PDF -wwwpdpersicoid - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/

wwwpdpersicoid

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota

Related PDF

Standar Profesi Gizi : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15751Menkes Per tentang Organisasi dan Tata Kerja
PDF

peraturanbkpmgoid

peraturan bkpm go id jdih userfiles batang
PDF

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SALINAN PERATURAN DAERAH

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2011 KabupatenTreng
PDF

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

pelayanan jakarta go id download regulasi peraturan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan dalam rangka pemberian izin, perlu mengatur registrasi tenaga kesehatan; b bahwa Peraturan Menteri
PDF

pelayananjakartagoid

pelayanan jakarta go id menteri kesehatan no 571 NOMOR 571 MENKES SK V1 2008 TENTANG STANDAR PROFESI OKUPASI TERAPIS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehåtan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Okupasi Terapis dengan Keputusan Menteri Kesehatan; 1 4 5
PDF

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG

ditjenpp kemenkumham go id files ld 2008 jawatimur4 2008 pdf Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571 Menkes Per VI 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568 Menkes Per VI 1996 22 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 595 Menkes SK VII 1993
PDF

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 5 PERATURAN

samarinda bpk go id Perda 5 Tahun Tenaga Kesehatan pdf 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548 MENKES PER V 2007 tentang Registrasi dan Izin Okupasi Terapis; 22 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378 MENKES SK III 2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi; 23 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 571 MENKES SK VI 2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis; 24
PDF

wwwpdpersicoid

pdpersi co id peraturan kepmenkes kmk3762007 pdf Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b Menkes
PDF

wwwpdpersicoid


PDF

HAND OUT MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN KODE MATA KULIAH : AP 408 BOBOT SKS : 3 (TIGA) SEMESTER : IV (EMPAT) PERTEMUAN : 3, 4 dan 5 MATERI : BUDGETING (PENGANGGARAN) A. PENGERTIAN BUDGET Budget

file upi edu HAND OUT 7 pdf Manajemen Keuangan Pendidikan Dhie’07 3 Neraca Atau Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan organisasi pada suatu saat tertentu Judul Neraca terdiri atas 1

EVALUASI RUTE ANGKUTAN UMUM PUSAT KOTA DALAM MENGURANGI BEBAN LALU LINTAS DI PUSAT KOTA SALATIGA TUGAS AKHIR Oleh : ROHMA YUANITA A L2D 001 458 JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

PDF evaluasi rute trayek angkutan umum penumpang Eprints undipeprints undip ac id 3918 1 angga nursita sari pdf PDF evaluasi tarif angkutan umum yang melayani trayek pinggiran pusat core ac uk download pdf 11706846 pdf PDF evaluasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

6 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) a. Pengertian KTSP Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA A Deskripsi Teori 1 Penelitian Tindakan eprints uny ac id 8483 3 bab 202 20 2008513241007 pdf PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI A Kajian eprints uny ac id 8877 3 BAB 202 20

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISII DAFTAR TABELX DAFTAR GAMBAR XII PENGANTAR 1

ABSTRAK Permata GYM & SPA merupakan pusat kebugaran yang ingin memperkenalkan konsep hidup sehat kepada masyarakat luas dengan menawarkan program kebugaran yang bermanfaat khususnya di kota Bandung. Dari

bappeda jakarta go id 63 DAFTAR ISI 11 MEI pdf DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta II 7 Tabel 2 2 Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 II 15 Tabel 2 3 Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP 970 VIII 2014 tanggal 28 Agustus Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 06 XII 2013 tanggal 6? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tanggal Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor

19 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi Manajemen 1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi Manajemen Pengertian akuntansi manajemen menurut Horngren (2000) adalah proses identifikasi, pengukuran,

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab2 BOL S1 2016 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 1 1 Pengertian Bisnis Menurut Allan Afuah (2004) Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu 8 yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar sir stikom edu id eprint 1738 4 BAB II

xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...i LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI....iii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR..iv HALAMAN PERSEMBAHAN... v MOTTO... vi KATA PENGANTAR...

PDF BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Sebagai penutup dari thesis ini e journal uajy ac id 4490 6 5MM01665 pdf PDF BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini dapat ditarik e journal uajy ac id 11330 7 6MTF02361 pdf PDF 51 BAB VI

8 BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1 Pengertian Biaya Biaya dapat dipandang sebagai suatu nilai tukar yang dikeluarkan atau suatu pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat di masa datang.

PDF BAB II TELAAH PUSTAKA 2 1 Pengertian Biaya Biaya dapat repository uin suska ac id 4057 3 BAB 20II pdf PDF BAB II TELAAH PUSTAKA 2 1 Pengertian Akuntansi Biaya repository uin suska ac id 4195 3 BAB 20II pdf PDF BAB II

DESKRIPTIF STATISTIK GURU PAIS

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Hasil

DESKRIPTIF STATISTIK GURU PAIS 148 Statistik Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Deskriptif Statistik Guru PAIS A. Tempat Mengajar Pendataan Guru PAIS Tahun 2008 mencakup 33 propinsi. Jumlah

Statistik deskriptif ini digunakan sebagai dasar untuk menguraikan kecenderungan Tabel 4 4 Deskripsi Sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam ( PAI) No A Deskripsi Data Statistik deskriptif ini digunakan sebagai dasar untuk menguraikan kinerja guru, motivasi belajar, serta prestasi belajar PAI siswa

Home back155 156157158159160 Next

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 572)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/ 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 568/Menkes/Per/VI/1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/ 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 seri E)

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

  • - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAJUAN KLAIM BAGI MASYARAKAT MISKIN PEMEGANG KARTU JAMKESDA
  • BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1

    Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur

    Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur

    Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

    Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

    Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

    Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di provinsi berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

    Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan daerah menurut Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

    Pejabat

    Pejabat Pengelola adalah organ BPJKD yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan BPJKD dan pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Daerah untuk kepentingan BPJKD, sesuai tujuan BPJKD serta mewakili BPJKD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

    Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau Rumah Sakit Swasta yang telah membuat perjanjian dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

    Tagihan klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh PPK

    Klaim Kedaluarsa adalah klaim yang melewati waktu 3 (tiga) bulan pelayanan kesehatan yang diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

    Force Majeur adalah suatu keadaan memaksa diluar kehendak/kuasa manusia, yang meliputi : bencana alam, kekacauan akibat peperangan atau huru hara, atau kebijakan pemerintah

    BAB II ALOKASI DANA Pasal 2 (1) Alokasi dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang kartu Jamkesda bersumber dari dana APBD Provinsi 50% dan APBD Kabupaten/Kota 50%

    (2) Dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk APBD Provinsi dianggarkan pada Dinas Kesehatan Provinsi, sedangkan untuk APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sesuai dengan ketentuan Kabupaten/Kota masing-masing

    BAB III
  • - BAB III MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM Pasal 3 (1) PPK mengajukan klaim dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang Kartu Jamkesda kepada Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
  • (2) Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pengelola BPJKD

    (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan proses verifikasi klaim paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dari PPK

    (4) Dalam hal keterlambatan proses verifikasi oleh Pejabat Pengelola, maka Pejabat Pengelola bertanggungjawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim

    Pasal 4 Bila pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melewati waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kadaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar, kecuali karena force majeur yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandangani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Pejabat Pengelola

    Pasal 5 (1) Tata cara pengajuan klaim dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang kartu Jamkesda dari PPK, sebagai berikut : a

    Pihak PPK mengajukan klaim dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang kartu Jamkesda kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan BPJKD

    Terhadap pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pengelola BPJKD

    Hasil

    Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Klaim 100% yang ditandatangani oleh Direktur/Kepala PPK, Direktur Pejabat Pengelola dan Dinas Kesehatan Provinsi

    Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf c'dilampiri perhitungan nilai rekapitulasi klaim 50% untuk Pemerintah Provinsi dan 50% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

    Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada huruf c'beserta dokumen kelengkapannya disampaikan oleh Pejabat Pengelola kepada pihak-pihak yang berwenang menandatangani

    Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi : 1) Kuitansi global

    (2) Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus dikembalikan kepada Pejabat Pengelola paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi

    (3) Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya diterima dari Pejabat Pengelola, menerbitkan : a

    Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening PPK Pemerintah Daerah Provinsi dan PPK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    Surat

    Surat Penagihan Klaim Jamkesda dan menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

    (4) Form berita acara persetujuan klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

    Pasal 6 Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pelayanan kesehatan Jamkesda tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah

    Pasal 7 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembayaran klaim secara langsung kepada PPK Pemerintah Daerah Provinsi sesuai prosedur yang berlaku di Kabupaten/Kota dan menyerahkan fotocopy bukti pembayarannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi

    BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 (1) Dokumen pertanggungjawaban klaim Jamkesda asli berupa Berita Acara Persetujuan Klaim beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disimpan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

    (2) Tembusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kesehatan Provinsi diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan

    Pasal 9
  • - Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
  • Pasal 10 Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengajuan Klaim bagi Masyarakat Miskin Pemegang Kartu Jamkesda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

    BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

    Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Mei 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

    SOEKARWO