PDF salinan peraturan walikota surabaya nomor -walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah - WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA,

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA, 2 Jan 2017 Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2016; b bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pemberian rekomendasi Upaya? WALIKOTA SURABAYA, Menimbang

Related PDF

salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang

2 Jan 2017 Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2016; b bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pemberian rekomendasi Upaya 
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

WALIKOTA SURABAYA, Menimbang a bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang 
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

3 Apr 2017 WALIKOTA SURABAYA, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 
PDF

walikota surabaya - JDIH Surabaya

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi 
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya

Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha 
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

18 Des 2018 menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Surat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang
PDF

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 
PDF

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

lembaran daerah kabupaten bintan tahun 2012 nomor 2 seri e

SALINAN BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 15pdbintan005 pdf PDF bupati bintan provinsi kepulauan riau JDIH Bintan Kabupaten jdih bintankab go id jdih21 assets peraturan 17pbbintan019 pdf

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat perubahan terhadap Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat ? PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR

W A L I K O T A K E D I R I

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

MONITORING PROYEK DENGAN METODE MONTE CARLO PADA DURASI PEKERJAAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) M. Azharul Fikri 1), Saifoe El Unas 2), Dr. Eng. Achfas Zacoeb

PDF aplikasi simulasi monte carlo dalam estimasi biaya proyek jurnalsmartek files wordpress 4 adnan so edit nop 2008 pdf PDF analisis risiko pembangunan jalan tol pada tahap konstruksi digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan tinggi merupakan suatu sarana dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Telepon (021) 57946073 Faksimil (021) 57946072 http//dikti.kemdikbud.go.id/ Nomor 0304/E3.4/2013 4 Februari 2013 Lampiran 2 (dua) lampiran Perihal Penyelenggara ON MIPA-PT Tahun 2013 Kepada Yth 1. Pimpinan

PDF CDED Ontario Provincial Standard Specification 180 Gov raqsa mto gov on ca CDED 20Revision 20Package 20No 20206 20 202016 03 03 pdf PDF Untitled LLDIKTI Wilayah IXlldikti9 ristekdikti go id asset a61b8 Edaran

Home back Next

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a

bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah

bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 090/051/BAKD tanggal 5 Pebruari 2008, hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1 Seri D)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya

Walikota adalah Walikota Surabaya

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surabaya

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis /Dinas/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atau perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan perjalanan dinas

Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan Kerja Perangkat Daerah berada

Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan

Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas

Detasering adalah penugasan sementara waktu

Pasal 2 Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPPD

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 3 (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula

(2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a

detasering di luar tempat kedudukan

ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan

diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan

untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri

harus mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cidera pada waktu/karena melakukan tugas

ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas

menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri : a

uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal

(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a

di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel

(3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'merupakan biaya yang diperlukan untuk : a

perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang

pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku

(4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri : a

Walikota/Wakil Walikota

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan pengaturan sebagai berikut : a

uang harian, sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah

fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini

fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini

biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini

Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini

(7) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar

Pasal 5 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada APBD

(2) Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan

Pasal 6 Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama

uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e

biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d'dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan

uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h

Pasal 8 Uang harian dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (4) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi

Pasal 9 Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c'dan ayat (4) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil

Pasal 10 (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan : a

untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurangkurangnya 6 (enam) jam

menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas

selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri

selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit

selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering

selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara /pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan

(2) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan : a

menurut banyak hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas

selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri

selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit

selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering

selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara /pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan

Pasal 11 Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat jam), maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap hanya diberikan uang harian

Pasal 12 (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d

(2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus

(3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e

(4) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b

Pasal 13 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai

(2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i serta ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h

(3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

(4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya

(5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 15 (1) SPPD dapat diterbitkan oleh : a

Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten/ Kepala SKPD

Wakil Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala SKPD

Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Asisten/Kepala SKPD/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah

Asisten atas nama Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/ Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan

Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Lembaga Teknis/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran SKPD masing-masing

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Sub Bagian/Staf pada Bagian yang bersangkutan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran Bagian masing-masing

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Staf pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(2) Pejabat yang menerbitkan SPPD harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut

Pasal 16 (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini

(2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6)

Pasal 17 Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya

(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transport

Pasal 19 Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah berkenaan

Pasal 20 Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)

Pasal 21 Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelolanya

Pasal 22 Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada permintaan dari KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri : a

Surat Tugas

rincian biaya perjalanan dinas

Pasal 24 Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan

Pasal 25 (1) Biaya transport pegawai perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah

(2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai antara lain : a

tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang

tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang

tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api, atau tiket kapal laut

bukti pembayaran moda transpotasi lainnya (selain pesawat, kereta api, kapal laut)

(3) Dalam hal tiket transportasi tidak diperoleh, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini

(4) KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil

(2) KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran

(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran

(4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas

Pasal 27 (1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung, KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dilampiri bukti-bukti pengeluaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)

(2) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengeluaran tersebut

Pasal 28 (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini

(2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa : a

tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku

sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Uang Harian Perjalanan Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 30 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2008 WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di

SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

b Kepala Bagian Hukum, GATOT SOENYOTO, SH

Penata Tingkat I NIP

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 MARET 2008 FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *) MODA TRANSPORTASI NO PEJABAT NEGARA PESAWAT KAPAL KERETA LAINNYA UDARA LAUT API/BUS Walikota/Wakil Walikota Bisnis Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *) MODA TRANSPORTASI NO ESELON/GOLONGAN PESAWAT KAPAL KERETA UDARA LAUT API/BUS LAINNYA Pejabat Eselon II Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan 2 Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan 3 Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III 4 Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I Ekonomi Kelas II A Eksekutif Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan Sesuai Kenyataan Keterangan : *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h

WALIKOTA SURABAYA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya a

SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

b Kepala Bagian Hukum, BAMBANG DWI HARTONO GATOT SOENYOTO, SH

Penata Tingkat I NIP
  • 2 LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 MARET 2008 FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *) NO PEJABAT NEGARA FASILITAS HOTEL KELAS Walikota/Wakil Walikota Bintang Lima Deluxe FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *) NO ESELON/GOLONGAN FASILITAS HOTEL KELAS Pejabat Eselon II Bintang Empat Deluxe 2 Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV 3 Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III Bintang Tiga Bintang Dua Standar Standar 4 Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I Bintang Satu Standar Keterangan : *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan h
  • WALIKOTA SURABAYA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya a

    SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

    b Kepala Bagian Hukum, BAMBANG DWI HARTONO GATOT SOENYOTO, SH

    Penata Tingkat I NIP
  • 3 LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 MARET 2008 NO URAIAN Walikota/Wakil Walikota BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH Pejabat Eselon II Golongan Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III 1 Biaya Pemetian 2 Pengangkutan Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO Salinan sesuai dengan aslinya a
  • SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

    b Kepala Bagian Hukum, GATOT SOENYOTO, SH

    Penata Tingkat I NIP

  • 4 LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 MARET 2008 PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL TARIF RATA-RATA HOTEL NO PROVINSI KELAS DELUXE KELAS STANDAR BINTANG LIMA BINTANG EMPAT BINTANG TIGA BINTANG DUA BINTANG SATU NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU J A M B I SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG B A N T E N JAWA BARAT D
  • JAKARTA JAWA TENGAH D

    YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT Salinan sesuai dengan aslinya a

    SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

    b Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO GATOT SOENYOTO, SH

    Penata Tingkat I NIP

  • 5 LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 MARET 2008 Lampiran SPPD Nomor : Tanggal : RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS No
  • PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN JUMLAH : Rp Terbilang, Telah dibayar sejumlah Rp Bendahara Pengeluaran Telah menerima jumlah uang sebesar Rp Yang Menerima ( ) NIP ( ) NIP PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG ditetapkan sejumlah yang telah dibayar semula sisa kurang/lebih : Rp : Rp : Rp KPA/Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, ( ) NIP

    Salinan sesuai dengan aslinya a

    SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

    b Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA SURABAYA, ttd BAMBANG DWI HARTONO GATOT SOENYOTO, SH

    Penata Tingkat I NIP

  • 6 LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 8 TAHUN 2008 TANGGAL : 14 MARET 2008 KOP SURAT Nama : NIP : Jabatan : Yang bertanda tangan di bawah ini : DAFTAR PENGELUARAN RIIL Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
  • dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1

    Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No

    Uraian Jumlah Jumlah 2

    Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah

    Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

    Mengetahui/Menyetujui KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah

    NIP, tanggal, bulan, tahun Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas NIP WALIKOTA SURABAYA, Salinan sesuai dengan aslinya a

    SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u

    b Kepala Bagian Hukum, ttd BAMBANG DWI HARTONO GATOT SOENYOTO, SH

    Penata Tingkat I NIP