PDF -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang 3 bkpm go id file upload UU 2 2002 pdf UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat

Related PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG

3 bkpm go id file upload UU 2 2002 pdf UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG

abujapijaya wp content uploads 2016 07 UU NO 2 dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

bpsdm jabarprov go id assets downloads UU NO 2 20172 pdf UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN - kejaksaangoid

kejaksaan go id upldoc produkhkm UU 2 Tahun UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan
PDF

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM

luk staff ugm ac id atur UU2 1989Sisdiknas pdf UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang‐undang ini yang dimaksud dengan 1 Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARTAI POLITIK

dpr go id dokjdih document uu UU 2008 2 pdf UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1992 DENGAN

bestama co id res app UU no 2 tahun 1992 legalitas w w w L e g a l i t a s o r g UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PDF

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

ppklawang files wordpress 2013 04 pkpu 09 th ‐ 2 ‐ 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG

ceputelecenter files wordpress 2009 09 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG


PDF

BAB II BAHAN RUJUKAN

Garis Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pascasiswazah ACIS

BAB II BAHAN RUJUKAN 2.1 Sistem Informasi Akuntansi Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yang salah satunya adalah untuk memperoleh laba terutama melalui penjualan baik

BABII LANDASAN TEORI Pada setiap perpustakaan menyediakan alat perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai bahan rujukan untuk koleksi yang ada BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3 0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan Dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan bahan rujukan yang berkaitan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Penelitian Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemunduran setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut diantaranya

PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Dalam eprints ums ac id 31313 2 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Saat ini eprints ums ac id 32469 6 BAB 20I pdf PDF BAB

SKRIPSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KREDIT PADA PT. CAHAYA AGUNG

sistem informasi penjualan kredit sepeda motor pada cv jaya abadi

SKRIPSI LAPORAN INI DISUSUN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI STRATA I PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KREDIT

PDF skripsi sistem informasi administrasi kredit pada pt cahaya agung eprints umk ac id 1517 1 HALAMAN JUDUL pdf PDF perancangan sistem informasi administrasi kredit repo unpasrepository unpas ac id 37788 1 133040055 Wisuda pdf PDF Analisis sistem informasi Akuntansi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

betterwork in labourguide wp content uploads DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia,

Storyboard. Username: user1. Password : ****** Login

Getting Started QMF Analytics for Multiplatforms - IBM

Storyboard Tampilan awal ketika aplikasi dibuka. User harus melakukan login untuk bisa akses ke dalam aplikasi, setelah mengisi username dan password, kemudian klik login. Gambar A Username: user1 Password

Apr 1, 2006 The system's storyboard is created so as to design the username and password after their first time login On the other 1 fj User 1 9 i—i May 14, 2018 Input the

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua

semarang bpk go id 2018 12 Siaran Pers BPK Mengajar pdf SIARAN PERS Badan Pemeriksa Keuangan Untuk segera diterbitkan Dekatkan BPK pada Generasi Muda, BPK Perwakilan Provinsi Jateng Gelar Kegiatan BPK Mengajar di 72 SMA dan SMK se Jateng Semarang, Jateng Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai BPK

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG

bppkbsulsel files wordpress 2011 04 kesepakatan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, dengan menteri kesehatan republik indonesia, tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan nomor 07 men pp&pa 5 2010 nomor 593 menkes skb v 2010

KMSI. Tutorial Customer Care. Tutorial Customer Care. User : KMSI

economics of distance education reconsidered - Eric

User : KMSI Tutorial ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Costumer Care. Tutorial Customer Care KMSI LOGIN Masuk kedalam Browser Internet, contoh dibawah

PDF User Guide Customer Care Customer Care USER GUIDE R GUIDEkra co id occ tutorial 01 USER 20GUIDE 20OCC KMSI pdf PDF TUTORIAL ONLINE CUSTOMER CARE kra co id tutorial FINAL 20TUTORIAL 20OCC UT 20HO 20Final(FILEminimizer) pdf PDF USER GUIDE ONLINE CUSTOMER

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60%

Disiplin, Konsistensi, Fokus - BeFa Industrial Estate

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60% Johanns Sandida Business Analyst Manager 12 Faktor-faktor yang mempengaruhi : 1.) Data SPL (Surat Perintah Lembur) telat dikirimkan ke Payroll. 2.) Data Perubahan Shift

mendukung ekspansi dalam waktu dekat Perubahan Dewan Komisaris perbaikan proses bisnis dan diversifikasi usaha, dan dalam dengan investasi yang efektif dan hemat biaya, dengan kenaikan Gaji Tunjangan dari Rp 25, 6 miliar menjadi Rp 34,8 dengan jangka

Home back455456457 458459460 Next

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang

Mengingat : 1

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672)

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal l'(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp ,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah)

(2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a

Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp ,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah)

Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp ,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah)

Pasal 2 (1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) huruf a terdiri dari : a

Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp ,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah)

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp ,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp ,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah)

(2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari : a

Bantuan Program sebesar nihil

Bantuan Proyek bertambah dengan Rp ,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah)

Pasal 3 (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp ,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)

(2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a

Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp ,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp ,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah)

(3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari : a

Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp ,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp ,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah)

Pasal 4 (1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan ,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan ,00 04 SEKTOR TENAGA KER

JA berkurang dengan ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN,PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan ,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan ,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan ,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNlKASI bertambah dengan ,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan ,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan ,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan ,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan ,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan ,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan ,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan ,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan ,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan ,00 (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan ,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan ,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI berkurang dengan ,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan ,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan ,00

  • 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNlKASI berkurang dengan ,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan ,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan ,00 11 SEKTOR PENDIDlKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN Y ANG MAHA ESA PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan ,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan ,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan ,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan ,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan ,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan ,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan ,00 (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini
  • (5) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari : (dalam rupiah) 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan ,00 03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan ,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan ,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan , ,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan ,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI bertambah dengan ,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan ,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan ,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan ,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan ,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan ,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertamb ah dengan ,00 15 SEKTOR AGAMA

    bertambah dengan ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan ,00 17 SEKTOR HUKUM bertambah dengan ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan ,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan ,00 (6) Perincian sektor sebagaimanadimaksud pada ayat (5) kedalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini

    Pasal 5 (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang pada akhir Tahun Anggaran 1997/1998 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999

    (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan sebesar Rp ,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh duajutarupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1998/1999 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya

    Pasal 6 Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku

    Pasal 7 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 65 Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

    PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI

    Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/l998 diperlukan beberapa perubahan

    Dalam Tahun Anggaran 1997/l998, rea1isasi Pendapatan Negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan

    Lebih tingginya Pendapatan Negara tersebut disebabkan oleh tingginya Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan

    Penerimaan Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya

    Sedangkan lebih tingginya Penerimaan Pembangunan terutama berkaitan dengan adanya depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika

    Di sisi Belanja Negara, realisasi Pengeluaran Rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan

    Lebih tingginya Pengeluaran Rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta Pengeluaran Rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya

    Sementara itu, realisasi Pengeluaran Pembangunan diperkirakan juga lebih tinggi dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembiayaan pembangunan yang berasal dari Bantuan Proyek

    Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp ,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah sebesar Rp ,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)

    Dengan demikian terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp ,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu diatur dengan Undang-undang

    PASAL DEMI PASAL Pasal l'Ayat (1) Ayat (2) Huruf a Huruf b Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) (dalam rupiah) PENERIMAAN PERPAJAKAN berkurang dengan , Pajak Penghasilan (PPh) berkurang dengan , Pajak Pertambahan Ni1ai (PPN) berkurang dengan , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertambah dengan , Penerimaan Bea Masuk berkurang dengan , Penerimaan Cukai bertambah dengan , Penerimaan Pajak Ekspor/pungutan ekspor bertambah dengan , Bea Meterai berkurang dengan , Bea lelang berkurang dengan ,00 Huruf b PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

    bertambah dengan , Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan , Penerimaan laba bersih minyak (LBM) berkurang dengan ,00 Huruf c'PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK bertambah dengan , Penerimaan pendidikan bertambah dengan , Uang pendidikan berkurang dengan , Uang ujianmasuk, kenaikan tingkat dan akhir pendidikan bertambah dengan , Uang ujian untuk menjalankan praktek bertambah dengan , Penerimaan pendidikan lainnya bertambah dengan , Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan , Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan , Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan , Penjualan hasil pertanian, perkebunan bertambah dengan , Penjualan hasil peternakan berkurang dengan , Penjualan hasil perikanan bertambah dengan , Penjualan hasil sitaan bertambah dengan , Penjualan obat-obatan dan hasil farrnasi lainnya bertambah dengan , Penjualan penerbitan, film dan hasil cetakan lainnya bertambah dengan , Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan , Penjualan lainnya bertambah dengan , Penjualan aset tetap bertambah dengan , Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah bertambah dengan , Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan , Penjualan sewa beli bertambah dengan , Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan , Penerimaan sewa bertambah dengan , Sewa rumah dinas, rumah negeri berkurang dengan , Sewa gedung, bangunan, gudang berkurang dengan , Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan , Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan , Penerimaan jasa I bertambah dengan , Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan , Penerimaan tempat hiburan/taman/museum bertambah dengan , Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, S1NK, BPKB

    berkurang dengan , Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan , Penerimaan hak dan perizinan bertambah dengan , Penerimaan sensor/karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan , Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerja bertambah dengan , Penerimaan jasa Kantor Urusan Agama bertambah dengan , Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan , Penerimaan Jasa II bertambah dengan , Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) berkurang dengan , Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan , Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin berkurang dengan , Penerimaan jasa Kantor Catatan Sipil berkurang dengan , Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan , Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan , Pendapatan bea lelang bertambah dengan , Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara berkurang dengan , Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan , Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan , Bea visa dan paspor berkurang dengan , Bea konsuler berkurang dengan , Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan bertambah dengan , Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan , Penerimaan Penjualan, Sewa dan Jasa Swadana bertambah dengan , Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan , Penerimaan sewa swadana bertambah dengan , Penerimaan jasa swadana bertambah dengan , Penerimaan Kejaksaan dan Peradilan bertambah dengan , Legalisasi tanda tangan bertambah dengan , Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan , Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan , Hasil denda, denda tilang dan sebagainya bertambah dengan , Ongkos perkara bertambah dengan , Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan l', Penerjmaan dari Investasi bertambah dengan , Bagian laba dari BUMN

    bertambah dengan , Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan , Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan , Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Lalu bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pegawai pusat berkurang dengan , Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan , Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan , Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh) bertambah dengan , Penerimaan Lain-lain Swadana bertambah dengan , Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan , Penerimaan Lain-lain bertambah dengan , Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan , Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan bertambah dengan , Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara bertambah dengan , Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS-DO berdasarkan SPM nihil KPKN bertambah dengan , Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan ,00 Ayat (2) Huruf a Huruf b Pasal 3 Ayat (1) Ayat (2) Huruf a Huruf b Ayat (3) Huruf a Huruf b

    Pasal 4 Ayat (1)

    Ayat (2) (dalam rupiah) PENGELUARAN RUTIN bertambah dengan ,00 01 SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan , Subsektor Industri berkurang dengan ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan , Subsektor Pertanian berkurang dengan , Subsektor Kehutanan bertambah dengan ,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan , Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan , Subsektor Irigasi berkurang dengan ,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan , Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan , Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan , Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan , Subsektor Keuangan bertambah dengan , Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan ,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan , Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan , Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan , Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan , Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan l', Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan {SAR) berkurang dengan ,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan , Subsektor Pertambangan berkurang dengan , Subsektor Energi berkurang dengan ,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan , Subsektor Pariwisata berkurang dengan , Subsektor Pos dan Telekomunikasi bertambah dengan ,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan , Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan l', Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan ,00 l'0 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan l', l'Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan ,00

  • 2 Subsektor Tata Ruang berkurang dengan ,00 11 SEKTOR PENDIDlKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN Y ANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan ,00 l'l
  • l Subsektor Pendidikan berkurang dengan l',00 l'l

    subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan , Subsektor Kebudayaaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan , Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan ,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KESEHATAN,PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan 13

    • 1 Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan , Subsektor Kesehatan bertambah dengan ,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan , Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan , Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan ,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan , Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan l',00 l'6
    • 2 Subsektor nmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan ,00 l6
    • 3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana IImu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan , Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan 22l ,00 l6
    • 6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan ,00 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan ,00 l'7
    • 1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan , Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan ,00 l'8
    • 1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan , Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan , Subsektor Politik berkurang dengan , Subsektor Hubungan Luar Negeri bertambah dengan ,00
    • 3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan ,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan , Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkurang dengan 268, , Subsektor Pendukung berkurang dengan ,00 Ayat (3) Ayat (4) PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH (dalam rupiah) berkurang dengan ,00 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan , Subsektor Industri bertambah dengan ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan , Subsektor Pertanian bertambah dengan , Subsektor Kehutanan berkurang dengan ,00 03 SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan , Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan , Subsektor Irigasi berkurang dengan ,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan , Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan , Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan , Subsektor perdagangan Luar Negeri berkurang dengan , Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan , Subsektor Keuangan berkurang dengan , Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan ,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISlKA berkurang dengan , Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan , Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan , Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan , Subsektor Transportasi berkurang dengan , Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan ,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan , Subsektor Pertambangan berkurang dengan , Subsektor Energi berkurang dengan ,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan Subsektor Pariwisata berkurang dengan
    • 2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan , Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan , Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan berkurang dengan SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan , Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan , Subsektor Tata Ruang berkurang dengan ,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN Y ANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan , Subsektor Pendidikan berkurang dengan , Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan ,00 l'l
    • 3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkurang dengan , Subsektor Pemuda dan Olah Raga berkurang dengan ,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGASEJAHTERA berkurang dengan , Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan l5l ,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan , Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan , Subsektor Kesehatan berkurang dengan , Subsektor PerananWanita, Anak dan Remaja berkurang dengan ,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan , Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan , Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan ,00 15 SEKTOR AGAMA berkurang dengan , Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan , Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan , Subsektor Teknik Produksi dgn Teknologi berkurang dengan , Subsektor IImu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan , Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan , Subsektor Kelautan berkurang dengan , Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan , Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan ,00
    • 17 SEKTOR HUKUM berkurang dengan , Subsektor Pembjnaan Hukum Nasional berkurang dengan , Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum berkurang dengan , Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan , Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan , Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan , Subsektor Politik berkurang dengan , Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan , Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan ,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan , Subsektor ABRI berkurang dengan , Subsektor Pendukung berkurang dengan ,00 Ayat (5) Ayat (6) (dalam rupiah) PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR bertambah dengan ,00 01 SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan , Subsektor Industri bertambah dengan ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan , Subsektor Pertanian bertambah dengan , Subsektor Kehutanan bertambah dengan ,00 03 SEKTOR PENGAIRAN bertambah dengan , Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air bertambah dengan , Subsektor Irigasi bertambah dengan ,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan , Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan , Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan , Subsektor Perdagangan Luar Negeri bertambah dengan 67: , Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan , Subsektor Keuangan bertambah dengan , Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan ,00 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA bertambah dengan , Subsektor Prasarana Jalan bertambah dengan , Subsektor Transportasi Darat bertambah dengan , Subsektor Transportasi Laut bertambah dengan , Subsektor Transportasi Udara bertambah dengan , Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bertambah dengan ,00 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan , Subsektor Energi bertambah dengan ,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan , Subsektor Pos dan Telekomunjkasi bertambah dengan ,00 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan , SubsektorPembangunan Daerah bertambah dengan ,00
    • 2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertambah dengan ,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG bertambah dengan , Subsektor Lingkungan Hidup bertambah dengan , Subsektor Tata Ruang bertambah dengan ,00 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA bertambah dengan , Subsektor Pendidikan bertambah dengan 11
    • 2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan ,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA bertambah dengan , Subsektor Kependudukan dari Keluarga Berencana bertambah dengan ,00 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA bertambah dengan , Subsektor Kesejahteraan Sosial bertambah dengan , Subsektor Kesehatan bertambah dengan , Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja bertambah dengan ,00 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN bertambah dengan , Subsektor Perumahan dan Permukiman bertambah dengan , Subsektor Penataan Kota dan Bangunan bertambah dengan ,00 15 SEKTOR AGAMA bertambah dengan , Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI bertambah dengan , Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi bertambah dengan , Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar bertambah dengan , Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek bertambah dengan , Subsektor Kelautan bertambah dengan , Subsektor Kedirgantaraan bertambah dengan , Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan ,00 17 SEKTOR HUKUM bertambah dengan , Subsektor Pembinaan Hukum Nasional bertambah dengan ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan , Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan , Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan , Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa bertambah dengan ,00 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan , Subsektor ABRI bertambah dengan ,00 Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/l998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672) maupun Sisa Kredit Anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini

    Ayat (2) Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp ,00 (empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus empat puluh duajuta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1 998/l999 danlatau tahun-tahun anggaran berikutnya

    Pasal 6 Pasal 7"

    : TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3749