PDF -SIARAN PERS - makassarbpkgoid - SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012

SIARAN PERS - makassarbpkgoid

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua semarang bpk go id 2018 12 Siaran Pers BPK Mengajar pdf SIARAN PERS Badan Pemeriksa Keuangan Untuk segera diterbitkan Dekatkan BPK pada Generasi Muda, BPK Perwakilan Provinsi Jateng Gelar Kegiatan BPK Mengajar di 72 SMA dan SMK se Jateng Semarang, Jateng Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai BPK

Related PDF

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - bpkgoid


PDF

Badan Pemeriksa Keuangan - semarangbpkgoid

semarang bpk go id 2018 12 Siaran Pers BPK Mengajar pdf SIARAN PERS Badan Pemeriksa Keuangan Untuk segera diterbitkan Dekatkan BPK pada Generasi Muda, BPK Perwakilan Provinsi Jateng Gelar Kegiatan BPK Mengajar di 72 SMA dan SMK se Jateng Semarang, Jateng Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai BPK selalu berpegang pada nilai nilai integritas, independensi, dan profesionalisme
PDF

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - bpkgoid


PDF

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

banten bpk go id wp content uploads 2018 05 Siaran Pers BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN SIARAN PERS Informasi Lebih Lanjut Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan Eka Rosadiawan Rosadi Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se Provinsi Banten TA 2017 Serang, 28 Mei 2018 – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, T Ipoeng Andjar Wasita,
PDF

SIARAN PERS - surabayabpkgoid


PDF

Badan Pemeriksa Keuangan - semarangbpkgoid

semarang bpk go id Siaran Pers BPK Jateng Kunker DPD SIARAN PERS Badan Pemeriksa Keuangan yang belum ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa “Hasil penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh DPD RI akan bahan untuk membuat pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara,” katanya
PDF

SIARAN PERS - ambonbpkgoid

ambon bpk go id wp content uploads 2018 11 Siaran Pers SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Perwakilan Provinsi Maluku “OPINI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU PADA SEBELAS PEMERINTAH KABUPATEN KOTA DI WILAYAH PROVINSI MALUKU” Ambon, Kamis (13 11 2018) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku
PDF

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - bandungbpkgoid


PDF

SIARAN PERS - pekanbarubpkgoid

pekanbaru bpk go id 2016 06 SIARAN PERS KabKot 2016 pdf SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE PROVINSI RIAU Pekanbaru Dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau
PDF

SIARAN PERS - makassarbpkgoid


PDF

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DENGAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BIDANG

bppkbsulsel files wordpress 2011 04 kesepakatan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, dengan menteri kesehatan republik indonesia, tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang kesehatan nomor 07 men pp&pa 5 2010 nomor 593 menkes skb v 2010

KMSI. Tutorial Customer Care. Tutorial Customer Care. User : KMSI

economics of distance education reconsidered - Eric

User : KMSI Tutorial ini di buat untuk memudahkan bagi user saat akan mengoperasikan atau menjalankan program Costumer Care. Tutorial Customer Care KMSI LOGIN Masuk kedalam Browser Internet, contoh dibawah

PDF User Guide Customer Care Customer Care USER GUIDE R GUIDEkra co id occ tutorial 01 USER 20GUIDE 20OCC KMSI pdf PDF TUTORIAL ONLINE CUSTOMER CARE kra co id tutorial FINAL 20TUTORIAL 20OCC UT 20HO 20Final(FILEminimizer) pdf PDF USER GUIDE ONLINE CUSTOMER

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60%

Disiplin, Konsistensi, Fokus - BeFa Industrial Estate

Hemat Waktu Proses Gaji hingga 60% Johanns Sandida Business Analyst Manager 12 Faktor-faktor yang mempengaruhi : 1.) Data SPL (Surat Perintah Lembur) telat dikirimkan ke Payroll. 2.) Data Perubahan Shift

mendukung ekspansi dalam waktu dekat Perubahan Dewan Komisaris perbaikan proses bisnis dan diversifikasi usaha, dan dalam dengan investasi yang efektif dan hemat biaya, dengan kenaikan Gaji Tunjangan dari Rp 25, 6 miliar menjadi Rp 34,8 dengan jangka

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) Badan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam upaya mencapai terwujudnya good governance dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi diperlukan aparatur yang berkualitas inovatif, kreatif, proaktif

kecamatanmanggala wp content uploads 2018 08 BAB 1 Rencana Strategis Kecamatan Manggala Tahun 2014 2019 Bab I 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang terprogram selama 5 tahun disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

144 VIII. SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN A. Bentuk Perusahaan Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diorganisasikan dan dioperasikan untuk menyediakan barang dan jasa bagi konsumen

PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAANdigilib unila ac id 20245 7 8 managemen 5Eok 5E104 135 pdf PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN digilib unila ac id 11091 9 VIII pdf PDF VIII SISTEM MANAJEMEN DAN ORGANISASI PERUSAHAANdigilib unila ac

Pemerintah Kabupaten Jembrana BAB I PENDAHULUAN

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Kesehatan merupakan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional di selenggarakan berdasarkan

PDF BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Kabupaten Jembrana eprints umm ac id jiptummpp gdl dwicahyani 41021 2 bab 2Bi pdf PDF 1 1 Latar Belakang Kabupaten Jembrana jembranakab go id foto beritaskpd Bab 1 Pendahuluan pdf

SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH : MANAJEMEN DAN SISTEM MANAJEMEN 1 FAKULTAS : ILMU KOMPUTER JURUSAN : S1 MANAJEMEN INFORMATIKA SAP Manajemen dan Sistem Informasi Manajemen 1 Proses Belajar Mengajar

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Kode dan nama mata kuliah IO 377 Manajemen Olahraga dan Sport Center (2 sks) Topik bahasan Pengertian? SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) Mata Kuliah Manajemen Stratejik Kode Mata Kuliah MJ 209

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL NOMOR : 1 TANGGAL TERBIIT : 15/09/2014 REVISI : 1 TANGGAL REVISI : 27/07/2016 1. PENDAHULUAN 1.1 MUTU CERTIFICATION mendapatkan akreditasi dari KOMITE AKREDITASI

PDF aturan pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu, sistem mutucertification wp content uploads 2017 02 1 pdf PDF PT MUTUAGUNG LESTARImutucertification wp 09 mutu 4870s code of practise pdf PDF PT MUTUAGUNG LESTARImutucertification MUTU 5001 ABC 2 1 Juli 2016

Repositori STIE Ekuitas STIE Ekuitas Repository Final Assignment - Diploma 3 (D3) http://repository.ekuitas.ac.id Final Assignment of Accounting 2016-01-16 Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran

rahmafirn files wordpress 2017 03 pertemuan Modul Sistem Informasi Akuntansi S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Pamulang PERTEMUAN KE 1 TINJAUAN UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI A TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu memahami 1 Menjelaskan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 2 Mengetahui tujuan

Home back420421422 423424425 Next

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs

Hadi Poernomo, Ak

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada hari ini (11/6)

Dalam penyampaian LHP LKPP tersebut, hadir pula Wakil Ketua dan Anggota BPK serta pejabat pelaksana BPK

LKPP merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat

LKPP Tahun meliputi dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan

Sebelum LKPP Tahun dibahas DPR sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun, LKPP tersebut diperiksa BPK

Setelah BPK menerima LKPP tersebut dari Pemerintah, BPK memeriksa LKPP tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPP tersebut kepada DPR, DPD, dan juga Pemerintah Pusat

LHP LKPP Tahun terdiri dari enam buku, yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun

(3) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun

(4) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun

(5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun

dan (6) Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun

Opini WDP tersebut sama dengan opini BPK untuk LKPP Tahun Pengecualian (qualification) pada LKPP Tahun meliputi empat hal sebagai berikut: 1

Untung atau rugi selisih kurs dari seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing belum dilakukan sesuai Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang berpengaruh pada realisasi penerimaan dan/atau belanja

Kelemahan penganggaran dan penggunaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu: a

Kelemahan pengendalian dan pelaksanaan revisi DIPA sehingga realisasi belanja melampaui DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk selain Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar, termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar dan c

Pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan kementerian negara/lembaga dan tidak disetor ke kas negara

Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp269,98 miliar tidak sesuai dengan sasaran

Aset eks-bppn sebesar Rp8,79 triliun belum ditelusuri keberadaannya dan aset properti eks kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun belum diselesaikan penilaiannya

Saldo anggaran lebih (SAL) pada akhir tahun yang dilaporkan berbeda dengan keberadaan fisik SAL tersebut sebesar Rp8,15 miliar, penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan, serta koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp30,89 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai

Selain menyampaikan opini dan alasan pengecualian di atas, BPK melaporkan 12 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam LHP SPI LKPP Tahun dan lima temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun

Rincian temuan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti delapan rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 2011 dan 16 rekomendasi terkait temuan pemeriksaan LKPP Tahun

Rincian rekomendasi BPK dapat dilihat pada Lampiran 2

Mengingat LKPP merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negar/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), LHP LKPP juga merupakan gabungan dari LHP LKKL dan LK BUN

Perkembangan opini atas LKKL dan LK BUN dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun dapat dilihat sebagai berikut

Opini Tahun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Tidak Wajar (TW) Jumlah LKKL dan LKBUN Keterangan :

Rincian dari opini atas LKKL dan LKBUN tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3

BPK juga melaporkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP tahun-tahun sebelumnya

Hasil pemantauan tindak lanjut menunjukkan bahwa dari 33 rekomendasi BPK pada pemeriksaan LKPP Tahun yang belum selesai ditindaklanjuti, empat telah ditindaklanjuti, 17 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, dan 12 rekomendasi menjadi tindak lanjut pada LHP LKPP Tahun 2011 karena merupakan temuan yang berulang

Hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal yang dilakukan atas pemenuhan 45 kriteria dalam empat unsur utama yaitu: (1) kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah

(2) proses anggaran yang terbuka

(3) ketersediaan informasi bagi publik

dan (4) keyakinan atas integritas data yang dilaporkan

Hasil reviu menunjukan pemerintah sudah memenuhi 21 kriteria, belum sepenuhnya memenuhi 23 kriteria, dan tidak memenuhi sebanyak satu kriteria

BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI

Lampiran 1 I

Temuan BPK Terkait Kelemahan SPI LKPP Tahun A

Pendapatan Negara dan Hibah Pengelolaan PPh Migas tidak optimal dan penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh dan bagi hasil migas tidak konsisten

Belanja 1

Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi

Sistem pengendalian belanja akhir tahun tidak berjalan secara efektif

Pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai

Penganggaran dan pengendapan dana belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan dan adanya penyaluran dana bantuan sosial tidak sesuai sasaran

Pembiayaan Penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp2,23 triliun belum didukung dokumen alokasi anggaran TA

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) belum optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola kementerian dan lembaga

Kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan aset tetap

Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset Eks BPPN dan belum melakukan penilaian atas aset Eks BPPN

BRR NAD-Nias belum menyusun laporan keuangan per tanggal pengakhiran tugas (16 April 2009) dan koreksi nilai aset oleh Tim Likuidasi BRR tidak dapat diyakini kewajarannya

Ekuitas 1

Kebijakan dan metode perhitungan selisih kurs sehingga pendapatan lainnya sebesar Rp2,09 triliun, belanja lainnya sebesar Rp282,39 miliar dan selisih kurs pada kas sebesar (Rp499,08 miliar) tidak wajar

Catatan dan fisik SAL masih berbeda, penambahan fisik dan koreksi pencatatan SiLPA belum dapat diyakini kewajarannya

Temuan BPK Terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun A

Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan hibah langsung belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara

Belanja Penganggaran belanja barang dan belanja modal tidak sesuai ketentuan dan penggunaan belanja pada 72 kementerian negara/lembaga berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar

Aset Penjualan kondensat bagian negara oleh PT TPPI tidak sesuai kontrak

Investasi 1

Persetujuan pembayaran kenaikan kuota ke-14 atas keanggotaan Indonesia pada IMF belum jelas sumber pendanaannya

Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas (eks BP Migas) dan pembayaran untuk biaya operasionalnya selama TA sebesar Rp1,60 triliun tidak melalui mekanisme APBN

Rekomendasi BPK Lampiran 2 A

Rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun Segera mempercepat finalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen PSC sektor migas dan/atau amandemen tax treaty

Mengoptimalkan verifikasi atas ketepatan klasifikasi anggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan anggaran

Membuat aturan tentang penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut dan melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset tanah milik Negara

Melakukan identifikasi, verifikasi, dan penertiban terhadap rekening-rekening yang tidak terdata pada BUN

Menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian atas aset eks BPPN yang belum dilakukan IP dan segera menyelesaikan masalah aset eks BPPN terkait aset properti yang dokumen kepemilikannya dikuasai oleh BI

Menyempurnakan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs

Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terkait SAL pada tahun-tahun sebelumnya B

Rekomendasi BPK dalam LHP LKPP Tahun 1

Mengendalikan ketepatan sasaran belanja subsidi, dengan menetapkan kriteria dan indikator ketepatan sasaran belanja subsidi BBM, mengembangkan sistem pengawasan pendistribusian BBM dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di SPBU, dan menetapkan pelanggan golongan tarif dasar listrik yang dapat disubsidi sesuai dengan tujuan subsidi

Melakukan evaluasi penerapan peraturan mengenai realisasi belanja akhir tahun

menyusun peraturan dan petunjuk teknis penganggaran kembali atas belanja akhir tahun yang dilanjutkan pada tahun berikutnya

menyusun peraturan pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan bank garansi terkait realisasi belanja akhir tahun oleh BUN/Kuasa BUN

menyusun kebijakan atas perlakukan akuntansi transaksi-transaksi terkait realisasi belanja akhir tahun

menginstruksikan kepada seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait realisasi belanja akhir tahun

dan mempercepat penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran belanja modal

Memperbaiki peraturan terkait dengan mekanisme, pengelolaan, dan pengendalian revisi DIPA beserta sistem informasinya

Menyusun sistem perencanaan dan penganggaran atas penarikan pinjaman yang mengakomodasikan penerbitan SP3 atas NoD Tahun Anggaran yang lalu

Segera melakukan penjualan melalui lelang terbuka atas aset-aset eks BPPN yang telah berstatus free and clear

Menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan oleh Tim Likuidasi BRR, memverifikasi ulang belanja modal dan belanja bantuan sosial yang diidentifikasikan menambah jumlah aset

dan segera menuntaskan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset BRR NAD-Nias

Menetapkan aturan saksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya

Menginstruksikan pimpinan KL untuk menginvestarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal

Menginstruksikan pimpinan KL untuk melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggungjawab

Menginstruksikan pimpinan KL untuk memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan negara

Memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam proses penunjukan PT TPPI dan pengelolaan penjualan kondensat bagian negara

Segera melakukan upaya pengamanan piutang negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT TPPI

Meminta persetujuan DPR atas LoC yang sudah disampaikan ke IMF termasuk penyediaan dananya

Menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas

Menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN

Mengusulkan undang-undang yang mengatur tentang fungsi dan tugas BP MIGAS sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Lampiran 3 1

Opini WTP OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) TAHUN Opini BPK atas LKKL Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP Dewan Perwakilan Rakyat WTP Badan Pemeriksa Keuangan WTP Mahkamah Agung WTP Sekretariat Negara WTP Kementerian Luar Negeri WTP Kementerian Keuangan WTP Kementerian Perindustrian WTP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral WTP Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan WTP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian WTP Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat WTP Kementerian Badan Usaha Milik Negara WTP Kementerian Riset dan Teknologi WTP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak WTP Badan Intelijen Negara WTP Lembaga Sandi Negara WTP Dewan Ketahanan Nasional WTP Badan Pusat Statistik WTP Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional WTP Perpustakaan Nasional WTP Lembaga Ketahanan Nasional WTP Badan Koordinasi Penanaman Modal WTP Badan Narkotika Nasional WTP Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WTP Komisi Nasional Hak Asasi Manusia WTP Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika WTP Mahkamah Konstitusi WTP Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan WTP Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP Badan Standarisasi Nasional WTP Lembaga Administrasi Negara WTP Arsip Nasional Republik Indonesia WTP Badan Kepegawaian Negara WTP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan WTP Kementerian Perdagangan WTP Komisi Pemberantasan Korupsi WTP Dewan Perwakilan Daerah WTP Komisi Yudisial WTP Badan Nasional Penanggulangan Bencana WTP Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia WTP Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo WTP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah WTP Badan SAR Nasional WTP Komisi Pengawas Persaingan Usaha WTP Ombudsman RI WTP Sekretariat Kabinet WTP Penerusan Pinjaman WTP Transfer ke Daerah WTP Belanja Lain-lain WTP Kejaksaan Agung WTP-DPP Kementerian Dalam Negeri WTP-DPP Kementerian Pertahanan WTP-DPP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WTP-DPP Kementerian Kesehatan WTP-DPP Kementerian Agama WTP-DPP Kementerian Sosial WTP-DPP Kementerian Kehutanan WTP-DPP Kementerian Kelautan dan Perikanan WTP-DPP Kementerian Pekerjaan Umum WTP-DPP Kementerian Lingkungan Hidup WTP-DPP Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah WTP-DPP Badan Pertanahan Nasional WTP-DPP Kepolisian Negara RI WTP-DPP Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal WTP-DPP Pengelolaan Utang WTP-DPP Pengelolaan Hibah WTP-DPP Investasi Pemerintah WTP-DPP Belanja Subsidi WTP-DPP 2

Opini WDP Opini BPK atas LKKL Kementerian Pertanian WDP Kementerian Perhubungan WDP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan WDP Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi WDP Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif WDP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi WDP Kementerian Komunikasi dan Informatika WDP Komisi Pemilihan Umum WDP Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia WDP Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi WDP Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional WDP Badan Informasi Geopasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) WDP Badan Pengawas Tenaga Nuklir WDP Kementerian Perumahan Rakyat WDP Kementerian Pemuda dan Olahraga WDP Badan Pengembangan Wilayah Suramadu WDP Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan WDP Badan Nasional Penanggulangan Terorisme WDP

Badan Pengawas Pemilihan Umum WDP Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia WDP Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia WDP 22 Bendahara Umum Negara WDP 3

Opini TMP Opini BPK atas LKKL Badan Pengawasan Obat dan Makanan TMP Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang TMP 4

Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Opini BPK atas LKKL Belum selesai diperiksa