PDF -analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation - Pengantar Diskusi EuroCham
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

Pengantar Diskusi EuroCham

analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E. Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E. Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang PDF 1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 Deputi Bidang Tata Ruang tarulh wp LAPORAN BULANAN JUNI 2016 FINAL pdf PDF Daftar isi EEAS Europa eeas europa eu indonesia s export quality infrastructure id pdf

Related PDF

1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 - Deputi Bidang Tata Ruang

[PDF] 1 Laporan Kegiatan Bulan Juni 2016 Deputi Bidang Tata Ruang tarulh wp LAPORAN BULANAN JUNI 2016 FINAL pdf
PDF

Daftar isi - EEAS - Europa

[PDF] Daftar isi EEAS Europa eeas europa eu indonesia s export quality infrastructure id pdf
PDF

Untitled - Apindo

[PDF] Untitled Apindo apindo or id userfiles laporan pdf LaporanTahunan2013 pdf
PDF

sekilas unilever indonesia - Indonesia Investments

[PDF] sekilas unilever indonesia Indonesia Investments cdn indonesia investments Unilever Indonesia Annual Report 2015 Company Profile Indonesia Investments pdf
PDF

accelerating infrastructure development - Indonesia Investments

[PDF] accelerating infrastructure development Indonesia Investments cdn indonesia investments Nusantara Infrastructure Annual Report 2015 Company Profile Indonesia Investments pdf
PDF

Palm Sugar Di Denmark

[PDF] Palm Sugar Di Denmarkdjpen kemendag go id 441e6 market intelligence baju wanita dan anak pdf
PDF

analisis implementasi kebijakan transfer pricing documentation

22 Jun 2012 (EuroCham), Jakarta Japan Club, Kadin, American dua pengertian kebijakan fiskal berdasarkan pengertian luas dan pengertian sempit
PDF

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PT ANDALAN SUKSES MAKMUR - RSPO

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DASAR PENDUDUK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

jdih setjen kemendagri go id files KAB KOTAWARINGIN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72

APLIKASI AGENDA HARIAN

aplikasi keamanan dan kebersihan berbasis android di sekolah

2016 APLIKASI AGENDA HARIAN BUKU PETUNJUK CARA PENGGUNAAN APLIKASI AGENDA HARIAN APLIKASI AGENDA HARIAN 0 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i MEMULAI APLIKASI... 1 ALUR AGENDA HARIAN... 1 LOGIN... 1 AKTIFITAS

tion and add features to manage the agenda of other activities UMS sudah memiliki aplikasi penjadwalan yaitu aplikasi Jadwal Terpadu yang depan dan ke belakang, dapat ditampilkan dalam format bulanan, mingguan dan harian Kegi? Agenda harian sering dijumpai dalam bentuk kertas, note

- 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

sehatsehatiweb files wordpress 2017 02 kmk 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Menkes SK 1 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bi dang Kesehatan Il Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14571Menkes SK tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kese hatan di Kabupaten Kota

HAND OUT MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN KODE MATA KULIAH : AP 408 BOBOT SKS : 3 (TIGA) SEMESTER : IV (EMPAT) PERTEMUAN : 3, 4 dan 5 MATERI : BUDGETING (PENGANGGARAN) A. PENGERTIAN BUDGET Budget

file upi edu HAND OUT 7 pdf Manajemen Keuangan Pendidikan Dhie’07 3 Neraca Atau Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan organisasi pada suatu saat tertentu Judul Neraca terdiri atas 1

EVALUASI RUTE ANGKUTAN UMUM PUSAT KOTA DALAM MENGURANGI BEBAN LALU LINTAS DI PUSAT KOTA SALATIGA TUGAS AKHIR Oleh : ROHMA YUANITA A L2D 001 458 JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

PDF evaluasi rute trayek angkutan umum penumpang Eprints undipeprints undip ac id 3918 1 angga nursita sari pdf PDF evaluasi tarif angkutan umum yang melayani trayek pinggiran pusat core ac uk download pdf 11706846 pdf PDF evaluasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

6 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) a. Pengertian KTSP Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA A Deskripsi Teori 1 Penelitian Tindakan eprints uny ac id 8483 3 bab 202 20 2008513241007 pdf PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI A Kajian eprints uny ac id 8877 3 BAB 202 20

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISII DAFTAR TABELX DAFTAR GAMBAR XII PENGANTAR 1

ABSTRAK Permata GYM & SPA merupakan pusat kebugaran yang ingin memperkenalkan konsep hidup sehat kepada masyarakat luas dengan menawarkan program kebugaran yang bermanfaat khususnya di kota Bandung. Dari

bappeda jakarta go id 63 DAFTAR ISI 11 MEI pdf DAFTAR TABEL Tabel 2 1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta II 7 Tabel 2 2 Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 II 15 Tabel 2 3 Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP 970 VIII 2014 tanggal 28 Agustus Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 06 XII 2013 tanggal 6? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tanggal Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor

19 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi Manajemen 1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi Manajemen Pengertian akuntansi manajemen menurut Horngren (2000) adalah proses identifikasi, pengukuran,

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab2 BOL S1 2016 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 1 1 Pengertian Bisnis Menurut Allan Afuah (2004) Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu 8 yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar sir stikom edu id eprint 1738 4 BAB II

Home back155 156157158159160 Next

Pengantar Diskusi EuroCham 4 Desember 2014 German E

Anggent ELKAPE / Labor Policy Analyst & Advocacy

  • 24 Tahun 2011 Pasal 13 d) memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • f) memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya

    Pasal 15 1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti

    Penjelasan: Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan program Jaminan Sosial yang diikuti adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

    Pasal 4 (2) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a

    Pegawai Negeri Sipil

    Anggota TNI

    Anggota Polri

    Pejabat Negara

    Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri

    Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf f yang menerima Upah

    (6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan

    Lanjutan Penjelasan: Pasal 15 Ayat (2) Yang dimaksud dengan data adalah data diri Pemberi Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk perubahannya

    Ayat (3) Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau skala usaha

    Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial

    Pasal 6 (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia

    (2) Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi: a

    PBI Jaminan Kesehatan

    Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya

    Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya

    Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya

    (3) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat(2), bagi: a

    Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah,dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015

    Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016

    Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019

    Lanjutan Pasal 15 Lanjutan Pasal 6 (3) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat(2), bagi: a

    Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah,dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015

    Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016

    Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019

    tidak mendapat pelayanan publik tertentu

    PENJELASAN Huruf c'Yang dimaksud dengan pelayanan publik tertentu antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan

    tidak mendapat pelayanan publik tertentu

    PENJELASAN Huruf c'Yang dimaksud dengan pelayanan publik tertentu antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan

    Bagian Kedua Pembayaran Iuran Pasal 19 1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS

    besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden

    besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah

    Pasal 11 (1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat(3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran

    (2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

    (2a) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini

    (2b) Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan

    Lanjutan Pasal 19 Pasal 11 (1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran

    (2) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

    (2a) Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iurannya dibayar sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini

    (2b) Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan

    Lanjutan Pasal 19 Pasal 16 (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja

    Lanjutan Pasal 19 Pasal 16C (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: a

    (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: a

    (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan

    Lanjutan Pasal 19 Pasal 16D Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak

    Lanjutan Pasal 19 Pasal 16E (1) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga, kecuali bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

    (3) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap

    (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(3) merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja

    Lanjutan Pasal 19 Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Iuran Pasal 17 (1) Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari Pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

    (4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya

    (5) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja

    (6) Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara

    (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait

    Lanjutan Pasal 19 Pasal 18 (1) BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Gaji atau Upah Pekerja

    (1a) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar Gaji atau Upah Pekerja

    (2) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran

    (3) Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya

    BAB XV KETENTUAN PIDANA UU No