PDF rencana kerja anggaran satker rincian -rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah ( rka skpd ) - RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5


Like and share and download

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah ( rka skpd )

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU SATUAN KERJA (666) KPU KOTA JAKARTA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA () KOTA JAKARTA PUSAT PERHITUNGAN TAHUN 6 /KEGIATAN/OUUT/

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6..) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU SATUAN KERJA (666) KPU KOTA JAKARTA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA () KOTA JAKARTA PUSAT PERHITUNGAN TAHUN 6 /KEGIATAN/OUUT/ DI YOGYAKARTA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 BAGIAN B (019 07 12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN ? Adapun rincian dari pedoman ini diatur secara detil dalam ketentuan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Related PDF

rencana kerja anggaran satker rincian belanja satuan kerja tahun

DI YOGYAKARTA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 BAGIAN B (019 07 12) PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN  
PDF

manual prosedur perencanaan anggaran - Direktorat Jenderal

Adapun rincian dari pedoman ini diatur secara detil dalam ketentuan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari Distribusi DIPA ke Satker
PDF

rencana kerja dan anggaran - Pusdatin

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2 2 1 Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Per Kegiatan Satuan
PDF

rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (rka - skpd)

Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2 2 1 Rincian Anggaran  
PDF

rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah ( rka skpd )

RKA SKPD 2 2 Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2 2 1
PDF

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 /PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 238/PMK.08/2014 TENTANG PENJUALAN

ketentuan pajak go id aturan asli 85 PMK03 2012 pdf menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 85 pmk 03 2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per POS POS ASET 1. Kas 9,174,040 2. Penempatan pada Bank Indonesia 34,340,092 3. Penempatan pada bank lain 9,077,578 4. Tagihan spot dan derivatif 341,311 5. Surat berharga a.

31 Des 2018 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31? PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT GUBERNUR

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 134 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN

kalbarprov go id file dokumen lap perkembangan RKPD PROV GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a b ahwa setiap tahu nnya Pemerintah

Pusat Logistik Berikat untuk komoditas kapas di Cikarang Update Feb 2016 Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat

PDF jokowi resmikan plb Bea Cukairepository beacukai go id 5190058743c8ede495bc9228bbbd486a softcopy wbc edisi april (13 5 16) pdf PDF LAKIP Direktorat ITKAKA Tahun 2017 Ditjen IKTA Kementerian ikta kemenperin go id LAKIP Direktorat ITKAKA Tahun 2017

SISTEM INFORMASI PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENGGUNAKAN PEMROGRAMAN DELPHI 2007 DAN SQL SERVER 2008 Vivi Nurfianti Jurusan Sistem Informasi STMIK PalComTech

pelaksanaan PUHH yang berbasis sistem informasi, perlu penegasan dan penjelasan fungsi penugasan negara bukan pajak (PNBP) dan peredaran hasil hutan berasal dari hutan tanaman dan hutan alam pada hutan produksi 4 13 Mar 2016 hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pengadaan dana dalam jumlah uang yang cukup besar dan berkesinambungan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya. Pembangunan Nasional

thesis binus ac id doc Bab2 2011 2 00027 AK PBB BAB II semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum (h 3) Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) ada dua yaitu 1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

SOP A. Pemeriksaan Administratif No Aktivitas 1. Pemohon mengajukan dokumen sesuai form yang telah ditetapkan 2. Petugas loket menyerahkan dokumen ke Kepala Pusat PP 3. Kepala Pusat PP didisposisi kepada

PDF 1 SOP A Pemeriksaan Administratifpvtpp setjen pertanian go id SOP PERMOHONAN HAK PVT pdf PDF sop bidang sarana, prasarana dan administrasi umum fisip unpadfisip unpad ac id wp content 03 SOP Sarpras Adm Umum pdf PDF A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE? 8 Mar 2019 Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan? REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kewajiban dalam menyusun laporan keuangan oleh setiap instansi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

BAB 1 PENDAHULUAN A Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengelola laporan pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan? Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang merupakan format dasar RKA

Home back 210211212213214215 Next

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6

) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU SATUAN KERJA (666) KPU KOTA JAKARTA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA () KOTA JAKARTA PUSAT PERHITUNGAN TAHUN 6 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) (4) () (6) () Halaman () () () () 6

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Indikator Kinerja Utama Program 3 Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU 33 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (Fungsi/Subfungsi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 33

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Laporan Laporan 6

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) Layanan Perkantoran Pengelolaan Perbendaharaan, Serta Sistem Akuntansi Pelaporan Bulan Layanan Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (Fungsi/Subfungsi

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Dokumen Dokumen KD

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik pemilu Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Layanan Pengadaan

KD

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6

) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU SATUAN KERJA (666) KPU KOTA JAKARTA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA () KOTA JAKARTA PUSAT PERHITUNGAN TAHUN 6 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) (4) () (6) () Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Layanan

Pengadaan JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Halaman () () () () Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu Laporan

KD Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Fasilitasi Pendistribusian Logistik Pemilu Inventarisasi Logistik Pemilu Unit

KD Inventarisasi logistik Pemilu Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Inventarisasi logistik Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (Fungsi/Subfungsi

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen KD 33

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Dokumen

KD LAYANAN OPERASIONAL DAN PELAYANAN TI Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMILU Data dan Informasi Kepemiluan Dokumen 3

KD Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran Penyusunan Laporan Kinerja Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

Penyusunan LAKIP Tahun dan Penyusunan PK Tahun Rapat evaluasi, penyusunan laporan rencana aksi dan analisis capaian kinerja serta Pemilukada Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Dokumen

KD

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6

) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU SATUAN KERJA (666) KPU KOTA JAKARTA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA () KOTA JAKARTA PUSAT PERHITUNGAN TAHUN 6 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) (4) () (6) () JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Halaman 3 () () () () PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN Sistem Aplikasi KPU Aplikasi

KD SISTEM APLIKASI KPU Aplikasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

SISTEM APLIKASI KPU

Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia [Output Baru

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dokumen Dokumen 3

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural Seleksi PNS Secara Transparan dan Akuntabel [Output Baru

KD Diklat Teknis Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Pengiriman Peserta Diklat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (Fungsi/Subfungsi

Penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi 3 Satker KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4

Penatausahaan Barang Milik Negara Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Laporan

KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Pengelolaan Barang Milik Negara Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip Laporan

KD JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Layanan Perkantoran PELAYANAN KETATAUSAHAAN, PERLENGKAPAN, DAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT KPU Bulan Layanan Bulan Layanan 46

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6

) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU SATUAN KERJA (666) KPU KOTA JAKARTA PUSAT PROPINSI () DKI JAKARTA () KOTA JAKARTA PUSAT PERHITUNGAN TAHUN 6 /KEGIATAN/OUUT/ SUB OUUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA () () (3) (4) () (6) () JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 46

Halaman 4 () () () () Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Fungsi/Subfungsi

) Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Laporan

KD Evaluasi terhadap LAKIP KPU Kabupaten/Kota Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Evaluasi LAKIP Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan

KD Laporan Hasil Reviu LK KPU Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Reviu Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6

Indikator Kinerja Utama Program Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (Fungsi/Subfungsi

) Advokasi dan Sengketa Hukum Kasus KD Advokasi dan BAtuan Hukum Kasus 3

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3

Advokasi dan Bantuan Hukum Layanan Administrasi kepemiluan PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Laporan Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

PENINGKATAN PELAYANAN DAN KAPASITAS PENYELENGGARAN PEMILU TERKAIT ADMINISTRASI KEPEMILUAN Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada Provinsi Provinsi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Workshop/Penyuluhan/Evaluasi/Kajian Peraturan KPU Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (Fungsi/Subfungsi

) Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Dokumen Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Pengelolaan Data dan Dokumen Pemilu dan Pemilukada Pusat pendidikan pemilih Satker

KD PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH Satker

TAHUN ANGGARAN 6 (6) () (6

Halaman 6 () () () () Pendidikan Pemilih Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu & Pemilukada Laporan Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada

TOTAL RM PLN RMP PNP BLU HIBAH PDN , Januari 6