PDF -salinan peraturan walikota surabaya nomor 27 - JDIH Surabaya - WALIKOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

WALIKOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

salinan peraturan walikota surabaya nomor 27 - JDIH Surabaya

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu PDF salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang surabaya go id uploads perwali 1861 bappeko pdf PDF walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali

Related PDF

salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang

[PDF] salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang surabaya go id uploads perwali 1861 bappeko pdf
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

[PDF] walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali 2043 pdf
PDF

walikota surabaya - JDIH Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya

[PDF] walikota surabaya JDIH Surabaya Pemerintah Kota Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali 899 pdf
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

[PDF] walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali 1764 pdf
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

[PDF] walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali 1742 pdf
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

[PDF] walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya Pemerintah jdih surabaya go id pdf doc perwali 2035 pdf
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

[PDF] walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya Pemerintah jdih surabaya go id pdf doc perwali 1903 pdf
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

[PDF] walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali 1908 pdf
PDF

salinan peraturan walikota surabaya nomor 71 - JDIH Surabaya

[PDF] salinan peraturan walikota surabaya nomor 71 JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali 1735 pdf
PDF

salinan peraturan walikota surabaya nomor 27 - JDIH Surabaya

18 Mar 2013 Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
PDF

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN MENTERI KELAUTAN

PDF 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 91 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 48 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF 1 keputusan

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Memecahkan masalah

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi pemecahan masalah memberikan garis-garis besar tahapan penelitian secara keseluruhan yang disusun secara sistematis sehingga pada pelaksanaannya, penelitian

BAB III METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi ini berisi uraian tahapan 4 Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data 5 metodologi pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian 1 4 Pengumpulan Data Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data data yang?

-1- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 10/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Yth 1 Para Gubernur; 2 Para Bupati; 3 PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat DJPK djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PANDUAN PPK PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PILKADA 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

dinus ac id v2009 download Panduan PPK pdf Buku Panduan PPK dan PPS Diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Australian Electoral Commission Informasi lebih lanjut hubungi Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310 Telp 021 31937223, Fax 021 3157759

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan kajian awal yang memberi pengantar tentang penelitian yang akan dilakukan, meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

scholar unand ac id 33190 2 06 BAB I pdf BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan tentang hal hal yang mendasari penelitian diantaranya yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan 1 1 Latar Belakang Batu bara merupakan salah satu sumber energi

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK

PEDOMAN AKADEMIK BAGI GURU SMK NEGERI 5 MALANG

BAB VI KEGIATAN AKADEMIK Pasal 13 (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas tugas, evaluasi pembelajaran,

pasca its ac id File BAB VI Kegiatan Akademik pdf Peraturan Akademik ITS Tahun 2009 15 BAB VI KEGIATAN AKADEMIK Pasal 13 (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan atau di luar ruang kuliah, studio dan atau laborato‐ rium, pengerjaan tugas‐tugas, evaluasi pembelajaran,

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 2 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis

feb ub ac id 07 Tindakan Korektif dan Preventif1 pdf Tindakan Korektif dan Preventif 1 Tujuan Tindakan korektif dan preventif bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi terhadap perbaikan pengendalian produk dan dokumen dokumen terkait di GJM FE UB, guna mencegah terjadinya kembali produk yang tidak

Manual Prosedur PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2012 All Rights Reserved Manual Prosedur PEMBIMBINGAN AKADEMIK PROGRAM STUDI

farmasi unud ac id ind wp content uploads MANUAL Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Manual Prosedur Penentuan dan Penggantian Pembimbing Akademik dan Pembimbing Akademik ini Manual ini merupakan acuan bagi pengurus jurusan, program studi, staf edukatif, staf non edukatif dan mahasiswa Jurusan Program Studi Farmasi

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PEMBELIAN GUNA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBELIAN OBAT PADA INSTALASI FARMASI RSUD Dr. HARJONO S. PONOROGO SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian

PDF analisis sistem akuntansi pembelian UNYstaffnew uny ac id upload 132309999 penelitian vol iii 2 2005 pdf PDF Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Eprints MDPeprints mdp ac id 1581 1 Jurnal 20Venke 20Ariska pdf PDF ANALISIS SISTEM AKUNTASI PEMBELIAN

Home back415416417418 419420 Next

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengujian kendaraan bermotor serta untuk menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan penuh untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor secara professional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M

PAN/ 11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan angka kreditnya dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KM

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Mengingat : Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M

PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D)

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah proses kegiatan dalam memberikan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor (termasuk kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus) dengan pemeriksaan dan pengujian teknis pada bagianbagian kendaraan bermotor yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknik pengujian kendaraan bermotor

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor

Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhantikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah Pejabat yang melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas membantu dalam proses penilaian angka kredit

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 2 Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas

Pasal 3 (1) (2) Tugas pokok Penguji Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penguji Kendaraan Bermotor berpedoman kepada prosedur/tata kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 4 Unsur dan sub unsur kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari : Pendidikan, meliputi : pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar, dan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengujian kendaraan bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)

Pemastian kelaikan jalan kendaraan, meliputi : pengujian berkala kendaraan bermotor

pengujian tipe kendaraan bermotor

pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor

perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor

penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengujian kendaraan bermotor

penyusunan pedoman/petunjuk teknis kendaraan bermotor

pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep

Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor, meliputi : pengajar dan atau pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor

peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi

keanggotaan dalam organisasi profesi

keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

perolehan tanda penghargaan/tanda jasa

perolehan gelar kesarjanaan lainny BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 5 (1) Jenjang Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai berikut : d

Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula

Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana

Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan

Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia

(2) Jenjang Pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula: Pengatur Muda, golongan ruang II/a

Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana: pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b

pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d

Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan

penata Muda, golongan ruang III/a penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b d

Penguji Kendaraan Bermotor Penyeli penata, golongan ruang III/c

penata Tingkat I, golongan ruang III/d

(3) (4) (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit kumulatif yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan

Penetapan jenjang jabatan Penguji Kendaraan Bermotor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula : Golongan ruang II/a = 25 Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan d

Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia : : : Golongan ruang II/b = 40 Golongan ruang II/c = 60 Golongan ruang II/d = 80 Golongan ruang III/a = 100 Golongan ruang III/b = 150 Golongan ruang III/c = 200 Golongan ruang III/d = 300 BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN Pasal 6 Pengangkatan melalui inpassing, pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Penguji

  • - Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Pasal 7 Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas

    Pasal 8 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : d

    berijazah SMU / SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina

    serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a

    lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengujian kendaraan bermotor

    setiap unsur penilaian kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

    (2) Pengangkatan dalam jabatan Penguji Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penguji Kendaraan Bermotor

    Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Penguji Kendaraan bermotor dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku

    Pasal 10 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 11 Penguji Kendaraan Bermotor dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: dalam jangka waktu yang ditetapkan sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angkat kredit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

  • - undangan yang berlaku
  • dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat

    diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

    ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor

    menjalani cuti di luar tanggungan Negara

    menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

    Pasal 12 (1) (2) Penguji Kendaraan Bermotor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    Pengangkatan kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor

    Pasal 13 Penguji Kendaraan Bermotor dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila : Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau

    Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

    BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 14 (1) (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penguji Kendaraan Bermotor wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan

    Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penguji Kendaraan Bermotor dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit

    (4) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

    Pasal 15 (1) (2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah Kepala Dinas

    Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor

    Pasal 16 (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut : d

    seorang Ketua merangkap anggota

    Wakil Ketua merangkap anggota

    seorang Sekretaris merangkap anggota

    sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota

    (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

    (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    (4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutny BAB VII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR Pasal 17 (1) Besar tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

    (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

    Pasal 19 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabay Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2006 WALIKOTA SURABAYA ttd Diundangkan di Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd SUKAMTO HADI, SH

    Pembina Utama Muda NIP BAMBANG DWI HARTONO BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 2/E Salinan sesuai dengan aslinya n

    SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

    HADISISWANTO ANWAR, SH

    Pembina NIP