PDF -lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik - Republik Indonesia. Pengadaan Barang. [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Republik Indonesia. Pengadaan Barang. [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah DAFTAR ISI D O K U M E N K U A L I F I K A S I... 1 BAB

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi] - dengan Prakualifikasi - Lembaga Kebijakan /Jasa Pemerintah DAFTAR ISI D O K U M E N K U A L I F I K A S I... 1 BAB PDF Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan LKPP lkpp go id 31122010171820SBD BARANG Prakualifikasi lengkap1 pdf PDF Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul

Related PDF

Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan - LKPP

[PDF] Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Pengadaan LKPP lkpp go id 31122010171820SBD BARANG Prakualifikasi lengkap1 pdf
PDF

Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan - LKPP

[PDF] Standar Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 11012011192526Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf
PDF

Standar Dokumen Pengadaan - LKPP

[PDF] Standar Dokumen Pengadaan LKPP lkpp go id 10012011172800SBD Konstruksi Prakualifikasi Dok Pengadaan pdf
PDF

Standar Dokumen Pengadaan - Kemendag

[PDF] Standar Dokumen Pengadaan Kemendag kemendag go id dokumen pengadaan plk gkr id0 1490876304 pdf
PDF

Standar Dokumen Pemilihan (DOKUMEN KUALIFIKASI

[PDF] Standar Dokumen Pemilihan (DOKUMEN KUALIFIKASI bulelengkab go id standar dokumen pemilihan pengadaan barang melalui e penunjukan langsung dok kualifikasi 79 pdf
PDF

Pengadaan Barang - Khalid Mustafa

[PDF] Pengadaan Barang Khalid Mustafa khalidmustafa info wp mdpn barang prakualifikasi pdf
PDF

lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik

[PDF] lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah republik pa rantauprapat go id Keputusan 20Deputi 20I 20Nomor 203 20Tahun 202018 1040 1
PDF

DRS. THOMAS, BLASIUS, WIDARTOYO & REKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) Izin Usaha / Business License No.: KEP-43/KM.1/2010 Jl. Taman Kendangsari No. 7 Surabaya 60292 Telp (031) 8496920

kip bandaacehkota go id wp content uploads 2014 06 PA LAPORAN AUDITOR PUBLIK ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Laporan Auditor Publik atas Penerapan Prosedur yang Disepakati No 86 KAP MP AUP V 2014 Kepada Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

BAB IV PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 4.1 Sistem Informasi Akuntansi Yang Diusulkan Berikut ini adalah tabel usulan yang penulis usulkan pada Dewan Kemakmuran Masjid Agung

eprints uns ac id 4421 1 138541008201006591 pdf i PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi kasus pada CV MITRA TANINDO) Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas tugas dan Memenuhi Syarat syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi thesis binus ac id Doc Bab4 2007 1 00005 AK Bab 4

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI E-PROCUREMENT BERDASAR KEPPRES 80 TAHUN 2003 DENGAN MEMPERGUNAKAN REQUIREMENT MODEL (RQM) Khakim Ghozali (1), Aris Tjahyanto (2) Jurusan Sistem Informasi Fakultas

PDF 1 BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Sistem informasi telah thesis binus ac id doc Bab1 2011 2 00020 SI 20Bab1001 pdf PDF rancang bangun sistem informasi e purchasing Digilib ITSdigilib its ac id public ITS paper 19425 5207100068 Paper

KUESIONER Peranan Sistem Informasi Akuntansi Kas dan Bank Terhadap Kewajaran Laporan Keuangan Perusahaan Petunjuk Pengisian Daftar pertanyaan ini terdiri dari dua tipe yaitu pertanyaan tipe A (Pertanyaan

repository usd ac id 6538 2 112114120 full pdf EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI Studi kasus di Minimarket KOPMA UNY SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi eprints dinus ac id 8491 1 jurnal 11632 pdf terutama pihak manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Jln. Gunung Lawu Ridge Biak Papua BERITA ACARA HASIL PELELANGAN NOMOR : 11.J/POKJA-V/PRC.SS/DPU/2016 Paket Pekerjaan : Pengawasan pembangunan

PDF pemerintah kabupaten biak numfor JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB BIAK 20NUMFOR 3 2009 pdf PDF Untitled Ombudsman RI ombudsman go id produk LP file 20180129 170313 pdf PDF Untitledsipsn menlhk go id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK Dokumen Pengadaan Pengadaan Kain Pakaian Dinas Harian (PDH) Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Panitia /Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik D O K U M E N P

PDF bupatibojonegoro JDIH Gresik Kabupaten Gresikjdih gresikkab go id 34 Tahun 2017 Pedoman Teknis Dana Desa ADD Bagian dari hasil pajak retribusi daerah pdf PDF pemerintah kabupaten gresik peraturan daerah JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go

Republik Indonesia Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha [Dokumen ] -Metode [Seleksi Umum /Seleksi Sederhana] dengan Prakualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - i DAFTAR ISI BAB

PDF Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan Jasa Konsultansi Badan lkpp go id SBD Jasa Konsultansi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul pdf PDF peraturan presiden republik indonesia nomor 16 Setkab go idsetkab go id wp content uploads Perpres

BAB IV PEMBAHASAN IV.1 Evaluasi Struktur Organisasi Perusahaan Menurut Mulyadi (2001:165) menyatakan bahwa Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada

PDF BAB IV PEMBAHASAN Pada bab ini akan membahas hasil analisis sir stikom edu id eprint 1635 6 BAB IV pdf PDF BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perpustakaan UIlib ui ac id file?file=digital 116702 T 2024592 Studi 20persepsi pdf PDF

SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 6 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan?

Home back155 156157158159160 Next

Republik Indonesia Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Barang [Dokumen Kualifikasi]

DAFTAR ISI D'O K U M E N K U A L'I F I K A S I

1 BAB II

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI IKASI

UMUM PESERTA KUALIFIKASI LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN SATU DOKUMEN KUALIFIKASI TIAP PESERTA

DOKUMEN KUALIFIKASI ISI DOKUMEN KUALIFIKASI BAHASA DOKUMEN KUALIFIKASI PERUBAHAN DOKUMEN KUALIFIKASI BERLAKUNYA KUALIFIKASI BIAYA KUALIFIKASI

PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI PENGISIAN DOKUMEN KUALIFIKASI BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI PAKTA INTEGRITAS

PEMASUK MASUKAN AN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI PENYAMPAIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI DOKUMEN KUALIFIKASI TERLAMBAT

EVALUASI KUALIFIKASI KERAHASIAAN PROSES EVALUASI KUALIFIKASI PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

HASIL PRAKUALIFIKASI KASI PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI SANGGAHAN KUALIFIKASI ULANG UNDANGAN KEPADA PESERTA YANG LULUS KUALIFIKASI BAB IV

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) BAB V

PAKTA INTEGRITAS TAS BAB VI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BAB VII

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI KASI BAB VIII

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI D'O K U M E N P E M I L'I H A N

BENTUK UNDANGAN BAB II

INSTRUKSI KEPADA K PESERTA (IKP) A

UMUM LINGKUP PEKERJAAN SUMBER DANA PESERTA PEMILIHAN LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI SATU PENAWARAN TIAP PESERTA B

DOKUMEN PEMILIHAN ISI DOKUMEN PEMILIHAN PEMBERIAN PENJELASAN PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN C

PENYIAPAN PENAWARAN BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN BAHASA PENAWARAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA PENAWARAN MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SURAT JAMINAN PENAWARAN D

PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN PENAWARAN TERLAMBAT E

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL I /TAHAP I] EVALUASI PENAWARAN ADMINSITRASI DAN TEKNIS [SAMPUL I/TAHAP I] PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP II PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL II/TAHAP II] EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN [SAMPUL II/TAHAP II] F

PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN PENGUMUMAN PEMENANG SANGGAHAN SANGGAHAN BANDING G

PENUNJUKAN PEMENANG PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA KERAHASIAAN PROSES

PELELANGAN GAGAL PELELANGAN GAGAL I

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN ANAAN SURAT JAMINAN PELAKSANAAN J

PENANDATANGANAN KONTRAK PENANDATANGANAN KONTRAK BAB III

LEMBAR DATA PEMILIHAN A

LINGKUP PEKERJAAN B

SUMBER DANA C

METODE PEMILIHAN D

PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN E

PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN F

PENINJAUAN LAPANGAN [APABILA DIPERLUKAN] G

DOKUMEN PENAWARAN H

MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN I

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN J

JAMINAN PENAWARAN K

JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN [ 2 SAMPUL /TAHAP I] L

JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN [TAHAP II] M

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN [2 SAMPUL/ TAHAP I] N

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN [TAHAP II] O

PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL I / TAHAP I] P

PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL II / TAHAP II] Q

EVALUASI PENAWARAN R

SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN S

JAMINAN SANGGAHAN BANDING T

JAMINAN PELAKSANAAN U

JAMINAN UANG MUKA BAB IV BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A

BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS B

BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA C

BENTUK SURAT KUASA D

BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) E

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS F

BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) G

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK H

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN BAB V

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) DEFINISI PENERAPAN BAHASA DAN HUKUM LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN ASAL BARANG KORESPONDENSI WAKIL SAH PARA PIHAK PEMBUKUAN

PERPAJAKAN PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK PENGABAIAN PENYEDIA MANDIRI KEMITRAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN SURAT PESANAN PROGRAM MUTU RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK LINGKUP PEKERJAAN STANDAR PEMERIKSAAN BERSAMA INSPEKSI PABRIKASI PENGEPAKAN PENGIRIMAN ASURANSI TRANSPORTASI RISIKO PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UJI COBA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SERAH TERIMA BARANG INCOTERMS JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/ GARANSI PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN LAYANAN TAMBAHAN PERUBAHAN KONTRAK PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGERTIAN BUKAN CIDERA JANJI PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN PEMUTUSAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMUTUSAN OLEH PENYEDIA PENGHENTIAN KONTRAK PEMBAYARAN SETELAH PENGHENTIAN/ PEMUTUSAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENANGGUNGAN TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK USAHA MIKO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA DENDA JAMINAN LAPORAN HASIL PEKERJAAN HAK DAN KEWAJIBAN PPK FASILITAS PEMBAYARAN

PERISTIWA KOMPENSASI HARGA KONTRAK PENANGGUHAN [PENYESUAIAN HARGA (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN SERTA KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN DAN LUMP SUM )[ PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ITIKAD BAIK BAB VI

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK K (SSKK) BAB VII

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR BAB VIII

DAFTAR KUANTITAS TAS DAN HARGA BAB IX

BENTUK DOKUMEN KONTRAK A

BENTUK SURAT PERJANJIAN B

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ) C

BENTUK SURAT PESANAN D

BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK E

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK F

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN G

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK H

BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
  • 1 D'O K U M E N K U A L'I F I K A S I Nomor: Tanggal: untuk Pengadaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: [K/L/D/I] Tahun Anggaran:
  • 2 BAB I

    I UMUM A

    Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang /Jasa Pemerintah

    Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

    Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: 1

    Pengumuman Prakualifikasi

    Instruksi Kepada Peserta

    Lembar Data Kualifikasi

    Pakta Integritas

    Formulir Isian Kualifikasi

    Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi

    Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

    Bentuk Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)

    Pengadaan melalui prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK

    Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha atau kemitraan

    3 BAB II

    PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI [kop surat K/L/D/I] CONTOH PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor: Pokja ULP pada [K/L/D/I] akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut: 1

    Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan : : : Rp ( ) : Tahun Anggaran 2

    Persyaratan Peserta [diisi oleh pokja ULP berdasarkan ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan] 3

    Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen KualifikasiK Hari/tanggal : / s

    d Tempat dan alamat : [ruang, gedung, lantai, jalan, dst] Website : 4

    Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal

    Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Kualifikasi

    Dokumen Kualifikasi dapat diambil dalam bentuk cetakan, softcopy atau diundah melalui website [bagi K/L/D/I yang belum memiliki website, hanya menyediakan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy] Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

    , 20 Pokja ULP

  • 4 BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) A
  • Peserta Kualifikasi 1

    Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 2

    berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan

    melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil kualifikasi sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

    membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini

    sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi

    sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

    pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

    Larangan Pertentangan Kepentingan 3

    di atas antara lain meliputi: a

    seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama

    pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan

    di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi: a

    hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal

    PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta

    hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama

    Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta 4

    DOKUMEN KUALIFIKASI 5

    Isi Dokumen Kualifikasi kemitraan/kso dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/kso yang lain pada paket pekerjaan yang sama

    Kelalaian menyampaikan keterangan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta

    Bahasa Dokumen Kualifikasi 7

    Perubahan Dokumen Kualifikasi Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia

    Berlakunya Kualifikasi 9

    Biaya Kualifikasi Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK

    PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI 10

    Pengisian Dokumen Kualifikasi 9

    Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh: a

    direktur utama/pimpinan perusahaan

    penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya

    kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

    pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

    Bentuk Dokumen Kualifikasi 12

    Pakta Integritas Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai ASLI dan REKAMAN

    Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang Pakta integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Isian Kualifikasi

    PEMASUK MASUKAN AN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI 13

    Penyampaian Dokumen Isian Kualifikasi 13

    Dokumen Kualifikasi Terlambat 14

    Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Klarifikasi disertai dengan bukti serah terima

    EVALUASI KUALIFIKASI 15

    Kerahasiaan Proses 14

    Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain hingga hasil kualifikasi diumumkan

    Evaluasi Kualifikasi 16

    Pembuktian Kualifikasi 17

    HASIL PRAKUALIFIKASI 18

    Penetapan Hasil Kualifikasi dimasukkan dalam Daftar Hitam Semua peserta yang lulus dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3(tiga), maka lelang dinyatakan gagal 19

    Pengumuman Hasil Kualifikasi 20

    Sanggahan Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP disampaikan kepada semua peserta kualifikasi dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a

    penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi

    rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat

    penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti Tidak ada sanggahan banding dalam proses

  • 10 prakualifikasi
  • Kualifikasi Ulang 21

    Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi masih kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses pelelangan

    Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi diundang mengambil Dokumen Pemilihan untuk pemasukan penawaran

    11 Bab IV

    Lembar Data Kualifikasi (LDK) Lembar Data Kualifikasi (LDK LDK) A

    Lingkup Kualifikasi Nama Pokja ULP: Alamat Pokja ULP: Nama paket pekerjaan: B

    Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Tahun Anggaran C

    Penyampaian Dokumen Kualifikasi Hari Tanggal Pukul Tempat : s

    Persyaratan Kualifikasi 1

    formulir kualifikasi ditandatangani oleh: a

    direktur utama/pimpinan perusahaan

    penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya

    kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

    pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

    Peserta harus memiliki surat izin usaha [isi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan untuk pengadaan barang ini] dan surat izin [isi sesuai dengan surat izin lain yang dipersyaratkan]

    perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan

    salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam

    memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

  • 12 perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan
  • Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

    memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

    memiliki pengalaman pada subbidang [isi sesuai dengan subbidang sejenis yang dipersyaratkan]

    dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a

    peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut

    untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan

    [Untuk pekerjaan kompleks, perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan sebagaimana tercantum dalam angka 8

    a, harus dibuat dihadapan notaris dan dalam bentuk akta notaris

    [memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan]

    13 BAB V

    PAKTA INTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan/Tanpa Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [nama wakil sah badan usaha] No

    Identitas Jabatan Bertindak untuk dan atas nama : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] : : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] Bekerjasama dengan PT/CV/Firma/Koperasi [bagi Badan Usaha yang bermitra] dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1

    tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

    akan melaporkan kepada APIP [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini

    akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

    [tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap]

  • 14 [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1
  • Nama : [nama wakil sah badan usaha] No

    Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] Jabatan Bertindak untuk dan atas nama : : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 2

    Nama : [nama wakil sah badan usaha] No

    Identitas : [diisi nomor KTP/SIM/Paspor] Jabatan Bertindak untuk dan atas nama : : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] 3

    [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan] dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1

    tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

    akan melaporkan kepada kepada APIP [isi sesuai dengan K/L/D/I] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini

    akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

    apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

    [tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan], [nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

    15 BAB VI

    FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Bertindak untuk dan atas nama Alamat Telepon/Fax [nama wakil sah jika badan usaha] : [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris] : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha] : : : menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1

    saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akte pendirian/perubahan/surat kuasa

    Jika kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]

    saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ]

    saya tidak sedang menjalani sanksi pidana

    saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini

    badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

    salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam

    data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

    Data Administrasi 1

    Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi) 2

    Status : : Pusat Cabang Alamat Kantor Pusat : No

    Telepon : No

    Fax : Alamat Kantor Cabang : No

    Telepon : No

    Fax : B

    Izin Usaha 1

    Surat Izin Usaha : Tanggal 2

    Masa berlaku izin usaha : 3

    Instansi pemberi izin usaha : C

    Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1

    Surat Izin : Tanggal 2

    Masa berlaku izin : 3

    Instansi pemberi izin : D

    Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1

    Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi a

    Nomor Akte : b

    Tanggal : c

    Nama Notaris : 2

    Akta Perubahan Terakhir a

    Nomor Akte : b

    Tanggal : c

    Nama Notaris :

    Pengurus 1

    Komisaris untuk Perseroan P Terbatas (PT) No

    Nama No

    KTP Jabatan dalam Badan Usaha 2

    Direksi/Pengurus Badan Usaha No

    Nama No

    KTP Jabatan dalam Badan Usaha F

    Data Keuangan 1

    Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No

    Nama No

    KTP Persentase 2

    Pajak a

    Nomor Pokok Wajib Pajak : b

    Bukti laporan Pajak Tahun terakhir c

    Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21

    4) PPN d

    [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)] : No

    [Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks)]

    Data Pengalaman Perusahaan Nama Paket Pekerjaan Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan Lokasi Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen Nama Alamat/ Telepon Kontrak No/ Tanggal Nilai Tanggal Selesai Menurut Kontrak BA Serah Terima Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab

    Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    [tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan meterai Rp 6

    19 BAB VII

    PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PETUNJUK PENGISIAN ISIAN FORMULIR KUALIFIKASI A

    Data Administrasi 1

    Diisi dengan nama badan usaha peserta

    Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang)

    Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan badan usaha peserta yang dapat dihubungi

    Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang

    Izin Usaha 1

    Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya

    Diisi dengan masa berlaku izin usaha

    Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha

    Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1

    Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya

    Diisi dengan masa berlaku izin

    Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin

    Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1

    Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte pendirian badan usaha

    Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akte perubahan terakhir badan usaha, apabila ada

    Pengurus 1

    Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas

    Diisi dengan nama, nomor KTP dan jabatan dalam badan usaha

    Data Keuangan 1

    Diisi dengan nama, nomor KTP, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero

    Pajak a

    Diisi dengan NPWP badan usaha b

    Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan

    Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir) : 1) PPH pasal 21 2) PPH Pasal 23 3) PPH pasal 25/pasal 29 4) PPN Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

    Neraca perusahaan [khusus untuk pekerjaan kompleks] [Diisi dengan data keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia]

    Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima

    TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A

    Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1

    formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh: a

    direktur utama/pimpinan perusahaan

    penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya

    kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

    pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama

    memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

    salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam

    memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan

    Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

    memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

    memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai

    dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a

    peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut

    evaluasi persyaratan pada angka 1

    dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan

    [khusus untuk pekerjaan kompleks, perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan sebagaimana tercantum dalam angka 8

    a, harus dibuat dihadapan notaris, dalam bentuk akta notaris]

    memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila dipersyaratkan

    Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal: 1

    kelengkapan Dokumen Kualifikasi

    pemenuhan persyaratan kualifikasi

    Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi

    Data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi

    Republik Indonesia Pengadaan Barang [Dokumen Pemilihan]

    DAFTAR ISI D'O K U M E N P E M I L'I H A N

    1 BAB I

    BENTUK UNDANGAN

    2 BAB II

    INSTRUKSI KEPADA K PESERTA (IKP)

    UMUM LINGKUP PEKERJAAN SUMBER DANA PESERTA PEMILIHAN LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI SATU PENAWARAN TIAP PESERTA B

    DOKUMEN PEMILIHAN ISI DOKUMEN PEMILIHAN PEMBERIAN PENJELASAN PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN C

    PENYIAPAN PENAWARAN BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN BAHASA PENAWARAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA PENAWARAN MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SURAT JAMINAN PENAWARAN D

    PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN PENAWARAN TERLAMBAT E

    PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL I /TAHAP I] EVALUASI PENAWARAN ADMINSITRASI DAN TEKNIS [SAMPUL I/TAHAP I] PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN TAHAP II PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL II/TAHAP II] EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN [SAMPUL II/TAHAP II] F

    PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN PENGUMUMAN PEMENANG SANGGAHAN SANGGAHAN BANDING G

    PENUNJUKAN PEMENANG

    PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA KERAHASIAAN PROSES H

    PELELANGAN GAGAL PELELANGAN GAGAL I

    SURAT JAMINAN PELAKSANAAN ANAAN SURAT JAMINAN PELAKSANAAN J

    PENANDATANGANAN KONTRAK PENANDATANGANAN KONTRAK BAB III

    LEMBAR DATA PEMILIHAN A

    LINGKUP PEKERJAAN B

    SUMBER DANA C

    METODE PEMILIHAN D

    PESERTA YANG DAPAT MENGIKUTI PEMILIHAN E

    PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN F

    PENINJAUAN LAPANGAN [APABILA DIPERLUKAN] G

    DOKUMEN PENAWARAN H

    MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN I

    MASA BERLAKUNYA PENAWARAN J

    JAMINAN PENAWARAN K

    JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN [ 2 SAMPUL /TAHAP I] L

    JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN [TAHAP II] M

    BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN [2 SAMPUL/ TAHAP I] N

    BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN [TAHAP II] O

    PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL I / TAHAP I] P

    PEMBUKAAN PENAWARAN [SAMPUL II / TAHAP II] Q

    EVALUASI PENAWARAN R

    SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN S

    JAMINAN SANGGAHAN BANDING T

    JAMINAN PELAKSANAAN U

    JAMINAN UANG MUKA BAB IV BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A

    BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS B

    BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA C

    BENTUK SURAT KUASA D

    BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) E

    BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS F

    BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) G

    BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK H

    BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN BAB V

    SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) DEFINISI PENERAPAN BAHASA DAN HUKUM LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN ASAL BARANG

    KORESPONDENSI WAKIL SAH PARA PIHAK PEMBUKUAN PERPAJAKAN PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK PENGABAIAN PENYEDIA MANDIRI KEMITRAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN SURAT PESANAN PROGRAM MUTU RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK LINGKUP PEKERJAAN STANDAR PEMERIKSAAN BERSAMA INSPEKSI PABRIKASI PENGEPAKAN PENGIRIMAN ASURANSI TRANSPORTASI RISIKO PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UJI COBA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SERAH TERIMA BARANG INCOTERMS JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/ GARANSI PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN LAYANAN TAMBAHAN PERUBAHAN KONTRAK PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGERTIAN BUKAN CIDERA JANJI PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN PEMUTUSAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMUTUSAN OLEH PENYEDIA PENGHENTIAN KONTRAK PEMBAYARAN SETELAH PENGHENTIAN/ PEMUTUSAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PENANGGUNGAN TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK USAHA MIKO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA DENDA JAMINAN LAPORAN HASIL PEKERJAAN

    HAK DAN KEWAJIBAN PPK FASILITAS PEMBAYARAN PERISTIWA KOMPENSASI HARGA KONTRAK PENANGGUHAN [PENYESUAIAN HARGA (UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN SERTA KONTRAK GABUNGAN HARGA SATUAN DAN LUMP SUM )[ PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN ITIKAD BAIK BAB VI

    SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK K (SSKK) BAB VII

    SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR BAB VIII

    DAFTAR KUANTITAS TAS DAN HARGA BAB IX

    BENTUK DOKUMEN KONTRAK A

    BENTUK SURAT PERJANJIAN B

    BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ) C

    BENTUK SURAT PESANAN D

    BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK E

    BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK F

    BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN G

    BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK H

    BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN
  • 1 D'O K U M E N P E M I L'I H A N Nomor: Tanggal: untuk Pengadaan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: : [K/L/D/I] Tahun Anggaran:
  • 2 BAB I

    BENTUK UNDANGAN A

    BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK PELELANGAN UMUM METODE PEMASUKAN DUA SAMPUL [kop surat K/L/D/I] UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN Nomor :, 20 Lampiran : Kepada Yth

    di Perihal : Pemilihan Penyedia Barang untuk paket pekerjaan Pokja ULP Tahun Anggaran Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus kualifikasi untuk paket pekerjaan tersebut di atas

    Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Saudara untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: 1

    Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup pekerjaan

    penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran paling kurang ( ) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran

    Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat Website 4

    Jadwal pelaksanaan pengadaan: : [ruang, gedung, lantai, jalan, dst] : No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu a

    Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen / s/d / / s/d / Pengadaan b

    Pemberian Penjelasan c

    Pemasukan Dokumen Penawaran / s/d / / s/d /

    Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I e

    Pemberitahuan/Pengumu man Peserta yang lulus Sampul I g

    Pembukaan Dok

    Penawaran Sampul II h

    Pengumuman Pemenang i

    Masa Sanggah / s/d / j

    Penerbitan SPPBJ 5

    pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal

    Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil Dokumen Pemilihan

    Dokumen Pemilihan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau website sebagaimana tercantum dalam LDP

    [bagi K/L/D/I yang belum memiliki website, hanya menyediakan Dokumen Pemilihan dalam bentuk cetakan]

    Demikian disampaikan untuk diketahui

    Kelompok Kerja ULP [tanda tangan]

    (nama lengkap)

    BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK PELELANGAN UMUM METODE PEMASUKAN DUA TAHAP [kop surat K/L/D/I] UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN Nomor :, 20 Lampiran : Kepada Yth

    di Perihal : Pemilihan Penyedia Barang untuk paket pekerjaan Pokja ULP Tahun Anggaran Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus kualifikasi untuk paket pekerjaan tersebut di atas

    Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Saudara untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut: 1

    Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup pekerjaan

    penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Teknis, dengan masa berlaku penawaran paling kurang ( ) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran

    Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat Website 4

    Jadwal pelaksanaan pengadaan: : [ruang, gedung, lantai, jalan, dst] : No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu a

    Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Tahap I / s/d / / s/d / b

    Pemberian Penjelasan c

    Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I / s/d / / s/d / d

    Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I e

    Pemberitahuan/Pengumuman

  • 5 Peserta yang lulus Tahap I f
  • Pemasukan Dokumen Tahap II / s/d / / s/d / g

    Pembukaan Dok

    Penawaran Tahap II h

    Pengumuman Pemenang i

    Masa Sanggah / s/d / j

    Penerbitan SPPBJ 5

    pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal

    Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil Dokumen Pemilihan

    Dokumen Pemilihan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau website sebagaimana tercantum dalam LDP

    [bagi K/L/D/I yang belum memiliki website, hanya menyediakan Dokumen Pemilihan dalam bentuk cetakan]

    Demikian disampaikan untuk diketahui

    Kelompok Kerja ULP [tanda tangan]

    (nama lengkap)

    BENTUK UNDANGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA (SAMPUL II) UNTUK PELELANGAN UMUM METODE PEMASUKAN DUA SAMPUL [kop surat K/L/D/I] UNDANGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA Nomor :, 20 Lampiran : Kepada Yth

    di Perihal : Pemilihan Penyedia Barang untuk paket pekerjaan Pokja ULP Tahun Anggaran Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus kualifikasi untuk paket pekerjaan tersebut di atas

    Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Saudara untuk menghadiri Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran Harga) yang akan dilaksanakan pada: Hari : Tanggal : Pukul : s/d Tempat : Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (Penawaran Harga) dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal

    Demikian disampaikan untuk diketahui

    Kelompok Kerja ULP [tanda tangan]

    (nama lengkap)

    BENTUK UNDANGAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA (TAHAP II) UNTUK PELELANGAN UMUM METODE PEMASUKAN DUA TAHAP [kop surat K/L/D/I] UNDANGAN PEMAS EMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA Nomor :, 20 Lampiran : Kepada Yth

    di Perihal : Pemilihan Penyedia Barang untuk paket pekerjaan Pokja ULP Tahun Anggaran Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara telah lulus evaluasi penawaran Tahap I untuk paket pekerjaan tersebut di atas

    Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Saudara untuk memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II (Penawaran Harga) yang akan dilaksanakan pada: Hari : s/d Tanggal : s/d Pukul : s/d Tempat : Nilai total HPS untuk paket pekerjaan pengadaan Barang ini adalah sebesar [jika nilai total HPS berbeda dengan Tahap I] Dokumen Penawaran Tahap II berisi penawaran harga, dengan masa berlaku penawaran paling kurang ( ) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran

    Demikian disampaikan untuk diketahui

    Kelompok Kerja ULP [tanda tangan]

    (nama lengkap)

    8 Bab II

    INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Instruksi kepada Peserta (IKP) A

    Umum IKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang /Jasa Pemerintah, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya

    Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:

    : kerjasama antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis

    Lingkup Pekerjaan 1

    Sumber Dana 3

    Peserta Pemilihan Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP

    Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 4

    berusaha mempengaruhi anggota pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan

    melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain

    membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan

    sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang

    sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam

    pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

    Larangan Pertentangan Kepentingan 5

    antara lain meliputi: