PDF peraturan kepala kepolisian negara republik -PERKAP NO 1 TH 09 TTG GUNKUAT - PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

PERKAP NO 1 TH 09 TTG GUNKUAT

PERATURAN KEPALA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Penerimaan Negara Bukan

PERATURAN KEPALA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Penerimaan Negara Bukan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas? Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang? Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Related PDF

peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 6

bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas 
PDF

peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 5

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang 
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Assessment Center di Lingkungan Kepolisian 
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

Penugasan di Luar Struktur Organisasi Perubahan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016
PDF

berita negara republik indonesia - Ditjen PP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik 
PDF

perkap nomor 10 tahun 2012 ttg pengaturan lantas dan - krisnaptik

Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan 
PDF

PERKAP NO 1 TH 09 TTG GUNKUAT

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN 
PDF

Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia Corruption Watch www.antikorupsi.org Jakarta, 10 Januari 2017 Pendahuluan Per tanggal 2 Desember 2016 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

PDF Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI Indonesia icw or id Catatan 20Kritis 20PNBP 20Polri 20oleh 20ICW pdf PDF keputusan dewan perwakilan daerah republik indonesia DPD RI dpd go id

Tutorial membuat Blog dengan Blogspot Apa itu Blog? Blog merupakan kepanjangan dari web log yang merupakan salah satu aplikasi sederhana website. Pada awalnya blog hanya digunakan untuk catatan pribadi,

Hanya saja pengguna blogspot harus memiliki account google mail (gmail) untuk dapat mulai membuat blog Mulai membuat Blog 1 Anda harus punya email? Pendahuluan Tutorial pembuatan blog ini menggunakan blogspot(blogger) sebagai tempat pembuatannya Sebelum kita belajar membuat blog, kita harus? m a t

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); NOMOR 22 TAHUN 1968 Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1966 Nomor 88 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 (1) Dengan

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP Pengendalian Dokumen dan Rekaman - Lembaga

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 016 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Kode Dokumen 0090007000 Revisi Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 01000 06001 Manual Prosedur

TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI HALO UKM

Mengenal Cara Kerja Cloud Computing pada “GoJek” - Ilmuti

1. INTRODUCTION / PENGENALAN 1.1 Persiapan kebutuhan Aplikasi Sebelum kita masuk kedalam penggunaan aplikasi Halo UKM, sekilas ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun sebuah toko online

PDF UKM IIC 2018 | 13 15 November 2018 1 USD Repositoryrepository usd ac id 4902 makalah 2Bseminar 2Binternasional 2Bmalaysia kunjana pdf PDF pusat pengajian sains sekitaran dan sumber alam UKM ukm my fst wp content uploads 2015 12 30ppsssa

USER MANUAL SIMAS MOBILE WEB.

Manual Thomson Net - priorkonkurranseno

USER MANUAL SIMAS MOBILE WEB http://web.simasmobile.com 4 Agustus 2011 Daftar Isi Halaman Login... 3 Home... 3 MENU DAN FITUR-FITURNYA... 5 1. Stock Info... 5 A. Best Quote... 6 B. Selected Quote... 8

PDF User Manual Sinarmas Sekuritas sinarmassekuritas co id user manual simas mobile untuk android 1 pdf PDF user manual Sinarmas Sekuritas sinarmassekuritas co id uploads user manual simasnet 1 pdf PDF Pt Sinarmas Sekuritas User

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan

ppid lan go id wp content uploads 2014 08 PP No 101 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I UMUM Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

User Manual Aplikasi Pengawas

KEMENTERIAN AGAMA RI - MAPENDA Sleman

User Manual Aplikasi Pengawas Buku panduan atau pedoman untuk mengoperasikan aplikasi berbasis web data pengawas Bagian Perencanaan dan Sistem informasi Setditjen Pendidikan Islam KEMENAG RI DAFTAR ISI

pendis kemenag go id user manual pengawas pdf Petunjuk Penggunaan Aplikasi Emis – Pengawas Halaman 16 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama RI II 1 1 Tambah Ubah Data Proses di dalam aplikasi Pengawas adalah sebagai berikut, untuk melakukan penambahan data klik , sedangkan untuk

BUPATI BANDUNG BARAT

1 BAB I PENDAHULUAN 11 Latar Belakang Masalah Salah satu

BUPATI BANDUNG BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH? Bupati adalah Bupati Bandung Barat 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat? PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

Home back130 131132133134135 Next

PERATURAN KEPALA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA, Menimbang : a

bahwa dalam rangka terwujudnya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang transparan dan akuntabel, perlu adanya tertib administrasi dalam pengelolaannya

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133)

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola PNBP sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, penerimaan, penyetoran, penatabukuan, pelaporan, penggunaan, pengawasan, dan pengendalian PNBP pada Polri

Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan Polri dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN

Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disingkat Benma adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Polri

Bendahara Penerimaan Pembantu yang selanjutnya disebut Benma Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan yang melaksanakan penerimaan uang pendapatan negara guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN

Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak

Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara

Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah perangkat elektronik yang dapat melayani transaksi keuangan yang berfungsi sebagai pengganti Kasir

Kasir adalah individu yang bertugas di unit kerja Bank Persepsi/Pos Persepsi untuk melayani pemohon dalam melakukan transaksi keuangan

Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai pengantar data transaksi yang terpasang pada unit kerja Bank Persepsi/Pos Persepsi atau Merchant untuk kemudian diteruskan ke Switching system di Bank Persepsi/Pos Persepsi

Tanda Setoran adalah bukti pembayaran yang dilakukan tunai melalui Kasir

Rencana PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu penggunaan PNBP yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran

Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu tahun anggaran

Pagu Penggunaan PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan setoran

Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah Surat Tanda Setoran atas kewajiban pembayaran biaya berdasarkan jenis dan tarif PNBP Polri

Pasal 2 Tujuan pengaturan pengelolaan PNBP pada Polri: a

sebagai pedoman dalam pengelolaan PNBP pada Polri

terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan PNBP pada Polri

legalitas, yaitu pengelolaan PNBP pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

proporsional, yaitu pengelolaan PNBP pada Polri sesuai dengan peruntukannya

transparan, yaitu pengelolaan PNBP pada Polri dilaksanakan secara jelas dan terbuka

akuntabilitas, yaitu pengelolaan PNBP pada Polri senantiasa dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 4 Jenis PNBP pada Polri terdiri dari: a

penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), kode akun

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kode akun

penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), kode akun

penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kode akun

penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kode akun

pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator, kode akun

penerbitan Surat Izin Senjata Api (Senpi) dan Bahan Peledak (Handak), kode akun

penerbitan Surat Mutasi kendaraan keluar daerah, kode akun

penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kode akun

penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), kode akun

penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card), kode akun

denda pelanggaran lalu lintas, kode akun BAB II PEJABAT PENGELOLA PNBP Pasal 5 (1) Dalam pelaksanaan penerimaan dan penyetoran dana PNBP ke kas negara, diangkat sebagai pejabat pengelola PNBP, dengan ketentuan sebagai berikut: a

Kasatker pengelola PNBP pada tingkat Mabes Polri

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) pada Satker tingkat Polda dan tingkat Polres atas rekomendasi Kabidkeu Polda

(3) Benma Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjuk sesuai jenis PNBP yang diterima dengan Surat Perintah: a

Kasatker pada tingkat Mabes Polri

Direktur pada tingkat Polda

Kapolres pada tingkat Polres dan tingkat Polsek

Pasal 6 (1) Benma setelah menerima Keputusan pengangkatan wajib membuka rekening atas nama jabatan pada Bank Persepsi/Pos Persepsi untuk menampung penerimaan dan menyetorkan dana PNBP ke Kas Negara dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(2) Pembukaan rekening Benma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada KPPN setempat untuk mendapatkan persetujuan

Pasal 7 (1) Benma dan Benma Pembantu dalam melaksanakan tugas pengelolaan PNBP Polri diberikan insentif berupa honorarium setiap bulan

(2) Besaran indeks honorarium Benma dan Benma Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Honorarium Benma dan Benma Pembantu dibebankan pada DIPA Polri

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan PNBP Pasal 8 (1) Dalam rangka penyusunan rencana PNBP dalam Rancangan APBN, Asrena Kapolri wajib menyampaikan rencana PNBP Polri yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c

Direktorat Jenderal Anggaran dengan mengikuti siklus APBN

(2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Target PNBP

(3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Polri yang telah memperoleh persetujuan penggunaan dana PNBP disusun dalam bentuk Target dan pagu penggunaan PNBP

Srena Polri pada Kementerian Keuangan c

Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan ajuan target dan hasil pembahasan bersama dengan Pembina fungsi pengelola PNBP Polri

Pasal 9 (1) Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan: a

jenis PNBP dan tarif atas jenis PNBP

akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar

perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBP dari masing-masing jenis PNBP

(2) Pagu penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disusun dengan mengacu pada persetujuan penggunaan dana PNBP

Pasal 10 (1) Rencana Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun untuk setiap Bagian Anggaran dalam bentuk: a

rencana Target PNBP Satker penghasil

rencana Target PNBP Polda merupakan rekapitulasi dari Satker penghasil

rencana Target PNBP Mabes Polri merupakan ajuan dari Pembina fungsi pengelola PNBP

(2) Penyusunan rencana Target PNBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Penerimaan dan Penyetoran PNBP Pasal 11 (1) Seluruh pendapatan PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara

(2) Seluruh pendapatan PNBP dikelola dalam sistem APBN

(3) Penerimaan dan penyetoran PNBP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a

Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBP diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, Kasir maupun Tunai dan dari Benma Pembantu wajib menyetorkan ke rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP atau BPN yang dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan: 1

lembar kedua untuk KPPN setempat

lembar ketiga untuk Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu

lembar keempat untuk Bank Persepsi/Pos Persepsi

lembar kelima untuk Bendahara Pengeluaran Satker (Bensatker) yang dibukukan sebagai dokumen sumber dalam menyusun laporan keuangan Satker

Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf a, jatuh pada hari libur, disetorkan pada hari kerja berikutnya

Benma Pembantu yang tidak satu lokasi dengan Benma, dana PNBP yang telah diterima dan disetorkan ke rekening kas negara menggunakan SSBP dengan nama jabatan dan NPWP Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja selanjutnya BPN atau SSBP lembar pertama dan lembar kelima diserahkan kepada Benma

Dalam keadaan tertentu, penyetoran PNBP dapat dilaksanakan secara berkala melebihi waktu 1 (satu) hari kerja dengan pertimbangan antara lain: 1

Sulitnya kondisi geografis (daerah terpencil) yang menyebabkan tidak terdapat Bank Persepsi tempat penyetoran PNBP di wilayah tersebut

Jumlah PNBP yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran

Jarak tempat wajib bayar dengan Bank Persepsi tempat penyetoran PNBP relatif jauh

(4) Seluruh dokumen sumber penerimaan Negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP)

(5) Format dan petunjuk pengisian SSBP dan BPN sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Bagian Ketiga Penatabukuan dan Pelaporan Pasal 12 (1) Benma Pembantu, Benma, Kabidkeu dan Kapuskeu Polri wajib melaksanakan penatabukuan penerimaan dan penyetoran dana PNBP dengan ketentuan sebagai berikut: a

Benma Pembantu melaksanakan penatabukuan dengan menggunakan Buku Kas dan Laporan Penerimaan dan Penyetoran PNBP

Benma melaksanakan Penatabukuan dengan menggunakan Buku Kas Bank, Buku Pengawasan Penerimaan PNBP, Buku Pengawasan Penyetoran PNBP, Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP sesuai Kode Akun dan melakukan pencocokan data atau rekonsiliasi dengan Bank Persepsi/Pos Persepsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

Kabidkeu

Kabidkeu menghimpun laporan bulanan dari Benma dengan menggunakan laporan Penerimaan PNBP, Laporan Penyetoran PNBP dan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang dirinci per Jenis PNBP sesuai Kode Akun

Kapuskeu menghimpun laporan bulanan dari Kabidkeu dengan menggunakan Laporan Penerimaan PNBP, Laporan Penyetoran PNBP dan Rekapitulasi Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang dirinci per jenis PNBP sesuai Kode Akun

(2) Format penatabukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 13 Benma Pembantu, Benma, Kabidkeu dan Kapuskeu Polri wajib mengirimkan pelaporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP dengan ketentuan sebagai berikut: a

Benma Pembantu setiap hari kerja dan pada akhir bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Benma dengan tembusan Bensatker

Benma setiap bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP serta rekapitulasi SSBP sebagai berikut: 1

pada tingkat kewilayahan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran dana PNBP kepada Kabidkeu dengan tembusan kepada: a) Irwasda

dan c) Dirintelkam/Dirreskrimum/Dirlantas

pada tingkat Mabes Polri, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) Benma Satker Baintelkam Polri, Korlantas Polri, Pusinafis Bareskrim Polri, mengirimkan laporan penerimaan /penyetoran PNBP kepada Kabidkeu Mabes Puskeu Polri dengan tembusan kepada: a) Irwasum Polri

Kabidkeu Polda paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kapuskeu Polri dengan tembusan: 1

Irwasda

Karorena

Dirintelkam

Dirreskrimum

Dirlantas

Kabidkeu

Kabidkeu Mabes Puskeu Polri, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kapuskeu Polri dengan tembusan kepada: 1

Irwasum Polri

Asrena Kapolri

Kapuskeu Polri, paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya (T+20) melaksanakan kegiatan: 1

mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dengan tembusan: a) Kapolri

dan g) Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu

melaksanakan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu c

Dit APK dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Bagian Keempat Penggunaan Pasal 14 Penggunaan sebagian dana PNBP untuk membiayai kegiatan yang meliputi: a

pelayanan di bidang penerbitan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, ujian keterampilan mengemudi melalui simulator/surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP), surat mutasi kendaraan keluar daerah, kartu sidik jari, izin penggunaan senjata api, bahan peledak, SKCK dan SKLD

penindakan pelanggaran lalu lintas jalan

koordinasi antar instansi terkait

operasional, pemeliharaan, dan investasi termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas, dalam rangka penegakan hukum

operasional, pemeliharaan, dan investasi termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada fungsi intelijen dan keamanan, fungsi Reskrim bidang identifikasi, dalam rangka pelayanan Polri

untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri, kecuali Korlantas Polri pencairan dana PNBP dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP

untuk Satker Korlantas Polri, pencairan dana PNBP dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan batas Perhitungan Maksimum Pencairan (MP)

(2) Perhitungan MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 16 (1) Pencairan dana PNBP untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Kapuskeu Polri mengajukan surat permohonan persetujuan pencairan dana kepada Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan bahwa realisasi belanja 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari pagu DIPA PNBP untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri akan dapat ditutupi dengan realisasi PNBP

(3) Atas dasar surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu menerbitkan persetujuan pencairan dana PNBP untuk Satker Polri di kewilayahan/daerah dan Satker di Mabes Polri

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran D'yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 17 (1) Pencairan dana PNBP untuk Satker Korlantas Polri ke KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan melampirkan: a

berita acara rekonsiliasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja antara Polri dengan Ditjen Perbendaharaan

Daftar Perhitungan Jumlah MP

(2) Daftar Perhitungan Jumlah MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing oleh: a

Irwasum Polri

Kabaintelkam Polri

Kabareskrim Polri

Kakorlantas Polri

Kapuskeu Polri

(3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pengendalian Pasal 19 (1) Pengendalian atas pengelolaan PNBP pada Satker di lingkungan Polri dilaksanakan oleh: a

Kasatker selaku atasan langsung Benma

Kapolda selaku atasan langsung Kasatker dan Kabidkeu

Kapuskeu Polri selaku pembina fungsi teknis Benma

Asrena Kapolri

(2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa analisa dan evaluasi (anev) pengelolaan PNBP sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Asrena Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan pengendalian dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas pengelolaan PNBP Polri

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2015 KEPALA, TTD BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD Paraf: 1

Kapuskeu Polri: Kadivkum Polri: Kasetum Polri : Wakapolri :

YASONNA H LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 767
  • 13
  • LAMPIRAN A FORMAT SSBP DAN BPN a

    SSBP 1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN

    NPWPWajibSetor/Bend : Lembar 1 Untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA 2

    NamawajibSetor/Bend :

    Alamat :

    Kementerian/Lembaga : 8) 2

    UnitOrganisasiEselon I : 9) 3

    SatuanKerja : 10) 4

    Fungsi/Subfungsi/Prorgam : 11) 5

    Kegiatan/Subkegiatan : 12) 6

    Lokasi : 13) C

    MAP danuraianpenerimaan : 14) D

    JumlahSetoran : Rp ) Denganhuruf :

    terdiridari : A SIM : Rp B STNK : Rp C STCK : Rp D'BPKB : Rp E TNKB : Rp F SIMULATOR : Rp G SENPI HANDAK : Rp 17) H MUTASI DAERAH : Rp I SKCK : Rp J SKLD : Rp K SIDIK JARI : Rp l'TILANG : Rp m JASA GIRO : Rp 5)

    TandaTangan :

    Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran 2

    Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999) 3

    Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat 4

    Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan

    Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker 6

    Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor Wajib Pajak 7

    Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor Wajib Pajak 8

    Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 9

    Diisi dengan Kode Unit Organisasi eselon I dan Uraian (001) 10

    Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker 11

    Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit (Tidak perlu diisi) 12

    Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format 15

    Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan 16

    Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf 17

    Diisi keperluan pembayaran sesuai dengan uraian setoran angka & Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP & Diisi sesuai nama wajib Setor, NIP, dan stempel Satker Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi 23 & 24

    atau Kantor Pos dan Giro Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap Catatan :

    BPN BUKTI PENERIMAAN NEGARA Nomor Data pembayarantagihan 1 Kode Billing 2 Tanggal Billing 3 TanggalKadaluwarsa 4 Tanggal Bayar 5 Bank/posBayar 6 Chanel Bayar 7 NamaWajibSetor/wajib Bayar 8 Kementerian/Lembaga 9 Unit Eselon I 10 SatuanKerja 11 Total Disetor 12 Terbilang 13 Status 14 NTB 15 NTPN DetilPembayaranTagihan 16 JenisSetoran 17 KodeAkun 18 JumlahSetoran

    Catatan :

    LAMPIRAN

    LAMPIRAN B FORMAT PENATABUKUAN DAN PELAPORAN b

    BUKU KAS DAERAH

    BUKU KAS TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO BK U R A I A N REF DEBET KREDIT JUMLAH Padahariini

    Tanggal 20xx, untukkeperluan

    BukuKasditutupdengansisasebesarRp

    NAMA PANGKAT/NRP/NIP b

    LAPORAN

    LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP DAERAH

    LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    PENERIMAN PENYETORAN NO URUT JENIS PNBP KODE AKUN S

    BULAN LALU BULAN INI S

    BULAN INI S

    BULAN LALU BULAN INI S

    BULAN INI S I S A JUMLAH

    NAMA PANGKAT/NRP/NIP c

    BUKU KAS

    BUKU KAS BANK DAERAH

    BUKU KAS BANK TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO BK URAIAN REF DEBET KREDIT T U N A I BANK REK NO

    DEBET KREDIT DEBET KREDIT JUMLAH Padahariini

    BukuKasBank ditutupdengansisasebesarrp

    dengan rincian sebagai berikut : a

    Tunai : Rp

    Bank : Rp

    Terdiri dari : a

    BUKU PENGAWASAN

    BUKU PENGAWASAN PENERIMAAN PNBP DAERAH

    BUKU PENGAWASAN PENERIMAAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO URUT TGL NO BK SIM (423261) STNK (423262) STCK (423263) BPKB (423264) TNKB (423265) JENIS PNBP SIMULATOR (423266) SENPI & HANDAK (423267) MUTASI DAERAH (423281) SKCK (423282) SKLD (423283) SIDIK JARI (423284) TILANG (423285) JASA GIRO (423221) JUMLAH JUMLAH INI JUMLAH S/D LALU JUMLAH S/D INI MENGETAHUI KASATKER

    BUKU PENGAWASAN PENYETORAN PNBP DAERAH

    BUKU PENGAWASAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN:

    BULAN :

    NO URUT TGL NO BK NO SSBP NTPN SIM (423261) STNK (423262) STCK (423263) BPKB (423264) TNKB (423265) JENIS PNBP SIMULATOR (423266) SENPI & HANDAK (423267) MUTASI DAERAH (423281) SKCK (423282) SKLD (423283) SIDIK JARI (423284) TILANG (423285) JASA GIRO (423221) JM L'JUMLAH INI JUMLAH S

    LALU JUMLAH S

    INI MENGETAHUI KASATKER

    REKAPITULASI

    REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP 9 DAERAH

    REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO URUT JENIS PNBP KODE AKUN S

    LALU PENERIMAN INI S

    LALU PENYETORAN INI S

    INI S I S A S I M S T N K S T C K B P K P T N K B SIMULATOR SENPI&HANDAK MUTASIDAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH MENGETAHUI KASATKER

    LAPORAN

    LAPORAN PENERIMAAN PNBP DAERAH

    LAPORAN PENERIMAAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO SATKER SIM STNK STCK BPKB TNKB SIMULATOR SENPI & HANDAK MUTASI DAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH JUMLAH INI JUMLAH S

    LALU JUMLAH S

    NAMA PANGKAT/NRP/NIP h

    BUKU PENYETORAN PNBP DAERAH

    LAPORAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO SATKER SIM STNK STCK BPKB TNKB SIMULATOR SENPI & HANDAK MUTASI DAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH JUMLAH INI JUMLAH S

    LALU JUMLAH S

    NAMA PANGKAT/NRP/NIP i

    REKAPITULASI

    REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP DAERAH

    REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO URUT JENIS PNBP KODE AKUN S

    LALU PENERIMAN INI S

    LALU PENYETORAN INI S

    INI S I S A S I M S T N K S T C K B P K P T N K B SIMULATOR SENPI&HANDAK MUTASIDAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH

    NAMA PANGKAT/NRP/NIP j

    LAPORAN

    LAPORAN PENERIMAAN PNBP PUSAT KEUANGAN LAPORAN PENERIMAAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO SATKER SIM STNK STCK BPKB TNKB SIMULATOR SENPI & HANDAK MUTASI DAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH JUMLAH INI JUMLAH S

    LALU JUMLAH S

    LAPORAN

    LAPORAN PENYETORAN PNBP PUSAT KEUANGAN LAPORAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO SATKER SIM STNK STCK BPKB TNKB SIMULATOR SENPI & HANDAK MUTASI DAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH JUMLAH INI JUMLAH S

    LALU JUMLAH S

    REKAPITULASI

    REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP PUSAT KEUANGAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP TAHUN ANGGARAN :

    BULAN :

    NO URUT JENIS PNBP KODE AKUN S

    LALU PENERIMAN INI S

    LALU PENYETORAN INI S

    INI S I S A S I M S T N K S T C K B P K P T N K B SIMULATOR SENPI&HANDAK MUTASIDAERAH SKCK SKLD SIDIK JARI TILANG JASA GIRO JUMLAH

    LAMPIRAN

    LAMPIRAN C PERHITUNGAN MP 16 PERHITUNGAN MP MP = (PPP x JS) JPS setiapbulan 1/12 (satu per duabelas) darialokasipagu DIPA PNBP SatkerPolri di kewilayahan/daerahdansatker di MabesPolri, kecualipagu PNBP SatkerKorlantasPolri KETERANGAN: MP PPP JS JPS = Maksimum Pencairan = Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan = Jumlah Setoran = Jumlah Pencairan Dana sebelumnya sampai dengan SPM Terakhir yang diterbitkan 4

    LAMPIRAN

    LAMPIRAN D'SURAT PERNYATAAN KOP SATKER SURAT PERNYATAAN Nomor:

    Yang bertandatangan di bawahini: 1

    Nama : Jabatan : KepalaPusatKeuanganPolri 3

    Kementerian Negara/Lembaga : Kepolisian Negara Republik Indonesia denganinimenyatakanbahwa : 1

    Realisasibelanja 1/12 (satu per duabelas) setiapbulandaripagu DIPA PNBP untuksatkerpolri di kewilayahan/daerahdansatker di MabesPolriakandapatditutupidenganrealisasi PNBP tahunanggaranberjalan

    RealisasibelanjauntukSatkerPolri di kewilayahan/daerahdansatker di MabesPolritersebutakandiperhitungkanpencairandana PNBP SatkerKorlantasPolri

    DemikianSuratPernyataaninidibuatdengansesungguhnyasebagaidasarperhitunga nmaksimumpencairan (MP) SatkerKepolisian Negara RepublikIndonesiaselakupengguna PNBP

    Apabiladikemudianhariternyatasuratpernyataaninitidakbenardanmenimbulkanke rugian Negara, saya yang bertandatangandibawahinibertanggungjawabpenuhdanbersediamenyetorkankeru gian Negara tersebutkekas Negara

    Demikiansuratpernyataaninidibuatdengansebenarnya

    KepalaPusatKeuanganPolri, (Materai 6

    LAMPIRAN

    LAMPIRAN E DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MP SATKER PENGGUNA PNBP POLRI KOPSTUK DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP 1

    NamadanKode Kantor/Satker :

    NamadanKodeKegiatan :

    Nomordantanggal DIPA :

    Target Pendapatan : Rp

    PaguPengeluaran : Rp

    PerhitunganMaksimumPencairan Dana: a

    JumlahSetoran PNBP: Rp

    SSBP yang lalu Rp

    SSBP ini Rp

    Jumlahdana yang dapatdigunakan (

    RealisasipencairandanaSatkerKorlantasPolri: 1) SP2D-UP Rp

    Realisasipencairandana TA berjalansetiapbulan 1/12 darialokasipagu DIPA PNBP SatkerPolri di Kewilayahan/daerahdanSatker di MabesPolri

    Jumlahrealisasipencairandana (6

    JumlahMaksimumPencairan Dana (6

    III) Rp

    Jumlah SPM ini Rp

    KuasaPenggunaAnggaran, (Nama) Pangkat/NRP
  • 19 PETUNJUK
  • PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP NO URAIAN ISI (1) DiisiuraiannamadankodekantoratauSatuanKerjapada DIPA (2) Diisinamadankodekegiatansebagaimanatertuangdalam DIPA (3) Diisitanggaldannomor DIPA SatuanKerja yang bersangkutan (4) Diisi target PNBP SatuanKerja yang bersangkutansebagaimanatertuangpadahalaman III DIPA (5) Diisipagudana PNBP dalam DIPA (6) Perhitunganmaksimalpencairandana PNBP terdiridari: a

    Diisijumlahsetoran PNBP tahunanggaranberjalan

    Diisijumlahdana yang dapatdigunakanyaitusebesarproporsipagupengeluaranterhadappendap atan (PPP) dikalikandenganjumlahsetoran 6

    Diisirealisasi SP2D TA berjalansatkerkorlantaspolri

    Diisirealisasipencairandana TA berjalansetiapbulan 1/12 darialokasipagu DIPA PNBP SatkerPolri di kewilayahan/daerahdansatker di MabesPolri

    Jumlah realisasi penairan dana d

    JumlahMaksimumPencairan Dana

    SPM yang diajukan

    Paraf: 1

    Kapuskeu Polri: Kadivkum Polri: Kasetum Polri : Wakapolri :

    Ditetapka di Jakarta pada tanggal 2015 KEPALA BADRODIN HAITI

  • 20 LAMPIRAN PERATURAN KEPALAA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKK PADAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  • 21 DAFTAR LAMPIRAN HALAMAN 1
  • SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN) BUKU KAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP BUKU KAS BANK BUKU PENGAWASAN PENERIMAAN PNBP BUKU PENGAWASAN PENYETORAN PNBP REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP LAPORAN PENERIMAAN PNBP LAPORAN PENYETORAN PNBP REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP LAPORAN PENERIMAAN PNBP LAPORAN PENYETORAN PNBP REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PNBP PENGHITUNGAN MP SURAT PERNYATAAN DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP PETUNJUK PENGISIAN PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP