Qur an merupakan sub sistem pendidikan untuk mendukung cita-cita mewujudkan insan kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya

bahwa penguasaan kemampuan membaca dan menulis Al Qur an bagi peserta didik merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang memiliki makna strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya

bahwa sesuai visi dan misi Kota Pekalongan adalah mewujudkan kota religius sehingga kemampuan membaca dan menulis Al Qur an merupakan pencerminan kota yang religius

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d'dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al Qur an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Yang Beragama Islam

Mengingat : 1

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN Menetapkan : dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BACA TULIS AL- QURAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG BERAGAMA ISLAM

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Daerah adalah Kota Pekalongan

Walikota adalah Walikota Pekalongan

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag, adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan

Baca tulis adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis huruf atau lambang, baik huruf arab, latin atau huruf lainnya

Al Qur an adalah kitab suci agama Islam yang berisi wahyu Allah SWT

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegitan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

Standar kompetensi adalah kemapuan yang diharapkan dapat di capai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu

Jam ke-0 adalah waktu pembelajaran BTQ sebelum pelaksanaan jam pembelajaran mata pelajaran reguler yaitu jam s/d WIB

Layanan bermutu adalah layanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal

Baca Tulis Al Qur an yang selanjutnya disingkat BTQ, adalah serangkaian proses pembelajaran untuk membentuk peserta didik mampu membaca dan menulis Al Qur an dengan baik dan benar

Membaca Al Qur an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al Qur an dengan fasih dan lancar sesuai dengan ilmu tajwid

Sekolah Dasar selanjutnya disingkat dengan SD, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat dengan MI, Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan SMP, Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat dengan MTs, merupakan satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta di Kota Pekalongan

Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan SMA, Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat dengan MA, Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat dengan SMK, merupakan satuan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta di Kota Pekalongan

BAB II DASAR, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Dasar penyelenggaraan BTQ adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 3

Maksud BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam adalah membentuk peserta didik yang mampu membaca, menulis, menterjemahkan dan memahami isi kandungan Al Qur an serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari

Pasal 4 Fungsi BTQ dengan baik dan benar adalah untuk mengembangkan kemampuan sesuai standar kompetensi dan membentuk kepribadian dan keterampilan serta peradaban peserta didik yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penanaman nilai-nilai Al-Quran bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam

Pasal 5 Tujuan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam adalah : a

mampu membaca dan menulis Al Qur an dengan baik dan benar

membiasakan diri membaca dan mencintai Al Qur an serta mengaplikasikan nilai-nilai Al Qur an dalam kehidupan sehari-hari

mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al Qur an dan memahami isi kandungan Al Qur an sebagai bekal dalam kehidupan

BAB III KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam

(2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan yang bermutu dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam

(3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana, fasilitas dan sumber daya lainnya guna terselenggaranya kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam

(4) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dengan menyeleksi dan menempatkan guru BTQ

(5) Pemerintah Daerah wajib melakukan penggantian tenaga guru pada satuan pendidikan apabila terjadi kekosongan guru

(6) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Kemenag menjadi penanggung jawab secara teknis kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam

Bagian Kedua Kewajiban Satuan Pendidikan Pasal 7 (1) Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar BTQ bagi para peserta didiknya yang beragama Islam dengan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait

(2) Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah wajib menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk kegiatan BTQ bagi peserta didik yang beragama Islam melalui jam ke-0

(3) Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah mewajibkan kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk mengikuti kegiatan BTQ

(4) Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BTQ

(5) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan evaluasi/ penilaian akhir bagi seluruh peserta didik yang beragama Islam pada jenjang akhir setelah mengikuti kegiatan BTQ untuk memperoleh Surat Tanda Lulus BTQ

(6) Surat Tanda Lulus BTQ sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari satuan pendidikan yang bersangkutan

(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu selain Islam yang tidak dapat menyelenggarakan BTQ untuk bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat

Bagian Ketiga Kewajiban Peserta Didik Pasal 8 (1) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah yang beragama Islam wajib mengikuti proses kegiatan belajar mengajar BTQ

(2) Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib memiliki kemampuan BTQ dengan baik dan benar

(3) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menunjukkan: a

Surat Tanda Lulus BTQ

Sertifikat/Syahadah Taman Pendidikan Al Qur an (TPQ)

(4) Peserta didik yang tidak dapat menunjukkan kemampuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima dengan menyatakan kesanggupan untuk mengikuti program khusus BTQ, baik yang diadakan di satuan pendidikan tersebut atau pada tempat lain

BAB IV STANDAR KOMPETENSI Pasal 9 (1) Standar kompetensi BTQ pada jenjang SD/MI adalah penentuan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan dasar yaitu mulai dari mengenal dan menulis huruf hijaiyah sampai dengan kemampuan membaca ayat Al-Quran

(2) Standar kompetensi BTQ pada jenjang pada SMP/MTs adalah penentuan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan menengah yaitu membaca Al Qur an dengan fasih dan tartil sesuai ilmu tajwid

(3) Standar kompetensi BTQ pada jenjang SMA/MA/SMK adalah penentuan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan lanjutan yaitu dari mulai membaca, menulis sampai dengan terjemah untuk memahami ayat-ayat suci Al Quran sesuai dengan kompetensinya

(4) Selain standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), standar kompetensi BTQ pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK ditambah dengan hafalan surat-surat pendek Al-Qur an

(5) Standar kompetensi hafalan surat-surat pendek Al-Qur an sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Kemenag

BAB V PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 10 (1) Penyelenggaraan BTQ harus memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Materi Pendidikan BTQ diselenggarakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang beragama Islam

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan BTQ diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 11 (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk

(2) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kemenag

(3) Hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi penyelenggaran BTQ

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12 Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan BTQ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 13 Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa: a

sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1) Kegiatan BTQ yang masih berlangsung tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan BTQ yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

(3) Dalam hal terjadi perubahan pengaturan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan penyelenggaraan BTQ untuk satuan pendidikan SMA/MA/SMK menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 9 September 2015 Plt

WALIKOTA PEKALONGAN, Cap Ttd

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 9 September 2015 DWI ARIE PUTRANTO SEKRETARIS DAERAH, DWI ARIE PUTRANTO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 12 / 2015)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BACA TULIS AL QUR AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG BERAGAMA ISLAM I

UMUM Bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Bahwa dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Al Qur an merupakan sub sistem pendidikan untuk mendukung citacita mewujudkan insan kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya

Bahwa penguasaan kemampuan membaca dan menulis Al Qur an bagi peserta didik merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang memiliki makna strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya

Bahwa sesuai visi dan misi Kota Pekalongan adalah mewujudkan kota religius sehingga kemampuan membaca dan menulis Al Qur an merupakan pencerminan kota yang religius

Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al Qur an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Yang Beragama Islam

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi para peserta didik SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA/SMK yang beragama Islam untuk mempelajari Al Quran sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16