PDF petunjuk pelaksanaan nomor, JUKLAK, Juknis, -Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019 - PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7


Like and share and download

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

1 KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/07/VIII/2014 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP 970 VIII 2014 tanggal 28 Agustus Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 06 XII 2013 tanggal 6? Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tanggal Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor

Related PDF

petunjuk pelaksanaan nomor : juklak/07/viii/2014 tentang - Kemhan

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP 970 VIII 2014 tanggal 28 Agustus Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 06 XII 2013 tanggal 6 
PDF

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/06a/VII/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK 06 2007 tanggal Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor Juklak 03 IX 2011 tanggal 20 September 
PDF

download - Biro Hukum Bappenas

25 Mar 2014 perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
PDF

Gubernur Jawa Barat - Inspektorat Provinsi Jawa Barat - Pemerintah

Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
PDF

Juknis - Direktorat Jenderal Anggaran

E Hal Hal Baru Dalam Petunjuk Teknis Penyusunan SBK Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan 7 Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur
PDF

petunjuk teknis pengadaan pegawai - Badan Kepegawaian Negara

13 Feb 2019 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 7 Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK Lampiran VIII yarrg merupakan bagian tidak 
PDF

Petunjuk Pelaksanaan Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah 2019

11 Feb 2019 sebuah petunjuk pelaksanaan kegiatan Lomba Kreasi Audiovisual 6) Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kementerian
PDF

19 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Akuntansi Manajemen 1. Pengertian dan Fungsi Akuntansi Manajemen Pengertian akuntansi manajemen menurut Horngren (2000) adalah proses identifikasi, pengukuran,

library binus ac id eColls eThesisdoc Bab2 BOL S1 2016 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 1 1 Pengertian Bisnis Menurut Allan Afuah (2004) Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu 8 yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar sir stikom edu id eprint 1738 4 BAB II

xi DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...i LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....ii LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI....iii LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR..iv HALAMAN PERSEMBAHAN... v MOTTO... vi KATA PENGANTAR...

PDF BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Sebagai penutup dari thesis ini e journal uajy ac id 4490 6 5MM01665 pdf PDF BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini dapat ditarik e journal uajy ac id 11330 7 6MTF02361 pdf PDF 51 BAB VI

8 BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1 Pengertian Biaya Biaya dapat dipandang sebagai suatu nilai tukar yang dikeluarkan atau suatu pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat di masa datang.

PDF BAB II TELAAH PUSTAKA 2 1 Pengertian Biaya Biaya dapat repository uin suska ac id 4057 3 BAB 20II pdf PDF BAB II TELAAH PUSTAKA 2 1 Pengertian Akuntansi Biaya repository uin suska ac id 4195 3 BAB 20II pdf PDF BAB II

DESKRIPTIF STATISTIK GURU PAIS

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN A Deskripsi Hasil

DESKRIPTIF STATISTIK GURU PAIS 148 Statistik Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Deskriptif Statistik Guru PAIS A. Tempat Mengajar Pendataan Guru PAIS Tahun 2008 mencakup 33 propinsi. Jumlah

Statistik deskriptif ini digunakan sebagai dasar untuk menguraikan kecenderungan Tabel 4 4 Deskripsi Sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam ( PAI) No A Deskripsi Data Statistik deskriptif ini digunakan sebagai dasar untuk menguraikan kinerja guru, motivasi belajar, serta prestasi belajar PAI siswa

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi dan informasi membawa dampak yang sangat kuat dalam dunia usaha, hal tersebut menyebabkan persaingan antar

BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkembangan dunia usaha begitu cepat sehingga membawa dampak yang kuat terhadap situasi? juga membawa dampak pada kinerja pasar modal Turunnya nilai tukar mata uang lokal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan bagi struktur ekonomi yang ? Globalisasi dan modernisasi

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG BACA TULIS AL QUR AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LAMBANG? Menimbang a bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan ? b Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016

BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR BAB IV LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 41 LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A Langkah langkah Penelitian Langkah langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu persiapan? 74 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A Langkah Langkah Penelitian dan Pengembangan 1 Tahap Define (Pendefinisian) Tujuan pada tahap ini

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Perda No 4 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

PDF lembaran daerah kabupaten serang nomor 13 tahun 2017 jdih serangkab go id downlot php?id download=474&file pdf PDF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 14 TAHUN jdih serangkab go id downlot php?id download=475&file pdf PDF lembaran daerah kabupaten serang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

Menimbang a bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman? 15 Jun 2017 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH Menimbang

Home back 130131132133134135 Next

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelapor dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern

Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada huruf a mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Juklak ini adalah sebagai pedoman rekonsiliasi dalam menyusun laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

Tujuan disusunnya Juklak ini adalah untuk mencapai keseragaman dan tertib Administrasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

Dasar : a

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:171/PMK

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 776)

Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK

Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Skep/170/M/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Dephan dan TNI

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/970/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI i

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014, tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor: Juklak/06/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

Ruang lingkup dan Tata Urut

Ruang Lingkup Juklak ini meliputi penjelasan tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

Juklak ini disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1) BAB I Pendahuluan 2) BAB II Ketentuan Umum 3) BAB III Prosedur Rekonsiliasi Internal 4) BAB IV Prosedur Rekonsiliasi Eksternal 5) BAB V Sanksi 6) BAB VI Penutup 5

Pengertian-pengertian

Agar terdapat pola pikir dan persepsi yang sama dalam memahami dan melaksanakan Juklak ini, perlu diketahui beberapa pengertian di bawah ini a

Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara

Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri dari UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama

Rekonsiliasi Internal adalah rekonsiliasi secara berjenjang pada setiap tingkat unit akuntansi yang dilaksanakan di lingkungan Kemhan dan TNI g

Rekonsiliasi Ekternal adalah rekonsiliasi secara berjenjang pada setiap tingkat unit akuntansi yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI dengan KPPN, DJPB, DJKN, dan DJPU Kementerian Keuangan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran

Bendahara Pengeluaran adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan

Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Unit Satuan Pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP)

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah Unit Akuntansi Instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya

Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UA BUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAP BUN adalah unit akuntansi pada Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat yang selanjutnya disingkat UAP BUN AP adalah unit akuntansi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah dan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Pusat

Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil adalah unit akuntansi yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Daerah/KPPN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN

Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pusat/direktorat Pengelolaan Kas Negara

Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/KPPN yang selanjutnya disebut UAKBUN Daerah/KPPN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/kppn

Hibah Kemhan/TNI yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali

Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan

Surat Perintah Pengesahan Hibah langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung

Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi hibah

Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah

Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari hibah nn

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM

Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara

Keputusan Otorisasi (KO) adalah keputusan tentang pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada pejabat yang ditunjuk untuk mengambil tindakan yang dapat membawa akibat pada pengeluaran atau penerimaan bagi negara

Nota Pemindah Bukuan (NPB) adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh badan-badan keuangan sebagai sarana pendanaan untuk penyaluran dana secara berjenjang kepada Badan-badan Keuangan yang lebih rendah melalui Bank Indonesia/Bank Pemerintah lainnya berdasarkan otorisasi yang telah diterbitkan

Dokumen Sumber (DS) adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi

Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku) adalah laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku

Badan Keuangan adalah Badan pelaksana keuangan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan/pengurusan keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI

Outstanding LC adalah Laporan bulanan dari Bank Penerbit LC yang memuat sisa tagihan yang belum diselesaikan

Letter Of Credit (L/C) adalah Suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importir nasabah Bank Devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi realisi dari importir tersebut yang berisi pernyataan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat permintaan untuk melunasi utang) atas Bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu dimana Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu

Nomor Transaksi Peneriman Negara (NTPN) adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement

BAB II KETENTUAN UMUM 6

Kegiatan rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan secara berjenjang baik Internal maupun eksternal

Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi DIPA Petikan Satker Daerah

a) Rekonsiliasi data Barang Milik Negara antara UAKPB dengan UAKPA b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja antara PPK, PPSPM dengan BP

Rekonsiliasi Kompilasi data Barang Milik Negara antara UAPPB-W dengan UAPPA-W

Rekonsiliasi Kompilasi data Barang Milik Negara antara UAPPB-E1 dengan UAPPA-E1

Rekonsiliasi DIPA Petikan Satker Pusat

a) Rekonsiliasi data Barang Milik Negara antara Staf Logistik dengan Staf Keuangan

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja antara Staf Perencanaan dengan Staf keuangan

c) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang antara Staf Perencanaan dengan Staf Keuangan

a) Rekonsiliasi data Barang Milik Negara antara Log Kotama dengan Kukotama

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja antara Rengar Kotama dengan Kukotama

c) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang antara Rengar Kotama dengan Kukotama

d) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga antara Logistik Kotama dengan Kukotama

a) Rekonsiliasi data Barang Milik Negara antara Badan Pengelola BMN (Slog TNI/Slog Angkatan/Roum Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/ Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja antara Badan Anggaran (Srenum TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

c) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang antara Badan Anggaran (Srenum TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/ Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

d) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang, Jasa antara Badan Pengelola BMN (Slog TNI/Slog Angkatan/Roum Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/ Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

e) Rekonsiliasi data anggaran Devisa antara Bendahara Khusus Bia Lugri Pusku Kemhan, PPK Unit Organisasi dan Badan Keuangan (Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

Rekonsiliasi Eksternal

a) Rekonsiliasi data Laporan Barang Milik Negara (LBMN) antara UAPB dengan UAPA

b) Rekonsiliasi data Laporan Pelaksanaan Anggaran Terpadu Tingkat Pusat antara Ditjen Renhan Kemhan dengan Badan Perencanaan UO

c) Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) Terpadu Tingkat Pusat antara Pus BMN Baranahan Kemhan dengan Badan Logistik UO

d) Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Pusat antara Pusku Kemhan dengan Badan Keuangan UO Rekonsiliasi DIPA Petikan Satker daerah

Rekonsiliasi tingkat UAKPA

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W 1) Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan antara UAPPA-W dengan UAKKBUN-Kanwil mitra kerja

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1 1) Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan antara UAPPA-E1 dengan dengan UAP BUN AP

Rekonsiliasi tingkat UAPA

Rekonsiliasi DIPA Petikan Satker Daerah

Rekonsiliasi tingkat UAKPA

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja dilaksanakan setiap bulan antara PPK, PPSPM dengan BP

a) Diperoleh data yang berbeda maka dapat segera diterbitkan BAR dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai, serta harus segera melakukan perbaikan

c) Diperoleh kesalahan sistem maka dapat segera diterbitkan BAR setelah melakukan konfirmasi atas setoran dimaksud dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai

b) BAR ditandatangani oleh PPK, PPSPM dan PA untuk rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran 7) Rekonsiliasi sampai dengan penandatanganan BAR dilaksanakan paling lambat tanggal 7 (tujuh) setelah bulan berkenaan berakhir

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-W 1) Laporan Keuangan yang disusun oleh UAPPA-W wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada Unit Akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan

b) Diperoleh data yang berbeda karena kesalahan data maka kesalahan data tersebut harus dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dan harus diterbitkan BAR

c) Diperoleh kesalahan prosedur maka maka dapat segera diterbitkan BAR setelah melakukan konfirmasi atas setoran dimaksud dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai

Rekonsiliasi tingkat UAPPA-E1 1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-E1 wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada Unit Akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan

b) Diperoleh data yang berbeda karena kesalahan data maka kesalahan data tersebut harus dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dan harus diterbitkan BAR

c) Diperoleh kesalahan prosedur maka dapat segera diterbitkan BAR setelah melakukan konfirmasi atas setoran dimaksud dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai 6) BAR ditandatangani oleh UAPPB-E1 dan UAPPA-E1 untuk rekonsiliasi Kompilasi Barang Milik Negara Wilayah terkait

Rekonsiliasi DIPA Petikan Satker Pusat

Rekonsiliasi tingkat Satker (penerima otorisasi) 1) Laporan Keuangan yang disusun oleh Satker (penerima otorisasi) wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit diatasnya untuk tujuan penggabungan, pada :

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja dilaksanakan setiap bulan antara Staf Perencanaan dengan Staf Keuangan

c) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dilaksanakan setiap bulan antara Staf Perencanaan dengan Staf Keuangan

- KOP/P3

- Wabku

b) Diperoleh data yang berbeda karena kesalahan data maka kesalahan data tersebut harus dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dan harus diterbitkan BAR

c) Diperoleh kesalahan prosedur maka maka dapat segera diterbitkan BAR setelah melakukan konfirmasi atas setoran dimaksud dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai

b) BAR ditandatangani oleh staf perencanaan dengan staf keuangan untuk rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran c) BAR ditandatangani oleh staf perencanaan dengan Staf Keuangan untuk rekonsiliasi Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang

Rekonsiliasi tingkat Kotama

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja dilaksanakan setiap triwulan antara Rengar Kotama dengan Kukotama

c) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang dilaksanakan setiap triwulan antara Rengar Kotama dengan Kukotama

d) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga dilaksanakan setiap triwulan antara Logistik Kotama dengan Kukotama 3) Dokumen Sumber sebagai bahan rekonsiliasi terdiri dari :

b) Diperoleh data yang berbeda karena kesalahan data maka kesalahan data tersebut harus dilakukan perbaikan, setelah dilakukan perbaikan maka dilakukan rekonsiliasi ulang dan harus diterbitkan BAR

c) Diperoleh kesalahan prosedur maka maka dapat segera diterbitkan BAR setelah melakukan konfirmasi atas setoran dimaksud dan perbedaan tersebut harus dijelaskan secara memadai 6) BAR ditandatangani oleh : (a) (b) (c) (d) BAR ditandatangani oleh Log Kotama dan Kukotama untuk rekonsiliasi Barang Milik Negara

BAR ditandatangani oleh Rengar Kotama dengan Kukotama untuk rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran BAR ditandatangani oleh Rengar Kotama dengan Kukotama untuk rekonsiliasi Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang

BAR ditandatangani oleh Logistik Kotama dengan Kukotama untuk rekonsiliasi Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang, Jasa dan Surat Berharga

Rekonsiliasi tingkat Unit Organisasi 1) Laporan Keuangan yang disusun oleh Kotama wajib dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada unit Akuntansi diatasnya untuk tujuan penggabungan

b) Rekonsiliasi data Realisasi Anggaran Belanja dilaksanakan setiap bulan antara Badan Anggaran (Srenum TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

c) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Uang dilaksanakan dilaksanakan setiap bulan antara Badan Anggaran (Srenum TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/ Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

d) Rekonsiliasi data Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang, Jasa dilaksanakan setiap bulan antara Badan Pengelola BMN (Slog TNI/Slog Angkatan/Roum Setjen Kemhan) dengan Badan Keuangan (Pusku TNI/ Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

e) Rekonsiliasi data anggaran Devisa dilaksanakan setiap bulan antara Bendahara Khusus Bia Lugri Pusku Kemhan, PPK Unit Organisasi dan Badan Keuangan (Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan)

,