PDF HAK DAN KESEHATAN REPRODUKSI Oleh -Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs - W A L I K O T A K E D I R I
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6


Like and share and download

W A L I K O T A K E D I R I

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

SALINAN W A L I K O T A K E D I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries

Related PDF

CSYC 2016 Fiesta Regatta - Colorado Sail and Yacht Club

May 21, 2016 Waliko 210 4 0 3 0 5 0 OCS 3 0 5 0 DNC 20 0 20 0 Fleet B Fleet Sailed 6, Discards 0, To count 6, Rating system Custom, Entries 4, 
PDF

Indikator Kinerja Utama Pemkot Ambon - Pemerintah Kota Ambon

Lembar Undang Pemerin Indones Negara telah d Undang atas Un Pemerin Indones WALIKO TUSAN W MOR TE KATOR MERINTA WALIKO untuk m
PDF

The effects of height and distance on the force - Semantic Scholar

Nov 1, 2009 force transfer will be broken (Waliko, 2005) In effect, a large amount of the energy will be absorbed by the mo tion between the hand and the 
PDF

Diabetes and Eye Problems - Somali - Health Information Translations

Kuherseedooga barshee yo waliko difaaca korte dhibato indho hejo Indho dhuure • Udurka gala kuuntada Madii hididoo dhiiga qadoo ee ilaa meela madoow
PDF

Measuring the force of punches and kicks among combat sport

[17] WALIKO T J , Biomechanics of the head for Olympic boxer punches to the face, Br J Sports Med , 2005, 39, 710–719 [18] WĄSIK J , Kinematic analysis of  
PDF

Afghanistan opium survey 2003 - United Nations Office on Drugs

Oct 6, 2003 Shah Wali Ko Daychopan Nahrin Shibirghan Shamulzayi Aybak Qarqin Farkhar Qalay I Zal Chimtal Shirin Tagab Sholgara Shibar
PDF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

peraturan daerah kabupaten bantul nomor 02 tahun - Ditjen PP

1 2015 No.67,2015 BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Bupati Bantul, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pejabat Daerah,

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara? Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun? Desa (Berita Negara Republik

STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Kekhususan Komputerisasi Akuntansi Skripsi Sarjana Komputer S1 Tahun 2010/2011 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN POSISI KARYAWAN PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA

PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id SISTEM 20INFORMASI 20EKSEKUTIF 20PENJUALAN 2C PDF vii STMIK GI MDP Program Studi Sistem Informasi Eprints MDPeprints mdp ac id ANALISIS 20DAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR PROSEDUR OPERASIONAL BAKU NO. POB/STK-PP/09 Disiapkan oleh: Tanda Tangan: Tanggal: Pika Silvianti,

Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 2008 Sistem manajemen mutu – Persyaratan Quality management systems Requirements (ISO 9001 2008, IDT) Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001 2008 b) Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu atau referensinya, dan; Dalam penulisan

MONITORING PROYEK DENGAN METODE MONTE CARLO PADA DURASI PEKERJAAN (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) M. Azharul Fikri 1), Saifoe El Unas 2), Dr. Eng. Achfas Zacoeb

PDF aplikasi simulasi monte carlo dalam estimasi biaya proyek jurnalsmartek files wordpress 4 adnan so edit nop 2008 pdf PDF analisis risiko pembangunan jalan tol pada tahap konstruksi digilib unila ac id SKRIPSI 20TANPA 20BAB 20PEMBAHASAN pdf

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perguruan tinggi merupakan suatu sarana dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada lingkungan belajar.

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Telepon (021) 57946073 Faksimil (021) 57946072 http//dikti.kemdikbud.go.id/ Nomor 0304/E3.4/2013 4 Februari 2013 Lampiran 2 (dua) lampiran Perihal Penyelenggara ON MIPA-PT Tahun 2013 Kepada Yth 1. Pimpinan

PDF CDED Ontario Provincial Standard Specification 180 Gov raqsa mto gov on ca CDED 20Revision 20Package 20No 20206 20 202016 03 03 pdf PDF Untitled LLDIKTI Wilayah IXlldikti9 ristekdikti go id asset a61b8 Edaran

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 T E N T A N G JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

PDF salinan peraturan walikota surabaya nomor 69 tahun 2016 tentang surabaya go id uploads perwali 1861 bappeko pdf PDF walikota surabaya provinsi jawa timur JDIH Surabaya jdih surabaya go id pdf doc perwali

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG

peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 22/MEN/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN MENTERI KELAUTAN

PDF 1 keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 91 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF keputusan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia jdih kkp go id peraturan 48 20KEPMEN KP 202018 pdf PDF 1 keputusan

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Memecahkan masalah

BAB 4 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi pemecahan masalah memberikan garis-garis besar tahapan penelitian secara keseluruhan yang disusun secara sistematis sehingga pada pelaksanaannya, penelitian

BAB III METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH Metodologi ini berisi uraian tahapan 4 Pengadaan persyaratan administrasi untuk pencarian data 5 metodologi pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian 1 4 Pengumpulan Data Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data data yang?

Home back455456457 458459460 Next

SALINAN W A L'I K O T A K E D'I R I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang : a

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah perlu adanya dukungan biaya taxi

bahwa pengaturan biaya taxi dalam Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 )

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2

(Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10)

Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 1

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari komponen sebagai berikut: a

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a

uang transport lokal kecuali biaya taxi

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a

perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan

retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan

biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) apabila menggunakan kendaraan dinas

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c'merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada : a

(5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III (kepala SKPD) selama melakukan perjalanan dinas

(6) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tarif perjalanan : a

dari kantor tempat kedudukan menuju bandara atau pelabuhan keberangkatan

dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan

dari tempat tujuan di kota kedatangan ke bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun

dari bandara atau pelabuhan kedatangan ke kantor tempat kedudukan

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan tugas ditempat tujuan, termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pajak

(8) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut: a

uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini

biaya atau fasilitas transport, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini

satuan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel atau penginapan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini

uang representasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini

biaya taxi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini

Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA KEDIRI, ttd

Diundangkan di Kediri pada tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO ABDULLAH ABU BAKAR BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya a

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI Plt

KEPALA BAGIAN HUKUM, MARIA KARANGORA, SH

Pembina Tingkat I NIP