PDF -Pengadaan Jasa Konsultansi - Khalid Mustafa - Republik Indonesia. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen Kualifikasi] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5


Like and share and download

Republik Indonesia. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen Kualifikasi] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi

Pengadaan Jasa Konsultansi - Khalid Mustafa

Republik Indonesia Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen ] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - i DAFTAR ISI BAB

Republik Indonesia Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen ] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - i DAFTAR ISI BAB PDF Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Badan lkpp go id SBD Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf PDF peraturan presiden republik indonesia nomor 16 Setkab go idsetkab go id wp content uploads Perpres

Related PDF

Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Badan

[PDF] Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Badan lkpp go id SBD Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf
PDF

peraturan presiden republik indonesia nomor 16 - Setkabgoid

[PDF] peraturan presiden republik indonesia nomor 16 Setkab go idsetkab go id wp content uploads Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pdf
PDF

Republik Indonesia Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa

[PDF] Republik Indonesia Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa pn sleman go id 201902180803565401132015c6a66ecc6958 20190218091134 Standar+Dokumen+Pemilihan+Jasa+Konsultansi
PDF

Modul 7 - Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi - E-dokumen

[PDF] Modul 7 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi E dokumene dokumen kemenag go id files huVrELny1305030596 pdf
PDF

Pengadaan Jasa Konsultansi - Khalid Mustafa

Republik Indonesia Model Dokumen Pengadaan Nasional Pengadaan Jasa Konsultansi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan
PDF

BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan Menurut Mulyadi (2001:165) menyatakan bahwa Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada

PDF BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini akan membahas hasil analisis sir stikom edu id eprint 1635 6 BAB IV pdf PDF BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perpustakaan UIlib ui ac id file?file=digital 116702 T 2024592 Studi 20persepsi pdf PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan?

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2

SILABUS-MATRIKULASI Akuntansi Keuangan II Jurusan - UNS

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 Dr. Bandi, M.Si., Ak 1 Sesi 2 UTANG LANCAR DAN KONTIJENSI 2 SIKLUS (PROSES) AKUNTANSI KEUANGAN Penjurnalanpenutupan Bukti Bk Jurnal Bk Besar BB Pembantu LAP KEUANGAN: ~Neraca

Akuntansi Keuangan Menengah II, S 1, 3 SKS, Semester 4 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok dengan prasyarat mahasiswa telah lulus mengambil? 1 Nama Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 2 Kode PA402 3 Bobot sks

AGRO-BASED INDUSTRY CERTIFICATION SERVICES

Malaysian Agricultural Qualty Standards - FFTC-AP

PANDUAN PROSES SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008, SERTIFIKASI SISTEM HACCP, DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN ISO 22000:2005 AGRO-BASED INDUSTRY CERTIFICATION SERVICES BALAI

Chief, Publishing Management Service, Information Division, FAO, Viale delle in some of them, most obviously in organic agriculture and the related labelling verification methods that are also relevant for other sectors and industries Rural Infrastructure and Agro Industries Division 2

BAB III LANDASAN TEORI

10 BAB III LANDASAN TEORI 31 Definisi Perancangan

BAB III LANDASAN TEORI Untuk pembuatan website penjualan cd demo program Surabaya, mengambil beberapa teori penunjang sebagai acuan pembuatan website ini. Teoriteori tersebut antara lain : 3.1 Pengertian

BAB III LANDASAN TEORI 3 1 Metode Penelitian Metodologi penelitian bertujuan untuk memberikan kerangka penelitian yang sistematis sehingga dapat? 3 1 Museum Museum memiliki beberapa arti yang diperoleh sebagai sumber, menurut Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 1995, museum merupakan? BAB III

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR ARSIP PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi BERITA

standardisasi menlhk go id wp content uploads 2016 04 “DAFTAR LEMBAGA PENYEDIA JASA LINGKUNGAN YANG TELAH TEREGISTRASI KOMPETENSI” 1 Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL (Konsultan AMDAL) No Nama Konsultan Nomor registrasi dan masa berlaku registrasi Tenaga tetap yang bersertifikat kompetensi Alamat 1 PT Survindo Link

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi barang untuk dijual. Perusahaan dagang

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Masalah Persediaan eprints perbanas ac id 241 3 BAB 20I pdf PDF 1 BAB I PENDAHULUAN I 1 Latar Belakang Persediaan Barang repository potensi utama ac id jspui bitstream 2 BAB 20I

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2013 SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi

PDF pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaaneprints undip ac id 40432 1 LESTARI pdf PDF PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN Core core ac uk download pdf 11735570 pdf PDF pengaruh good corporate governance terhadap kinerja dan

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sumber Daya Manusia atau Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting di dalam suatu perusahaan karena Karyawan inilah yang menggunakan dan

PDF 1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Membaca merupakan eprints ums ac id 16983 2 BAB I pdf PDF 1 BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Karakter eprints ums ac id 29804 4 04 BAB I pdf PDF 1

Home back 120121122123124125 Next

Republik Indonesia Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen ]

D'O K U M E N K U A L'I F I K A S I Nomor : 130/ULP-POKJA KONSULTANSI/2011 Tanggal : 14 Juli 2011 Untuk: PENGADAAN JASA KONSULTANSI KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PADA PEKERJAAN PENGADAAN STUDI RENCANA UMUM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN (RUJTJ) Kelompok Kerja Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran :

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : Jasa Konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

Kemitraan : kerja sama usaha antar penyedia yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis

LDK : Lembar Data

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

Isi Dokumen meliputi: 1

Pengumuman Prakualifikasi

Instruksi Kepada Peserta

Lembar Data

Pakta Integritas

Formulir Isian

Petunjuk Pengisian Formulir Isian

Tata Cara Evaluasi

Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK

Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan prakualifikasi melalui alamat website yang tercantum dalam LDK, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor : 131/ULP-Pokja Konsultansi/2011 Pokja Konsultansi ULP Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Seleksi Umum dengan prakualifikasi pengadaan: 1

Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan : Studi Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) Lingkup pekerjaan : Studi Rencana Nilai total HPS : Rp ,00 Sumber pendanaan : DPA-SKPD No

SIUJK : Jasa Perencana/Konsultansi b

SBU : Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi c

Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan direktur utama/pimpinan perusahaan/kepalacabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal

Seseorang dilarang mewakili lebih 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen : Hari/Tanggal : Kamis/14 Juli 2011 s

d wib Tempat dan alamat : Sekretariat ULP Kabupaten kotawaringin Barat Jl

Sutan Syahrir No

Jadwal: NO URAIAN KEGIATAN TANGGAL DARI SAMPAI DENGAN 1 Pengumuman Prakualifikasi 14 Juli Juli Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen 14 Juli Juli Pemberian Penjelasan (Bila diperlukan) 20 Juli Pemasukan dan Evaluasi Dokumen 21 Juli Juli Pembuktian 25 Juli Juli Penetapan hasil kualifikasi 27 Juli Pemberitahuan/pengumuman hasil 28 Juli 2011 kualifikasi 8 Sanggahan kualifikasi 29 Juli Agustus Undangan 5 Agustus Pengambilan Dokumen Pemilihan 8 Agustus Agustus Pemberian penjelasan 10 Agustus Pemasukan dokumen penawaran 11 Agustus Agsutus Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul 1 12 Agustus Evaluasi Sampul 1 15 Agustus Agustus 2011

  • 15 Penetapan Peringkat Teknis 18 Agustus Pemberitahuan/pengumuman peringkat 19 Agustus 2011 teknis 17 Undangan pembukaan dokumen sampul 2 19 Agustus Pembukaan dan evaluasi dokumen sampul 2 22 Agustus Penetapan pemenang 23 Agustus Pemberitahuan/pengumuman pemenang 24 Agustus Sanggahan 25 Agustus Agustus Sanggahan Banding (bila ada) Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan 1 September 2011 biaya 24 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 2 September Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 5 September Kontrak 6 September September 2011 Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian
  • Pangkalan Bun, 14 Juli 2011 Pokja Konsultansi ULP Kabupaten Kotawaringin Barat

    BAB III

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A

    Peserta 1

    Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut Untuk nilai pekerjaan di bawah Rp ,00 (sepuluh miliar rupiah) maka kemitraan harus diwakili oleh perusahaan nasional

    Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 2

    Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a

    berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen, dan/atau peraturan perundang-undangan

    melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil, meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

    membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2

    sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi

    sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

    pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA

    Larangan Pertentangan Kepentingan 3

    Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya

    Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 3

    seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama

    dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

    pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Seleksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 3

    hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal

    PPK dan/atau anggota Pokja ULP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta

    hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I

    Satu Dokumen tiap Peserta 4

    Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama

    Dokumen

    Isi Dokumen 5

    Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen

    Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen sepenuhnya merupakan resiko peserta Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen

    Bahasa Dokumen 7

    Perubahan Dokumen 6

    Dokumen beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen dengan menetapkan Adendum Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen dan disampaikan kepada semua peserta Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen apabila ada adendum Dokumen

    Berlakunya 8

    ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK

    Biaya 9

    Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini

    Penyiapan Dokumen 9

    Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta

    Pengisian Dokumen Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Pakta Integritas dan Formulir Isian harus ditandatangani oleh : a

    direktur utama/pimpinan perusahaan

    penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa)

    kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

    atau

    pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

    Bentuk Dokumen Dokumen disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta ditandai ASLI dan REKAMAN

    Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku

    Pemasukan Dokumen 12

    Pemasukan Dokumen Dokumen dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis Dokumen dan nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam LDK Peserta menyampaikan langsung Dokumen kepada pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK Peserta dapat menyampaikan Dokumen melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDK Dalam hal Dokumen disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP

    Dokumen terlambat Setiap Dokumen yang diterima oleh Pokja ULP setelah batas akhir waktu penyampaian Dokumen ditolak

    Pokja ULP segera memebritahukan peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen disertai dengan bukti serah terima Dalam hal Dokumen disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta

    Evaluasi 14

    Kerahasiaan Proses Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain hingga hasil kualifikasi diumumkan

    Evaluasi Evaluasi hanya berdasarkan Formulir Isian, yang terdiri dari: a

    penilaian Persyaratan yang dilakukan dengan Sistem Gugur

    evaluasi Persyaratan Teknis yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek Pakta Integritas telah diisi, ditandatangani dan dilampirkan dalam Dokumen Isian Tata Cara Evaluasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen ini

    Pembuktian Terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek, dilakukan pembuktian kualifikasi Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam

    Hasil 17

    Penetapan Hasil Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (short list), untuk Seleksi Umum paling kurang 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik

    Untuk Seleksi Sederhana paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan terbaik Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, untuk Seleksi Umum kurang dari 5 (lima), maka seleksi dinyatakan gagal

    Untuk Seleksi Sederhana kurang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal

    Pengumuman Hasil Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui alamat website

    yang tercantum dalam LDK dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

    Sanggahan Peserta dapat menyampaikan sanggahan tertuliskepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a

    penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat

    penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap akan ditindaklanjuti

    Ulang Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasikurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum ataukurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi

    Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana maka proses seleksi dilanjutkan

    Undangan kepada Peserta yang Lulus Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam Daftar Pendek diundang untuk mengambil Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran

    LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A

    Lingkup B

    Sumber Dana C

    Berlakunya D

    Penyampaian Dokumen E

    Persyaratan Nama Pokja ULP : Pokja Konsultansi ULP Kabupaten Kotawaringin Barat Alamat Pokja ULP : Jl

    Sutan Syahrir No

    d 22 Juli 2011 Pukul : s/d Tempat : Sekretariat ULP Jalan Sutan Syahrir No formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a

    direktur utama/pimpinan perusahaan

    penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (dinyatakan dengan surat kuasa)

    kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

    pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

    menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya

    salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam

    memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

    memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

    dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a

    wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut

    penilaian kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan

    untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu

    bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, maka perjanjian kemitraan/kerja sama operasi wajib di akta notariskan

    peserta harus memiliki surat izin usaha [isi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi ini] dan surat izin [isi sesuai dengan surat izin lain yang dipersyaratkan]

    memiliki pengalaman pada pekerjaan Jasa Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi lainnya dengan total bobot penilaian sebesar 60%, terdiri dari : a

    Jumlah paket pengalaman dengan bobot sebesar 40 %

    Nilai kontrak tertinggi pada paket pengalaman poin a di atas dengan bobot sebesar 20%

    memiliki Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi keahlian Tim Leader (S2 Transportassi, pengalaman 9 th), Ahli teknik Lalu lintas (S2 Transportasi, pengalaman 6 tahun), Ahli Teknik Jalan Raya (S2 Sipil, Pengalaman 6 th), Ahli Perencana Wilayah (S2 Planologi, Pengalaman 6 th), Ahli kebijakan Publik (S1 Sosial Budaya, Pengalaman 6 th) serta harus memenuhi persyaratan: terdiri dari :

    Tenaga Ahli 30 %, terdiri dari : 1) 1 orang Tim Leader bobot penilaian sebesar 12 %

    Kemampuan Manajerial 10%, terdiri dari : 1) tenaga ahli 1 bobot penilaian sebesar 3 %

    Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi ini, yaitu: 1

    Kendaraan 2

    Komputer 3

    Theodolit 4

    PAKTA INTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan / Tanpa Kemitraan] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: PAKTA INTEGRITAS Nama : [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : No

    NIK pada KTP/no

    SIM/identitas Identitas lainnya] Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang untuk sesuai dan cantumkan nama] dan atas Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi nama [bagi badan usaha yang bermitra] dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1

    tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

    akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini

    akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

    [tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap]

    Nama : [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : No

    NIK pada KTP/no

    SIM/identitas Identitas lainnya] Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan untuk dan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] atas nama 2

    Nama : [nama wakil sah badan usaha] Jabatan : No

    NIK pada KTP/no

    SIM/identitas Identitas lainnya] Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan untuk dan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] atas nama 3

    [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1

    tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

    akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini

    akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

    [tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan], [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

    16 BAB VI

    FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [diisi nama wakil sah badan usaha] Jabatan : [diisi jabatan dalam akte notaris] Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang untuk sesuai dan cantumkan nama badan usaha] dan atas nama Alamat : Telepon/Fax : menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1

    saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa

    Jika Kemitraan, maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO

    saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ]

    saya tidak sedang menjalani sanksi pidana

    saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini

    badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

    salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam

    data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

    Data Administrasi 1

    Nama (PT/CV/Firma/ : Koperasi) 2

    Status : Pusat Cabang Alamat Kantor Pusat : No

    Telepon : No

    Fax : Alamat Kantor Cabang : No

    Telepon : No

    Fax : B

    Izin Usaha 1

    Surat Izin Usaha : Tanggal 2

    Masa berlaku izin usaha : 3

    Instansi pemberi izin usaha : C

    Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1

    Surat Izin : Tanggal 2

    Masa berlaku izin : 3

    Instansi pemberi izin : D

    Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1

    Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a

    Akte : b

    Tanggal : c

    Nama Notaris : 2

    Akte Perubahan Terakhir a

    Akte : b

    Tanggal : c

    Nama Notaris :

    Pengurus 1

    Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No

    Nama No

    KTP Jabatan dalam Badan Usaha 2

    Direksi/Pengurus Badan Usaha No

    Nama No

    KTP Jabatan dalam Badan Usaha F

    Data Keuangan 1

    Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No

    Nama No

    KTP Persentase 2

    Pajak a

    Nomor Pokok Wajib Pajak : b

    Bukti Laporan Pajak Tahun : No

    Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPh Pasal 21 : tanggal No

    tanggal 2) PPh Pasal 23 3) PPh Pasal 25/Pasal 29 4) PPN d

    [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)] : No

    Data Pengalaman Perusahaan 10 (sepuluh) tahun terakhir Nama Bidang/ No

    Paket Sub Bidang Pekerjaan Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak Tanggal Selesai Menurut BA Alamat/ No / Nama Telepon Tanggal Nilai Kontrak Serah Terima

    Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha) No Nama 1 2 Tgl/bln/thn Tingkat Keahlian/ lahir Pendidikan Spesialisasi Pengalaman Kerja (tahun) 6 Tahun Kemampuan Sertifikat/ Manajerial Ijazah 7 8 No

    Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung [cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP] Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan Merk Jumlah Kapasitas dan tipe Tahun Kondisi Lokasi pembuatan (%) Sekarang Bukti Milik/Sewa- Beli/Sewa J

    Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan No

    Nama Pekerjaan Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen Kontrak Progres Terakhir Alamat/ Kontrak Prestasi No / Nama Telepon Tanggal Nilai (rencana) Kerja % (%)

    Surat Perjanjian Kemitraan C O N T O H SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN / KERJA SAMA OPERASI (KSO) Sehubungan dengan seleksi pekerjaan yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di pada tanggal 20, maka : [nama peserta 1], [nama peserta 2], [nama peserta 3], [dan seterusnya], bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/kerja Sama Operasi (KSO)

    Kami menyetujui dan memutuskan bahwa, 1

    Secara bersama-sama: a

    Membentuk kemitraan/kso dengan nama kemitraan/kso adalah b

    Menunjuk [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/kso dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/kso

    Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak

    Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/kso adalah: [nama peserta 1] sebesar % ( persen), [nama peserta 1] sebesar % ( persen), [nama peserta 1] sebesar % ( persen), dan seterusnya

    Masing-masing peserta anggota kemitraan/kso, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2

    dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/kso

    Pembagian sharing dalam kemitraan/kso ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja ULP atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masingmasing anggota kemitraan/kso

    Terlepas dari sharing yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/kso akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan,

    Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/kso diberikan kepada [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai pemimpin/direktur utama perusahaan [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari [nama peserta 2], [nama peserta 3] [dan seterusnya] sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan di tandatangani

    Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani

    Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/kso

    Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ( ) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

    DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/kso membubuhkan tanda tangan di pada hari tanggal bulan, tahun

    Penyedia 1 Penyedia 2 Penyedia 3 ( ) ( ) ( ) dan seterusnya ( ) Catatan : Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel

    Untuk pekerjaan kompleks, Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus di akta notariskan

    Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan

    [tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6

    BAB VII

    PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI A

    Administrasi 1

    Diisi dengan nama badan usaha peserta

    Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang)

    Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan kantor pusat yang dapat dihubungi

    Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor faksimili dan kantor badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang

    Izin Usaha 1

    Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya

    Diisi dengan masa berlaku izin usaha

    Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha

    Izin lainnya (apabila dipersyaratkan) 1

    Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya

    Diisi dengan masa berlaku izin

    Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin

    Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1

    Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte pendirian badan usaha

    Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada

    Pengurus Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas

    Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha

    Data Keuangan 1

    Diisi dengan nama, nomor KTP, dan persentase kepemilikan saham/pesero

    Pajak a

    Diisi NPWP badan usaha

    Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan

    Diisi nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21

    Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

    Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir

    Data Personalia (Tenaga ahli tetap) Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (sarjana, pasca sarjana), kehalian/spesialisasinya, lama pengalaman kerja, kemampuan manajerial yang dimiliki dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli tetap yang dimiliki

    Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan

    Bukti Status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian

    Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir

    Surat Perjanjian Kemitraan Dibuat di atas kertas segel, apabila peserta merupakan badan usaha yang bermitra

    Untuk pekerjaan kompleks maka harus di akta notaris kan