PDF -MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, - SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DENGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DENGAN repository beacukai go id peraturan 2013 10 d3134ad2abb menteri keuangan republ k indonesia salinan peraturan menteri keuangan repuslik indonesia nomor 130 pmk oll 2013 tentang perusahan atas peraturan menteri keuangan nomor 121 pmk oll 2013 tentang jenis sarang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan sermotor yang dikenai pajak

Related PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBL/K INDONESIA- SALINAN

repository beacukai go id peraturan 2013 10 d3134ad2abb menteri keuangan republ k indonesia salinan peraturan menteri keuangan repuslik indonesia nomor 130 pmk oll 2013 tentang perusahan atas peraturan menteri keuangan nomor 121 pmk oll 2013 tentang jenis sarang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan sermotor yang dikenai pajak penjualan atas sarang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

jdih bpk go id wp content uploads 2012 03 2011 PMK 201 pdf MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201 PMK 07 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang Undang
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - poltekkes-medanacid

poltekkes medan ac id files keuangan PMK 201 Kualitas MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201 PMK 06 2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI

repository beacukai go id peraturan 2012 188pmk042010 pdf MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188 PMK 04 2010 TENTANG IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal
PDF

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG KUALITAS PIUTANG

fafaahmad files wordpress 2008 04 02b MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201 PMK 06 2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
PDF

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN TENTANG NOMOR 32

repository ung ac id get kms 3447 Peraturan Menteri menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menter keuangai n republi indonesik a nomor 166 pmk 02 2013 tentang perubahan kedua ata s peratura mentern keuangai n nomor 32 pmk 02 201 tentan3 g tata cara revis anggarai n tahun anggaran 2013 dengan rahmat tuha n yang maha esa menteri keuangan republi indonesiak ,
PDF

14NOM1 ILITIJOUI< INXNEVA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I

djpk depkeu go id attach petunjuk pelaksanaan pembay SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138 PMK 05 201 I TENTANG PETUNJUK PELAKSA N AMC PEMBAYARAN GAJI PEGASVAI NEGERL PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUN BUM SEPTEMI3ER 2011 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA FSA MENTERI KEUANGAN, Men bang bahwa until k melaksanakaa ketentuan Pasal 2 Pera hi ran Presiden Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Penetapan Fein baya
PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

kelembagaan ristekdikti go id wp content uploads 2016 11 SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 201 3 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 PMK 05 2012
PDF

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


PDF

MAKMUR Tbk Periode 2009, 2010 dan 2011)

PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan anak - AKSes KSEI

ANALISIS RASIO KEUANGAN LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN SIZE PERUSAHAAN PADA KINERJA KEUANGAN PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk (Studi Kasus pada PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Periode 2009, 2010 dan

PDF bab i pendahuluan repo unpasrepository unpas ac id 1370 3 BAB 20I pdf PDF ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT digilib uns ac id Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt Indofood Sukses Makmur Tbk Periode

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repositoryunimusacid

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Analisis Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Yuniarsih dan Suwatno (2008:98) adalah: Analisis adalah penguraian suatu pokok atas

digilib uin suka ac id 5539 2 BAB II, III, IV pdf 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1 1 Tinjauan Pustaka Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan repository uksw edu bitstream 123456789 10231 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis 1. Rasio Lancar (Current Ratio) Menurut Horne dan Wachowicz (1997:135), rasio likuiditas membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber dana jangka pendek

PDF BAB II TUNJAUAN PUSTAKA 2 Tinjauan Pustaka 2 1 repo unpasrepository unpas ac id 11798 4 BAB 202 20juita pdf PDF BAB II TINJAUAN PUSTAKA A Manajemen Keuangan 1 eprints ums ac id 28025 3 BAB II pdf

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai penilaian kinerja keuangan PT. Alam Sutera Realty yang diukur berdasarkan analisis ROI

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN A Kesimpulan Gaya hidup merupakan suatu wawancara, observasi, dan analisis mengenai gaya hidup di dalam klub teori dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran saran sebagai berikut

BAB IV ANALISIS STRATEGI PENANGANAN KELUHAN ATM DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPUASAN A. Faktor-faktor Penyebab Nasabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya Mengalami Keluhan ATM Keluhan pelanggan merupakan

BAB IV ANALISIS STRATEGI PENANGANAN KELUHAN ATM DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPUASAN A Faktor faktor Penyebab Nasabah di PT iv konsep strategi komunikasi yang dikhususkan untuk penanganan keluhan pelanggan Strategi komunikasi BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

WALIKOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA,

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat? WALIKOTA SURABAYA, Menimbang a bahwa dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan? tentang Kedudukan,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURAN DESA - desacibeureumfileswordpresscom

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

jdih majalengkakab go id wp content Majalengka Nomor berita daerah kabupaten majalengka nomor 18 tahun 2014 bupati majalengka provinsi jawa barat peraturan bupati majalengka nomor 17 tahun 2014 jdih majalengkakab go id wp Bupati Majalengka Nomor 13 berita daerah kabupaten majalengka nomor 14

SALINAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a.

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 PMK 05 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN LUAR?

WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG

walikota surabaya provinsi jawa timur - JDIH Surabaya - Pemerintah

SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP WALIKOTA SURABAYA,

2 Jan 2017 Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2016; b bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dalam pemberian rekomendasi Upaya? WALIKOTA SURABAYA, Menimbang

Home back415416417418 419420 Next

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset

bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)

bahwa untuk menyajikan piutang kementerian negara/lembaga dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang

bahwa ketentuan mengenai kualitas piutang kementerian negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih selama ini belum diatur dalam peraturan perundangundangan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886)

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara, termasuk instansi vertikalnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor

Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Menteri/Pimpinan Lembaga terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran

BAB II KUALITAS PIUTANG Pasal 2 1

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehatihatian

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga wajib: a

memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan

Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangkurangnya: a

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2)

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan

Pasal 3 (1) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet

(2) Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan

Piutang diklasifikasikan menjadi: Pasal 4 a

Piutang penerimaan negara bukan pajak

Piutang pajak yang meliputi piutang di bidang: 1) perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak

Piutang lainnya

Pasal 5 (1) Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan: a

kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan

kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

kualitas macet apabila: 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

atau 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Kualitas Piutang: a

pajak di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

pajak di bidang kepabeanan dan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

lainnya diatur dengan peraturan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

BAB III PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Pasal 6 (1) Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus

(2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5 (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar

(3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar: a

(4) Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang

(5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya

(6) Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan

Pasal 7 (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar: a

(2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

Pasal 8 (1) Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar: a

(2) Barang sitaan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pasal 9 (1) Nilai agunan atau barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 ayat (1) huruf d'bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

(2) Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pasal 10 (1) Menteri Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila Kementerian Negara/Lembaga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9

(2) Kewenangan Menteri Keuangan melakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

BAB IV RESTRUKTURISASI Pasal 11 Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal: a

Debitor mengalami kesulitan pembayaran

Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi

Pasal 12 (1) Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh Kementerian Negara/Lembaga: a

setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet

tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar

(2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi

BAB V PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG Pasal 13 Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang

Pasal 14

(1) Penghapusan Piutang oleh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet

(2) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan

Pasal 15 (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya

(2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan

Pasal 16 (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya

(2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a

surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit

Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Ketentuan mengenai penilaian agunan atau barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku

Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2010 MENTERI KEUANGAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, AGUS D

MARTOWARDOJO PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 565