PDF keputusan walikota surabaya, walikota surabaya, -PERATURAN WALIKOTA SURABAYA - WALIKOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA,
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

WALIKOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA,

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat? WALIKOTA SURABAYA, Menimbang a bahwa dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan? tentang Kedudukan,

Related PDF

keputusan walikota surabaya - JDIH Surabaya - Pemerintah Kota

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat 
PDF

keputusan walikota surabaya - JDIH Surabaya

WALIKOTA SURABAYA, Menimbang a bahwa dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan 
PDF

walikota surabaya - JDIH Surabaya

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
PDF

Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri

ABSTRACT Tri Rismaharini, Mayor of Surabaya period 2010 2015 is the first female mayor democratically elected post reformation She appeared as the 
PDF

WALIKOTA SURABAYA

Daerah adalah Kota Surabaya 2 Walikota adalah Walikota Surabaya 3 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya 4 Dinas Pendidikan 
PDF

salinan peraturan walikota surabaya nomor 28 tahun 2013 tentang

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Kota Surabaya
PDF

1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Keberhasilan sebuah

Hadirnya walikota terpilih Surabaya yaitu Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma (selanjutnya di sebut Risma) menjadi obat bagi penyakit kronis yang 
PDF

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

3 Mei 2017 huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mengingat 1
PDF

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN DESA - desacibeureumfileswordpresscom

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

jdih majalengkakab go id wp content Majalengka Nomor berita daerah kabupaten majalengka nomor 18 tahun 2014 bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor 17 tahun 2014 jdih majalengkakab go id wp Bupati Majalengka Nomor 13 berita daerah kabupaten majalengka nomor 14

SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a.

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 PMK 05 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR?

WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA,

2 Jan 2017 Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2016; b bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pemberian rekomendasi Upaya? WALIKOTA SURABAYA, Menimbang

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2012 nomor 2 seri e

SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 15pdbintan005 pdf PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 17pbbintan019 pdf

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat ? PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR

W A L I K O T A K E D I R I

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

Home back 420421422423424425 Next

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a

bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Standar Satuan Harga untuk biaya perjalanan dinas jabatan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 090/051/BAKD tanggal 5 Pebruari 2008, hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 99)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang dan/jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 88)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 99), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri : a

uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal

(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a

di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel

(3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'merupakan biaya yang diperlukan untuk : a

perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan menuju terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya

pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku

(3a) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya

(4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri : a

(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk: a

Walikota/Wakil Walikota

Pejabat Eselon II A

Pejabat Eselon II B

Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I

uang harian, sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah

fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini

biaya penginapan, sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah

biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini

biaya taxi ditetapkan sebesar Rp ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

(7) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e

(2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus

(3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran III dihapus

Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2011 a

SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN, ttd HADISISWANTO ANWAR, SH, M

Pembina Tingkat I NIP Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2011 BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya a

SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u

b Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA SURABAYA, ttd TRI RISMAHARINI MOH

SUHARTO WARDOYO, SH

Pembina NIP

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 25 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 MARET 2011 FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *) MODA TRANSPORTASI PEJABAT NO PESAWAT KAPAL KERETA NEGARA LAINNYA KETERANGAN UDARA LAUT API/BUS Walikota/Wakil Walikota Ekonomi Kelas I B Eksekutif Perjalanan kurang dari 2 (dua) jam 2 Walikota/Wakil Walikota Bisnis Kelas I B Eksekutif Perjalanan lebih dari 2 (dua) jam FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *) MODA TRANSPORTASI NO ESELON/GOLONGAN PESAWAT KAPAL KERETA UDARA LAUT API/BUS LAINNYA Pejabat Eselon II A Ekonomi Kelas I B Eksekutif 2 Pejabat Eselon II B Ekonomi Kelas I B Eksekutif 3 Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV Ekonomi Kelas II A Eksekutif 4 Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III 5 Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I Ekonomi Kelas II A Eksekutif Ekonomi Kelas II A Eksekutif Keterangan : *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h

Salinan sesuai dengan aslinya a

SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u

b Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA SURABAYA, ttd TRI RISMAHARINI MOH

SUHARTO WARDOYO, SH

Pembina NIP

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 25 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 MARET 2011 BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH NO URAIAN Walikota/Wakil Walikota Pejabat Eselon IIA dan Pejabat Eselon IIB Golongan Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III 1 Biaya Pemetian 2 Pengangkutan Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan Salinan sesuai dengan aslinya a

SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u

b Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA SURABAYA, ttd TRI RISMAHARINI MOH

SUHARTO WARDOYO, SH

Pembina NIP