PDF salinan peraturan menteri pendidikan dan -salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik - PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9


Like and share and download

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN Menimbang a bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman? 15 Jun 2017 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH Menimbang

Related PDF

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

Menimbang a bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 
PDF

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

15 Jun 2017 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH
PDF

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia

Menimbang bahwa dalam rangka memperlancar pemberian dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan
PDF

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

7 Feb 2018 Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 71A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
PDF

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
PDF

nomor 27 tahun 2016 - SIMPUH

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PENDIDIKAN 
PDF

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

Mengingat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
PDF

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PDF

salinan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UPACARA BENDERA 
PDF

BERITA DAERAH KOTA BEKASI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - pengaduanbekasikotagoid

BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 13.A 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 13.A TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KATEGORI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI, Menimbang

jdih bekasikota go id jdih web uploads BD Perwal (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui alokasi anggaran Belanja Langsung serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat (2) Sumber lain yang halal dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud

BUPATI KUDUS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUDUS BUPATI KUDUS, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 20 tahun 2015 tentang kuduskab go id arsip pdf renjapemkab2016 pdf PDF bupati kudus peraturan bupati kudus nomor 8 tahun 2014 tentang kuduskab go id arsip pdf rkpd2015 pdf PDF bupati kudus peraturan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG

bupati kotawaringin barat - Repository UT - Universitas Terbuka

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR UPAH PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RAHMAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang a bahwa dalam rangka rnemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12? PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

kajian ekonomi dan keuangan regional provinsi jawa tengah

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Pada hakikatnya indikator visi ini sejalan dan merupakan keinginan untuk mewujudkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti pada Gambar 4 1 Hasil Informasi Evaluasi Hasil Pembangunan Pendidikan Manfaat 1 yaitu Prov Bali, Prov Jawa Barat, Prov

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

pemerintah kabupaten sampang dinas koperasi - WordPresscom

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2008-2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PDF pemerintah kabupaten sampang JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KAB SAMPANG 9 2008 pdf PDF pemerintah kabupaten sampang Ditjen PPditjenpp kemenkumham go id files ld KabupatenSampang 2010 2 pdf PDF PROFILE KABUPATEN SAMPANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA SALINAN NOMOR : 13 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 13 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG disesuaikan; b

PROSPEK KJA KEDEPAN. Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA

property and construction development outlook - BCI Asia

PROSPEK KJA KEDEPAN Oleh: Doni Budiono, ST., SE., Ak., SH., MH., MSA., CA RIWAYAT PENGURUSAN KJA DONI BUDIONO Tanggal 28 Desember 2004 Register Negara Akuntan RNA Tanggal: 29 April 2014 Tanggal 6 Oktober

PDF 2 Sharing Donny Prospek KJA Kedepan pdf IAI iaiglobal or id 2 20Sharing 20Donny 20 20Prospek 20KJA 20Kedepan pdf PDF analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis Core

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

ditjenpp kemenkumham go id KabupatenBanyumas 2011 19 pdf PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang a bahwa

BAB II LANDASAN TEORI

Download Bab Ii Kajian Pustaka Konsep Landasan Teori Dan

4 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Sistem. Sistem adalah kumpulan elemen elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertanggung jawab memproses masukkan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran (

repository uksw edu bitstream 123456789 9708 5 T1 BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai teori dasar yang digunakan untuk merancangan Alat De stilasi Vakum Minyak Atsiri Jahe 2 1 Minyak Atsiri Minyak atsiri (minyak menguap = minyak eteris =

Home back 130131132133134135 Next

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Mengingat: 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1

Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan jarak jauh

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

Belajar tuntas adalah suatu sistem belajar yang mengutamakan tingkat penguasaan pada level kompetensi tertentu bagi setiap peserta didik

Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademis dan administrasi, maupun pribadi secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Tutor adalah pendidik memberikan bantuan belajar kepada peserta didik

Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran

Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

BAB II TUJUAN, KARAKTERISTIK, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah

Pasal 3 PJJ mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya

Pasal 4 (1) PJJ jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat diselenggarakan pada lingkup: a

bidang keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian

(2) PJJ pada lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya diselenggarakan dalam 1 (satu) mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

(3) PJJ pada bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan pada 50% lebih dari jumlah mata pelajaran

BAB III KELEMBAGAAN Pasal 5 (1) PJJ dengan lingkup mata pelajaran diselenggarakan oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK reguler

(2) PJJ dengan lingkup keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian diselenggarakan oleh SMK/MAK reguler

(3) PJJ dengan lingkup satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk: a

SD/MI Terbuka

SMP/MTs Terbuka

SMA/MA Terbuka

SMK/MAK Terbuka

Pasal 6 Struktur pengelola sekolah/madrasah penyelenggara PJJ paling sedikit terdiri atas: a

pengelola sekolah/madrasah penyelenggara PJJ dan TKB

BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 7 (1) Pengorganisasian PJJ dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, modus ganda, atau modus konsorsium

(2) Pengorganisasian PJJ modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh

(3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh

(4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional

Pasal 8 Sistem pembelajaran dalam PJJ dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan: a

menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah

menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar

menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan dari pada pendidik

menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi program pembelajaran elektronik yang terkini mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas

BAB V PERIZINAN Pasal 9 (1) Izin penyelenggaraan PJJ pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK regular ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

(2) Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan Indonesia di luar negeri ditetapkan oleh Menteri

(3) Izin penyelenggaraan PJJ satuan pendidikan kerja sama lembaga asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia ditetapkan oleh Menteri

Penyelenggara PJJ wajib: BAB VI KEWAJIBAN PENYELENGGARA Pasal 10 a

memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi

memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik secara intensif

menyediakan sumber belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

menyediakan sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum

menyediakan fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan

menyediakan panduan bagi pengguna sistem pengelolaan pembelajaran dan panduan pengembangan materi pembelajaran

menyediakan pedoman etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet (pedoman netiket)

BAB VII BEBAN BELAJAR Pasal 11 Beban belajar peserta didik untuk menyelesaikan setiap jenjang yang diselenggarakan secara PJJ sama dengan beban belajar sesuai dengan Standar Isi

(2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran, pelaporan kegiatan belajar, kelulusan, dan sertifikasi

(3) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi penyusunan rencana pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan dan kebutuhan peserta didik

(4) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a

belajar mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar

tutorial dan responsi dengan berbagai sarana komunikasi sinkronus atau asinkronus

penugasan, pengumpulan, dan penilaian tugas, baik secara online maupun offline

latihan dan ujian dengan memanfaatkan beragam jenis dan alat penilaian

penilaian beragam kegiatan belajar

praktikum dengan menggunakan perangkat lunak simulator atau laboratorium kering (dry lab)

(5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian capaian pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan

(6) Pengawasan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kegiatan belajar oleh pendidik/tutor dan peserta didik dengan media portofolio

(7) Pelaporan kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perekaman kegiatan pembelajaran

BAB IX PROSES PEMBELAJARAN Pasal 13 (1) Belajar mandiri dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bimbingan dan bantuan belajar atau tutorial sesuai dengan keperluan

(2) Tutorial dilakukan oleh tutor/guru dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam bentuk: a

tutorial online yang dilaksanakan melalui sistem pengelolaan pembelajaran

tutorial tatap muka yang dilaksanakan di sekolah induk, TKB atau satuan pendidikan serta sesuai dengan keberadaan peserta didik

(3) Tutorial online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan pendidik untuk melakukan penilaian, diskusi, tanya jawab, penugasan, praktikum, dan bimbingan

Pasal 14 (1) Penilaian akhir hasil belajar pada setiap jenjang PJJ dilakukan melalui ujian sekolah dan ujian nasional

(2) Ujian nasional pada PJJ mengikuti prosedur ujian nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

(3) Sertifikat/tanda lulus mata pelajaran bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian atau tanda lulus satuan pendidikan dikeluarkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara PJJ

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 15 (1) Pendidik pada PJJ meliputi: a

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki fungsi sebagai: perancang program pembelajaran

penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media

penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media

penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar

(3) Tenaga kependidikan pada PJJ paling sedikit meliputi: a

pengelola di sekolah/madrasah induk dan TKB atau satuan pendidikan penyelenggara PJJ

Pasal 16 (1) Pendidik pada PJJ memenuhi tugas sebagai guru dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Guru yang tidak memenuhi beban kerja guru paling sedikit 24 jam tatap muka perminggu dapat dipenuhi dengan bertugas menjadi tutor pada PJJ

(3) Guru yang bertugas menjadi tutor pada PJJ sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah guru memenuhi paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya

(4) Guru yang bertugas menjadi tutor pada PJJ sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung sebagai beban kerja guru untuk setiap 1 (satu) jam tatap muka sama dengan: a

(2) Setiap peserta didik harus terdaftar sebagai peserta didik yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB XII PEMBINAAN DAN EVALUASI Pasal 18 (1) Pembinaan PJJ menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan

Pasal 19 (1) Evaluasi penyelenggaraan PJJ dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik

BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 20 (1) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Masyarakat

(2) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya operasional personalia dan non personalia, serta biaya pengembangan

BAB XIV PENJAMINAN MUTU Pasal 21 (1) Sekolah/madrasah penyelenggara PJJ wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu sekolah/madrasah yang bersangkutan

(2) Pelaksanaan pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh satuan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang bersangkutan

(3) PJJ wajib diakreditasi sesuai dengan karakteristik PJJ

BAB XVI PENDELEGASIAN Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal terkait

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2014 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD

MOHAMMAD NUH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1650 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD

Ani Nurdiani Azizah NIP