PDF salinan peraturan menteri pariwisata republik -peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor 10 tahun - SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor 10 tahun

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan?

Related PDF

salinan peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor 5

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28
PDF

salinan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan 
PDF

salinan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif - DPP HPI

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
PDF

salinan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012  
PDF

PERMEN PAREKRAF No_PM07_UM001_MPEK_2013pdf

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 07 UM 001 MPEK 2013 TENTANG
PDF

PERMEN PAREKRAF No_70 Tahun 2013 ttg PEDOMAN DEKON

peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM 27 UM 001 MPEK 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan  
PDF

PERMEN PAREKRAF No_PM_73 ThN 2013 ttg TUNJANGAN

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 73 KP 403 MPEK 2013 TENTANG
PDF

peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PDF

peraturan menteri pariwisata republik indonesia nomor 10 tahun

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan
PDF

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2

SILABUS-MATRIKULASI Akuntansi Keuangan II Jurusan - UNS

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 Dr. Bandi, M.Si., Ak 1 Sesi 2 UTANG LANCAR DAN KONTIJENSI 2 SIKLUS (PROSES) AKUNTANSI KEUANGAN Penjurnalanpenutupan Bukti Bk Jurnal Bk Besar BB Pembantu LAP KEUANGAN: ~Neraca

Akuntansi Keuangan Menengah II, S 1, 3 SKS, Semester 4 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok dengan prasyarat mahasiswa telah lulus mengambil? 1 Nama Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 2 Kode PA402 3 Bobot sks

AGRO-BASED INDUSTRY CERTIFICATION SERVICES

Malaysian Agricultural Qualty Standards - FFTC-AP

PANDUAN PROSES SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008, SERTIFIKASI SISTEM HACCP, DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN ISO 22000:2005 AGRO-BASED INDUSTRY CERTIFICATION SERVICES BALAI

Chief, Publishing Management Service, Information Division, FAO, Viale delle in some of them, most obviously in organic agriculture and the related labelling verification methods that are also relevant for other sectors and industries Rural Infrastructure and Agro Industries Division 2

BAB III LANDASAN TEORI

10 BAB III LANDASAN TEORI 31 Definisi Perancangan

BAB III LANDASAN TEORI Untuk pembuatan website penjualan cd demo program Surabaya, mengambil beberapa teori penunjang sebagai acuan pembuatan website ini. Teoriteori tersebut antara lain : 3.1 Pengertian

BAB III LANDASAN TEORI 3 1 Metode Penelitian Metodologi penelitian bertujuan untuk memberikan kerangka penelitian yang sistematis sehingga dapat? 3 1 Museum Museum memiliki beberapa arti yang diperoleh sebagai sumber, menurut Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 1995, museum merupakan? BAB III

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi BERITA

standardisasi menlhk go id wp content uploads 2016 04 “DAFTAR LEMBAGA PENYEDIA JASA LINGKUNGAN YANG TELAH TEREGISTRASI KOMPETENSI” 1 Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL (Konsultan AMDAL) No Nama Konsultan Nomor registrasi dan masa berlaku registrasi Tenaga tetap yang bersertifikat kompetensi Alamat 1 PT Survindo Link

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi barang untuk dijual. Perusahaan dagang

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Persediaan eprints perbanas ac id 241 3 BAB 20I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN I 1 Latar Belakang Persediaan Barang repository potensi utama ac id jspui bitstream 2 BAB 20I

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2013 SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

PDF pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaaneprints undip ac id 40432 1 LESTARI pdf PDF PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN Core core ac uk download pdf 11735570 pdf PDF pengaruh good corporate governance terhadap kinerja dan

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sumber Daya Manusia atau Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting di dalam suatu perusahaan karena Karyawan inilah yang menggunakan dan

PDF 1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Membaca merupakan eprints ums ac id 16983 2 BAB I pdf PDF 1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Karakter eprints ums ac id 29804 4 04 BAB I pdf PDF 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, apalagi informasi sekarang sangat cepat menyebar ke penjuru dunia. Sejalan

repository uksw edu bitstream 123456789 2488 2 T2 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Menurut Drucker (1997), pengetahuan penting untuk meningkatkan produktivitas serta harus diperhatikan dan di kelola Sejalan dengan hal tersebut maka Brown dan Duguid (1991), dengan tegas menyatakan bahwa sebenarnya esensi organisasi adalah pengetahuan,

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

BAB 1 PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dinilai dari kemampuannya memperoleh laba. Dengan laba yang diperoleh, perusahaan dapat mengembangkan berbagai kegiatan,

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab1 2011 1 00088 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2 Dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan

Home back 120121122123124125 Next

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a

bahwa dengan adanya perubahan peraturan di bidang keuangan negara, dan perubahan organisasi Kementerian serta untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi keuangan negara, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi dan Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM

MEMUTUSKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan pengakuan dan/atau kesanggupan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud

Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara

Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pemberian kesempatan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain

Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk ex officio oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tibatiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya

Tanggung jawab renteng adalah kewajiban dua orang dan/atau beberapa orang secara bersama-sama atas beban penggantian kerugian negara

Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk sebagian atau seluruhnya

Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan

Bendahara adalah setiap Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara

Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan kegiatan di kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran

Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah Kepala dari suatu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pejabat Lain adalah pejabat bukan Pegawai Negeri yang ditugaskan di lingkungan Kementerian

Pihak Ketiga adalah perseorangan/mitra kerja/rekanan/honorer/pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Kementerian

BAB III TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Pasal 3 Untuk keperluan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian, Menteri membentuk TPKN

Pasal 4 (1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam rangka penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Menteri ini

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi: a

penginventarisasian kasus kerugian negara yang diterima

penghitungan jumlah kerugian negara

pengumpulan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung telah terjadi perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara

penginventarisasian harta kekayaan milik pelaku yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara

penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM

pemberian pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara

penatausahaan penyelesaian kerugian negara termasuk pembuatan Daftar Kerugian Negara sesuai dengan Contoh Format 1

penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri, dan dalam hal mengenai Bendahara, ditembuskan pula kepada BPK

Pasal 5

Ketua : Sekretaris Jenderal b

Wakil Ketua : Inspektur Jenderal c

Sekretaris : Kepala Biro Keuangan d

Anggota : Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan bidang lain yang terkait

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), TPKN dibantu oleh Sekretariat

(3) Pembentukan TPKN dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri

BAB IV INFORMASI TENTANG KERUGIAN NEGARA Pasal 6 Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari hasil: a

pemeriksaan Inspektorat Jenderal

pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker

Pasal 7 Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga yang karena perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai mengakibatkan kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian, wajib mengganti kerugian tersebut

Pasal 8 Setiap kerugian negara di lingkungan Kementerian wajib dilaporkan oleh pimpinan Unit Eselon I kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui

Pasal 9

Pasal 10 Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN melakukan pencatatan kasus kerugian negara dalam Daftar Kerugian Negara

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH BENDAHARA Pasal 11 Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN segera mengumpulkan dan melakukan verifikasi berbagai dokumen dan fakta pendukung yang relevan, antara lain: a

surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan

berita acara pemeriksaan kas/barang

surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

surat keterangan bank tentang saldo kas di bank yang bersangkutan

fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas

surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana

berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan

surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan

Pasal 12 (1) TPKN menyelesaikan verifikasi, menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penugasan dari Menteri

(3) Laporan hasil verifikasi kerugian negara berikut dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Menteri kepada BPK dengan surat sesuai dengan Contoh Format 2

Pasal 13 (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri berdasarkan keterangan tertulis dari BPK menugaskan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri berdasarkan keterangan tertulis dari BPK menugaskan TPKN untuk menghapus kasus kerugian negara yang bersangkutan dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara

Pasal 14 (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, yaitu berupa: a

bukti asli kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara

surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali

(3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 3

(4) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, namun tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Bendahara dianggap tidak menandatangani SKTJM

(5) Tanpa menyampingkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyelesaian kerugian negara Bendahara dapat menandatangani dan menyampaikan kepada TPKN pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara di atas meterai yang cukup

Pasal 15

(2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan kepada Bendahara bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

Pasal 16 (1) Dalam pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN

(2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendahara

(3) Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan akan dikembalikan kepada Bendahara dalam bentuk tunai

Pasal 17 (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara kepada Menteri

(2) Hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara diteruskan oleh Menteri kepada BPK setelah menerima laporan TPKN

Pasal 18 Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, Menteri berdasarkan rekomendasi tertulis BPK menugaskan TPKN untuk mengeluarkan kasus kerugian negara tersebut dari Daftar Kerugian Negara

Pasal 19

(2) Ketua TPKN atas nama Menteri memberitahukan BPK perihal penerbitan SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan meminta agar BPK menerbitkan SKPBW terhadap Bendahara

(3) Bentuk dan isi SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 4

Pasal 20 (1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan

(2) Untuk keperluan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TPKN atas nama Menteri mengajukan permohonan tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SKPS

Pasal 21 (1) SKPBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara/Kepala Satker dengan tembusan kepada Menteri, dengan tanda terima dari Bendahara

(2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara/Kepala Satker paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKPBW diterima Bendahara

(3) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan bahwa SKPBW telah disampaikan kepada Bendahara namun Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan atasan langsung Bendahara/Kepala Satker

Pasal 22 (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada BPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima atau pada berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Bendahara diterima oleh BPK, maka kewajiban Bendahara yang bersangkutan untuk menyelesaikan kerugian negara secara hukum hapus terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan oleh BPK

jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah terlampaui, dan Bendahara tidak mengajukan keberatan

Bendahara mengajukan keberatan, tetapi ditolak

jangka waktu untuk menyelesaikan kerugian negara berdasarkan SKTJM atau pernyataan kesediaan mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terlampaui, namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya, maka penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan yang dikeluarkan oleh BPK

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara/Kepala Satker dan ditembuskan kepada Menteri, dengan tanda terima dari Bendahara

(3) Dalam hal Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara yang memuat keterangan bahwa Surat Keputusan Pembebanan telah disampaikan kepada Bendahara namun Bendahara tidak bersedia menandatangani tanda terima, yang ditandatangani oleh wakil TPKN dan Pimpinan Eselon I

Pasal 24 Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final, dan terhadapnya tidak dapat diajukan keberatan oleh Bendahara

Pasal 25

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila atas barang dan/atau harta kekayaan yang dimiliki Bendahara sebelumnya dikenakan sita jaminan, maka barang dan/atau harta kekayaan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan

Pasal 26 (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi

(2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Ketua TPKN atas nama Menteri mengajukan permintaan kepada pimpinan Panitia Urusan Piutang Negara untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara

(3) Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului

Pasal 27 (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Menteri mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas

(2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara

Pasal 28 Ketua TPKN atas nama Menteri menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Lain

surat keterangan bank tentang saldo kas di bank yang bersangkutan

surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana

berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan

surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan

Pasal 30 (1) TPKN menyelesaikan verifikasi, menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penugasan dari Menteri

(2) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

(3) Dalam hal terdapat kerugian negara, laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a

Pegawai Negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain yang diduga sebagai pelaku

(4) Dalam hal tidak terdapat kerugian negara, Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan TPKN untuk menghapus kasus kerugian negara yang bersangkutan dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara

Pasal 31 (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kerugian negara, Menteri menugaskan TPKN untuk mengupayakan agar Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan bersedia membuat dan menandatangani SKTJM dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

(3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 5

Pasal 32 (1) Penggantian kerugian negara berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara tunai dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani

(2) Untuk menjamin efektifitas penggantian kerugian negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan jaminan berupa gaji, pendapatan yang pasti, dan/atau harta kekayaan

(3) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain menandatangani SKTJM, namun tidak menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dianggap tidak menandatangani SKTJM

Pasal 33 (1) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan dengan cara melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan lunas

(2) Dalam hal jaminan yang diberikan berupa gaji/pendapatan yang pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan surat kuasa pemotongan gaji/pendapatan sesuai dengan Contoh Format 6

Pasal 34 (1) Dalam hal jaminan yang diberikan berupa barang dan/atau harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain memberikan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain sesuai dengan Contoh Format 7

(2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah menandatangani SKTJM, dan telah memberikan jaminan berupa barang dan/atau harta kekayaan, maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan dapat menjual harta kekayaan dimaksud dan hasil penjualannya diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban penggantian sebagian/seluruh kerugian negara, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN

(4) Apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan akan dikembalikan kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam bentuk tunai

Pasal 35 Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara, dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Pegawai Negeri bukan Bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara

Pasal 36 TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM yang dibuat oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain kepada Menteri

Pasal 37 Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah mengganti kerugian negara, Menteri menugaskan TPKN untuk mengeluarkan kasus kerugian negara tersebut dari Daftar Kerugian Negara

Pasal 38 (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak bersedia menandatangani SKTJM, Menteri mengeluarkan SKP2KS terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara

(2) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 8

(3) TPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani, dengan tanda terima dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Pasal 39 (1) Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan SKP2KS yang tertera pada tanda terima atau pada berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)

(2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN mengeluarkan keputusan berupa penerimaan atau penolakan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tersebut diterima oleh TPKN

(3) Apabila keberatan yang diajukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditolak atau diterima sebagian oleh TPKN, maka Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan harus menyelesaikan kerugian negara berdasarkan SKP2K

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain diterima seluruhnya oleh TPKN, maka kewajiban Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bersangkutan untuk menyelesaikan kerugian negara secara hukum hapus terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan oleh Menteri

(5) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui dan TPKN tidak mengeluarkan putusan apapun atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka keberatan dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dianggap diterima

jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) telah terlampaui dan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan

Pegawai

Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang berlaku, namun ditolak atau diterima sebagian, Menteri menerbitkan SKP2K

(2) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh Format 9

Pasal 41 (1) Berdasarkan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari setelah SKP2K dikeluarkan

(2) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak SKP2K dikeluarkan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak dapat mengganti kerugian negara, Menteri menyerahkan penagihan kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas pertimbangan TPKN

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH PIHAK KETIGA Pasal 42 Berdasarkan penugasan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TPKN segera mengumpulkan dan melakukan verifikasi berbagai dokumen dan fakta pendukung yang relevan, antara lain: a

Surat Perintah Kerja

Berkas Kontrak

Identitas Pihak Ketiga

Pasal 43 (1) TPKN menyelesaikan verifikasi, menyusun laporan hasil verifikasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penugasan dari Menteri

(2) Penyampaian laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

Pihak Ketiga yang diduga sebagai pelaku

(4) Dalam hal tidak terdapat kerugian negara, Menteri atas rekomendasi TPKN memerintahkan TPKN untuk menghapus kasus kerugian negara yang bersangkutan dan mengeluarkannya dari Daftar Kerugian Negara

Pasal 44 (1) Apabila berdasarkan laporan hasil verifikasi dari TPKN terdapat kerugian negara, TPKN mengupayakan agar Pihak Ketiga yang bersangkutan menandatangani Akta Pengakuan Utang

(2) Akta Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah kerugian negara yang harus dibayar oleh Pihak Ketiga yang bersangkutan, tahapan pembayaran yang tidak lebih lama dari 12 bulan, besaran penalti bagi keterlambatan pembayaran, dan pemberian jaminan yang cukup untuk penyelesaian kewajiban pembayaran

(3) Apabila Pihak Ketiga tidak bersedia menandatangani Akta Pengakuan Utang, maka penyelesaian kerugian negara tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Apabila Pihak Ketiga menandatangani Akta Pengakuan Utang tetapi tidak menyelesaikan kerugian negara dalam jangka waktu yang tertuang dalam Akta Pengakuan Utang, maka penyelesaian kerugian negara diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara

BAB VIII TANGGUNG RENTENG DAN SANKSI Pasal 45 Tanggung jawab untuk melakukan penggantian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaksanaannya pada dasarnya bersifat tanggungrenteng

Pasal 46

(2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi

(3) Pimpinan Unit Eselon I yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX PENYERAHAN PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA Pasal 47 Dalam hal penyelesaian kerugian negara berdasarkan Peraturan Menteri ini macet atau tidak dapat ditagih, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 48 Sekretariat Jenderal atas nama Menteri menyerahkan penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 melalui surat dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: a

laporan kerugian negara oleh Kepala Satker

dokumen pemilikan barang jaminan dan pengikatnya

surat-surat penagihan yang pernah dikirim kepada pelaku

resume hasil pemeriksaan terakhir terhadap barang jaminan, yang dilakukan 1 (satu) bulan sebelum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 49 Kerugian negara dapat dihapuskan dalam hal: a

pelaku meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta benda, ahli waris, dan tidak ada penjamin, atau pihak yang turut berhutang

penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kerugian negara berdasarkan hasil penilaian TPKN

Pasal 50

BAB X PEMBEBASAN DAN REHABILITASI Pasal 51 (1) Pembebasan kerugian negara dapat dilakukan, apabila: a

tidak terdapat cukup bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum

keberatan/pembelaan dari pihak yang diduga menimbulkan kerugian negara, diterima oleh BPK atau TPKN

(2) Pembebasan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lain ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan Contoh Format 10

Pasal 52 Menteri dapat mengeluarkan Surat Keputusan untuk merehabilitasi nama baik Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain, setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari BPK atau berdasarkan masukan dari TPKN

BAB XI KADALUARSA Pasal 53 Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan

Pasal 54

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 55 Dalam hal terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau kekurangan barang yang bukan diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, maka Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN dapat mengusulkan penghapusan kerugian negara kepada Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM

Pasal 57

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU ttd

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 175