PDF uu no 8 tahun 2015, -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan PDF undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang bkn go id UU NOMOR 8 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPUU NO 1 TA PDF undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang pug

Related PDF

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang

[PDF] undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang bkn go id UU NOMOR 8 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPUU NO 1 TA
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang

[PDF] undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang pug pupr pu go id uploads UU 20No 208 20Th 202016 pdf
PDF

UU 8 Tahun 2010 - DPR RI

[PDF] UU 8 Tahun 2010 DPR RI dpr go id dokjdih document uu UU 2010 8 pdf
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1947 - Ditjen PP

[PDF] undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 1947 Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 1947 uu8 1947 pdf
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1955 - Ditjen PP

[PDF] undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 1955 Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id arsip ln 1955 uu8 1955 pdf
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 - OJK

[PDF] UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 OJK ojk go id undang undang undang undang nomor 8 UU 20Nomor 208 20Tahun 201995 20(official) pdf
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1958 - Bphn

[PDF] undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 1958 Bphn bphn go id data documents 58uu008 pdf
PDF

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 - Kemenkeu

[PDF] Undang Undang Nomor 8 Tahun 2017 Kemenkeu kemenkeu go id media uu nomor 8 tahun 2017 pdf
PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Undang undang Nomor 8 tahun 1951 tentang penangguhan pemberian izin kepada dokter dan dokter gigi
PDF

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PERUSAHAAN METRO PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2014 Drs.Ali Nurdin Siregar MA Dosen FKIP Univeristas Muhammadiyah

eprints unm ac id 11198 1 itsna Muflikhah 1492142007 pdf artinya sistem informasi akuntansi penjualan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang pada PT Eastern Pearl Flour Mills Dengan dibuktikannya pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan kredit terhadap efektivitas pengendalian piutang, hal ini membuktikan teori Hastoni

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repositoryunimusacid

16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal diperlukan sebagai alat pengendalian yang membantu pihak manajemen agar seluruh kegiatan di perusahaan dapat berjalan dengan

digilib uin suka ac id 5539 2 BAB II, III, IV pdf 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1 1 Tinjauan Pustaka Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan repository uksw edu bitstream 123456789 10231 2

SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENAGIHAN KAS

analisis siklus pendapatan pada toko lancar jaya - Eprints MDP

SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENAGIHAN KAS N. Tri Suswanto Saptadi 5/17/2016 nts/sia 1 Aktivitas Bisnis Siklus Pendapatan Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan

Siklus Pendapatan Penjualan dan Penagihan Kas Sistem Informasi Akuntansi ( SIA) – RDK 48 BAB VII SIKLUS PENDAPATAN PENJUALAN DAN? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan (sales order entry), pengiriman (shipping), penagihan (billing), dan penagihan kas (cash collections)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

3 bkpm go id file upload UU 2 2002 pdf UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat

BAB II BAHAN RUJUKAN

Garis Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pascasiswazah ACIS

BAB II BAHAN RUJUKAN 2.1 Sistem Informasi Akuntansi Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yang salah satunya adalah untuk memperoleh laba terutama melalui penjualan baik

BABII LANDASAN TEORI Pada setiap perpustakaan menyediakan alat perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai bahan rujukan untuk koleksi yang ada BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3 0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan Dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan bahan rujukan yang berkaitan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Penelitian Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemunduran setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut diantaranya

PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Dalam eprints ums ac id 31313 2 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Saat ini eprints ums ac id 32469 6 BAB 20I pdf PDF BAB

SKRIPSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KREDIT PADA PT. CAHAYA AGUNG

sistem informasi penjualan kredit sepeda motor pada cv jaya abadi

SKRIPSI LAPORAN INI DISUSUN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI STRATA I PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KREDIT

PDF skripsi sistem informasi administrasi kredit pada pt cahaya agung eprints umk ac id 1517 1 HALAMAN JUDUL pdf PDF perancangan sistem informasi administrasi kredit repo unpasrepository unpas ac id 37788 1 133040055 Wisuda pdf PDF Analisis sistem informasi Akuntansi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

betterwork in labourguide wp content uploads DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia,

Storyboard. Username: user1. Password : ****** Login

Getting Started QMF Analytics for Multiplatforms - IBM

Storyboard Tampilan awal ketika aplikasi dibuka. User harus melakukan login untuk bisa akses ke dalam aplikasi, setelah mengisi username dan password, kemudian klik login. Gambar A Username: user1 Password

Apr 1, 2006 The system's storyboard is created so as to design the username and password after their first time login On the other 1 fj User 1 9 i—i May 14, 2018 Input the

Home back420421422 423424425 Next

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a

bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan dengan Undang-undang

Mengingat : 1

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677)

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

Pasal 1 (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp (sembilan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu enam puluh sembilan rupiah) terdiri dari : a

Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp (delapan puluh tujuh triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

Penerimaan Pembangunan sebesar Rp (sebelas triliun sembilan ratus miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah)

Penerimaan pajak sebesar Rp (lima puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp (dua puluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima puluh satu rupiah)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp (sepuluh triliun seratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah)

(3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini

Pasal 2 (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp (sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah ) terdiri dari : a

Pengeluaran

Pengeluaran rutin sebesar Rp (enam puluh dua triliun lima ratus enam puluh satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor: 01 SEKTOR INDUSTRI Rp SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp SEKTOR PENGAIRAN Rp SEKTOR TENAGA KERJA Rp SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp SEKTOR SEKTOR PENDIDIKAN,

NASIONAL, KEBUDAYAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp SEKTOR AGAMA Rp SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp SEKTOR HUKUM Rp SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp b

Pengeluaran

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp (tiga puluh lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN Rp SEKTOR PENGAIRAN Rp SEKTOR TENAGA KERJA Rp SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI Rp SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA Rp SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI Rp SEKTOR

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG Rp SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA Rp SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA Rp SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp SEKTOR AGAMA Rp SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Rp SEKTOR

SEKTOR HUKUM Rp SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Rp SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini

Pasal 3 Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997adalah sebesar Rp (satu triliun tujuh belas miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)

Pasal 4 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd

AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 176