PDF -disini - SOP. A. Pemeriksaan Administratif. 1. Pemohon mengajukan. 4. Kepala Bidang PVT. Mutu Baku Kabag Umum. Kasubbid Yantek. Kapus PVTPP. Aktivitas.
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

SOP. A. Pemeriksaan Administratif. 1. Pemohon mengajukan. 4. Kepala Bidang PVT. Mutu Baku Kabag Umum. Kasubbid Yantek. Kapus PVTPP. Aktivitas.

disini

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada PDF 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf PDF sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf PDF A

Related PDF

1 SOP A Pemeriksaan Administratif

[PDF] 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf
PDF

sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum - fisip unpad

[PDF] sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf
PDF

A STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - PA Bawean

[PDF] A STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PA Bawean pa bawean go id LaporanTahunan lampiran Matrik pdf
PDF

standar operasional prosedur pelayanan permohonan - PPID

[PDF] standar operasional prosedur pelayanan permohonan PPIDppidklhk moJHr sop permohonan informasi publik rev pdf
PDF

sop penerimaan dan permohonan kasasi - Pengadilan Agama Kediri

[PDF] sop penerimaan dan permohonan kasasi Pengadilan Agama Kediri pa kediri go id SOP 20PA 20Kediri 22 SOP Permohonan Kasasi pdf
PDF

SOP Serah Terima Hasil Pengadaan Barang Jasa - Bagian

[PDF] SOP Serah Terima Hasil Pengadaan Barang Jasa Bagian bagianpbj kutaibaratkab go id SOP Serah Terima Hasil Pengadaan Barang Jasa pdf
PDF

(sop) penerimaan dan pendaftaran permohonan - PTUN Kendari

[PDF] (sop) penerimaan dan pendaftaran permohonan PTUN Kendari ptun kendari go id SOP 20PENERIMAAN 20DAN 20PENDAFTARAN 20PERM
PDF

SOP Administrasi Pemerintah - Pusat Penelitian Biomaterial - LIPI

[PDF] SOP Administrasi Pemerintah Pusat Penelitian Biomaterial LIPI biomaterial lipi go id wp 05 SOP Administrasi Pemerintah 1 pdf
PDF

standar operasional prosedur (sop) - Pengadilan Tinggi Medan

[PDF] standar operasional prosedur (sop) Pengadilan Tinggi Medan pt medan go id STANDAR 20OPERASIONAL 20PROSEDUR 202 pdf
PDF

disini

SOP Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi 1 Penerimaan Permohonan |1 Lembar Bukti Pemeriksaan Maksimal 30 pemohon Menugaskan untuk melakukan evaluasi Administrasi dan teknis
PDF

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Lampiran 2 Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : INS-04/PJ/2015 : 3 November 2015 PENJELASAN BAGAN ALUR PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LHP SUMIR BERDASARKAN

PDF TaxBase Document Ortax ortax files downaturan 14PJ02 PENG3 pdf PDF TaxBase Document Ortaxortax files downaturan 11PJ PER3 pdf PDF Lampiran, INS 04 PJ 2015 WordPress pajaksite files wordpress lampiran

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

proses bisnis kepabeanan dan pemanfaatan indonesia - acch-kpk

DASAR HUKUM UU KEPABEANAN PASAL 3 UU NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PABEAN DI BIDANG

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018 Pernyataan Kesanggupan Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan 1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2017 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan ? 206 3 PMK 01 2014 tentang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No39, 2003 TENAGA KERJA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.74, 2014 KEUANGAN. OJK. Lembaga Peminjaman. Pemeriksaaan. Pengawasan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529) PERATURAN OTORITAS

lkpp go id v3 files attachments 5 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 11, 2017 PEMBANGUNAN Konstruksi Jasa Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

kementerian keuangan republik indonesia - Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P- 42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PDF kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal djpk kemenkeu go id wp content 01 1 Und 16 2018 pdf PDF KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat djppr kemenkeu go id Laporan 20Kinerja 20DJPU 20Tahun 202014 pdf

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Pengertian Sistem Banyak para ahli yang mengungkapkan definisi sistem, salah satunya adalah sebagai berikut : Sistem menurut Zulkifli (2005 : 4) sistem adalah himpunan sesuatu

PDF 9 BAB II KAJIAN TEORI A Landasan Teori 1 Sikap a Pengertian eprints uny ac id 21850 4 BAB 20II pdf PDF 7 BAB II LANDASAN TEORI 2 1 Sistem Sistem adalah merupakan sir stikom edu 101 5 BAB 20II pdf

125 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Pemeriksaan Operasional dalam Menunjang Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja (studi kasus

eprints ums ac id 31479 8 06 BAB V pdf BAB V SIMPULAN DAN SARAN A Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penelitian tentang aspek motivasi pada novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dan Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara sebagai berikut Pertama, struktur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaV Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5

birohukum bappenas go id data data tematik PERATURAN kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan usulan, penilaian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri negara perencanaan pembangunan nasional kepala badan

Home back 210211212213214215 Next

Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1

Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2

Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3

Kepala Pusat PP didisposisi kepada Kepala Bidang, untuk diproses lebih lanjut Pemohon Petugas Loket Kasubbid Yantek Kabid Korpung Pemeriksa Kapus PP Mutu Baku Kabag Umum Kelengkapan Waktu Output Berkas Permohonan Surat dan dokumen Disposisi dan Berkas Permohonan 15 menit 1 hari 1 hari Permohonan yg telah didisposisi Kepala Pusat PP Ket

Kepala Bidang menugaskan kepada Kepala Subbidang Pelayanan Teknis untuk ditelaah dan dilakukan pencatatan 5

Kasubid Pelayanan Teknis menyiapkan berita acara penyerahan dokumen dari Kepala Bidang kepada Koordinator Fungsional Pemeriksa 6

Koordinator Fungsional Pemeriksa, setelah mendapat dokumen Disposisi dan Berkas Permohonan Konsep berita acara penyerahan dokumen dan Berkas Permohonan Usulan daftar nama tim pemeriksa 1 hari Permohonan yg telah didisposisi Kasubbid 1 hari berita acara penyerahan dokumen 1 hari Daftar nama tim pemeriksa 1

dari Kepala Bidang, selanjutnya mengusulkan tim Fungsional Pemeriksa yang beranggotakan Fungsional Pemeriksa untuk melakukan telaahan dan verifikasi terhadap dokumen 7

Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis menyiapkan konsep surat tugas dari Kepala Pusat PP tentang Tim Fungsional Pemeriksa yang beranggotakan Fungsional Pemeriksa, untuk melakukan telaahan dan verifikasi terhadap dokumen 8

Konsep surat tugas tentang Tim Fungsional Pemeriksa, disampaikan oleh Kepala Bidang Kepada Kepala Pusat PP untuk ditandatangani 9

Surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat PP disampaikan kepada Tim Pemeriksa melalui Kepala Bidang Konsep surat tugas tim pemeriksa Konsep surat tugas tim pemeriksa Surat tugas tim pemeriksa yang telah ditandatangni Kapus 4 hari Konsep surat tugas tim pemeriksa 1 hari Konsep surat tugas tim pemeriksa tugas tim pemeriksa yang telah ditandatangn i Kapus 2

  • 10 Tim Fungsional Pemeriksa melakukan verifikasi dokumen dan penelusuran penamaan berkoordinasi dengan Bidang Pendaftaran Varietas 11 Tim Fungsional Pemeriksa menyampaikan laporan hasil kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis
  • 13 Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis membuat konsep surat pemberitahuan, permintaan kekurangan persyaratan/penolakan hak untuk ditandatangani Kepala Pusat PP 14 Kepala Pusat PP menandatangani surat persetujuan perpanjangan waktu pemenuhan peryaratan dan disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis 15 Apabila diterima, Tim Pemeriksa Berkas Permohonan Laporan hasil konsep surat pemberitahuan, permintaan kekurangan persyaratan/pen olakan hak konsep surat pemberitahuan, permintaan kekurangan persyaratan/pen olakan hak Konsep Daftar 1 hari Berkas Permohonan 1 hari Laporan hasil 14 hari konsep surat pemberitahu an, permintaan kekurangan persyaratan/ penolakan hak 1 hari konsep surat yang ditandatangi Kepala Pusat 1 hari Konsep Daftar 3
  • menyusun Daftar Umum dan untuk ditandatangani oleh Kepala Pusat melalui Kepala Bidang disampaikan kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Teknis 16 Kepala Bidang menyetujui Daftar Umum dan untuk selanjutnya ditandatangani Kepala Pusat PP 17 Kepala Bidang mencatat dan mengarsipkan Daftar dan menyampaikan nota dinas ke Kepala Bagian Umum untuk dipublikasikan melalui media publikasi Pusat PP 18 Kepala Bagian Umum mengumumkan berita resmi hak 19 Kepala Bagian Umum menyampaikan nota dinas kepada Bidang tentang hak dan ditembuskan kepada Tim Pemeriksa Konsep Daftar Konsep nota dinas Daftar Daftar Umum dan Berita Nota dinas hak 1 hari Konsep Daftar yang telah ditandatangi Kapus 1 hari Nota dinas Daftar 6 bulan Daftar 1 hari Nota dinas pengumuma n hak 4

  • 20 Fungsional Pemeriksa membuat berita acara, Daftar hak selanjutnya disampaikan ke Sub Bidang Pelayanan Teknis 21 Kepala Bidang menyetujui berita acara, Daftar Berita hak untuk selanjutnya ditandatangani Kepala Pusat PP 22 Kepala Bidang mencatat dan mengarsipkan berita acara, Daftar hak dan menyampaikan nota dinas ke Bagian Umum untuk dipublikasikan melalui media publikasi Pusat PP 23 Kepala Bidang membuat konsep surat pemberitahuan kepada pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Pusat PP Daftar Umum dan Berita hak Daftar Umum dan Berita hak Konsep nota dinas Daftar Konsep surat pemberitahuan 1 hari Daftar pengumuma n hak 1 hari Daftar pengumuma n hak 1 hari Nota dinas Daftar pengumuma n pemberitahu an pengumuma n 5
  • Pemeriksaan Substantif 1

    Persiapan No Aktivitas 1

    Pemohon mengajukan substantif atas varietas yang diajukan untuk mendapatkan setelah masa atas kepemilikan varietas 2

    Permohonan substantif diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat PP, paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa 3

    Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, oleh Kepala Pusat PP di disposisikan kepada Kepala Bidang 4

    Kepala Bidang menyelenggarakan rapat koordinasi, yang diikuti oleh pejabat Fungsional Pemeriksa, perwakilan dari Komisi, Pejabat Struktural Pemohon Petugas Loket Kasubbid Yantek Kabid Korpung Pemeriksa Kapus PP Mutu Baku Kabag Umum Kelengkapan Waktu Output Surat substantif Surat substantive Surat substantive yg telah didisposisi konsep surat undangan rapat koordinasi, Rapat Koordinasi 15 menit substantive yg telah didisposisi substantive yg telah didisposisi undangan rapat koordinasi, Rapat Koordinasi 6 Ket

    Hasil rapat koordinasi, yang telah disepakati oleh seluruh peserta, selanjutnya dilaporkan oleh Kepala Bidang secara tertulis kepada Kepala Pusat PP 6

    Kepala Pusat PP apabila telah menyetujui atas kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, selanjutnya menandatangani hasil rapat yang dilaporkan oleh Kepala Bidang, untuk disampaikan kepada seluruh pemohon dan Pejabat Fungsional Pemeriksa yang terkait 7

    Pejabat Fungsional Pemeriksa yang terkait menyusun proposal uji atas varietas yang telah ditugaskan

    Proposal tersebut disampaikan kepada Kepala Subbidang Pelayanan Teknis melalui Koordinator Fungsional Pemeriksa

    Kepala Bidang melakukan kajian atas proposal uji yang disusun oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa, apabila proposal tersebut telah memenuhi kaidah teknis, maka Kepala Bidang menyampaikan proposal uji secara tertulis kepada Kepala Pusat PP 9

    Kepala Pusat PP menyetujui proposal uji 10 Kepala Bidang menyampaikan proposal kepada seluruh pemohon dan Pejabat Fungsional Pemeriksa yang terkait Konsep surat pengantar Proposal uji Surat pengantar Proposal uji Proposal uji pengantar Proposal uji pengantar Proposal uji yang telah ditandatanga ni Kepala Pusat 1 hari Proposal uji 8

    Pelaksanaan No Aktivitas 1

    Pejabat Fungsional Pemeriksa terkait menyusun laporan hasil uji dan dibahas di lingkup Pejabat Fungsional Pemeriksa 2

    Hasil pembahasan laporan uji disampaikan kepada Kepala Bidang melalui Koordinator Pejabat Fungsional Pemeriksa, untuk disampaikan secara tertulis kepada Kepala Pusat PP 3

    Laporan hasil uji, oleh Kepala Pusat PP di disposisikan kepada Kepala Bidang untuk dibahas dalam sidang Komisi 4

    Laporan hasil uji, oleh Kepala Pusat PP di disposisikan kepada Kepala Bidang untuk dibahas dalam sidang Komisi Pemohon Petugas Loket Kasubbid Yantek Kabid Korpung Pemeriksa Kapus PP Mutu Baku Kabag Umum Kelengkapan Waktu Output Laoran hasil uji Laoran hasil uji Laoran hasil uji Laoran hasil uji 2 hari Laoran hasil uji 1 hari Laoran hasil uji Sesuai propos al Laoran hasil uji 15 hari Laoran hasil uji Ket

    Kepala Bidang menyelenggarakan Sidang Komisi yang diikuti oleh pejabat Fungsional Pemeriksa, Ketua dan seluruh anggota Komisi, Pejabat Struktural lingkup Bidang dan pemohon 6

    Kepala Pusat PP menerima hasil sidang Komisi secara tertulis melalui Kepala Bidang berupa rekomendasi penerbitan sertifikat, kekurangan/perbaikan laporan hasil uji dan penolakan 7

    Apabila terdapat kekurangan/perbaikan laporan hasil uji, maka akan diproses melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Pusat PP sesuai rekomendasi sidang Komisi Laoran hasil uji Rekomendasi hasil sidang Komisi 1 hari Laoran hasil uji 1 hari Rekomenda si hasil sidang Komisi 1 hari 10

    Penerbitan Sertifikat No Aktivitas 1

    Hasil rekomendasi sidang Komisi didisposisikan oleh Kepala Pusat PP kepada Kepala Bidang 2

    Kepala Bidang berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum cq

    Sub Bagian Pelayanan Hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian 3

    Kepala Pusat PP menandatangani Surat Keputusan Pemberian sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak

    Selanjutnya Kepala Pusat PP menerbitkan Sertifikat melalui Kepala Bidang 4

    Pejabat Fungsional Pemeriksa menyusun Daftar Umum dan pemberian atau penolakan untuk disampaikan kepada Kepala Pusat melalui Kepala Bidang

    Pemohon Petugas Loket Kasubbid Yantek Kabid Korpung Pemeriksa Kapus PP Mutu Baku Kabag Umum Kelengkapan Waktu Output Rekomendasi hasil sidang Komisi Konsep Surat Keputusan Pemberian Surat Keputusan Pemberian, Sertifikat Hak Daftar Umum dan Berita pemberian atau penolakan Hak 2 hari Rekomenda si hasil sidang Komisi Keputusan Pemberian Sesuai propos al Surat Keputusan Pemberian, Sertifikat 15 hari Daftar Berita pemberian atau penolakan 11 Ket

    Kepala Bidang berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum untuk mempublikasikan pemberian atau penolakan melalui media publikasi Pusat PP 6

    Petugas loket menyerahkan Sertifikat di loket Pusat PP kepada pemohon Daftar Umum dan Berita pemberian atau penolakan Hak Sertifikat Hak 1 hari Daftar Berita pemberian atau penolakan 1 hari Sertifikat 12