PDF -property and construction development outlook - BCI Asia - PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

Related PDF

2 Sharing Donny - Prospek KJA Kedepanpdf - IAI

[PDF] 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf
PDF

analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis - Core

[PDF] analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core core ac uk download pdf 17333649 pdf
PDF

Menilai Kinerja Bisnis & Ekonomi Indonesia: Problematika - Core

[PDF] Menilai Kinerja Bisnis & Ekonomi Indonesia Problematika Core core ac uk download pdf 35390462 pdf
PDF

proses kerja reporter berita detikhot subkanal music di detik - Core

[PDF] proses kerja reporter berita detikhot subkanal music di detik Core core ac uk download pdf 12348090 pdf
PDF

mengoptimalkan sinergi menuju kinerja yang - Pupuk Indonesia

[PDF] mengoptimalkan sinergi menuju kinerja yang Pupuk Indonesia pupuk indonesia co id 0607 Pupuk 20Indonesia 20AR 202016 20 pdf 1496824593 pdf
PDF

Laporan Tahunan 2013 - Indonesia Investments

[PDF] Laporan Tahunan 2013 Indonesia Investments cdn indonesia investments holcim indonesia annual report 2013 smcb laporan tahunan company profile indonesia investments pdf
PDF

Berbakti untuk Negeri - PT Bank Ina Perdana Tbk

[PDF] Berbakti untuk Negeri PT Bank Ina Perdana Tbk bankina co id admin AR Bank Ina 2017 low compress pdf
PDF

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk - IDX

[PDF] PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk IDX idx co id media 6493 coco prospektus ipo 2019 pp1 pdf
PDF

laporan tahunan - IDX

[PDF] laporan tahunan IDX idx co id StaticData From EREP 20fd6959ea b55833495d pdf
PDF

property and construction development outlook - BCI Asia

perkembangan dunia konstruksi dan properti di Indonesia tetap menggairahkan, meskipun “Jakabaring Sport City membuka kerja sama internasional dalam hal kekuatan yang akan selalu membawa Aboday melaju ke depan Hal itu Medan yang dialihfungsikan sebagai bangunan kantor, Doni mencoba untuk
PDF

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman Permukiman Kumuh : RPJPN 2005-2024 TANTANGAN BERTAMBAHNYA LUASAN PERMUKIMAN KUMUH*: 2004 = 54.000 Ha 2009 =

PDF direktorat jenderal cipta karya tahun 2015 2019 Ditjen Cipta Karyaciptakarya pu go id dok renstra2015 pdf PDF Direktorat Jenderal Cipta Karya Ditjen Cipta Karya Kementerian ciptakarya pu go id 1495186765 LaKIP 20I 20KOMPLIT 20HR pdf PDF

BEBERAPA PERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DOSEN DAN TINDIK (SUMBER: http://simpeg.unsyiah.ac.id/simpeg-unsyiah/index.php/halamanutama/ketentuan) Batasan Waktu Pengusulan Pangkat Berdasarkan Surat Kepala

17 Des 2017 Dosen; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan? Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pen dayagunaan Berikut beberapa yang harus

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

peraturan presiden republik indonesia nomor 62 tahun - Dislaikad

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : a. bahwa hubungan bangsa

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA? Nasional SDA Dewan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL 15 Jan 2007 PERATURAN PRESIDEN

USER MANUAL Version 2.0.0 01 Agustus 2010 DAFTAR ISI Top Bar... 5 Menu Bar... 5 Shortcut Menu... 5 Informasi Pengguna... 6 Versi Aplikasi... 6 Status Bar... 6 Session... 7 Logon Feed... 7 Logout Feed...

2 Usage and safety precautions In this manual, symbols are used to We have made the stompbox style user interface developed for our G series even The balance will be only the direct (live input) signal when set to 0 and only

WALIKOTA BUKITTINGGI

pertama - (ISI) Padangpanjang

WALIKOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

PDF WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARATbukittinggikota go id download RPJMD pdf PDF walikota bukittinggi propinsi sumatera barat peraturan walikota jdih bukittinggikota go id v2 asset files Perwako 07 2015 pdf PDF walikota bukittinggi provinsi sumatera barat PPID Kemendagrippid kemendagri go id

BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang

keuangan desa maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN? Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 2021, maka perlu Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan SALINAN? PERUBAHAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

ahsanulminan webs Peraturan 2009 Pilpres PKPU 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Home back 450451452453454455 Next

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST

, CA

RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober 2014 Registrasi Ulang Register Negara Akuntan Tanggal 21 Juli 2014 Permohonan Izin Usaha KJA Tanggal 7 April 2015 Register Negara Akuntan Tanggal 11 Juni 2015 Berita Acara Penelitian Langsung Terhadap Permohonan Izin Usaha KJA Tanggal 29 Juni 2015 Izin Usaha KJA KMK No

1PPPK/2015

PMK NOMOR 25/PMK

  • 01/2014 TENTANG AKUNTAN BERREGISTER NEGARA Diundangkan pada tgl
  • 4 Februari 2014 BAB I : Ketentuan Umum (Definisi KJA) BAB II : Register Negara Akuntan BAB III : Kantor Jasa Akuntansi (KJA) (Diatur dalam Psl
  • 13) BAB IV : Pembinaan BAB V : Panitia Ahli BAB VI : Asosiasi Profesi Akuntan BAB VII : Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif BAB VIII : Laporan BAB IX : Ketentuan Peralihan BAB X : Ketentuan Penutup

PERSYARATAN MENDIRIKAN KJA (Pasal 13 ayat (3) PMK 25/2014) a

mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

memiliki rancangan sistem pengendalian mutu

membuat surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan e

memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas

melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Untuk menjadi Chartered Accountant (CA), harus megikuti ujian CA

Materi yang diujikan, antara lain: 1

Pelaporan Korporat

Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat

Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan

Manajemen Perpajakan

Akuntansi Manajemen Lanjutan

Manajemen Keuangan Lanjutan

Sistem Informasi dan Pengendalian Internal

JASA YANG DIBERIKAN KJA (Pasal 9 ayat (2) PMK 25/2014) 1

Jasa akuntansi seperti jasa pembukuan

Jasa kompilasi laporan keuangan

Jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen

Jasa perpajakan

Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan 6

Jasa sistem teknologi informasi

Ijin Konsultan Pajak Oleh DJP Ijin Kantor Jasa Akuntansi Oleh Kemenkeu

Pernahkah Anda Pergi Ke Dokter?

Pernahkah Anda Pergi Ke Dokter Ahli Gizi?

KJA KAP

PERAN AKUNTAN DI BERBAGAI PERATURAN UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 66 ayat (3): Laporan Keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan

Pasal 68 ayat (1): Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a

kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat

Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat

Perseroan merupakan Perseroan Terbuka

Perseroan merupakan persero

Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp ,00 (lima puluh miliar rupiah)

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saat ini sudah masuk dalam Prolegnas Tahun urutan ke 54

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 4 ayat (4b): Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan Pasal 17c: Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu,

  • 03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  • Pasal 2: Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu meliputi: a

    tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

    tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

    laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

    tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

    Peran akuntan dalam penyampaian laporan perpajakan

    UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 38 ayat (1): OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan semesteran dan tahunan

    Pasal 38 ayat (8): Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan

    Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Pasal 9: Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut yang wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur

    PELUANG RANGKAP JABATAN Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Pasal 3 ayat (2) huruf e: Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi sebagai kurator adalah orang tersebut harus advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi

    Pasal 6: Pemohon pendaftaran Kurator dan Pengurus dilarang merangkap jabatan, selain: advokat

    konsultan hak kekayaan intelektual

    PERSYARATAN MENJADI KURATOR Pasal 3 ayat (2) Permen Hukum dan HAM No

    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

    berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia

    setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi

    telah mengikuti pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh Komite Bersama

    tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih h

    tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga

    membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    KESIMPULAN

    Peran KJA pada perkembangan zaman ini sangat dibutuhkan

    KJA harus bekerja secara profesional

    Dibutuhkan kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

    KJA harus saling bekerjasama baik dengan Pemerintah, DJP, OJK, Akademisi, serta Pengguna dalam meningkatkan fungsi dan peran KJA

    Selalu meng-update ilmu, mengadakan Sertifikasi, Training of Trainer (TOT), Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan akuntan