PDF undang-undang republik indonesia nomor -Undang-Undang Kepabeanan - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Undang-Undang Kepabeanan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 7 tahun keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau Perusahaan Negara UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG? Menimbang a

Related PDF

undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 1965 tentang

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 7 tahun keuntungan dari Negara Indonesia atau Pemerintah Daerah atau Perusahaan Negara
PDF

1 - undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun - DPR RI

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang

Menimbang a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan sangat luas 
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang

Menimbang a bahwa perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam 
PDF

undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 - BPK RI

DHendianto BiroHukum BPK RI 5 26 2008 1 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
PDF

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 - JDIH Kemenkeu

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun
PDF

Undang-Undang Kepabeanan

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 
PDF

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Di era globalisasi sekarang ini, persaingan bisnis semakin ketat. Persaingan tidak hanya dalam lingkup jenis bisnis itu sendiri, namun juga antar anak cabang

repository uksw edu bitstream 123456789 9064 1 T1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Sejarah perkembangan keperawatan di era globalisasi ini sangat meningkat Semua tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional (Anjaswari, 2002) Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN PADA PERUM BULOG SUB DIVRE MEDAN TUGAS AKHIR Ditulis untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3 Disusun Oleh : ABDUL AZIS NIM 1105081001

PDF jurnal analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai untuk simki unpkediri ac id 8fc172fef382d980768016c1cfd13886 pdf PDF ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN DAN simki unpkediri ac id mahasiswa file artikel 12 1 02 01 0146 pdf PDF ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan

PDF undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang bkn go id UU NOMOR 8 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPUU NO 1 TA PDF undang undang republik indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang pug

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PIUTANG PERUSAHAAN METRO PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2014 Drs.Ali Nurdin Siregar MA Dosen FKIP Univeristas Muhammadiyah

eprints unm ac id 11198 1 itsna Muflikhah 1492142007 pdf artinya sistem informasi akuntansi penjualan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian piutang pada PT Eastern Pearl Flour Mills Dengan dibuktikannya pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan kredit terhadap efektivitas pengendalian piutang, hal ini membuktikan teori Hastoni

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repositoryunimusacid

16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal diperlukan sebagai alat pengendalian yang membantu pihak manajemen agar seluruh kegiatan di perusahaan dapat berjalan dengan

digilib uin suka ac id 5539 2 BAB II, III, IV pdf 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1 1 Tinjauan Pustaka Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan repository uksw edu bitstream 123456789 10231 2

SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENAGIHAN KAS

analisis siklus pendapatan pada toko lancar jaya - Eprints MDP

SIKLUS PENDAPATAN: PENJUALAN DAN PENAGIHAN KAS N. Tri Suswanto Saptadi 5/17/2016 nts/sia 1 Aktivitas Bisnis Siklus Pendapatan Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan

Siklus Pendapatan Penjualan dan Penagihan Kas Sistem Informasi Akuntansi ( SIA) – RDK 48 BAB VII SIKLUS PENDAPATAN PENJUALAN DAN? Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan (sales order entry), pengiriman (shipping), penagihan (billing), dan penagihan kas (cash collections)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

3 bkpm go id file upload UU 2 2002 pdf UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat

BAB II BAHAN RUJUKAN

Garis Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Pascasiswazah ACIS

BAB II BAHAN RUJUKAN 2.1 Sistem Informasi Akuntansi Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yang salah satunya adalah untuk memperoleh laba terutama melalui penjualan baik

BABII LANDASAN TEORI Pada setiap perpustakaan menyediakan alat perpustakaan yang dapat berfungsi sebagai bahan rujukan untuk koleksi yang ada BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3 0 Pendahuluan Kajian ini menggunakan Dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan bahan rujukan yang berkaitan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Penelitian Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemunduran setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut diantaranya

PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Dalam eprints ums ac id 31313 2 2 BAB I pdf PDF BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Saat ini eprints ums ac id 32469 6 BAB 20I pdf PDF BAB

Home back415416417418 419420 Next

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a

bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang

Mengingat : 1

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945

Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3819) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951)

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

Pasal 1 (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp ,00 (dua ratus lima puluh empat triliun enam belas miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri dari : a

Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp ,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah)

Penerimaan Luar Negeri sebesar Rp ,00 (empat puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah)

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp ,00 (dua ratus empat triliun empat ratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), terdiri dari : a

Penerimaan perpajakan sebesar Rp ,00 (seratus dua belas triliun sembilan ratus empat miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima puluh lima rupiah)

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp ,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp ,00 (tiga puluh tiga triliun empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

(3) Rincian pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini

Pasal 2 (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp ,00 (dua ratus lima puluh dua triliun tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari : a

Pengeluaran rutin sebesar Rp ,00 (seratus tujuh puluh triliun seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN Rp ,00 KEHUTANAN 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp ,00

  • 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, Rp ,00 PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 06 SEKTOR TRANSPORTASI, Rp ,00 METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI Rp ,00 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN Rp ,00 TELEKOMUNIKASI 09 SEKTOR PEMBANGUNAN Rp ,00 DAERAH DAN TRANSMIGRASI 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP Rp ,00 DAN TATA RUANG 11 SEKTOR PENDIDIKAN, Rp ,00 KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN Rp ,00 KELUARGA SEJAHTERA 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN Rp ,00 SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN Rp ,00 PERMUKIMAN 15 SEKTOR AGAMA Rp ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHU-AN Rp ,00 DAN TEKNOLOGI 17 SEKTOR HUKUM Rp ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA Rp ,00 DAN PENGAWASAN 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNG-AN Rp ,00 LUAR NEGERI, PENE-RANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp ,00 b
  • Pengeluaran pembangunan sebesar Rp ,00 (delapan puluh satu triliun sembilan ratus satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dirinci menurut sektor : 01 SEKTOR INDUSTRI Rp ,00 02 SEKTOR PERTANIAN DAN Rp ,00 KEHUTANAN 03 SEKTOR PENGAIRAN Rp ,00 04 SEKTOR TENAGA KERJA Rp ,00 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN Rp ,00

    KOPERASI 06 SEKTOR TRANSPORTASI, Rp ,00 METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 07 SEKTOR PERTAMBANGAN Rp ,00 DAN ENERGI 08 SEKTOR PARIWISATA, POS Rp ,00 DAN TELEKOMUNIKASI 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI Rp ,00 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP Rp ,00 DAN TATA RUANG 11 SEKTOR PENDIDIKAN, Rp ,00 KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN Rp ,00 DAN KELUARGA SEJAHTERA 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN Rp ,00 SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN Rp ,00 PERMUKIMAN 15 SEKTOR AGAMA Rp ,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN Rp ,00 DAN TEKNOLOGI 17 SEKTOR HUKUM Rp ,00 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN Rp ,00 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN Rp ,00 LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rp ,00 (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal ini

    Pasal 3 Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp ,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)

    Pasal 4 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

    Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

    MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd

    MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 113 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V

    Nahattands